RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

    Setelah beberapa lama mengandalkan blog ini dan facebook untuk diskusi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka hari ini saya mencoba untuk membuat forum khusus untuk diskusi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Hal ini karena amat banyaknya pertanyaan di blog maupun facebook yang belum terjawab, dan keinginan agar diskusi dan tanya jawab tidak hanya antara saya dengan rekan-rekan melainkan dapat menjadi diskusi bersama tanpa ada batasan penanya dan narasumber.

    Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dan permasalahan seputar pengadaan barang dan jasa, mari berdiskusi pada forum pengadaan barang dan jasa melalui alamat http://forum.pengadaan.org.

     

    167 responses to “Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”

    1. MOCH BERYL says:

      Ass Pak Khali Mustafa. Pada pekerjaan Tanggul pada dinas sumber daya air. Panitia menyaratkan syararat tehnis pada item ATSP, sepemahaman kami menawar kami gunakan AHSP dan Analisa tehnis di hitung. Karena setau kami ATSP hanya yg mengeluarkan resmi kemen PU untuk Bina Marga. Setelah kami ada undangan utk klarifikasi dokumen kami klarif dgn panitia. Tiba2 pada waktu pengumuman pemenang kami di conteng dgn lulus administrasi dan tehnis tetapi ada tulisn TIDAK ADA ATSP. Saya heran kenapa panitia meloloskan administrasi dan tehnis tetapi menyatakan Tidak ada ATSP. saya sebagai penawar terendah dan yg di bintang penawar tertinggi beda jauh. Pertanyaan kami. 1. Kalau sdh lolos admi dan tehnis apakah panitia bisa tiba menyalahkan tidak ATSP ?
      2. Apakah ATSP sebagai salah satu yg substansial utk menggugurkan? (Sdgkan Kami pada penawaran sdh melampirkan AHSP dan analisa tehnis utk dihitung pada pekerjaan tersebut? 3. Adakah dasar hukumya peraturan / keputusan bahwa ATSP bisa menggugurkan ? .
      Terimakasih pak mohon penjelasan dan pecerahaanya. Terimakasih

    2. gunawan says:

      Selamat Siang.

      Pekerjaan Kalibrasi Alat ke LIPI dinawah 200juta apakah dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung melalui pihak ketiga (CV) ?

    3. selamat sore pak khalid, mohon pencerahannya tentang prosedur dan mekanisme pelelangan aset daerah yang akan dihapuskan dari inventaris daerah..terimakasih atas pencerahannya

    4. selamat sore pak, mohon pencerahannya tentang prosedur dan mekanisme pelelangan aseta daerah yang akan dihapuskan berdasarkan regulasi terbaru pak..terimakasih

    5. denie irawan says:

      selamat malam pak, mohon pencerahannya masalah jadwal pelaksanaan tentang analisa mobilisasi yg di maksud di dalam tender proyek pembangunan jembatan gantung roda 4…

    6. Adelina says:

      selamat siang pak,,,mohon pencerahannya ,,apakah diperbolehkan pengadaan kendaraan dinas roda 2 dilaksanakan 2x kegiatan sedangkan kegiatan tersebut seharusnya bisa dilakukan hanya 1x kegiatan saja,,,sekedar info pengadaan dilaksanakan dengan metode EPurchasing,,terimakasih

    7. syafrizal zan says:

      selamat pagi pak, mohon pencerahannya tentang pengadaan yang dilaksanakan 2x atau lebih sementara paket pekerjaannya adalah 1 (satu). contohnya pengadaan kendaraan dinas sebanyak 20 unit, dilaksanakan bertahap, pada tahap I dilaksanakan sebanyak 10 unit dan pada tahap II dilaksanakan sebanyak 5 unit. Bagaimana jika masing2 tahap kendaraannya mempunyai type/ merk yang sama. dan bagaimana pula jika masing2 tahap type/merk yang berbeda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pak

    8. Hamba Allah says:

      Boss, saya heran tender sekarang info keinginan persyaratan tender bagus di kasih tau dan harus jelas tapi PAGU dan HPS di kasih tau juga apa kaga rusak harga jadi kaga karuan Yang penting rendah. Estimator bukan pekerjaan gampang eh malah sekarang digampangin itu bukan ilmu matematika tapi ilmu mati-matian, percuma sekolah tinggi

    9. bams says:

      ak Khalid :
      Pertanyaannya :
      1. Gugurkah penyedia apabila tidak mengupload hasil Ijazah/SKA/SKT maupun Nomor Ijazah/SKA/SKT Personil Inti bersamaan dalam dokumen penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan sesuai persyaratan pada LDP, sedangkan persyaratan ini tidak dimuat pada Bab III. IKPP.
      2. Lampiran Ijazah/SKA/SKT maupun Nomor Ijazah/SKA/SKT sudah diupload pada SPSE.
      3. Karena tidak mengikuti persyaratan mengupload Ijazah/SKA/SKT bersamaan dengan dokumen penawaran penyedia tersebut digugurkan.
      Trima kasih penjelasannya.

    10. bams says:

      Hamba Allah says:
      7 August 2017 at 09:11
      Boss, saya heran tender sekarang info keinginan persyaratan tender bagus di kasih tau dan harus jelas tapi PAGU dan HPS di kasih tau juga apa kaga rusak harga jadi kaga karuan Yang penting rendah. Estimator bukan pekerjaan gampang eh malah sekarang digampangin itu bukan ilmu matematika tapi ilmu mati-matian, percuma sekolah tinggi :

      Mas baca Perpres 54/2010 dan perubahannya supaya paham apa itu Pagu dan HPS dan prisip-prinsip pengadaan supaya pertanyaannya berkualitas.

    11. bams says:

      syafrizal zan says:
      3 August 2017 at 11:14

      Mas : syafrizal zan :
      Di E_Catalog sudah ada kategori spek kenderaan.
      kalau kami semua menyangkut kenderaan operasional SKPD sudah melalui E_ catalog.
      Tks sekedar info berbagi.

    12. dendi says:

      proses lelang dinyatakan GAGAL dikarenakan tidak ada peseta lelang yang memenuhi syarat, pertanyaan kami sebagai berikut :

      1. Pokja ULP dengan menindaklanjuti proses GAGAL LELANG (lelang ulang), apakah pokja dibenarkan merubah dokumen pengadaan, (menambah persyaratan) persyaratan yang dimaksud sebagai berikut :

      a. tukang kayu bekisting, tukang besi, juru ukur (persyaratan yang dimaksud pada dokumen pertama tidak ada)

      b. menyampaikan Sertifikat BPJS ketenaga kerjaan dan bukti setoran iuran bulan juli 2017 (persyaratan yang dimaksud pada dokumen pertama tidak ada)

      2. pada dokumen pertama pokja ulp dalam menetapkan persyaratan untuk Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan hanya menginstruksikan harus diterbitkan dari Bank Pemerintah / Bank Umum/swasta, (tidak menyebutkan perusahaan enjamin/asuransi) apakah hal tersebut tidak menyimpang dari ketuntuan-ketentuan yang berlaku…?

      3. Pokja ULP dalam menetapkan persyaratan kualifikasi perusahaan untuk pekerjaan dengan nilai lebih dari 2,5m, dapat diikuti oleh perusahaan kecil, apakh yang dimaksud tidak menyimpang dari ketuntuan-ketentuan yang berlaku…?

      atas penjelasanny, kami mengucapkan terima kasih.

    13. dendi says:

      ada sebagian pokja ulp, yang menuangkan persyaratan ” mempunyai saldo pada rekening perusahaan sebesar 10 % dari nilai HPS dengan dibuktikan print out giro, dan akan diklarifikasi pada saat pembuktian kualifikasi ” apakah yang dimaksud sesuai dengan peraturan-peraturan serta petunjuk teknis tentang e-tendering…??? mohon komentarnya sobat

    14. Boleh tidak kita menggugurkan penawaran yang sdh di klarifikasi dengan aturan kemenaker pembayaran di bawah UMK. Memang di dokumen lelang tdk menyebutkan evaluasi teknis pembayaran harus sesuai UMK

    15. Boleh tidak kita menggugurkan penawar yang sudah di undang untuk pembuktian klarifikasi. Dengan upah di bawah UMK memang di dalam dokumen dalam tahapan evaluasi tdk menyebutkan evaluasi mengacu pada aturan kemenaker upah harus sesuai dengan UMK

    16. trijayanti says:

      Siang Pak, di dalam SDP BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN, Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum/Sederhana dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : ……. Tanggal ………
      yang saya mau tanyakan pada bagian No Dokumen Pengadaan itu di isi dengan Kode Lelang yang ada di paket pekerjaan (contoh : 66756) bukan di isi dengan No Dokumen Pengadaan yang ada di dalam Dokumen Pengadaan (contoh pokjaulp/…..), apakah Pokja/Panitia bisa menggugurkan Penawaran di poin ini.
      terima kasih

    17. sigit purwono says:

      Malam Pak, di dalam pengadaan barang jasa tahun jamak (multi years) didalam kontrak diatur pembayaran dengan termin I – VII dan pada tahun terakhir pembayaran tinggal 1 termin tetapi pada akhir kontrak, penyedia di termin terakhir tidak b isa memenuhi semua yang ada pada BQ, yang saya tanyakan apakah pembayaran bias dilakukan dengan dipotong sisa yang tidak terpenuhi dan dikembalikan ke kas Negara atau bagaimana? (kontrak lumsump) terima kasih

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *