Random Post: Rapat lelang Dikti
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Pengumuman Lelang (Tidak) Harus Lewat Koran

    Beberapa hari yang lalu, di Forum Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, khususnya pada topik Umum, seorang rekan memposting sebuah tulisan dengan judul “Kebijakan Gubernur Jatim Mengenai Pengumuman Lelang”

    Tulisan tersebut melampirkan sebuah gambar seperti yang dapat anda baca pada tulisan ini, berupa cuplikan sebuah brosur yang tertulis dengan amat jelas bahwa “Pengumuman lelang harus lewat koran.”

    Benarkah hal ini ?

    Mari kita lihat aturan-aturan yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, khususnya yang berkaitan dengan media pengumuman penyedia barang/jasa.

    Pasal 36 Ayat 3 Perpres 54/2010

    Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya

    Penjelasan Pasal 36 Ayat 3 Perpres 54/2010

    Apabila dipandang perlu, ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

    Pasal 37 Ayat 3 Perpres 54/2010

    Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya

    Pasal 42 Ayat 2 Perpres 54/2010

    Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

    Penjelasan Pasal 42 Ayat 2 Perpres 54/2010

    Dalam hal diperlukan, ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

    Pasal 43 Ayat 3 Perpres 54/2010

    Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yangberminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

    Pasal 73 Ayat 3 Perpres 54/2010

    Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui:

    1. website K/L/D/I;
    2. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan
    3. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

    Nah, dari keseluruhan pasal-pasal di atas, media pengumuman lelang yang bersifat Wajib dan Harus adalah:

    1. Website Kementerian/Lembaga/SKPD/Instansi;
    2. Papan Pengumuman Resmi Untuk Masyarakat; dan
    3. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

    Penggunaan surat kabar adalah hal yang bersifat tidak wajib dan dapat digunakan apabila dianggap perlu oleh ULP atau Panitia Pengadaan.

    Mengapa pola pikir ini lahir ?

    Saat ini, dunia sudah amat berubah, sumber informasi yang dulunya amat terbatas dan hanya berkutat pada media cetak dan elektronik yang jumlahnya juga terbatas, saat ini sudah tersedia dimana-mana. Kehadiran internet sebagai salah satu sumber informasi massal yang tak terbatas merupakan revolusi terhadap penyebaran informasi.

    Hanya dengan bermodalkan beberapa ribu rupiah (apabila mencari informasi di warnet), seorang penyedia barang/jasa tidak hanya dapat memperoleh informasi lelang di daerahnya saja, melainkan dapat memperoleh informasi lelang di seluruh Indonesia melalui Portal Pengadaan Nasional.

    Jadi tuduhan bahwa Perpres 54/2010 yang tidak lagi mewajibkan surat kabar sebagai sarana pengumuman menyebabkan proses pengumuman menjadi tidak terbuka dan tidak transparan menurut saya tidak benar. Karena justru dengan adanya internet, seluruh masyarakat, tanpa dibatasi ruang edar surat kabar dan jumlah oplah serta wilayah penyebaran, dapat mengetahui adanya pengadaan barang/jasa. Hal ini diperkuat dengan sifat internet yang tanpa batas.

    Kemudian, apa motif munculnya pengumuman itu ?

    Kalau dilihat dari sumber beritanya, tidak lain dan tidak bukan adalah ekonomi. Hal ini terbukti dengan tulisan “Sejumlah suratkabar benar-benar terpukul dengan situasi ini sehingga beberapa di antaranya sudah bersiap-siap gulung tikar. Dalam tempo enam bulan terakhir ini pemasukan suratkabar merosot tajam.”

    Nah, tidak usah dijelaskan lebih lanjut khan 🙂

    Bagaimana dengan klausul yang menyebutkan bahwa pengumuman di koran nasional/provinsi masih tetap wajib dilaksanakan hingga perjanjiannya tidak berlaku ?

    Memang pada Pasal 132 Ayat 4 Perpres 54/2010 menyebutkan bahwa:

    Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa

    Namun harus dilihat bahwa esensi pasal ini berada pada bab Ketentuan Peralihan, yaitu aturan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010.

    Juga dilihat bahwa yang menjadi dasar tetap diumumkannya pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional/provinsi adalah Surat Perjanjian/Kontrak antara Pemerintah/Gubernur dengan Surat Kabar Nasional/Propinsi. Proses penentuan sebuah surat kabar menjadi surat kabar nasional/propinsi tidak berdasarkan SK, melainkan berdasarkan pelelangan yang adil, terbuka, dan transparan antara penerbit surat kabar di Indonesia/Provinsi berdasarkan oplah dan luas peredaran serta harga per milimeter kolom yang ditawarkan.

    Hal ini bertujuan agar pengguna jasa yang menggunakan surat kabar tersebut memperoleh kepastian bahwa pengumuman pengadaannya disebar secara massal (oplahnya terbesar di Indonesia/Provinsi), diseluruh wilayah Indonesia/Provinsi (cakupan edar meliputi semua Provinsi/Kab-Kota dalam Provinsi), dan dengan harga yang bersaing (harga jelas tercantum dalam kontrak)

    Bagaimana dengan Harian Koran Tempo yang masih menjadi Surat Kabar Nasional?

    Sekilas info, bahwa penggunaan Koran Tempo sebagai sarana pengumuman pengadaan barang/jasa sudah berakhir pada tanggal 9 Juli 2011, dan mulai 10 Juli 2011 tidak lagi wajib untuk mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui Koran Tempo. Hal ini tertuang dalam Siaran Pers Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    Bagaimana apabila Gubernur mengeluarkan SK atau Peraturan yang MEWAJIBKAN pengumuman melalui Surat Kabar ?

    Apabila ada Gubernur yang mengeluarkan SK/Peraturan yang mewajibkan pengumuman melalui surat kabar, maka hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54/2010, apalagi pada Pasal 129 Ayat 4 sudah disampaikan bahwa:

    Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya pengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

    Kecuali kalau SK/Peraturan tersebut bersifat himbauan atau informasi dalam rangka mewujudkan Penjelasan Pasal 36 Ayat 3 dan Pasal 42 Ayat 2, maka SK/Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Perpres 54/2010.

    Kesimpulannya adalah Pengumuman Lelang Tidak Harus Lewan Koran.

    Pertanyaan dan diskusi mari dilakukan melalui Forum Pengadaan Barang/Jasa yang dapat diakses melalui http://forum.pengadaan.org

     

    One response to “Pengumuman Lelang (Tidak) Harus Lewat Koran”

    1. Iphoel_askina says:

      Aslm, mo nanya pak klo U/ Pemilihan Langsung (<200 jt ke bawah) apakh tetap harus diumumkan melalui website/Portal LPSE..??makasih sbelumnya

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *