Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP

Akhirnya salah satu aturan yang ditunggu-tunggu keluar juga. Malam ini (15 Mei 2012), situs LKPP menampilkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

Perka ini sangat ditunggu-tunggu, karena organisasi ULP sudah dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 namun Perka LKPP yang mengatur lebih lanjut mengenai ULP, yaitu Perka LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 sehingga banyak aturan di dalamnya bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Aturan mengenai ULP dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga masih membingungkan sebagian K/L/D/I, misalnya siapa yang berhak membentuk ULP, bagaimana bentuk organisasinya, termasuk siapa yang menetapkan pemenang dalam proses pelelangan, apakah kepala ULP atau Pokja ULP.

Pada Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012, hal-hal tersebut sudah terang benderang dijelaskan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama di dalam Perka ini adalah:

  1. Dipertegas bahwa yang membentuk ULP adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Sehingga di daerah, tidak ada lagi ULP yang dibentuk oleh Kepala SKPD atau Rektor pada Perguruan Tinggi, hal ini karena SKPD berada di bawah naungan Kepala Daerah dan Perguruan Tinggi berada di bawah naungan Menteri.
  2. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang telah ada. Apabila berdiri sendiri, maka pembentukannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pemerintah. Apabila melekat pada unit yang telah ada, maka dapat diintegrasikan kepada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa
  3. Ada kepastian anggaran bagi ULP, yaitu seluruh pembiayaan kegiatannya disiapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Insitusi
  4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat membentuk lebih dari 1 (satu) ULP dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja, yaitu volume, besaran dana dan jenis kegiatan
  5. Khusus untuk kantor perwakilan/unit pelaksana teknis (UPT) yang tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau tidak efektif membentuk ULP sendiri, maka dapat menggunakan ULP terdekat atas persetujuan Menteri/Pimpinan Lemabaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang membentuk ULP dengan terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman dengan ULP terkait
  6. Tugas pokok Kepala ULP sudah diperjelas, yaitu bertanggung jawab secara administratif terhadap pengelolaan ULP. Kepala ULP juga dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP
  7. Penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja ULP. Hal ini sangat penting karena masih banyak ULP yang terbentuk beranggapan bahwa penetapan pemenang dilakukan oleh Kepala ULP atas usul Pokja ULP

Dengan berlakukan Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012, maka Perka LKPP tentang ULP sebelumnya, secara resmi telah dicabut.

Silakan mengunduh Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 melalui tautan disini

29 Comments

  • By pemula, 16 May 2012 @ 00:26

    Asss.ww
    Yth pak Khalid yg saya banggakan..
    Mohon maaf atas keterbatasan saya dalam membaca perka ini,
    sesuai pasal 1 ayat 2 P54 penyebutan D dalam K/L/D/I adalah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.
    Namun dalam perka LKPP sbb :
    1. D = Satuan Kerja Perangkat Daerah (psl 1 ayat 2)
    2. D = Daerah (psl 1 ayat 6)
    3. D = Pemerintah Daerah (psl 1 ayat 8)
    4. D = Kepala Daerah (psl 3 ayat 1)
    hemat saya SKPD, Daerah, Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah memiliki defenisi yg berbeda sesuai perundangan yg terkait.
    sehingga ketika saya membacanya terbentuk berbagai macam pengertian yang berbeda pula..
    mohon pencerahan pak Khalid dong…
    terimakasih pak khalid yang ganteng..
    wasalam

  • By khalidmustafa, 16 May 2012 @ 06:20

    Benar.

    Huruf “D” pada SKPD saat ini diartikan beberapa, yaitu SKPD atau Daerah.

    Hal ini amat penting karena SKPD dan Daerah adalah 2 hal yang berbeda.

    Oleh sebab itu, penyebutannya pada Perka LKPP ini sudah disesuaikan dengan kondisinya.

    Penyebutan “D” pada Perpres 54/2010 juga akan disesuaikan.
    Silakan ditunggu perpres yang baru :)

  • By Faza, 16 May 2012 @ 09:42

    Bpk. Khalid Yth,
    Saya masih belum paham tentang penjelasan Bpk point pertama : “Dipertegas bahwa yang membentuk ULP adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Sehingga di daerah, tidak ada lagi ULP yang dibentuk oleh Kepala SKPD atau Rektor pada Perguruan Tinggi, hal ini karena SKPD berada di bawah naungan Kepala Daerah dan Perguruan Tinggi berada di bawah naungan Menteri.”
    Karena kami berada di Universitas, apakah ULP kami harus dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ataukah bisa dibentuk oleh Rektor selaku Pimpinan Institusi? Terima kasih

  • By khalidmustafa, 16 May 2012 @ 10:51

    Saya pertegas bahwa Universitas itu bukan Institusi/Lembaga, hal ini dibutikan bahwa Rektor itu bukan PA melainkan KPA dan berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Namun, apabila dalam SK Rektor kewenangan untuk membentuk lembaga sendiri dan diatur dalam Undang-Undang telah diserahkan dari Menteri ke Rektor, maka Rektor bisa membentuk ULP atas nama Menteri.

  • By Rahfan Mokoginta, 17 May 2012 @ 18:06

    Terima kasih Puang :)

  • By aji ginanjar, 22 May 2012 @ 12:35

    bapak Khalid yth,

    jika memang ULP akan berbentuk struktural, bagaimana dengan status anggota pokja? apakah tetap fungsional (dipanggil jika memang ditunjuk oleh Kepala ULP sebagai panitia) atau menjadi bagian struktural dari ULP?

    terima kasih

  • By khalidmustafa, 22 May 2012 @ 17:59

    @aji, saat ini jabatan fungsional pengadaan masih belum selesai dikaji di MenPAN dan RBI.
    Jadi masih menunggu bentuk fungsionalnya. Tetapi kalau melihat Perka LKPP ini, mereka bagian dari ULP dan tidak berada pada unit masing-masing

  • By aji ginanjar, 22 May 2012 @ 19:15

    oh gt y pak. aga susah juga y kalau ULP jadi bagian dari unit yg sudah ada, seperti kalau ULP jadi bagian dari administrasi pembangunan (merubah nomenklatur menjadi bagian administrasi pembangunan dan layanan Pengadaan), dimana sekretariat ULP menjadi salah satu kasubag ny (kalau tidak salah di Provinsi NTB bentuknya begini). dengan begitu, otomatis semua anggota pokja harus menjadi staf di bagian ini.

  • By Pramudya, 3 June 2012 @ 22:06

    Pak Khalid.
    Saya mau tanya, bagaimana cara melakukan pengaduan apabila diketahui ada pengadaan yang jumlahnya di atas 200Juta tetapi dilakukan dengan cara penunjukan langsung (pengumumannya hanya muncul bahwa PT XXX ditunjuk untuk pengadaan XX sejumlah Rp. 000000 melalui penunjukan langsung)

    Pengaduaanya ditujukan kepada instansi mana ya?

    Terima kasih
    Salam
    Pramudya

  • By khalidmustafa, 4 June 2012 @ 05:59

    @Pramudya, sesuai ketentuan Pasal 117 Ayat 1, pengaduan dilakukan ke APIP K/L/D/I dan LKPP.

  • By Pramudya, 4 June 2012 @ 13:37

    pak Khalid, mau nanya lagi boleh ya..
    Bagaimana mengadukan bahwa dalam pelelangan spesifikasi yang diberikan panitia ULP menuju pada merk tertentu (atau sering kali disebut dengan istilah kunci spek) padahal hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas dari sebuah barang. Kita setiap kali mencoba mengkomunikasikan hal tersebut untuk dibuat lebih umum (dikoreksi) pada saat aanwijzing namun panitianya selalu menolak menggantinya.

    Terima kasih
    Salam
    Pramudya

  • By wati, 5 July 2012 @ 08:41

    pak khalid, mau nanya nih..
    surat dukungan bank dan referensi bank sama atau beda yah pak? kalo beda, saat di mana menggunakan dukungan bank bgtupun referensi bank. bagaimana dengan pekerjaan di bawah 100 juta (pengadaan langsung) untuk pekerjaan konstruksi? apakah dukungan bank atau referensi bank perlu dilampirkan? terima kasih sebelumnya

  • By Hayatudin, 5 July 2012 @ 08:56

    Yth. Bpk. Khalid Mustafa,
    Ass. Wr.Wb.
    Mau nanya nich pak,
    Dalam hal tanggung jawab PPK pada kegiatan yang pelaksanaanya di lapangan seperti reboisasi hutan, misalnya terjadi ‘kesalahan di lapangan’, sedangkan persyaratan administratif sebagai dasar PPK menyetujui SPJ/Pembayaran sudah lengkap seperti BAP dll yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk. Apakah PPK juga dianggap salah karena tidak mengecek kebenaran BAP. Terima kasih atas pencerahannya.

  • By yuana, 14 January 2013 @ 00:56

    kalau satu diantara anggota pokja ulp yg di SK kan pimpinan daerah tidak mempunyai sertifikasi PBJ apakah ada sanksi….sedangkan yg mempunyai sertifikat PBJ tdak tidak diikutkan…. apakah ada sanksi mengenai SK itu???????

  • By yuana, 14 January 2013 @ 01:04

    apakah admisn LPSE diperiksa oleh auditur karena di sinyalir admin lpse bisa bermain karena mereka minta rincian HPS/RAB……menurt pemahaman kami Admin LPSE hanya membaca KAK/HPS/Kode kegiatan,program kegiatan dll. ada indikasi admins LPSE bisa bermain kalau mengetahui Rincian HPS/RAB… itu yang terjadi sekarang di ……

  • By yuana, 14 January 2013 @ 01:07

    koreksi diatas nilai HPS yg ditayangkan dalam pengumuman…

  • By yuana, 14 January 2013 @ 01:09

    pak khalid mohon pencerahan……

  • By yuana, 14 January 2013 @ 01:16

    sistematik atau bagan ULP…LPSE……PPK ulp bekerja berdasarkan data dr LPSE….LPSE bekerja berdasarkan data dr PPK/Kadis kepala …….jd peran LPSE sangat dominan……tuk…….penyimpang..kalau admin LPSE punya kepentingan PBJ…………

  • By Kresno Dipojono, SH., 14 January 2013 @ 07:51

    dugaan tindak pidana yang dilakukan ULP/ Panitia Pengadaan Alat Peraga SD DAK 2012 Dinas Pendidikan di suatu Kabupaten dengan cara merubah spesifikasi tidak sesuai Juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 36 tahun 2011 tentang petunjuk penggunaan DAK Pendidikan tahun 2012, meskipun sebetulnya item produk yang dirubah spesifikasinya tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam metode pengujian yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2011. Bahwa pada saat lelang pertama pengadaan barang tersebut, panitia belum melakukan perubahan spesifikasi akan tetapi pada saat lelang ulang spesifikasi sudah di rubah yaitu pada pipa plastic yang berfungsi untuk meng identifikasi tekanan udara, sebelum lelang ulang masih di persyaratkan dengan ukuran 5cm namun pada lelang ulang sudah di rubah ukurannya manjadi 0,5cm, dengan pagu dan HPS tetap. Meskipun perubahan tersebut tidak tercantumkan dalam addendum lelang maupun BA Anwijsing, dengan demikian perbuatan panitia tersebut diduga hanya untuk mengarahkan rekanan tertentu sebagai pemenang. Apakah perbuatan pantia yang sepertyi ini disebut pelanggaran?

  • By khalidmustafa, 14 January 2013 @ 08:20

    @Pramudya, nanti lakukan sanggahan dan sanggahan banding

    @wati, dalam Perpres hanya dikenal dukungan bank dan hanya digunakan untuk pelelangan dan pemilihan langsung pekerjaan konstruksi

    @hayatudin, sesuai pasal 12, tugas PPK adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak, jadi PPK juga wajib mengetahui kebenaran dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara riil, tidak sekedar BA saja.

    @yuana:
    1. Apabila panitia/pokja ULP tidak bersertifikat, maka pelaksanaan pelelangan melanggar Perpres dan dinyatakan gagal
    2. Admin LPSE hanya perlu mengetahui nilai Pagu, nanti HPS dimasukkan oleh panitia kedalam sistem.

    @Kresno, spesifikasi merupakan tanggung jawab PPK dan disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan serta petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan oleh Mendiknas.
    Perubahan spek sebenarnya dapat dilakukan, apabila ada bukti bahwa penyebab kegagalan lelang sebelumnya adalah spesifikasi yang tidak ada di pasar lagi. Namun perubahan tersebut harus berdasarkan telaahan PPK dan dituangkan dalam Dokumen Rencana Pelaksanaan pengadaan dan harus disetujui oleh PPK sebelum dituangkan dalam dokumen pengadaan. Karena sifatnya adalah lelang ulang, maka memang tidak dituankan dalam adendum atau BA Penjelasa Pekerjaan, namun dituangkan dalam dokumen pengadaan yang baru.
    Yang harus diperhatikan, perubahan dari 5 cm ke 0,5 cm apakah membawa konsekwensi HPS. Karena bisa saja perubahan tersebut menyebabkan harga menjadi lebih murah, sehingga apabila total HPS tetap sedangkan spesifikasi berubah, maka bisa dianggap ada indikasi mark-up.
    Ini semua baru bisa terungkap setelah dilakukan audit terlebih dahulu.

