Random Post: Sahabat baru...
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Meterai Bukan Syarat Sah Suatu Dokumen

    Meterai dalam proses pengadaan barang/jasa merupakan salah satu benda yang sering digunakan. Bahkan di beberapa tempat, dokumen yang seharusnya bermeterai namun tidak dikenakan meterai langsung dianggap tidak sah.

    Pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Meterai digunakan di Formulir Isian Kualifikasi dan Kontrak/SPK antara Penyedia dengan PPK. Juga meterai digunakan pada surat-surat jaminan serta pernyataan-pernyataan yang diperlukan pada proses pengadaan barang/jasa.

    Nah, bagaimana kalau dokumen yang seharusnya bermeterai, misalnya pada formulir isian kualifikasi, namun tidak diberi meterai atau tandatangan tidak kena meterai atau meterai “tidak dimatikan” (sebuah istilah yang diberikan apabila meterai tidak dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun)?

    Apakah dokumen tersebut tetap sah dan dapat digunakan? Atau penawaran penyedia barang/jasa (apabila menggunakan metode Pascakualifikasi, maka formulir isian kualifikasi tidak dapat diubah lagi) digugurkan karena tidak memenuhi ketentuan?

    Pada tulisan ini, kita akan membahas masalah tersebut.

    Pertanyaan pertama sebenarnya adalah, apa itu Meterai?

    Pengaturan tentang Meterai diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pengertian meterai tertuang pada Pasal 1 Ayat 2 Huruf b, yaitu:

    Benda materai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

    Sedangkan maksud dari meterai tertuang pada UU Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 1 Ayat 1, yaitu:

    Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini

    Dari 2 pasal ini jelas bahwa Meterai adalah sebuah benda yang berbentuk tempel atau kertas yang bertujuan sebagai bukti pembayaran Pajak.

    Artinya, sah atau tidaknya sebuah dokumen bukan ditentukan ada atau tidaknya meterai pada dokumen tersebut, karena meterai bukan merupakan syarat sah sebuah dokumen namun merupakan bukti pembayaran pajak.

    Nah, bagaimana apabila sebuah dokumen yang seharusnya bermeterai namun tidak diberikan meterai?

    Mari kita lihat UU Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 8 ayat 1 dan 2:

    1. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar
    2. Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melunasi Bea Meterai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.

    Pasal ini lebih memperjelas bahwa dokumen yang tidak atau kurang bermeterai hanya dikenakan denda administrasi dan tidak menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak sah.

    Bagaimana dengan meterai yang tidak kena tandatangan atau “tidak dimatikan?” Apakah sah atau tidak dan bagaimana tindaklanjutnya?

    Ketentuan tata  cara meterai, yang terdiri atas ketentuan lokasi perekatan, tandatangan yang melintasi meterai dan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun pada meterai diatur pada Pasal 6 ayat (1) hingga (8).

    Pada Pasal 6 ayat (9) disebutkan bahwa:

    Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak ber Meterai

    Bagaimana cara pemeteraian kemudian? Apakah dengan menempel meterai langsung pada dokumen?

    UU Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 10 menyebutkan bahwa:

    Pemeteraian kemudian dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

    Jadi jangan asal tempel meterai saja, melainkan bawa ke Kantor Pos terdekat untuk dilakukan pemeteraian kemudian.

    Kesimpulannya, jangan sekali-sekali panitia/pokja ULP menggugurkan sebuah dokumen yang tidak bermeterai, karena meterai bukan syarat sah suatu dokumen melainkan bukti pembayaran pajak. Apabila tidak bermeterai, lakukan pemeteraian kemudian dan walaupun bersifat “post bidding” namun post bidding yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

     

    10 responses to “Meterai Bukan Syarat Sah Suatu Dokumen”

    1. rosyad says:

      pak,,apakah jaminan penawaran asli tdk disampaikan ke panitia,,akan menggugurkan,,dalam pelelangan lpse,,terima kasih

    2. fitri says:

      mohon infonya untuk pengadaan langsung, lintas tahun apakah tdak apa? terima kasin

    3. FAISAL says:

      APAKAH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA BIN BISA MEMBERIKAN IZIN KSO TENTANG PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KEPADA PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BIN

    4. FAISAL says:

      apakah perusahaan yang terdaftar pada BIN bisa memberikan dukungan (KSO) kepada perusahaan yang tidak terdaftar pada BIN untuk pengadaan cetak blanko dokumen sekurity printing

    5. kids says:

      mohon petunjuknya pak soal pasal 11 uu no 13
      Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :
      a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
      apakah masih tetap bisa diterima dokumen tanpa meterai?

    6. ASEP says:

      Saya menguruskan suatu surat pernyataan ahliwaris yang nantinya akan dipengan oleh salah satu Perusahaan. Dalam surat tsb. terlibat 10 orang yang memberikan pernyataan.
      (a) Saya menggunakan hanya 1 materai saja, trus diberi tanggal, dan ttd yang mengenai materai hanya 1 orang saja.
      (b) Namun pihak legal Perusahaan tsb. menganggap tidak sah, dan meminta semua orang yang ttd. harus mengenai materai, sehingga mengharuskan menambah tempelan materai sampai 3 buah, ttd ditutup materai sedikit, trus bagian ttd yg tertutup materai digores sendiri dg warna pena yang sama (jadi tidak asli lagi).
      Pertanyaan saya :
      (1)Apakah langkah saya poin (a) sudah benar ?
      (2)Bagaimana keabsahan dokumen tersebut ? bila terlanjur sudah dilakukan poin(b) diatas.
      (3).Mana langkah yang lebih tepat, saya lakukan poin(a) atau dokumen tanpa materai, kemudian dilakukan PEMATERAIAN KEMUDIAN di Kantor Pos.?

      Demikian, mohon saran dan pendapatnya, karena saat ini banyak pejabat legal yang masih menganggap Materai merupakan salah satu sarat sah nya dokumen…
      Terimaksih..

    7. ikhwanza says:

      apabila sebagian dari dokumen pengadaan terdapat ketidaksesuaian volume pada bq dengan yg ada pada hps sementara pelaksanaan lelang sudah pada tahapan mulai evaluasi. Manakah yg menjadi acuan utk evaluasi? BQ pada dokumen lelalng atau pada HPS Pak? terimaksih

    8. wahyu says:

      Saya mengikuti lelang pd dokumen penawaran tdk saya beri meterai.padahal pada aturan di pelelangan tsbharus bermeterai ,cara cara pemeteraian kemudiansudah saya lakukan.ternyata tetap di anggap gugur? Mhon petunjuk

    9. hardiyono says:

      Adakah sangsi hukum bagi penyedia jasa yang menggunakan meterei dengan nomor seri yang sama persis dipergunakan berulang kali (di-scan) dalam dokumen surat penyataan penugasan personil inti? apakah penyedia ybs dapat digugurkan?

    10. By Buchori Nasam says:

      Pak ijin bertanya dan butuh pencerahan saya mengikuti lelang penawaran apakah diboleh mengisi daftar isian kualifikasi perusahaan dengan menggunakan tinta warna merah? karna dari panitia POKJA ULP ada yang memprotes dan akan menggugurkan peserta lelang… Tq…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *