Random Post: FGD Standard Kompetensi PBJ
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

    Setelah beberapa lama mengandalkan blog ini dan facebook untuk diskusi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka hari ini saya mencoba untuk membuat forum khusus untuk diskusi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Hal ini karena amat banyaknya pertanyaan di blog maupun facebook yang belum terjawab, dan keinginan agar diskusi dan tanya jawab tidak hanya antara saya dengan rekan-rekan melainkan dapat menjadi diskusi bersama tanpa ada batasan penanya dan narasumber.

    Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dan permasalahan seputar pengadaan barang dan jasa, mari berdiskusi pada forum pengadaan barang dan jasa melalui alamat http://forum.pengadaan.org.

     

    185 responses to “Forum Diskusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”

    1. MOCH BERYL says:

      Ass Pak Khali Mustafa. Pada pekerjaan Tanggul pada dinas sumber daya air. Panitia menyaratkan syararat tehnis pada item ATSP, sepemahaman kami menawar kami gunakan AHSP dan Analisa tehnis di hitung. Karena setau kami ATSP hanya yg mengeluarkan resmi kemen PU untuk Bina Marga. Setelah kami ada undangan utk klarifikasi dokumen kami klarif dgn panitia. Tiba2 pada waktu pengumuman pemenang kami di conteng dgn lulus administrasi dan tehnis tetapi ada tulisn TIDAK ADA ATSP. Saya heran kenapa panitia meloloskan administrasi dan tehnis tetapi menyatakan Tidak ada ATSP. saya sebagai penawar terendah dan yg di bintang penawar tertinggi beda jauh. Pertanyaan kami. 1. Kalau sdh lolos admi dan tehnis apakah panitia bisa tiba menyalahkan tidak ATSP ?
      2. Apakah ATSP sebagai salah satu yg substansial utk menggugurkan? (Sdgkan Kami pada penawaran sdh melampirkan AHSP dan analisa tehnis utk dihitung pada pekerjaan tersebut? 3. Adakah dasar hukumya peraturan / keputusan bahwa ATSP bisa menggugurkan ? .
      Terimakasih pak mohon penjelasan dan pecerahaanya. Terimakasih

    2. gunawan says:

      Selamat Siang.

      Pekerjaan Kalibrasi Alat ke LIPI dinawah 200juta apakah dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung melalui pihak ketiga (CV) ?

    3. selamat sore pak khalid, mohon pencerahannya tentang prosedur dan mekanisme pelelangan aset daerah yang akan dihapuskan dari inventaris daerah..terimakasih atas pencerahannya

    4. selamat sore pak, mohon pencerahannya tentang prosedur dan mekanisme pelelangan aseta daerah yang akan dihapuskan berdasarkan regulasi terbaru pak..terimakasih

    5. denie irawan says:

      selamat malam pak, mohon pencerahannya masalah jadwal pelaksanaan tentang analisa mobilisasi yg di maksud di dalam tender proyek pembangunan jembatan gantung roda 4…

    6. Adelina says:

      selamat siang pak,,,mohon pencerahannya ,,apakah diperbolehkan pengadaan kendaraan dinas roda 2 dilaksanakan 2x kegiatan sedangkan kegiatan tersebut seharusnya bisa dilakukan hanya 1x kegiatan saja,,,sekedar info pengadaan dilaksanakan dengan metode EPurchasing,,terimakasih

    7. syafrizal zan says:

      selamat pagi pak, mohon pencerahannya tentang pengadaan yang dilaksanakan 2x atau lebih sementara paket pekerjaannya adalah 1 (satu). contohnya pengadaan kendaraan dinas sebanyak 20 unit, dilaksanakan bertahap, pada tahap I dilaksanakan sebanyak 10 unit dan pada tahap II dilaksanakan sebanyak 5 unit. Bagaimana jika masing2 tahap kendaraannya mempunyai type/ merk yang sama. dan bagaimana pula jika masing2 tahap type/merk yang berbeda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pak

    8. Hamba Allah says:

      Boss, saya heran tender sekarang info keinginan persyaratan tender bagus di kasih tau dan harus jelas tapi PAGU dan HPS di kasih tau juga apa kaga rusak harga jadi kaga karuan Yang penting rendah. Estimator bukan pekerjaan gampang eh malah sekarang digampangin itu bukan ilmu matematika tapi ilmu mati-matian, percuma sekolah tinggi

    9. bams says:

      ak Khalid :
      Pertanyaannya :
      1. Gugurkah penyedia apabila tidak mengupload hasil Ijazah/SKA/SKT maupun Nomor Ijazah/SKA/SKT Personil Inti bersamaan dalam dokumen penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan sesuai persyaratan pada LDP, sedangkan persyaratan ini tidak dimuat pada Bab III. IKPP.
      2. Lampiran Ijazah/SKA/SKT maupun Nomor Ijazah/SKA/SKT sudah diupload pada SPSE.
      3. Karena tidak mengikuti persyaratan mengupload Ijazah/SKA/SKT bersamaan dengan dokumen penawaran penyedia tersebut digugurkan.
      Trima kasih penjelasannya.

    10. bams says:

      Hamba Allah says:
      7 August 2017 at 09:11
      Boss, saya heran tender sekarang info keinginan persyaratan tender bagus di kasih tau dan harus jelas tapi PAGU dan HPS di kasih tau juga apa kaga rusak harga jadi kaga karuan Yang penting rendah. Estimator bukan pekerjaan gampang eh malah sekarang digampangin itu bukan ilmu matematika tapi ilmu mati-matian, percuma sekolah tinggi :

      Mas baca Perpres 54/2010 dan perubahannya supaya paham apa itu Pagu dan HPS dan prisip-prinsip pengadaan supaya pertanyaannya berkualitas.

    11. bams says:

      syafrizal zan says:
      3 August 2017 at 11:14

      Mas : syafrizal zan :
      Di E_Catalog sudah ada kategori spek kenderaan.
      kalau kami semua menyangkut kenderaan operasional SKPD sudah melalui E_ catalog.
      Tks sekedar info berbagi.

    12. dendi says:

      proses lelang dinyatakan GAGAL dikarenakan tidak ada peseta lelang yang memenuhi syarat, pertanyaan kami sebagai berikut :

      1. Pokja ULP dengan menindaklanjuti proses GAGAL LELANG (lelang ulang), apakah pokja dibenarkan merubah dokumen pengadaan, (menambah persyaratan) persyaratan yang dimaksud sebagai berikut :

      a. tukang kayu bekisting, tukang besi, juru ukur (persyaratan yang dimaksud pada dokumen pertama tidak ada)

      b. menyampaikan Sertifikat BPJS ketenaga kerjaan dan bukti setoran iuran bulan juli 2017 (persyaratan yang dimaksud pada dokumen pertama tidak ada)

      2. pada dokumen pertama pokja ulp dalam menetapkan persyaratan untuk Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan hanya menginstruksikan harus diterbitkan dari Bank Pemerintah / Bank Umum/swasta, (tidak menyebutkan perusahaan enjamin/asuransi) apakah hal tersebut tidak menyimpang dari ketuntuan-ketentuan yang berlaku…?

      3. Pokja ULP dalam menetapkan persyaratan kualifikasi perusahaan untuk pekerjaan dengan nilai lebih dari 2,5m, dapat diikuti oleh perusahaan kecil, apakh yang dimaksud tidak menyimpang dari ketuntuan-ketentuan yang berlaku…?

      atas penjelasanny, kami mengucapkan terima kasih.

    13. dendi says:

      ada sebagian pokja ulp, yang menuangkan persyaratan ” mempunyai saldo pada rekening perusahaan sebesar 10 % dari nilai HPS dengan dibuktikan print out giro, dan akan diklarifikasi pada saat pembuktian kualifikasi ” apakah yang dimaksud sesuai dengan peraturan-peraturan serta petunjuk teknis tentang e-tendering…??? mohon komentarnya sobat

    14. Boleh tidak kita menggugurkan penawaran yang sdh di klarifikasi dengan aturan kemenaker pembayaran di bawah UMK. Memang di dokumen lelang tdk menyebutkan evaluasi teknis pembayaran harus sesuai UMK

    15. Boleh tidak kita menggugurkan penawar yang sudah di undang untuk pembuktian klarifikasi. Dengan upah di bawah UMK memang di dalam dokumen dalam tahapan evaluasi tdk menyebutkan evaluasi mengacu pada aturan kemenaker upah harus sesuai dengan UMK

    16. trijayanti says:

      Siang Pak, di dalam SDP BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN, Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum/Sederhana dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : ……. Tanggal ………
      yang saya mau tanyakan pada bagian No Dokumen Pengadaan itu di isi dengan Kode Lelang yang ada di paket pekerjaan (contoh : 66756) bukan di isi dengan No Dokumen Pengadaan yang ada di dalam Dokumen Pengadaan (contoh pokjaulp/…..), apakah Pokja/Panitia bisa menggugurkan Penawaran di poin ini.
      terima kasih

    17. sigit purwono says:

      Malam Pak, di dalam pengadaan barang jasa tahun jamak (multi years) didalam kontrak diatur pembayaran dengan termin I – VII dan pada tahun terakhir pembayaran tinggal 1 termin tetapi pada akhir kontrak, penyedia di termin terakhir tidak b isa memenuhi semua yang ada pada BQ, yang saya tanyakan apakah pembayaran bias dilakukan dengan dipotong sisa yang tidak terpenuhi dan dikembalikan ke kas Negara atau bagaimana? (kontrak lumsump) terima kasih

    18. rizal says:

      mohon info pak, apakah proses harwat yang kami lakukan salah bila memecah kepada fungsi pengguna dalam hal ini fungsi / bagian dan polsek

    19. hazairin says:

      saya mau bertanya seandainya ada kelalaian pokja ULP dimana penyedia saat aanjwijzing bertanya saat menit terakhir berakhirnya aanjwijzing sehingga pokja tidak mengetahui bahwa dalam Anjwijzing ada pertanyaan. pada saat akan melakukan evaluasi panitia baru mengetahui bahwa ada pertanyaan saat aanjwijzing yang belum dadap diakomodir untuk di jawab dalam aplikasi SPSE. dan dalam hal ini kami pokja mempunyai inisiati dengan membuat jawaban pertanyaan tersebut yang kami tuangkan dalam Berita acara lainnya dan kami unggah pada berita acara lainnya yang terdapat pada splikasi SPSE. apakah pokja kami salah sehingga dapat dikatakan tidak mengikuti prosedure tata urut proses??
      dan dalam hal ini pertanyaan yang disampaikan adalah permintaan adendum dokumen pengadaan dengan meniadakan persyaratan kualifikasi dan teknis dalam dokumen pengadaan.
      dan pada saat sanggaha di pertanyakan oleh penyedia yang kalah dalah hal proses tahapan aanjwijzuing yang tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

    20. rusmin says:

      saya mau bertanya pak apakah dalam penandatangan tanganan kontrak dapat diwakili oleh kuasa direksi yang disahkan oleh akta notaris meskipun dalam Akta Pendirian perusahaan pihak kusa direksi ini tidak tercantum. mohon pencerahannya pak tks

    21. ida rawi says:

      saya mau tanya pak dalam penetuan persyaratn kepada peserta lelang apakah wajib mensyratkan SLO Asphal Mixing Plant, mohon petunjuk dan pencerahannya

    22. Yanto says:

      Mohon pencerahan…apakah siup K1 dengan kekayaan perusahaan 11 miliar sesuai yang tertera di siup dapat mengikuti pengadaan barang dengan nilai 8,5 miliar

    23. Dicky says:

      Assalamualikum pa khalid…dalam sanggah lelang peserta meminta dokumen penawaran dan hasil evaluasi pemenang apakah dapat diberikan??? Apa dasar hukumnya…terima kasih

    24. rizki says:

      Salam…
      Pak Khalid apakah SKF masih dibutuhkan sebagai syarat dalam pengadaan baran/jasa pemerintah?

    25. Denie says:

      Ass pak, apakah boleh perusahaan non kecil/M1 yg baru berdiri bisa menjadi pemenang lelang dg nilai kontrak 9 milyar. Karena perusahan yg baru berdiri kan blm ada pengalaman sehingga KD nya masih Nol.

    26. ikhwan adnani says:

      Mau tanya, satker saya mempunyai wilayah kerja beberapa kecamatan. Namun dipa dan ppk adanya di kabupaten. Tiap kecamatan mempunyai kegiatan pengadaan barang/jasa dan kegiatan operasional lainnya. Apakah kontrak boleh masing2 kecamatan atau hanya di kabupaten, karena ppk hanya ada di kabupaten. Kalau kontraknya ada di kabupaten, apakah nilainya gabungan seluruh kecamatan, tidak boleh dipecah pecah tiap kecamatan. Mohon penjelasannya.

    27. SISWANTO says:

      Di kabupaten Trenggalek bahwa ijin gangguan atau ho sudah dicabut dengan perda, yang artinya pegusaha sudah tidak diperlukan melakukan ijin ho lagi utk perusahaanya,

      namun kok masih ada lelang contohnya di kementerian PU yang mempersyaratkan IJIN HO

      ini bagaimana ya????

    28. Abdullah says:

      yang terhormat pak khalid mustafa: saya mau tanya pak sehhubungan telah berubahnya togas pokok PjPHP/PPHP..
      Berdasarkan PERPRES 16 TAHN 2016, Pasal 15 yang berbunyi “Memeriksa Administrasi Pengadaan B/J” bicara soal administrasi inikan cakupan nya cukup luas pak.. pertanyaannya APAKAH PjPHP/PPHP SEYOGYANYA Memiliki Kompetensi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa (Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar)..?

    29. Jumari. ST says:

      Ass, Pak Khalid Mustafa,
      Selamat Malam,

      Apa bila Pengamprahan Pekerjaan Kontruksi Bangunan sementara pekerjaan belum selesai dikerjakan. 100% Seratus Persen PPTK/PPK/PA. Tidak menerbitak Jaminan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan.
      Apakah itu diperbolehkan ?
      Dan dan seandainya itu terjadi siapa yang bertanggung jawab ??

    30. haidir says:

      sy ditunjuk sebagai pejabat pengadaan tertanggal masih bulan januari tapi sk tersebut saya terima bulan april…dapatkah sy memproses kegiatan dengan tanggal mundur.

    31. Ahmad Rony says:

      Di dalam RAB yang kita buat, ada item pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi. Dalam proses pelelangan salah satu rekanan digugurkan karena pekerjaan Mob/ Demob dilaksanakan pada minggu pertama. Apakah bisa rekanan tersebut digugurkan akibat demobilisasi yang seharusnya pada akhir pekerjaan dilakukan pada minggu pertama ?

    32. Fahmi aulia says:

      Saya mau bertanya kepada pak khalid
      Kalau penawaran spse 4 tdk di isi secara manual akan tetapi di isi dengan terupload penawaran, apakah di aggap gugur penawaran itu

    33. agus riadi SE says:

      mhn petunjuk pak khalid, bagaimana kalau update perubahan dokumen rab. sdangkan
      pada jadwal sudah upload dokumen penawaran, karna yg menjadi ? rab diupdate dan diperpanjang masanya, sdangkan mendaftar gk bisa lagi. mhn ptunjuknya tq. salam sukses

    34. Lagadoni says:

      Mat malam pak..mohon penjelasan trkait kasus pembangunan jembatan titian perahu.kasusnya sbb:

    35. andry says:

      Mat malam pak..mohon penjelasan pada lelang kami dijatuhkan dengan kesalahan pada metode pelaksanaan pondasi , dilanjutkan dengan proses sanggah dan sanggahan kami dibenarkan oleh panitia kemudian panitia melakukan proses evaluasi ulang dan hasilnya kami digugurkan kembali dengan alasan kesalahan yang lain lagi yaitu pekerjaan atap pada metode pelaksanaan, apakan boleh dicari kesalahan baru padahal hal yang menjatuhkan sebelumnya telah kami sanggah dan diakui panitia itu benar

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.