  • By Abdul WL, 15 June 2013 @ 22:21

    Asslm Wr, Wb.
    Mhn informasi apakah ada aturan sebagai rujukan bahwasannya PJT perusaahn Great 2 diwajibkan memiliki ijazah S1?, apakah jika kita tdk memilik tenaga PJT S1 dibenarkan untuk digugurkan dalam pelelangan (sementara dlm kualifikasi kami sertakan tenaga yg memiliki SKT Gedung Bertingkat, SKT Perumahan/Gedung, SKT Tukang Batu/Kayu/Besi)
    Mohon pencerahnnya pak, Terima kasih sebelumnya…

  • By SULKOPLI, 6 July 2013 @ 02:23

    mau tanya nih pak khalid….apakah pihak ULP dibenarkan menambah pesyaratan tehnis dlm dokumen lelang. sbg contoh penambahan NETWORK PLANING, dan apakah jika kita membuat tanggal network planing tersebut sama dengan tanggal pemasukan terakhir penawaran dianggap salah dan dapat digugurkan oleh panitia….karena dalam dokumen lelang tidak diatur mengenai tanggalnya. dan setahu saya network planing itu adalah mengambarkan penguasaan pekerjaan oleh peserta lelang. mohon penjelasan. trimaksih

  • By SULKOPLI, 6 July 2013 @ 02:25

    mau tanya nih pak khalid….apakah pihak ULP dibenarkan menambah pesyaratan tehnis dlm dokumen lelang. sbg contoh penambahan NETWORK PLANING, dan apakah jika kita membuat tanggal network planing tersebut sama dengan tanggal pemasukan terakhir penawaran dianggap salah dan dapat digugurkan oleh panitia….karena dalam dokumen lelang tidak diatur mengenai tanggalnya. dan setahu saya network planing itu adalah mengambarkan penguasaan pekerjaan oleh peserta lelang. mohon penjelasan. trimaksih

  • By erdichan, 4 January 2014 @ 11:01

    bismillah,assalamu’alaikum pak khalid sy mo tya apakah Peg.Inspektorat (auditor) blh dilibatkan menjadi anggota pokja ULP,tks

  • By erdichan, 4 January 2014 @ 11:07

    mengingat pasal 117 ayat 1 pengaduan ditujukan kepada APIP dan LKPP artinya peg.inspektorat (auditor)yg menjadi anggota Pokja ULP bisa diperiksa dan kemungkinan akan menjadi sandaran bg ULP ketika ada pengaduan akibat kesalahan yang dilakukan oleh ULP itu sendiri., bgmn menurut pak khalid akan hal ini

  • By sugiyanto, 13 February 2014 @ 15:38

    Bang khalid yang baik

    Saya pengein banget penjelasan, kalau ada pengadaan akom yang nilainya di atas 200 juta, itu tugas Pejabat Pengadaan apa Pokja ULP? karena selama ini kami menggunakan sistem penunjukan langsung. dan saya pernah baca tulisan kalau pejabat pengadaan tidak boleh melaksanakan proses penunjukan langsung demikian juga ULP tidak boleh melaksanakan pengadaan langsung, tolong ya bang diberi pencerahan, sebelumnya makasih banget.

  • By sugiyanto, 13 February 2014 @ 15:42

    Maaf nih bang mau tanya lagi, kebetulan di Kementerian kami sedang menyusun SK pembentukan ULP, pertanyaannya adalah:
    apakah diperkenankan di dalam struktur organisasi di dalamnya, saya masukan pada satu keputusannya adalah memuat tugas pejabat pengadaan sekaligus nama-nama pejabat pengadaan?

    Kami tunggu banget jawabannya

  • By taukhid, 21 May 2014 @ 15:53

    Tanya pak khalid, menurut Perpres 70, untuk syarat kepala ULP boleh tidak bersertifikat, bagaimana untuk sekretaris ULP dan personil ULP (Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan; Pelaksana Perencanaan ; pelaksanan sanggah banding )bolehkah tidak bersertifikat ?

  • By rizal depi, 11 June 2014 @ 17:19

    bang khalid sy mau tanya apakah dalam pengadaan barang surat referensi bank dipersyaratkan ? kl memang dipersyaratkan itu ada dalam prespres berapa dan pasal berapa ?
    sekian terima kasi

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: