Comments on: SE Kemdagri dan LKPP tentang PPK dan PPTK

By: savana

savana — Wed, 20 Jun 2012 04:19:54 +0000

mau tanya pak,,
Gimana tentang pembagian nilai perencanaan, pengawasan dan administrasi proyek untuk kegiatan fisik???khusus administrasi proyek, gmn metode penggunaanya dananya….trimakasih atas penjelasanya…….

By: Zakaria

Zakaria — Tue, 08 May 2012 06:01:51 +0000

Pa saya mau nanya,
Jika PPK telah menandatangani Kontrak Sewa rumah untuk kepentingan Kantor dan telah dibayarkan. Suatu saat kita mencari bangunan lain untuk kantor… (bisa saja sewanya dari dana lain atau mungkin dana pribadi atau urungan)… apakah itu tidak bertentangan atau bagaimana aspek hukumnya….
makasi

By: sakat

sakat — Mon, 26 Mar 2012 02:25:10 +0000

mohon dijelaskan tugas dan kewajiban tim pendamping bilamana tidak ada personil yang bersertifikat untuk dijadikan ppk

By: arian

arian — Wed, 18 Jan 2012 00:58:12 +0000

pakah PPK bisa merangkap menjadi PPTK dalam SKPD yang kegiatanya hanya pengadaan B/J saja, alasanya supaya lebih mudah dalam pengelolaan dan mekanisme

By: juanda

juanda — Wed, 18 Jan 2012 00:55:29 +0000

Apakah PPK bisa merangkap menjadi PPK dalam SKPD yang kegiatanya hanya pengadaan saja

By: Sudirman

Sudirman — Thu, 22 Sep 2011 13:12:45 +0000

Apakah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 10 A tidak bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010. Karena menurut saya dengan dalam Peremendagri 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa PA merangkap sebagai PPK sedangkan dalam Perpres 564 Tahun 2010 Organ PBJ yang harus dibentuk adalah PA/KPA, PPK , Panitia Pengadaan /ULP dan Panitia Penerima/Pemeriksa. Bagaimana sebenarnya

By: kang bejo samsam

kang bejo samsam — Sat, 23 Jul 2011 04:57:58 +0000

Apakah PPTK harus memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa? pengalaman tugas PPTK jauh lebih resiko dari pada PPK. harus bertanggungjawab fisik dan keuangan. klo ada pemeriksaan BPK/Kejaksaan yang dipreksa duluan PPTK. padahal dalam nilai tawar PPTK kepada rekanan nol. karena rekanan koordinasi pelaksanaan dll slalu dengan PPK/PA. didaerah PPTK dianggap sbagi pelengkap pencairan saja dan lebih terkesan sbagi tameng/bemper penggede aja… iki piyo tho. mending PPK merangkap PPTK. atau kembali sistem PIMPRO/Benpro aja. biar fokus. brani deal ya brani resiko jangan pembesar diel orang kecil(PPTK) jadi bemper. repot..pot

By: Ahmad

Ahmad — Thu, 02 Jun 2011 05:39:11 +0000

Sharing. Ass. SE ini belum bisa menjawab persoalan yang ada di tingkat bawah krn pemahaman antara PPK dan PPTK masih tumpang tindih. Berdasar dari pengalaman saya waktu pemeriksaan inspektorat propinsi turun ke kabupaten mereka masih mengharuskan untuk PA selain menetapkan PPK juga menetapkan/menunjuk PPTK yang bertugas untuk menandatangi proses pencairan dan jika PPTK tidak ada maka pencairan tidak dapat diproses krn bertentangan dgn Permendagri No.13 Tahun 2006.
Jadi melihat permasalahan tersebut kiranya Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahannya perlu untuk segera diselaraskan dengan Perpres 54 Tahun 2010. Sehingga ditingkat bawah tidak akan menjadi bulan-bulanan tim pemeriksa krn perbedaan pemahaman.

By: Harry

Harry — Thu, 12 May 2011 08:14:12 +0000

apa perbedaan utama selain batasan nominal HPS, antara Pelelangan Umum dan Pelelangan sederhana, antara pelelangan umum dan pemilihan langsung.

By: tuladan mitro

tuladan mitro — Tue, 03 May 2011 01:21:51 +0000

Spk untuk jasa tenaga kontrak apa dibuat perbulan apa dalam satu tahun