Sebuah Catatan Kecil

Perpres No. 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa khusus Papua dan Papua Barat

Sebuah aturan baru saja dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah sebelumnya mengeluarkan perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dalam bentuk Perpres 70 Tahun 2012. Aturan tersebut adalah Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dasar pemikiran dikeluarkannya Perpres ini adalah:

 

  1. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai semangat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
  2. Memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam pengadaan barang/jasa

Beberapa perubahan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya adalah:

  1. Pada prinsipnya, paket pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000, 00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung.
  2. Paket pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dapat dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung untuk:
    1. Kabupaten Nduga;
    2. Kabupaten Yahukimo;
    3. Kabupaten Intan Jaya;
    4. Kabupaten Puncak Jaya;
    5. Kabupaten Puncak;
    6. Kabupaten Tolikora;
    7. Kabupaten Memberamo Tengah;
    8. Kabupaten Yalimo;
    9. Kabupaten Pegunungan Bintang;
    10. Kabupaten Deiyai;
    11. Kabupaten Dogiyai;
    12. Kabupaten Paniai;
    13. Kabupaten Jayawijaya; dan
    14. Kabupaten Lani Jaya.
  3. Pengadaan langsung tersebut dapat dilakukan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan dan hanya diperuntukkan bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi
  4. Apabila tidak ada pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi, maka dilakukan dengan pelelangan umum yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota namun harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian KSO/Kemitraan
  5. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan dengan pelelangan umum, maka calon penyedia dari luar provinsi dan/atau kabupaten/kota harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian KSO/Kemitraan.
  6. Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), pengusaha lokal tidak diwajibkan memenuhi persyaratan kualifikasi mengenai Kemampuan Dasar (KD)
  7. Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), apabila penyedia barang/jasa dari luar provinsi dan/atau Kabupaten/Kota tidak bermitra dengan pengusaha lokal, maka penyedia barang/jasa dimaksud harus mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada pengusaha lokal.
  8. Pengusaha lokal yang mengikuti pengadaan langsung tidak diwajibkan memiliki pengalaman sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
  9. Apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka persyaratan tersebut dapat diganti dengan sertifikat mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa
  10. Kebijakan pemaketan oleh SPKD harus berpihak kepada pengusaha lokal dan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi pengusaha lokal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan
  11. Proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya langsung disesuaikan dengan Perpres ini.

Perpres ini berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Oktober 2012.

Untuk memperoleh Perpres ini silakan klik pada Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang PBJ Khusus Papua dan Papua Barat

Similar posts
  • Gagal Paham Perbedaan Perpanjangan dengan Pemberian Kesempatan Salah satu topik terhangat akhir tahun anggaran yang sering dikonsultasikan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan khususnya manajemen kontrak. Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, bulan Desember adalah bulan paling sibuk bagi beberapa Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang masih [...]
  • Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional PBJ 2015 Untuk mengunduh materi, notulen, dan foto-foto kegiatan secara lengkap, silakan klik pada tautan Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015 Tulisan terkait: Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Tulisan terkait: Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Contoh Dokumen Pengadaan Barang dan Konstruksi berdasarkan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Tempat Pemilik dan Pencari Pekerjaan Bertemu Salah satu kendala yang sering saya temui dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari adalah waktu yang sangat terbatas. Banyak ide yang tertanam dalam kepala namun sulit diwujudkan karena kesibukan yang sangat tinggi. Ide-ide itu sebenarnya sederhana, seperti menyusun dan mengedit sebuah dokumen, mengubah format PDF menjadi DOC, membuat desain logo sederhana, dan lain-lain. Namun, sesederhana apapun selama [...]
  • Surat Keterangan Bebas Temuan yang jadi Temuan Coba dilihat 2 kalimat terakhir pada persyaratan kualifikasi di atas. Persyaratan ini sering saya temui apabila membuka beberapa lpse di Sulawesi Selatan. Entah darimana ide yang mengihami persyaratan tersebut sehingga menjadi hal yang “lumrah” pada beberapa ULP disana. Saya pernah bertanya kepada rekan yang menjadi Pokja, alasan menampilkan persyaratan tersebut adalah kekhawatiran beberapa penyedia yang [...]

3 Comments

  1. maulana maulana
    8 January 2013    

    untuk perpres 84 apakah berlaku dari semua sumber dana (APBD,DAU,DAK dan OTSUS) ?

  2. panca pura panca pura
    26 June 2014    

    Apakah Paket Pekerjaan bersumber dana APBN (DAK) dapat menggunakan Perpres 84/2012 bagi kami di Papua ?

  3. eko febry eko febry
    7 July 2015    

    Salam Sejahtera..
    mohon petunjuk dan informasinya..
    sampai kapan Perpres 84/2012 ini berlaku?

    Karena pada PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 6/2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT, Bab IV Pasal 8 disebutkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2011 – 2014. setidaknnya menurut pengertian saya pribadi secara tidak Perpres 84/2012 sudah non-aktif.
    Jadi Kami mohon informasinya terkait hal tersebut?

    Atau adakah peraturan pengganti atau perubahannya?

    Demikian, Terima Kasih..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Komunitas Blogger Makassar, Anging Mammiri
PageRank
Add to Technorati Favorites