Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 benar-benar mencetak rekor dalam hal perubahan aturan. Ditandatangani tanggal 31 Juli 2012, diundangkan tanggal 1 Agustus 2012 dan langsung dinyatakan berlaku, sosialisasi pertama tanggal 9 Agustus 2012, dan hari ini (15 Agustus 2012) muncul petunjuk teknis pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 setebal 1300-an halaman.

Seperti yang telah disebutkan pada Matriks Perbedaan antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, salah satu perbedaan utama adalah dicabutnya lampiran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Perka LKPP.

Hal ini bertujuan agar apabila dikemudian hari terdapat perubahan ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pengadaan, maka perubahannya tidak perlu sampai mengubah Peraturan Presiden yang tentu saja butuh waktu yang lebih lama, melainkan cukup dengan menerbitkan atau merevisi Perka LKPP.

Untuk mengunduh Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012, silakan klik pada tautan-tautan dibawah ini:

Untuk mengunduh seluruh petunjuk teknis ini sekaligus, silakan klik pada Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012 atau apabila link di atas ada yang bermasalah, silakan langsung klik ke sumbernya di http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?mid=0029564157&id=1937385898

Saat ini Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai penggantinya sudah dikeluarkan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

7 Comments

  • By dally, 16 February 2013 @ 09:44

    ada petunjuk teknis tentang pengadaan barang yang memuat dokumen lain yang diperlukan untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai 0-10jt, 10jt-50jt dan seterusnya,

  • By sukisno, 26 November 2013 @ 11:57

    Assalamualaikum,
    mohon pencerahan pak…
    kami tim teknis sekolah penerima bansos APBN senilai 1.1 M dimana untuk pelaksanaannya menurut juknis harus dilelangkan merujuk perpres nomor 70 tahun 2012. pertanyaan kami apakah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Tks

  • By sukisno, 26 November 2013 @ 16:31

    Maksud kami apakah penerima Bansos APBN dapat minta bantuan ke ULP agar mendapatkan Jasa Konstruksi yang layak untuk melaksanakan pembangunan gedung yang direncanakan oleh Tim Teknis pak?, karena sementara ini ULP di daerah kami masih mencari-cari dasar hukumnya..Tks banyak pak

  • By hendry ibrahiem, 6 February 2014 @ 17:33

    Apakah mutlak ketentuannya untuk pantia bisa tunjuk langsung jika pelelangan jasa lainnya (jasa kebersihan) telah dilakukan lelang pertama batal lalu lelang ulang batal pula, apakah sikap pantia ini disyahkan scr aturan hukumnya?… bukankah lelang ulang bisa dilakukan smp 2kali barulah panitia melakukan sayembara penunjukkan langsung?… mohon penjelasannya, trims
    hendry ibrahiem

  • By Khalid Mustafa, 8 February 2014 @ 13:40

    Silakan dibaca Pasal 84 ayat 6

  • By farela, 13 February 2014 @ 10:30

    Bapak Khalid yang terhormat, saya diamanahi sebagai PPTK pengadaan bus dengan dana 500 juta, namun dari pengalaman tahun sebelumnya bus yang pernah dipesan dengan dana yang sama hanya mendapat bus dengan kualitas standar bahkan banyak yang kurang memuaskan (kapasitas seat 27), oleh karena itu saya bermaksud mengadakan mini bus dengan seat lebih sedikit 14-16, dengan dana yang sama atau lebih kecil sudah mendapatkan kualitas yang bagus, apakah hal ini sudah sesuai aturan Pak?terimakasih atas bantuannya

  • By farela, 13 February 2014 @ 10:54

    Adakah aturan yang menjelaskan tentang kasus saya diatas pak, sebagai bahan argumen dengan atasan, terimakasih pak

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: