Random Post: Pelatihan PBJ LPKN
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

    Setelah beberapa lama mengandalkan blog ini dan facebook untuk diskusi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka hari ini saya mencoba untuk membuat forum khusus untuk diskusi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Hal ini karena amat banyaknya pertanyaan di blog maupun facebook yang belum terjawab, dan keinginan agar diskusi dan tanya jawab tidak hanya antara saya dengan rekan-rekan melainkan dapat menjadi diskusi bersama tanpa ada batasan penanya dan narasumber.

    Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dan permasalahan seputar pengadaan barang dan jasa, mari berdiskusi pada forum pengadaan barang dan jasa melalui alamat http://forum.pengadaan.org.

     

    135 responses to “Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”

    1. jumhedi says:

      itu permasalahan pokja , permasalahan yang kami hadapi imbas dari pemeriksaan PA, PPK < PPTK dan bendahara, kasus sebenarnya adalah adanya kerugian negara pada proses pelaksanaan yang dilakuan oleh penyedia saya pun tidak tau persis permasalahannya bapak khalid mustafa sy minta pencerahan masalah saya terima kasih pak

    2. jumhedi says:

      ass, pak khalid , saya hanya menayakan permasalah saya , imbas akibat di periksanya PA, PPk , PPTK, dan bendahara dari pengadaan kegiatan jasa pengamanan tersebut diatas, adanya pengaduan dugaan fiktif personil jaga dan ada beberapa aitem yg tidak di belanjakan oleh penyedia (adanya pengaduan dari masyarakat)

    3. gunawan says:

      Mohon pencerahan, bagaimana suatu tender masuk dalam kategori persekongkolan vertikal (persekongkolan antara calon penyedia jasa dengan pokja dalam proses lelang) serta persekongkolan horizontal (persekongkolan antar beberapa calon penyedia jasa dlm proses tender). Apakah bila dalam 2 perusahaan terdapat hubungan antara keluarga (mis: perusahaan 1 direktur dijabat orang tua, sdgkn perusahaan 2 direktur dijabat anaknya). Apakah ke 2 perusahaan tersebut boleh menwar dalam 1 paket pekerjaan yang sama??? Apakah ke 2 perusahaan tersebut masuk kategori perusahaan afiliasi??

    4. Budi Hartoyo says:

      Mohon arahan Bapak, kami akan melakukan kegiatan capacity building dimana pesertanya kisaran 800 pegawai dilakukan dalam 6 gelombang yang nilai totalnya 1,2 M.
      1. Apakah bisa kita lakukan dengan swakelola ? (komponennya adalah Transportasi dari biro perjalanan, Akomodasi dan konsumsi/sewa hotel, Narasumber, Peserta dan sarana penunjang) bagai mana caranya?
      2. Seandainya dilakukan penunjukan langsung ke 1 penyedia jasa biro perjalanan untuk mengkafer seluruh kegiatan apakah boleh menurut peraturan ?
      3. Jika dilakukan pengadaan langsung untuk setiap gelombangnya ( > 200 Jt) dengan waktu yang berbeda dan penyedia jasanya tetap apakah boleh ?

    5. Arachman Arasy says:

      Apakah honorer bersertifikat pbj di istansi pemerintah dapat menjadi PPK atau Pejabat Pengadaan dan ikut dalam ULP/Pokja??

    6. Hamsyari says:

      Pelelangan Pascakualifikasi konsultan yang memasukkan penawaran hanya satu penawar apakah lanjut ketahap berikutnya terima kasih

    7. Dion says:

      Mohon pencerahan, pada pelaksanaan pekerjaan terbukti bahwa PT/CV pelaksana Direktur dan staf-2nya tidak aktif dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Justru yang aktif adalah Pihak ke-3 (mereka menyebut kerjasama modal). Bagaimana mengatasi hal demikian dan dapatkah PT/CV peserta tender diantisipasi, apabila dia bermain-main demikian (PT atau CV nya dipinjam atau disewa).

    8. Jaya says:

      Mohon pencerahan, apakah bisa melakukan repeat order untuk pekerjaan perkerasan sebagian lahan untuk operasional perusahaan yang di awal sudah dilelangkan kemudian diperoleh pelaksana pekerjaannya untuk pekerjaan seluas 100m2 tahun 2015, kemudian di awal Januari 2016 dirasa perlu ditambah 100m2 lagi agar operasional lebih banyak hasilnya dan dgn pertimbangan guna menyingkat waktu dan efisiensi biaya ditambahlah pekerjaan 100m2 tahap 2, untuk itu bisa kah dilakukan repeat order atas pekerjaan tsb kepada pelaksana yang tahap 1 ?

    9. Rizal Datau says:

      Untuk paket pengadaan cleaning service di pemerintahan dengan 500 jt apakah bisa dilaksanakan oleh badan usaha berbentuk cv. ?

    10. muhammad gunturiah says:

      Asskum pak. Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkaitan dengan pengadaan langsung (PL) perlu penjelasan yng lebih tegas tentang ketentuan pelaksanaan dan penetapan pemenangnya (maksud saya mekanisme untuk kegiatan yang 200 jt = yang dilaksanakan peyedia jasa / fisik) . Terima kasih pak.

    11. Bayu says:

      Saya ingin bertanya perihal standar dokumen Pengadaan jasa konsultansi badan usaha melalui e-seleksi umum dengan prakualifikasi pada poin evaluasi biaya 23.9 huruf b ayat 4 menjelaskan untuk kontak lumpsum dan harga satuan khusus bag.lumsum metode kualitas dan biaya nilai terkoreksi penawaran apabila melebihi PAGU dinyatakan gugur…sedangkan di salah satu pengumuman lelang pada lpse menyatakan nilai terkoreksi penawaran yg melebihi HPS dinyatakan gugur…. Mana yg benar? Tolong pencerahan

    12. marisi says:

      selamat sore Pak Khalid
      mohon masukan dan arahannya Pak.
      di SKPD kami, ada ditampung pengadaan aplikasi dan server sebesar Rp.95jt, dmna pengadaan tersebut masuk ke dalam belanja modal.
      nah, di daerah kami ada institusi pendidikan bidang teknologi yang mungkin dapat mengembangan aplikasi yang kami harapkan. hanya saja, lembaga pendidikan tersebut tidak memiliki perusahaan. apakah kami dapat mengikat kerja sama dengan instiusi pendiikan tersebut? dan apa dasarnya Pak??

      jika pengadaan aplikasi tersebut masuk ke dalam belanja jasa lainnya, apakah kami dapat mengikat kerja sama dengan perusahaan lain yang pengalamannya sudah ada dalam pengembangan aplikasi? dan apa dasarnya pak?

      terima kasih sebelumnya pak..

    13. tedy says:

      ass, pak khalid
      saya ingin bertanya perihal urutan harga penawaran
      pada beberapa lelang saya menemukan pihak panitia yang saya nggap kurang terbuka mengenai urutan harga penawaran, artinya pada waktu jadwal pembukaan penawaran, panitia tidak mengupload harga penawaran peserta lelang sampai akhir evaluasi penawaran, saya merasa itu adalah sesuatu yang tidak lazim, karena acuan dari jadwal adalah pembukaan penawaran namun panitia tidak mengupload harga penawaran. mohon pencerahannya pak, apa memang dibolehkan dan ada dasar hukumnya. terima kasih atas informasinya

    14. Fauzan says:

      ass, pak khalid..kami dari Prusahaan CV>RIZKY PUTRA SELATAN ( Bengkulu ) ingin menanyakan
      1. Apa boleh tanggal Addendum LDP mendahului Rapat Penjelasan ( Aweizing ) ???
      2.Apakah Tandatanggan di surat penawaran ( Dokumen penawaran ) Diharuskan ??
      3.Apa Sangsi dari ULP ( POKJA ) Tidak Menjawab sanggahan dan Leleang tetap dilaksanakan sesuai jadwal seperti tidak ada Sangghan ?

    15. henni says:

      maaf pak khalid …saya mau tanya ….dlam DPA dana Kapitasi JKN puskesmas kami terdapat pengadaan belanja modal laptop,printer dan stabilizer. namun total jumlahx 25 jt.laptop 2 buah printer 1 buah dan stabilizer 2 buah. puskesmas kami dituntut utk sll online dalam menlayani peserta JKN dan kami sgt kurang utk sarana itu. apakah boleh kami membeli menggunakan Pengadaan Langsung tidak menggunakan e katalog,

    16. ratnaufalza says:

      assalamualaikum pak khalid, saya mau tanya bolehkah untuk pengadaan cleaning servis rumah sakit dilakukan secara swakelola oleh management rumah sakit dan pada perpres pasal apa yang mendasarinya? terima kasih.

    17. aji sigit says:

      SKPD kami ada kegiatan penyediaan akomodasi Home Stay, pagu diatas 200 jt, sedangkan home stay yang digunakan adalah rumah-rumah penduduk yang belum / tidak ada standarisasi/SHBJx.. Gimana proses pengadaanx.. lelang or penunjukan langsung or swakelola ??? thanks

    18. ANTO says:

      assalamualaikum,,,apakah Boleh rekanan yang tidak memasukan penawaran disalah satu paket yg dilelang dikarenakan tidak singkronnya antara RAB dan Gambar Rencana,,mohon pencerahannya,,pak makasih..

    19. leo says:

      assalamualaikum….apakah boleh rekanan yang tidak memasukan penawaran disalah satu paket yang sedang berjalan prosesnya lelang nya di SPSE meminta untuk membatalkan lelang tersebut dikarenakan tidak singkronnya antara RAB dan Gambar Rencana,,,makasih mohon pencerahannya….

    20. selamat siang pak khalid,
      mohon pencerahannya….dalam DPA tertulis paket pengadaan instalisasi sterilisasi sentral (CSSD) 1 PAKET dengan pagu anggaran 2.494.150.000,-
      dalam rencana pelaksanaan dilakukan dengan emekanisme e-catalogue dan Non e-catalogue.
      untuk di non e-catalogue sebesar 432.300.000,- dimana 234.300.000 untuk accesories CSSD direncanakan dengan penunjukan langsung karena ada surat pernyataan resmi dari distributor kalau mereka distributor tunggal untuk accesories CSSD yang diluar e-catalogue dan 198.000.0000 untuk WTP (water treatment Plan) dengan pengadaan langsung.
      yang jadi pertanyaan.
      1.apakah bisa kami melakukan seperti yang diatas Penunjukan langsung dan pengadaan langsung untuk non e-catalog
      2. atau non e-catalogue tersebut di lelangkan sebesar 432.300.000

    21. elamat siang pak khalid,
      mohon pencerahannya….dalam DPA tertulis paket pengadaan instalisasi sterilisasi sentral (CSSD) 1 PAKET dengan pagu anggaran 2.494.150.000,-
      dalam rencana pelaksanaan dilakukan dengan emekanisme e-catalogue dan Non e-catalogue.
      untuk di non e-catalogue sebesar 432.300.000,- dimana 234.300.000 untuk accesories CSSD direncanakan dengan penunjukan langsung karena ada surat pernyataan resmi dari distributor kalau mereka distributor tunggal untuk accesories CSSD yang diluar e-catalogue dan 198.000.0000 untuk WTP (water treatment Plan) dengan pengadaan langsung.
      yang jadi pertanyaan.
      1.apakah bisa kami melakukan seperti yang diatas Penunjukan langsung dan pengadaan langsung untuk non e-catalog
      2. atau non e-catalogue tersebut di lelangkan sebesar 432.300.000

    22. Damian Adhi says:

      Mohon pencerahan

      Apakah diijinkan merubah sasaran kegiatan dalam LPSE setelah penetapan pemenang ?
      Contohnya : rencana awal kegiatan pengadaan peralatan komputer untuk mendukung operasional kegiatan perkantoran, kemudian dirubah menjadi pengadaan kursi, meja, dll denga jumlah pagu tetap seperti semula. jika bisa, bagaimana persyaratannya dan tahap-tahap yang harus dilakukan, termasuk dasar hukumnya apa.

      Sekian terima kasih.

    23. Lidia says:

      salam pak Khalid
      saya mau bertanya
      ketika dalam proses evaluasi, pokja menyadari ada kesalahan spek teknis di dokumen pengadaan. yaitu, AC 2 PK tertulis dengan berat indoor dan outdoor yang sama dengan AC 1 PK. dan calon penyedia mengcopy paste spek teknis tersebut di dalam dok penawarannya. Setelah Pokja mencari tau lebih lanjut,ternyata AC 2 PK memang tidak ada dengan spek tersebut. Bgmn ya pak? kalau menggagalkan paket di tahap evaluasi penawaran, alasan apa yang tepat ?dan kalau lelang tetap dilanjutkan, tentu calon penyedia yang menawarkan spek yang sama diluluskan, ternyata ketika pengadaan AC 2 PK tidak sama dengan yang di dokumen, nanti bisa menimbulkan masalah di serah terima barangnya.. mohon pencerahan pak..kami sebagai Pokja bingung untuk mengambil langkah selanjutnya. (dalam pekerjaan ini, brosur tidak dipersyaratkan). Trims

    24. Haris says:

      Assalamualaikum,
      saya share pendapat tentang alasan menggugurkan penawaran pada rekanan yang melakukan penawaran disuatu tender LPSE, sbb:
      1. apakah Panitia sudah benar apabila menggugurkan penawaran hanya dengan alasan jangka waktu penawaran kurang dari yang ditentukan dalam LDP, diLDP ditentukan 45 hari sementara disurat penawaran hanya 30 hari kalender tapi dibelakangnya ada tertera atau ditentukan lain oleh panitia.

    25. Ahmilu says:

      Salam.
      Apakah wajib bagi panitia lelang menayangkan dokumen spes
      ifikasi teknis dalam suatu pelelangan. Kalau tidak ada di upload bagaimana….pasal berapa yang mengaturnya…

    26. Frans. says:

      Selamat sore Pak,mohon Tanya nih Pak.apakah Dalam pelelangan pengdaan barang diwajibkan melampirkan Metode Pelaksaan?Terima kasih Pak.

    27. hendra says:

      salam bapak
      Dalam SDP dibeberapa pokja menyebutkan untuk Pra RK3K yang HPS kurang dari 2,5 m tidak dipersyaratkan. tapi pokja yang lain HPS kurang dari 2,5 m dipersyaratkan. mohon penjelasannya. mungkin ada peraturan perundangan yang mendukung ini mohon di infokan

    28. dudi suryadi says:

      Selamat siang Pak Khalid,
      Saya mau konsultasi contoh permasalahan dalam hal lelang konstruksi, sebagai berikut:
      ? Ada satu paket lelang ulang (lelang sebelumnya tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan), sudah memasuki tahap penerbitan SPPBJ dan Kontrak untuk Pemenang, Pokja sudah membuat usulan ke Pejabat Pembuat Komitmen
      ? PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang/hasil evaluasi, dan PA/KPA sependapat dengan PPK, dan memutuskan pelelangan dinyatakan gagal.
      ? Kemudian KPA dan PPK megusulkan kembali lelang paket tersebut, dengan alasan waktu mencukupi sebagaimana perubahan waktu pelaksanaan.
      ? Bagaimana Pokja menyikapi hal tersebut (lelang ketiga kali) ?
      ? Bagaimana jika Penyedia yang dimenangkan sebelumnya, mengajukan gugatan PTUN ?
      ? Terima kasih atas perhatiannya…..

    29. Retno utomo says:

      Ada giat perawatan angkutan air sejumlah Rp 792 juta tp terdiri dari
      Kapal perahu karet Rp
      # Kapal type c2 :
      No 1 Rp 90 jta
      No 2 Rp 90 jta
      No 3 Rp 90 jta
      No 4 Rp 90 jta
      No 5 Rp 90 jta
      No 6 Rp 90 jta
      # Kapal type c3
      No 1 Rp 35 jta
      No 2 Rp 35 jta
      No 3 Rp 35 jta
      No 4 Rp 35 jta
      No 5 Rp 35 jta
      No 6 Rp 35 jta
      Apa giat ini hrs dilelang ato bsa PL
      Mhon pnjelasannya

    30. ramlan says:

      salam, mohon bantuan penjelasan, jika kontrak sudah di ttd, bolehkah pihak kntraktor merubah merek dari yang ditawarkan di kontrak, dengan spesifikasi yang sama atau lebih baik dari yang di tawarkan?
      makasih banyak atas penjelsannya

    31. azwin says:

      Pak, kami mohon pencerahaan ditempat kami ada pengadaan Blaa…bla, dengan pagu anggaran Rp. 225.000.000,- setelah dicari harga pasar dan penyusunan HPS, didapat angka HPSnya dibawah 200.000.000,- juta, apakah prosesnya lelang atau pengadaan langsung, mohon pencerahannya

    32. Faris Dwi Kurniawan says:

      Ass.. Pak saya ingin bertanya , bagaimana bila konsultan supervisi yang mengundurkan diri di tengah proyek yang sedang berjalan . apa konsekuensi yang akan di terima oleh konsultan supervisi tersebut?

    33. haidir says:

      mohon penjelasannya pak khalid.
      di SKPD kami tim PPHP telah melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan telah diterima seterusnya diadakan serah terima pertama pekerjaan. pertanyaan kami adalah (apakah setelah masa pemeliharaan berakhir tim PPHP harus cek kembali atau cukup PPK saja yang memeriksa pekerjaan dan serah terima kedua. terimkasih

    34. nandang says:

      Apakah klarifikasi dan negosiasi wajib untuk lelang,yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) penyeedia…

    35. Romy says:

      assalmualaikum pak khalid,Mohon Pencerahannya
      Sy ingin menanyakan, apakah bisa satu orang menjabat sebagai POKJA di instansi yang berbeda dan berbeda domisilinya,,
      Cthny : Si A berdomisili di Kota B dan menjadi Anggota POKJA Di Instansi Kota B, kemudian Si A juga menjadi Anggota POKJA di Kota C
      Trima kasih sebelumnya pak..

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *