Apakah Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Pengadaan Barang yang menambah aset ?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di blog ini atau di Facebook saya adalah “Apakah metode pengadaan langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset ?”

Pertanyaan ini muncul karena melihat isi Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang berbunyi:

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Kemudian kalau melihat Penjelasan Perpres 54/2010 Pasal 39 Ayat 1 Huruf a:

Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I.

Kalimat penjelasan inilah yang kemudian membuat sebagian panitia/ULP menarik kesimpulan bahwa Pengadaan Langsung tidak dapat digunakan untuk mengadakan barang yang dapat menambah aset atau kekayaan K/L/D/I

Apakah benar demikian ?

Mari kita cermati aturan ini dengan seksama :)

Dalam melihat sebuah aturan atau produk hukum, kita tidak boleh hanya melihat dari satu kalimat saja, melainkan harus melihat secara keseluruhan termasuk semua tanda baca dan kata penghubung yang digunakan, karena dari hal-hal tersebut makna sebuah kalimat atau pasal dapat berubah secara drastis.

Oleh sebab itu, mari kembali melihat Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang saya gabungkan dengan pengertian kebutuhan operasional sesuai Penjelasan Perpres 54/2010.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; DAN/ATAU
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan DAN/ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Coba lihat kata DAN/ATAU pada huruf c dan d di atas.

Pengertian DAN/ATAU menurut Bahasa Indonesia adalah pilihan penggunaan kata penghubung DAN atau kata penghubung ATAU. Artinya, kita bisa memilih apakah hendak menggunakan DAN atau menggunakan ATAU.

Pemilihan kata sambung ini amat berpengaruh terhadap pengertian dari Pasal 39.

Menurut Bahasa Indonesia, kata DAN dan ATAU adalah kata penghubung koordinatif. Kata DAN digunakan untuk menandai hubungan penambahan. Kata ATAU digunakan untuk menandai hubungan pemilihan.

Mari sekarang kita ubah kata penghubung dengan menggunakan kata DAN pada huruf c dan menggunakan kata ATAU pada huruf d. Hal ini karena pada huruf d, tidak bisa menggunakan 2 kondisi secara bersamaan.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; DAN
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Apabila menggunakan kata DAN pada huruf c, maka seluruh kondisi pada a, b, c, dan c WAJIB ada untuk dapat melaksanakan Pengadaan Langsung. Artinya, syarat untuk dapat melaksanakan pengadaan langsung selain nilainya di bawah 100 Juta Rupiah adalah harus kebutuhan operasional yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak menambah aset, teknologinya sederhana, resikonya kecil dan dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha kecil.

Sekarang, kita ganti kata penghubung pada huruf c dengan kata ATAU.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; ATAU
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Apabila menggunakan kata penghubung ATAU pada huruf c, maka kondisi a, b, c, dan d merupakan pilihan. Salah satu kondisi WAJIB ada agar Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan. Artinya, syarat untuk melaksanakan pengadaan langsung selain nilainya di bawah 100 Juta Rupiah adalah kebutuhan operasional yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak menambah aset ATAU teknologinya sederhana ATAU resikonya kecil ATAU  dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha kecil.

Berdasarkan paparan di atas, maka Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset selama nilainya di bawah 100 juta rupiah.

Catatan:

Sebelum ada yang bertanya, saya sampaikan bahwa sampai tulisan ini di buat, SBD Pengadaan Langsung belum dikeluarkan oleh LKPP, sehingga prosedur pengadaan langsung belum saya tulis. Setelah keluar, akan saya susun prosedur serta tahapannya.

106 Comments

  • By fadli, 11 February 2011 @ 08:56

    ditunggu terus update-nya pak khalid….

  • By heriyanto, 11 February 2011 @ 09:31

    nice posting, terimakasih pak

  • By Mat, 11 February 2011 @ 20:50

    pak Khalid,, apakah ada perbedaan Kontrak Jamak dng Kontrak Multiyears..mohon pnjelasan…terima kasih pak…

  • By khalidmustafa, 13 February 2011 @ 08:38

    @Mat, Silakan dilihat Pasal 52 Perprs 54/2010

  • By Mat, 13 February 2011 @ 19:24

    Assalamu alaikum pak khalid, yg dimaksud dng pengertian/batasan substansi penawaran dan Nilai ammbang batas lulus itu apa Pak..? trima ksih sblumnya….

  • By Teddie, 13 February 2011 @ 19:40

    Pa, untuk Kebutuhan Operasional (kebutuhan rutin dan tidak menambah aset atau kekayaan), disitu kan tidak ada pilihan dan/atau, tapi lebih tegas “dan tidak menambah aset”, kok masih diperbolehkan meskipun menambah aset bisa Pengadaan Langsung, meskipun huruf c dan d memakai ATAU untuk yang a tidak ada pilihan ATAU kan pa, mohon pencerahan lagi

  • By Agus Adi, 14 February 2011 @ 08:26

    LKPP sendiri kurang tegas dan kurang siap menyikapi peraturan baru yg mereka susun…padahal sebagian besar paket adalah dibawah 100juta…klo prosedurnya (SBD) belum di release, dan timbul pemahaman yg berbeda antara PPK, Penyedia Barang/Jasa, Pemeriksa/auditor bahkan Penyidik….PPK dab Panitia yg siap-siap jadi bulan2an

  • By khalidmustafa, 14 February 2011 @ 09:38

    @Mat, untuk substansi, saya agak kurang jelas pertanyaannya. Boleh diinfokan itu tertulis pada Pasal berapa di Perpres 54/2010 ?
    Kalau nilai ambang batas lulus adalah batasan terendah yang ditentukan oleh panitia agar dapat dinyatakan lulus pada penilaian sistem gugur pada metode evaluasi sistem gugur

    @Teddie, benar, oleh sebab itu point a merupakan satu kesatuan. Tapi a itu sendiri tidak berdiri sendiri, ada b, c, dan d. Sedangkan pada bagian c ada tulisan “dan/atau” sesuai paparan di atas. Jadi, pengadaan langsung dapat dilakukan selama memenuhi kondisi a ATAU b ATAU c ATAU d

    @Agus, Saya setuju pak :)

  • By Haeqal Naufal, 14 February 2011 @ 11:06

    jadi kesimpulannya pak, pengadaan langsung tetap diperbolehkan untuk yang nilainya dibawah Rp. 100 Juta walaupun pengadaan itu sifatnya menambah aset ?

  • By ardi, 14 February 2011 @ 12:01

    Ass. pak khalid menurut perpres 54 pasal 36 pemilihan penyedia barang/konstruksi/ jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum dgn pascakualifikasi (1), kecuali pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini terbatas dilakukan dgn pelelangan terbatas (2), pengumuman paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi serta Portal pengadaan nasional melalui LPSE (3) tidak ada negosiasi teknis dan harga ( 4 ),
    kembali ke pasal 37 menjelaskan tentang pelelangan sederhana/pemilihan langsung,kalau kita cermati proses pelelangan umum dengan pelelangan sederhana tidak ada perbedaan yang jelas dalam proses pemilihan.
    1. sama -sama dilakukan melalui proses pascakualifikasi ( kecuali bersifat kompleks )
    2.sama -sama diumumkan di web site K/L/D/I dan papan pengumuman serta portal pengadaan nasional kecuali lamanya waktu penayangan pengumuman.
    3.sama- sama tidak ada negosiasi teknis dan harga.
    kalau dilihat peraturan tersebut sebaiknya pelelangan sederhana /pemilihan langsung ditiadakan.trims

  • By khalidmustafa, 14 February 2011 @ 16:02

    @Haeqal, Boleh

    @Ardi, sebenarnya gak juga sih. Coba lihat pemilihan langsung pada Keppres 80/2003. Nilainya di bawah 100 juta tapi pakai Prakualifikasi. Jadinya rencana cepat, malah jadi lambat.
    Dengan pelelangan sederhana, maka lama waktu lelang bisa menjadi 14 hari kerja saja

  • By Mat, 15 February 2011 @ 12:22

    pengertian/batasan tentang substansi penawaran ada pada lampiran II no. 7 point 5 (pengertian/batasan ttg substansi penawaran harus dicantumkan dng jelas dlm dokumen pengadaan dan dijelaskan kpd peserta sebelum batas akhir pemasukan dokumen pnawaran..)trims

  • By Teddie, 15 February 2011 @ 23:04

    Nambah lagi nih pa,
    Lampiran II tentang Pengadaan Langsung
    huruf d:Pejabat Pengadaan melakukan transaksi;dan
    huruf e:Pejabat Pengadaan mendapatkan bukti transaksi…
    Maksudnya Pejabat Pengadaan bawa sejumlah uang tau gimana pa, krn kalo ga bw uang ga bisa dpt bukti transaksi..
    Terus di dalam proses Pengadaan Langsung Barang tidak disebutkan PPK dan Penyedia Barang, apa langsung ke Toko? Kalo ke toko berarti Pasal 19 Persyaratan Penyedia Barang/Jasa apa harus semuanya dipenuhi..mohon penjelasan

  • By edo, 16 February 2011 @ 22:34

    Setelah keluar, akan saya susun prosedur serta tahapannya.
    ————————

    Sangat saya nantikan bos…

  • By Aman Azka, 17 February 2011 @ 10:03

    Udah ada belum bang, prosedur pengadaan langsungnya? tolong dimuat juga bang ya prosedurnya..

  • By ay03, 17 February 2011 @ 14:36

    Kalo untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan Pengadaan Langsung,,apakah pengertian kebutuhan operasionalnya juga sama pak?contohnya seperti apa?
    Makasih..

  • By Sulaiman, 17 February 2011 @ 17:48

    Assalamuaikum wr. wb.
    Pak .. Klo SBD Penggadan Langsungnya Belum keluar juga apakah boleh menggunakan Dokumen Pengaadan yg Penunjukan Langsung seperti yg kami pakai tahun 2010, karena kami harus segera memperbaiki atap kantor yang bocor dengan Pagu Anggaran Pemeliharan Gedung senilai 50 Juta atau harus nunggu SBD dulu. terima kasih.

  • By ay03, 18 February 2011 @ 00:16

    mau tanya,,untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di bawah 50 juta,apakah menggunakan metode Pengadaan Langsung atau dengan Seleksi Sederhana?
    apa perbedaannya?
    selain itu, dalam Perpres 54/2010, tidak dijelaskan mengenai kebutuhan operasional untuk jasa konsultansi? Apa batasannya? Bagaimana contohnya?

    Terimakasih.

  • By Furqan Husaini, 18 February 2011 @ 19:09

    Maaf pak, skrg sy sdg ikut bimtek & ujian sertifikasi d medan…ketika hal ini sy tnyakan, pemateri mngatakan bila menambah aset tetap tdk bs pelelangan langsung.
    Pematerinya Bpk. Ir. Harjono Rahmad dari kementrian PU RI.

  • By Oman Suherman, 20 February 2011 @ 20:35

    Mau Tanya; Satker tempat saya kerja mau melakukan Pengadaan Barang Peralatan dan Mesin dengan nilai 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari APBN dan menambah nilai aset. Metode apa yang bisa digunakan apakah :
    1. Penunjukan langsung
    2. Pengadaan langsung, atau harus
    3. Pelelangan Sederhana
    Terima kAsih

  • By Mardi Wibowo, 22 February 2011 @ 10:18

    Apakah SBD Pengadaan langsungnya belum keluar juga pak?

  • By Mardi Wibowo, 22 February 2011 @ 10:21

    Menurut saya syarat a dan b wajib karena di belakang poin a dan b tidak ada kata sambung dan/atau, sedangkan syarat c dan d bisa wajib dua-duanya jika kata sambungnya dan atau bisa pilihan kalau memakai kata sambung atau.

  • By Haeqal Naufal, 23 February 2011 @ 08:58

    pak khalid mohon petunjuk nya, apakah pengadaan aplikasi komputer merupakan jasa konsultasi atau dapat dikategorikan jasa lainnya pak ?

  • By Bondan, 24 February 2011 @ 10:59

    Informasinya ok banget… ditunggu updatenya Pak, terutama untuk SBD Pengadaan Langsungnya…
    Terima kasih.

  • By Maman Kukar, 25 February 2011 @ 13:52

    Saya sependapat dengan Mr. Teddy Kebutuhan Operasional (kebutuhan rutin DAN TIDAK menambah aset atau kekayaan), ” sudah sangat jelas pd penjelasan Psl 39 ayat (1) huruf a atas perpres 54 / 2010 ” bahwa DAN/ATAU yang ada pada huruf c dan d tidak ada kaitannya terhadap pilihan. SEBAIKNYA KITA TANYAKAN AJA LANGSUNG PADA LKPP, JGN PERSEPSI MASING-MASING DONK,.paling-paling LKPP ga bisa Jawab tuh,.. :D

  • By khalidmustafa, 26 February 2011 @ 16:29

    @mat, yang dimaksud substansi penawaran adalah batasan syarat administrasi dan teknis yang diminta. Nilai ambang lulus adalah nilai batas minimal yang harus dipenuhi pada evaluasi panitia sehingga dapat dinyatakan lulus.

    @Teddie dan Maman.
    Dalam membaca sebuah produk hukum, kita tidak boleh memecah antara satu dengan yang lain. Setiap pasal adalah satu kesatuan yang utuh.
    Sehubungan dengan hal tersebut, penjelasan Pasal 39 ayat 1 huruf a saya masukkan dalam huruf a pada pemaparan di atas.
    a adalah 1 kesatuan, makanya menggunakan kata DAN, yang berarti bahwa “Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I.”

    Namun, a ini tidak berdiri sendiri, karena setelah kalimat itu ada tanda baca titik koma (;) yang menghubungkan dirinya dengan huruf b, c, dan d.

    Kecuali disitu menggunakan tanda titik (.), maka harus dibaca sebagai sebuah kalimat tersendiri. Atau, setelah huruf a ada kata penghubung DAN yang menjadi sebuah syarat mutlak.

    Dengan adanya titik koma (;) pada akhir kalimat di huruf a, maka DAN di dalam huruf tersebut hanya dibatasi pada kalimat itu saja :)

    Tentang kalimat pak Maman bahwa ini adalah persepsi saya dan sebaiknya ditanyakan ke LKPP, silakan dibaca akhir tulisan saya di atas.
    Hal ini sudah ditanyakan secara resmi dan jawaban LKPP juga sudah diberikan secara jelas. Jadi LKPP cukup tanggap terhadap hal ini. Mohon jangan memberikan persepsi negatif terlebih dahulu.

  • By fardhon, 26 February 2011 @ 16:45

    saya juga udah tanya ke LKPP utk pengadaan langsung memenuhi satu kriteria saja udah bisa. Menurut LKPP utk yg SPK tetap pakai dok pemilihan. Yg jadi pertanyaan penilaian kualifikasi bagaimana? Pakai pra atau pasca, sy skrg lg susun pakai semi pasca jadi msh bisa dilengkapi klau kurang. krn lebih singkat terus baru klarifikasi dan negosiasi, nurut pak khalid gimana?

  • By iwan bayanaka, 27 February 2011 @ 01:02

    mohon penjelasan:
    pada lampiran II. B. 5.c.2 :
    d).pejabat pengadaan melakukan transaksi; dan
    e). pejabat pengadaan mendapatkan bukti transaksi dgn ketentuan :
    >>(2) pengadaan langsung sampai 10jt berupa kuitansi.
    yang menjadi pertanyaan saya :
    1. apakah maksud melakukan transaksi tersebut berarti pejabat yang melakukan pembayaran/pembelian lansung ke penyedia?…
    2. yang dimaksud kuitansi tersebut, apakah kuitansi SKPD atau kuitansi penyedia.
    3. Lampiran II.A.10.d.2)SPK paling sedikit berisi :
    >>c). nomor dan tgl surat permintaan penawaran.
    sedangkan lampiran II.5.c.2. tidak ada proses pemasukan penawaran!.apakah poin c) ini bisah kita abaikan?

  • By Totok, 28 February 2011 @ 20:03

    Salam kenal Pak Khalid.
    Tolong dijelaskan tentang persyaratan khusus bila ada (menurut Perpres 54/2010) terkait personil yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), misal terkait dengan jabatan struktural atapun eselon. mengingat kewenangan dan beban tangggung jawab yang besar dari PPK terhadap kegiatan pengadaan.
    Terima kasih. Jazakallahu khoir.

  • By Panitia KKP Kukar, 1 March 2011 @ 06:10

    saya juga memiliki pemikiran yang sama dengan pak Agus adi, apabila antara PPK, Penyedia Barang/Jasa, Pemeriksa/auditor bahkan Penyidik memiliki persepsi yang berbeda dalam pemahaman dan pengartian Pasal 39 Ayat 1, yang kasian Panitia/ULP/PPK pak, karena dalam pengalaman saya pun banyak terdapat tim pemeriksa yg tidak paham dan mengerti tentang peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, bahkan banyak yg tidak memiliki sertifikat ahli pengadaan barang /jasa, dan mereka lebih berpedoman pada Permendagri dan Permenkeu… mohon tanggapannya pak

  • By mahmudi, 1 March 2011 @ 21:38

    pak tolong SBD untuk pengadaan harus segera di adakan pak..ini sudah sangat mendesak..

  • By mahmudi, 1 March 2011 @ 23:03

    maksud saya SBD untuk pengadaan langsung pak.untuk pagu dana 5 – 10 Juta cukup menggunakan kwitansi..apakah yang dimaksud disini kwitansi pembelian ke pihak ke tiga ? apakah yang dimaksud Bukti Transakasi ? apakah pejabat pengadaan yang langsung melakukan semacam pembelian? apakah perlu dilampirkan Surat Pesanan Barang?

  • By albi, 3 March 2011 @ 00:07

    Kami akan mengadakan pekerjaan pengadaan mesin penggilingan padi seharga Rp 190 Jt beserta bangunan gedung tempat mesin tersebut seharga Rp 90 Jt dalam satu kode kegiatan. Bisakah kami memecah paket menjadi 2 yaitu untuk pengadaan barang dan konstruksi, atau paket tersebut harus digabung mohon penjelasannya.

  • By khalidmustafa, 3 March 2011 @ 13:17

    @ay03, Pengertian kebutuhan operasional untuk Jasa Konsultansi adalah jasa yang diberikan untuk memenuhi program kerja internal instansi

    @Sulaiman, boleh saja pak, tinggal isi dan tahapannya disesuaikan dengan Prosedur pada Perpres 54/2010

    @ay03, Jasa Konsultansi yang bernilai di bawah 50 Juta, dapat menggunakan Pengadaan Langsung atau Seleksi Sederhana. Perbedaannya adalah Pengadaan langsung tidak diumumkan sedangkan Seleksi sederhana tetap diumumkan. Perbedaan lainnya dapat dilihat pada Lampiran IV Perpres 54/2010

    @Furqan, tidak apa-apa, pendapat boleh berbeda asal memiliki dasar hukum. Dan yang saya uraikan di atas adalah pendapat saya berdasarkan Perpres 54/2010 :)

    @Oman, silakan menggunakan Pengadaan Langsung atau Pelelangan Sederhana

    @mardi, sudah saya jawab di atas

    @Haeqal, Pengadaan Barang

    @fardhon, penilaian kualifikasinya seperti pasca kualifikasi

  • By khalidmustafa, 3 March 2011 @ 13:21

    @iwan

    1. Betul

    2. Kalau siapa yang menyiapkan, silakan disesuaikan, karena biasanya format kuitansi dari penyedia dianggap tidak sesuai oleh SKPD. Yang terpenting adalah isi kuitansi tersebut yang tetap menggambarkan transaksi antara K/L/D/I dengan penyedia

    3. Bisa. Hal ini karena SPK tersebut disiapkan agar dapat digunakan juga untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi yang tetap membutuhkan surat penawaran

  • By khalidmustafa, 3 March 2011 @ 13:25

    @Totok, Persyaratan PPK tertuang pada Pasal 12 Ayat 2

    @Panitia KKP Kukar, oleh sebab itu sosialisasi Perpres 54 ini harus terus dilakukan pak. Termasuk kalau ada permasalahan, LKPP dapat dikirimkan surat untuk memberikan pendapat hukum terhadap hal tersebut

    @mahmudi, sayangnya bukan saya yang berwenang membuat SBD Pengadaan Langsung, wewenang ada di LKPP :)

    @albi, silakan dipisah, karena mesinnya menggunakan Pengadaan Barang, dan bangunannya menggunakan Pekerjaan Konstruksi

  • By yopi firmansyah, 4 March 2011 @ 20:33

    pa, untuk pengadaan langsung apakah harus ada jadwal kegiatan seperti dalam pelelangan (maksudnya tahapannya)?…mhn petunjuknya?

  • By adeng, 4 March 2011 @ 21:51

    Pak khalid, perbedaan persepsi tentang pasal 39 Pepres 54/2010 ternyata menjadi isu utama di beberapa tempat, termasuk di daerah kami. Terus terang sekitar bulan november th 2010 yang lalu kami mendapatkan materi sosialisasi Pepres 54/2010, pada waktu itu dijelaskan bahwa pengadaan langsung hanya boleh untuk barang yg tidak menambah aset. Setelah kami membaca penjelasan dr pak khalid pikiran kami terbuka dan mengerti maksud sebenarnya dari psl 39 tersebut. Pemahaman yang benar terhadap satu pasal sangatlah penting, karena kalo salah pemahaman maka akan berpengaruh terhadap penentuan metode pemilihan penyedia barang/jasa. Di atas pak khalid menjelaskan bahwa hal ini sudah bapak tanyakan secara resmi ke LKPP dan LKPP sendiri telah memberikan jawaban yang jelas. Kalo boleh bisa ga bapak kirim ke saya penjelasan dr LKPP tersebut, hal ini penting untuk kami jadikan dasar untuk menyelesaikan perbedaan penafsiaran di daerah kami. Atas perhatian dan bantuan bapak kami ucapkan terima kasih.

  • By fardhon, 5 March 2011 @ 14:56

    met sore pak, kalau mengadakan acara di hotel misal sewa ruang rapat 2 juta dan mamin 60 rb x 50 org. itu pakai pengadaan langsung atau penunjukkan langsung krn sewa ruang rapat jg termasuk keadaan khusus yg penunjukan langsung? sedangkan klau pengadaan langsung harus 2 survey ke hotel?

  • By Dauz, 7 March 2011 @ 11:25

    Ass. p. khalid saya minta arahan dalam penyusunan KAK dengan contoh2nya trims setelahnya……..

  • By Dzikri, 7 March 2011 @ 11:36

    Ass.wr.wb. Pa. sy mau tanya apakah pengadaan langsung hanya dilakukan oleh 1 pejabat pengadaan saja tolong konfirmasinya wassalam.

  • By hastuti, 7 March 2011 @ 13:08

    pak khalid mohon info standart dokumen pengadaan langsung.Thanks

  • By Melki, 8 March 2011 @ 00:24

    pak, pada SBD utuk pengisian data personil inti dan data peralatan minimal pada dok penawaran teknis apa sama dengan data isian kualifikasi yang terdapat juga data personalia dan data peralatan ??? mohon penjelasannya untuk pengisian dokumen penawaran dan dokumen isian kualifikasi, trims….

  • By Melki, 8 March 2011 @ 01:31

    pak, apa bisa dalam SBD untuk pekerjaan konstruksi dalam lampiran surat penawaran daftar kuantitas dan harga saya ganti….. untuk pekerjaan konstruksi sptnya kurang tepat biasanya adalah Rincian Penawaran (BQ)dan dilampirkan juga daftar analisa SNI, daftar harga satuan upah dan bahan menurut saya daftar kuantitas dan harga pada SBD pekerjaan konstruksi paling tepat untuk pengadaan barang saja…

  • By Wahyudi Nor, 9 March 2011 @ 09:33

    Ass..p khalid, apakah SBD pengadaan barang yang sudah terbit dapat digunakan untuk proses pengadaan langsung atau SBD untuk pengadaan langsung ada tersendiri ? trims

  • By rakyat, 9 March 2011 @ 11:50

    selamat siang dan sukses selalu pak…..

    1.pak kalau ULP di sebuah kota/kab belum terbentuk apa bisa pakai panitia (gasal)?
    2.website pengadaan belum ada….terus bagaimana cara kita mengumumkan pelelangan sederhana dan / umum ? apa boleh hanya lewat koran ?
    3.untuk pengadaan langsung s/d 10 juta apa juga harus membandingkan 2 penyedia ?
    4. Bentuk untuk pencairan dana apa pakai SPK saja dan bukti transaksi Pak..?
    terima kasih banyak pak….bapak adalah inspirasi saya

  • By budi joe, 10 March 2011 @ 18:18

    apakah dalam pengadaan langsung diperlukan penilaian kualifikasi, anwijing,pembukaan,proses evaluasi dst ….seperti pada pl dan pelelangan ??

    Terima kasih

  • By yakobus, 11 March 2011 @ 15:39

    apakah ada juga standar untuk SPK Pengadaan LAngsung Pak? Tq. inspirasi Bapak sangat membantu saya

  • By ida, 15 March 2011 @ 15:53

    boleh nggk pak klu satu paket pengadaan makan piket di pecah untuk kegiatan pengadaan langsung dan lelang, krn sementara untuk menunggu waktu lelang sblmnya qt menggunakan pengadaan langsung

  • By satya, 18 March 2011 @ 13:02

    saya mau tanya pak, dalam proses PENGADAAN LANGSUNG disebutkan harus ada 2 pembanding penyedia dalam melaksanakan survei pasar, apakah dalam prosesnya nanti kedua penyedia tersebut memasukkan penawaran harga atau hanya 1 penyedia yang memenuhi kualifikasi seperti dalam proses penunjukan langsung pada kepres 80 dahulu? mohon infona pak krn saya takut salah

  • By Irma, 18 March 2011 @ 15:00

    jumpa lagi,Pak…saya mo nanya nich kl pengadaan seragam satpam beserta segala atributnya total harga 13 juta, apa harus pake pengadaan langsung? bisakah kita membaginya dengan 2 kuitansi, yg satu utk kuitansi utk pembelian kain seragam beserta jahitnya, yg satu kuitansi di toko lain yg khusus menjual alat2 perlengkapan satpam termasuk sepatu satpam, karena dikota kami susah utk mencari penyedia yg menyediakan lengkap dari kain seragam sampai perlengkapanya…..apakah hal tsb dianggap memecah paket?oh, iya MAK dlm DIPA utk kegiatan tsb adalah belanja barang operasional…..thx saya tunggu pendapat Bapak ya……

  • By Dedy, 19 March 2011 @ 15:55

    Pak apa yang dimaksudkan dengan Kontrak Payung dalam Perpres 54 Tahun 2010, apakah kontrak payung bisa digunakan pada pekerjaan pengadaan BBM (dalam hal ini BBM utk Kapal karena kami di kepulauan)ATK, dan Kebutuhan cetak yang volumenya belum bisa diketahui…

  • By ramlan, 21 March 2011 @ 11:07

    terima kasih pencerahnnya, pak khalid sy pun sependapat
    kalo saya penekanannya pada kalimat/kata pengadaan barang/pek. konstruksi,… karena pemahaman sy untuk pekerjaan konstruksi sifatnya adalah fisik yang diperhitungkan sebagai asset.

  • By jefri, 21 March 2011 @ 15:36

    pak khalid, salam kenal… saya mau minta tolong, apakah ada draf contoh Kontrak untuk penyedia konstruksi.. dan dari beberapa pilihan jenis kontrak tersebut.. mana yang ideal untuk digunakan apabila pengadaannya adalah pembangunan gedung senilai 15 M… dan hal-hal apa yang harus diperhatikan pada kontrak tersebut, agar tidak ada klausula yang tertinggal yang harus diatur dalam kontrak tersebut,, trimakasih

  • By jefri, 22 March 2011 @ 08:50

    Pagi Pak Khalid, saya mau bertanya lagi, pada saat proses evaluasi aritmatik pada proses pelelangan umum dilakukan (sebelumnya seluruh form BQ berbentuk format exel kami link terlebih dahulu ke SNI dan ke Harga barang/jasa,sewa)yang mau saya tanyakan, manakah yang menjadi standar acuan, apakah harga satuan barang/jasa, sewa, Standar SNI, BQ atau yang mana… karena ada saya temui, satu case saya pada waktu evaluasi aritmatik pengecekan pada BQ, dimana saya melihat satu jenis pekerjaan dengan SNI PB.An xxx dengan nilai sebesar Rp. xxxx, waktu saya cek ke Standar SNI yg menjadi dasar penawaran harganya, saya menemukan pada SNI PB.Anxxxx nilai penawarannya tidak diisi (tidak tercantum) (=== nah karena proses form tersebut semuanya link baik harga satuan barang/jasa, sewa, alhasil pada BQ nya tidak tercantum harga penawaran karena SNI nya tidak diisi == setelah dilakukan proses aritmatik), nah saya bingung dari mana pihak kontraktor menentukan nilai penawarannya di BQ dokumen penawaran kontraktor, koq tiba-tiba secara misterius muncul, pada hal di STandar SNI nya kontraktor tidak memberikan nilai penawaran terhadap satu jenis pekerjaan yang dimaksud… yg mau saya tanyakan bagaimana penentuan kalkulasi total harga penawarannya, apakah tetap dimasukkan pekerjaan yang nilai nya tidak ditawar dalam SNI (proses manual) atau dibiarkan saja sesuai dengan proses Link nya, sehingga nantinya dapat menurunkan nilai penawaran kontraktor dimaksud… ke dua ; apakah pekerjaan yang tidak ditawar pada standar dokumen sesuai evaluasi aritmatik diharuskan dikerjakan oleh Kontraktor atau bagaimana? mohon pencerahannya.,. trimakasih

  • By fauzil, 23 March 2011 @ 11:42

    pak khalid, mohon petunjuk.. saya PPK dlm kegiatan ada pengadaan barang dengan kode rekening berbeda, total Pagu anggaran; 144 juta..
    setelah dipecah dan disusun HPS dibawah 100 juta..
    pengadaan langsung atau lelang sederhana?
    patokan HPS atau pagu anggaran?
    makasih petunjuknya..

  • By eddy, 24 March 2011 @ 10:04

    ass pak khalid ,mhn petujuk utk perawatan lampu peneranrangan jln umum dgn nilai s/d 100 jt,apa bisa di proses dng pengadaan langsung ? trims

  • By Fathurrahman, 24 March 2011 @ 13:05

    Berhubung standar dokumentasi pengadaan langsung belum di terbitkan oleh LKPP, Bolehkah proses administrasi pengadaan dilakukan dengan metode penunjukan langsung untuk paket pekerjaan antara di atas Rp. 10 Jt s/d Rp. 100 jt ?

  • By ricky, 25 March 2011 @ 14:38

    Di atas pak khalid menjelaskan bahwa bapak tanyakan secara resmi ke LKPP mengenai pasal 39 ayat 1 dan LKPP sendiri telah memberikan jawaban yang jelas. Kalo boleh,, bisakah bapak kirim ke email saya penjelasan dr LKPP tersebut, karena terjadi perbedaaan pendapat di instansi kami. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

  • By wahid, 28 March 2011 @ 08:37

    apakah di mungkinkan pengadaan mobil pengangkut sampah di lakukan tunjuk langsung kepada pemegang merk tunggal nya..

    mohon pencerahan

  • By anto, 29 March 2011 @ 23:56

    apakah boleh dalam pembuatan dokumen pengadaan kita menghilangkan beberapa bagian yang ada dalam SBD? misalnya pada Bab Bentuk Kontrak, SSUK, dan SSKK dengan pertimbangan hal tsb merupakan ranah PPK dan tahapan setelah lelang, mohon pencerahan

  • By Andre, 1 April 2011 @ 13:31

    @ Ricky
    Maaf sebelumnya… Menurut saya, rasanya nggak perlu harus sampai ada penjelasan LKPP mengenaimengenai pasal 39 ayat 1. Di atas Pak Khalid telah menjelaskan satu persatu scra rinci baik dari rasional maupun dari segi tata bahasa.
    Secara logika, berdasarkan perpres 54/2010 pengadaan langsung juga dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi, dan kita juga tahu bhwa semua pekerjaan konstruksi semuanya menambah aset walaupun cuma 10jt. Scra logika juga, kita bisa berpikir masak sich pengadaan Notebook yang cuma bernilai 15 juta harus melalui lelang umum/sederha lewat ULP… Repot dan Ribet Mas…
    So… menurut saya memahami suatu produk hukum nggak bisa berdasarkan persepsi saja… namun dipahami secara de jure dan tata bahasa seperti yang telah disampaikan Pak Khalid secara jelas di atas. Trims…maaf sebelumnya

  • By m.yusuf, 5 April 2011 @ 09:44

    Ass.Wr.Wb
    Pak Khalid, saya ada beberapa pertanyaan :
    1. Ditempat kami masih menggunakan Panitia Pengadaan yang diangkat berdasarkan SK Kepala SKPD, apakah hal tersebut diperbolehkan menurut Perpres No. 54 Tahun 2010?.
    2. Apakah Kepala SKPD selaku PA masih harus menunjuk seorang Pejabat Pengadaan, sementara Panitia Pengadaan sudah ada.
    3. Pengadaan langsung tidak mengenal Pra dan Pasca Kualifikasi, apakah masih harus dilakukan evaluasi terhadap penawaran penyedia jasa dan dituangkan dalam BA.
    4. Apakah semua pengadaan Barang dan Jasa memerlukan KAK (dulu biasanya hanya untuk jasa konsultasi)

    Demikian beberapa pertanyaan dari saya, mohon jawabannya, Terimakasih.

  • By Umpan Balik, 6 April 2011 @ 15:57

    Aya-aya wae, wong DAN/ATAU nya ada di c kok dipaksain dipake di a & b. Apa gunanya ada penjelasannya? Toh secara implikasi gak diperlukan. Kalo dianggap menambah aset, ya pake aja klausul yg d. Mending dibuang aja tuh penjelasan.

  • By trisna, 11 April 2011 @ 12:13

    Pak khalid mohon kirin standar dokumen pengadaan langsung ke email dhukun_slowly@yahoo.com..
    mohon kerjasamanya pak

  • By John Karigas, 12 April 2011 @ 05:16

    karena sampai sekarang blm ad SBD untuk pengadaan langsung,maka pd proses implementasi psl 39 prpres 54/2010 terjadi multi tafsir,,,dri be2rapa tulisan Bapak yg saya baca ttg pengadaan langsung sangat banyak memberi masukan, namun masih ad keraguan karena dri LKPP sendiri yg nota bene lmbaga resmi pemerintah yg menangani sangat minim informasi dan penjelasan yg bisa d jadikan pegangan dlm proses pengadaan langsung,,,,

  • By Iman, 13 April 2011 @ 13:36

    dengan hormat,
    Terjadi multi tafsir tentang SPK dalam Pengadaan Langsung yang membuat kita smua kbingungan,PPK, Pejabat Pengadaan dan Keuangan Kadang berbeda Penafsiaran sehingga proses pengadaan jd terhambat, bisa gak Khalid berikan contoh SPK Pak<tq

  • By John Karigas, 13 April 2011 @ 20:34

    @ Iman : Gogle..ketik “proses pengadaan langsung”. sprtinya bagus jg tuh dokumen pengadaan langsung punya kawan2 dri Jatim, dri pd kita panitia/pjbt pengadaan bingung2 n proses pengadaan jd trhambat. kami sdh mngadopsi.

  • By wulan, 20 April 2011 @ 14:45

    Pak khalid bisa minta contoh dokumen pengadaan langsung

  • By eny, 28 April 2011 @ 05:16

    dlm pengadaan langsung barang disebutkan bahwa pejabat pengadaan melakukan transaksi yang meliputi apabila di bwh 5 juta berupa nota ….dst, apakah yang dimaksud dengan melakukan transaksi adalah pejabat pengadaan yang melakukan pembelian ke rekanan? apabila ya, pejabat jg ikut menandatangani kuitansi sbg syarat pencairan utk rekanan?

  • By teuku, 5 May 2011 @ 08:56

    Pak khalid, dalam pengadaan langsung diminta 2 sumber untuk survey harga, apakah kedua sumber tersebut juga memasukkan penawaran

  • By yanto, 5 May 2011 @ 15:59

    Sore Pak Khalid.. pertanyaan saya hampir sama dg teuku, tambahannya apakah dalam proses pengadaan langsung kita juga meminta dokumen kualifikasi Pak?

  • By yanto, 6 May 2011 @ 14:06

    Siang Pak Khalid. Saya mau mengadakan paket pekerjaan jasa konsultansi (konsultan perencanaan) dengan pengadaan langsung, apakah perlu juga meminta penawaran minimal dari 2 penyedia Pak? permasalahannya, lokasi yang akan dibangun adalah jauh di pulau, sedangkan untuk suatu perencanaan tentu harus ada survei lokasi, sementara dana untuk itu tidak ada, kalau dibebankan kpd para calon penyedia tentu ngak mkin pak… gmana bagusnya proses pengadaan yg akan saya lakukan Pak ?? Tks atas petunjuk Bapak

  • By Nofriyaldi, 8 May 2011 @ 10:03

    Pak seandainya SBD pengadaan langsung belum keluar..SBD apa yang harus kami pakai untuk melaksanakan pengadaan di bawah Rp.100 jt sedangkan kami harus mengadakan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetakan kantor untuk persediaan setahun

  • By santoso, 8 May 2011 @ 21:41

    dalam PERLKPP no 8 Th 2010 tentang pembentukan ULP dalam tugas pokok ULP salah satunya dalam point f adalah melakukan monitoring dan evaluasi seluruh pengadaan barang/jasa, tapi saya tidak melihat tugas tersebut tertuang dalam tugas sekretariat ULP maupun Pokja-pokja ULP. mohon pencerahan atas kekurang telitian dan kurang cermat saya dlm membaca bahasa hukum. trim’s (NB: trim’s pertanyaan saya tentang Pasal 39 telah terjawab dengan tulisan Bapak.)

  • By tuladan mitro, 10 May 2011 @ 09:21

    Pagi. Pak mohon arahan ……………..ya
    1. penujukan langsung untuk jasa konsultasi dalam penyusunan naskah akademis dan ditunjuk dari dosen PTN dan masih aktif itu apa dibenarkan? kalo dibenarkan kerena di sudah dapat gaji dari pemerintah. setim penujukan langsung mengunakan apa? dan SPK bentuknya apa? ………………

  • By tuladan mitro, 10 May 2011 @ 10:23

    pak……lanjut…………….
    1. Apakah Dosen tersebut harus cuti dan dari PTN? dan waktu pekerjaankan 2 bulan bagaiman dengan gaji yang ia dapat di PTN?………………………..

  • By tuladan mitro, 10 May 2011 @ 10:31

    lanjut……………..pak………..
    1. Apakah perlu dosen memiliki PT atau CV. atau membentuk yayasan bantuan hukum jasa konsultasi tentang hukum?

  • By tuladan mitro, 10 May 2011 @ 10:36

    lanjut……………
    1. DAK. untuk Jasa konsultasi Anggaran nya 80 jt. untuk penyusunan Naskah Akademis apa perlu dilelang? atau penujukan langsung?
    2. Jika dengan penujukan langsung dasar kita memakai apa?

  • By Junee, 23 May 2011 @ 11:14

    Aslkm Pak..
    Kita ada Pengadaan Sistem Informasi yang terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Pembangunan Desk Info dan Updating Website. Yang mana jenis pekerjaannya berbeda yaitu pembangunan Desk Info merupakan pengadaan barang, sedangkan Updating Website merupakan pengadaan jasa. Bolehkah kita pisahkan menjadi 2 paket pekerjaan sedangkan dalam DIPA merupakan 1 MAK yaitu pengadaan Sistem Informasi. Mohon penjelsannya Pak. Terimakasih

  • By rossie, 1 June 2011 @ 23:41

    untuk pengadaan langsung,apakah undangan penawaran kita sampaikan kepada 2 penyedia, atau cukup 1 penyedia saja?

  • By ondy siagian, 7 June 2011 @ 15:04

    Mohon pencerahan pak, kami akan melakukan kegiatan rapat di hotel dengan biaya Rp.270juta, apakah metodenya dapat dlakukan dengan penunjukan langsung dan tetap dilakukan penawaran oleh beberapa hotel lainnya, mohon juga contok SBD dan SPK untuk penunjukan langsung, trims

  • By Nabilla, 9 June 2011 @ 11:01

    Assalamu’alaikum Wrwb
    Saya PNS Kab. Tapin Prov KALSEL,skrng menjadi panitia ULP.Saya ingin menayakan mengenai Penunjukan Langsung terkait dgn Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2011 ttg Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/SKPD/I. Di SKPD saya akan mengadakan Pengadaan Alat Berat (Excavator)apakah boleh dgn metode Penunjukan Langsung? terimakasih

  • By akharisyuli, 23 June 2011 @ 12:48

    Terima kasih atas penjelasannya,
    Hal ini juga memperjelas pernyataan LKPP bahwa “pengadaan langsung bernilai paling tinggi 100 juta dapat dilaksanakan apabila [u]memenuhi salah satu kriteria sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan d.[/u]”

  • By ozan, 25 June 2011 @ 22:34

    apa boleh sya mnta conth file kontrak pengadaan langsung kontruksi/lainnya

  • By aan, 14 July 2011 @ 04:16

    ass pak..
    apa yg harus saya lakukan? pejabat pengadaan barang dan jasa, minta rekening koran untuk proses termin saya, padahal nilai kontrak saya cuma Rp 44jt.

  • By Sinta P, 5 August 2011 @ 14:29

    Maaf, saya kurang sepakat dengan Bapak untuk permasalahan ini. Pengadaan Barang/Jasa berangkat dari Sistem Penganggaran. Dari peraturan-peraturan keuangan kita dapat memahami konsep-konsep yang menjadi perdebatan spt Pengadaan Langsung ini.

    Pemeriksa akan memakai dasar ini, saya pikir itu lumrah.

    Berikut tinjauan saya: http://www.sintaposmaria.com/pengadaan-langsung-ketentuan-dan-tahapannya/

    Terima kasih.

  • By khalidmustafa, 6 August 2011 @ 16:42

    @yopi, tidak ada jadwal yang baku, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan

    @adeng, pejelasan resmi LKPP sudah dapat diperoleh pada web LKPP, khususnya pada link konsultasi

    @fardhon, kalau saya lebih memilih pengadaan langsung karena secara aturan memenuhi pasal 39. Juga kalau menggunakan metode penunjukan langsung, maka dokumennya akan jauh lebih banyak dan harus menggunakan prakualifikasi. Jadi berdasarkan prinsip pengadaan di Pasal 5, maka saya memilih pengadaan langsung.

    @Dzikri, benar…pengadaan langsung dilakukan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan

    @melki, bisa dipahami dulu perbedaan antara kualifikasi dan penawaran. Silakan didengarkan di http://www.khalidmustafa.info/2011/06/16/hakikat-pemilihan-penyedia-barangjasa.php

    @wahyudi, saat ini sudah ada SBD Pengadaan Langsung

    @rakyat
    1. BIsa, silakan dibaca Pasal 130 Ayat 2
    2. Tidak bisa, tetap harus ada web (Pasal 73 ayat 3)
    3. Tetap
    4. Silakan dilihat pasal 55

    @budi, silakan dibaca pada SBD Pengadaan Langsung, sudah amat jelas disana

    @yakobus, sudah ada contoh SPK pada SBD Pengadaan Langsung

    @ida, karena sudah ada yang berlangsung, maka apa boleh buat, namun selanjutnya harus menggunakan mekanisme lelang

    @satya, bisa hanya 1 saja, tetapi harus ada 1 penyedia lain yang sudah disurvai untuk memperoleh harga

    @irma, bisa saja dilakukan pengadaan langsung ke penjahit untuk bajunya, dan ke toko attribut untuk attributnya

    @dedy, pengertian kontrak payung ada di Perpres 54/2010. dan untuk BBM sebaiknya menggunakan kontrak harga satuan kalau volumenya masih belum jelas

    @jefri, pada prinsipya…volume pekerjaan harus menginduk pada dokumen pengadaan. Apabila ada pekerjaan yang tidak ditawar tetapi ada dalam dokumen, maka harga satuannya dianggap sudah masuk dalam harga satuan yang lain.

    @fauzil, saya agak susah memberi komentar kalau tidak mengetahui barang/jasa yang diadakan. Tapi prinsipnya, yang jadi patokan pemilihan metode pengadaan adalah HPS dan bukan pagu anggaran

    @eddy, bisa

    @Fatthurrahman, tidak bisa. Penunjukan langsung hanya boleh untuk pekerjaan dalam kondisi khusus atau barang/pekerjaan khusus sesuai pasal 38

    @ricky, sudah ada pada link konsultasi di web LKPP

    @wahid, apabila mobil tersebut sudah tercantum dalam portal pengadaan nasional, maka boleh ditunjuk langsung

    @anto, tidak boleh. Karena pada awal proses lelang, penyedia sudah harus memiliki gambaran proses pekerjaan yang hendak dilakukan

    @m.yusuf
    1. Boleh, karena kepala SKPD adalah PA yang memang berhak mengangkat Panitia
    2. Apabila dibutuhkan utk pengadaan langsung, maka tetap harus ditunjuk
    3. tetap. Karena yang dievaluasi adalah penawarannya, dan bukan kualifikasinya
    4. KAK dibutuhkan untuk rencana umum pengadaan. Dan nanti dituangkan dalam spek teknis pada dokumen pengadaan

    @Umpan Balik, mohon kembali belajar tata bahasa Indonesia, khususnya mengenai kata sambung

    @John, sudah ada penjelasan resmi dari LKPP di web LKPP

    @Iman, contoh SPK sudah ada pada SBD Pengadaan langsung

    @eny, yang melakukan transaksi adalah PPK, dan dapat diwakilkan kepada pejabat pengadaan, namun buktinya tetap harus ditandatangani oleh PPK

    @yanto, kualifikasi pada pengadaan langsung bersifat “pre-knowledge”, jadi sebelum ditunjuk menjadi penyedia, pejabat pengadaan sudah harus mengetahui kualifikasi penyedia tersebut

    @sinta, saya lihat tidak ada aturan yang bertentangan antara Bagan Akun Standar dari keuangan dengan metode pengadaannya. Harus dibedakan antara peraturan akun dengan proses pengadaan.

    Tidak ada satupun aturan di PMK yang menyebutkan belanja modal tidak boleh dilakukan menggunakan pengadaan langsung.
    Yang ada adalah untuk belanja modal, maka proses pembayaran diminta menggunakan metode LS dan bukan menggunakan UP.

    Juga bagaimana dengan Laptop dan printer yang jelas merupakan belanja modal, tapi nilainya hanya sebesar 15 Juta Rupiah? Apa harus pakai lelang?

    Jadi pada prinsipnya, pengadaan langsung ini merupakan perluasan dari penunjukan langsung yang bernilai 50 juta pada Keppres 80/2003 dan sekarang dinaikkan menjadi 100 juta.

    Dulu sewaktu Keppres 80/2003 tidak ada perdebatan, kok malah muncul di Perpres 54/2010?

  • By Sinta P, 13 August 2011 @ 11:29

    Pak Khalid, begini Pak menurut saya, BAS mengatur klasifikasi mata anggaran yang sebenarnya merupakan penjabaran UU Keuangan Negara dan APBN, dan juga mengenai RKAKL. Ketika kita merencanakan sesuatu dalam TOR/KAK pada awal mula penganggaran, disanalah kita mulai mengutak-atik dimana kita memposting anggaran agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan pengadaan.

    Benar yang Pak Khalid katakan, belanja modal pembayarannya dengan LS. Pengadaan langsung dapat dilakukan pembayaran UP dan LS. Pengadaan Langsung barang diperuntukkan untuk barang-barang yang langsung didapatkan di toko-toko atau pasaran.

    Pengadaan Langsung dilakukan pada MAK Belanja Barang (52). Kapan pengadaan Langsung dapat dilakukan pembayaran LS? Ketika pengadaan langsung barangnya adalah barang yang melalui proses atau sering kami sebut pengadaan bahan, seperti Campuran Aspal Panas dan lain-lain yang tidak dapat langsung dibeli di toko-toko atau pasaran, harus melalui pihak ketiga. Ohya Pak, kami sudah bertanya langsung ke LKPP, memang by phone, tapi jika penjelasan bersangkutan kami tangkap salah, nanti kami konfirmasikan kembali.

    Jika laptop yang Bapak maksud ada pada MAK Belanja Modal, maka harus dilelangkan biasa. Kalau hanya dengan satu laptop, lelang biasa memang ribet menurut saya. Tapi kan ada solusi lain. Saya yakin Bapak sudah tahu, Penunjukan langsung bisa, tapi dengan alasan yang jelas.

    Mungkin perdebatan ini ada setelah pengadaan langsung displit dari penunjukan langsung. Mungkin lho Pak… Atau mungkin karena sekarang semua sudah mulai bergairah membaca aturan hukum, dulu-dulunya mungkin lebih melulu mendalami hal teknis..

    Tapi saya senang bisa berdiskusi dengan Pak Khalid, jika salah tolong dikoreksi. Tapi bagus juga Pak jika ada perdebatan, berarti kita bisa saling sharing secara konstruktif.

    Terima kasih atas kesempatan diskusinya Pak Khalid. Sukses untuk Pak Khalid…

  • By Ays, 10 November 2011 @ 10:09

    SALAM PAK.. dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH pasal 10.A Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ini berbeda dengan Pepres 54/2010.. Mohon Penjelasannya.. Terima Kasih.

  • By didi, 17 November 2011 @ 22:43

    pa mau tanya ne…saya punya masalah dengan pengadaan langsung sebesar 250 juta…ceritanya begini, saya punya kegiatan pengadaan bantuan sembako untuk keluarga tidak mampu dalam rangka antisipasi bencana kekeringan dan gelombang pasang…pasal 38 ayat (3) telah memenuhi syarat untuk penunjukkan langsung, tetapi kalau dilaksanakan metode penunjukkan langsung berakibat penyedia barang tidak akan mampu mengerjakannya karena pembagian sembako dilaksanakan serentak 3 hari sebelum hari raya dan sasarannya adalah 10 desa (2000 orang)…atas alasan tersebut kemudian dilaksanakan pengadaan langsung terhadap 3 penyedia barang yang dipecah atas dasar perbedaan lokasi desa yang cukup jauh letak geografinya…yang menjadi pertanyaan saya adalah: 1. apakah sah memecah paket tersebut…2. apakah sah pejabat pengadaan memilih 3 (tiga) penyedia barang dengan masing-masing nilai dibawah 100 juta. terimakasih pak tanggapannya

  • By hijrah maulany, 8 December 2011 @ 15:44

    Asslm,.. pk mo nanya.,..
    untk anggraan APBD, pada Dinas kami tidak ada PPK,..
    sementara dalm Perpres 54 2010 bahwa PPK bertugas untuk menandatangani kontrak..
    jadi dalam hal ini siapa yang menandatangani kontrak ? apakah PPTK atau PA/KPA ?

  • By SUWARDI, 5 January 2012 @ 15:10

    assalamualaikum pak khalid,
    pak saya mau tanya ditempat saya sudah dibuat buat SK Direksi untuk mekanisme Pengadaan barang dan jasa, namun sampai saat ini masih mengacu pada Kepres 80/2003, belum menyesuaikan dengan Perpres 54, bagaimana pak apakah masih dapat dibenarkan diberlakukan dalam pelaksanaannya pak.
    terima kasih atas jawabannya

  • By khalidmustafa, 8 January 2012 @ 10:56

    @sinta, diskusi yang menarik, sayangnya tidak ada alasan untuk penunjukan langsung karena nilainya kecil :) Pasal 38 ayat 4 dan 5 mengatur penunjukan langsung karena kondisi darurat dan barang khusus. Yang dimaksud barang khusus juga tidak merujuk kepada nilai. Jadi pembelian 1 unit laptop MAK Belanja Modal tidak dapat melalui penunjukan langsung, melainkan pengadaan langsung.

    @Ays, Sebenarnya aturan tersebut disusun untuk memudahkan SKPD yang kurang memiliki sumber daya dalam bidang pengadaan. Seperti yang kita ketahui, persyaratan PPK salah satunya adalah bersertifikat PBJ. Bagaimana untuk kecamatan yang jumlah SDM-nya terbatas. Untuk mengatasi hal seperti inilah maka KPA bertindak selaku PPK

    @didi, kalau sudah diketahui tidak mampu dilaksanakan oleh 1 penyedia, sebaiknya sejak perencanaan sudah dibagi menjadi 3 paket berdasarkan geografis tujuan, sehingga nilainya dibawah 100 juta dan dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung

    @Hijrah maulany, sesuai Permendagri 21/2011, KPA yang bertindak selaku PPK untuk menandatangani kontrak

    @Suwardi, sebenarnya apabila sebuah aturan masih menginduk pada aturan yang sudah dinyatakan tidak berlaku, maka secara otomatis aturan tersebut sudah tidak berlaku juga. Namun selama prinsip-prinsip Perpres 54/2010 tidak dilanggar maka dapat tetap diberlakukan. Saran saya, segera lakukan penyesuaian berdasarkan Perpres 54/2010

  • By fitri, 20 January 2012 @ 18:45

    mohon infonya Pak, untuk pengadaan langsun pengerjaanya lintas tahun apakah boleh atau tidak terima kasih

  • By denni, 6 February 2012 @ 10:30

    pak khalid, ada contoh evaluasi seleksi sederhana dengan sistem evaluasi pagu anggaran dan evaluasi biaya terendah, minta tolong dong.
    pak kapan kita dapat menggunakan evaluasi seleksi sederha dengan menggunakan evaluasi pagu anggaran dan evaluasi biaya terendah?

  • By patozy, 27 February 2012 @ 23:58

    sblumnya salam kenal dari sAYA U/Bpk jg rekan2 yg sdh lebih dulu bergabung
    1. dalam rka belanja bbm nilainya diatas 200jt,,kendaraan dinas yg dipakai sudah dijatah perliter dan di buatkan sk,,pom yg ada stok bbm-nya tidak pasti,karna blum ada spbu didaerah kami,pertanyaan saya metoda pengadaan bj yg tepat u kondisi ini??
    2. dalam hal suku cadang dan service kondisi hampir sama dgn bbm, dmna tidak ada dealer to perwakilan dealer & service resmi sedangkan kendaraan dinas yg dipakai dari merk berbeda,,pengadaan yg cocok u kondisi ini??
    3. apakah barang seperti tisu, farvium, canebo, kit ban dan perlengkapan kendaraan sejenis boleh dimasukkan dalam belanja suku cadang??thank’s seblumnya,,,,

  • By Zaenal Arifin, 29 February 2012 @ 11:19

    Pak Khalid, bagaimana cara menyusun HPS pengadaan sewa kendaraan dinas, kalo ada contohnya bisa diunduh dimana pak? trima kasih sebelumnya

  • By yh_wisnu, 4 March 2012 @ 22:54

    Salam Kenal Pak Khalid…
    Pak Khalid mohon bantuannya
    Pada bulan maret tahun 2012, dikantor akan melaksanakan pengadaan mobil 1 unit harga 143.2 jt, sesuai dengan pengumuman yang ada di inaproc.lkpp, harga mobil sdh tercantum, kira-kira untuk penunjukan langsung harga gso, yang akan kami gunakan adalah sbd penunjukan langsung non darurat, menurut pak khalid bagaimana? Mohon Bantuannya….trimakasih

  • By adin, 27 March 2012 @ 20:20

    Apakah pengadaan barang/jasa kontruksi nilai 100 juta harus ada konsultan perencana/pengawas

  • By Nanang HD., 28 March 2012 @ 10:11

    Maaf koreksi pak, pengadaan langsung nilainya sampai 100jt bukan di bawah 100jt.

  • By med, 2 May 2012 @ 23:50

    maaf pak untuk pengadaan langsung barang apa bisa dilaksanakan dengan cara pascakualifikasi

  • By arya, 25 June 2012 @ 10:10

    maaf pak,mohon petunjuknya, pada saat evaluasi administrasi sufah jelas poin yg dinilai disurat penawaran,yang mau saya tanyakan dalam format surat penawaran tertulis: berdasarkan nomor pengumuman dan nomor dokumen lelang………(diisi oleh penyedia).nomor tersebut diisi oleh penyedia tidak sesuai dengan nomor pengumuman dan dokumen lelang apakah dapat digugurkan atau tidak, substansi atau tidak pak.terimakasih sebelumnya

  • By Sadriyanto, 12 March 2014 @ 19:46

    kepada bapak yg terhormat, sebagai orang baru di pengadaan barang/jasa saya mau menanyakan apabila pengadaan printer bernilai Rp. 5.000.000,- perlukah menggunakan SPK?? terimakasih

  • By Khalid Mustafa, 13 March 2014 @ 09:49

    Sesuai Ketentuan Pasal 55 Perpres 54/2010 dan Perubahannya, paling tinggi 10 Juta dapat menggunakan bukti pembelian

  • By sofyan, 31 October 2014 @ 21:11

    Ass…Mau Tanya; Satker tempat saya kerja mau melakukan pekerjaan konstruksi berupa pembangunan ruang kelas baru (nilai di bawah 200 jt), tetapi di dalam pekerjaan tersebut akan dimasukkan juga pekerjaan pengadaan meubelair siswa…bolehkan dalam 1 paket pekerjaan tersebut (fisik + mebel) digabung menjadi satu..? klo boleh adakah peraturan yang mengaturnya..? terima kasih untuk jawabannya…wassalam

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: