Sebuah Catatan Kecil

Apakah Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk Pengadaan Barang yang menambah aset ?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di blog ini atau di Facebook saya adalah “Apakah metode pengadaan langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset ?”

Pertanyaan ini muncul karena melihat isi Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang berbunyi:

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Kemudian kalau melihat Penjelasan Perpres 54/2010 Pasal 39 Ayat 1 Huruf a:

Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I.

Kalimat penjelasan inilah yang kemudian membuat sebagian panitia/ULP menarik kesimpulan bahwa Pengadaan Langsung tidak dapat digunakan untuk mengadakan barang yang dapat menambah aset atau kekayaan K/L/D/I

Apakah benar demikian ?

Mari kita cermati aturan ini dengan seksama đŸ™‚

Dalam melihat sebuah aturan atau produk hukum, kita tidak boleh hanya melihat dari satu kalimat saja, melainkan harus melihat secara keseluruhan termasuk semua tanda baca dan kata penghubung yang digunakan, karena dari hal-hal tersebut makna sebuah kalimat atau pasal dapat berubah secara drastis.

Oleh sebab itu, mari kembali melihat Pasal 39 Ayat 1 Perpres 54/2010 yang saya gabungkan dengan pengertian kebutuhan operasional sesuai Penjelasan Perpres 54/2010.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; DAN/ATAU
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan DAN/ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Coba lihat kata DAN/ATAU pada huruf c dan d di atas.

Pengertian DAN/ATAU menurut Bahasa Indonesia adalah pilihan penggunaan kata penghubung DAN atau kata penghubung ATAU. Artinya, kita bisa memilih apakah hendak menggunakan DAN atau menggunakan ATAU.

Pemilihan kata sambung ini amat berpengaruh terhadap pengertian dari Pasal 39.

Menurut Bahasa Indonesia, kata DAN dan ATAU adalah kata penghubung koordinatif. Kata DAN digunakan untuk menandai hubungan penambahan. Kata ATAU digunakan untuk menandai hubungan pemilihan.

Mari sekarang kita ubah kata penghubung dengan menggunakan kata DAN pada huruf c dan menggunakan kata ATAU pada huruf d. Hal ini karena pada huruf d, tidak bisa menggunakan 2 kondisi secara bersamaan.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; DAN
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Apabila menggunakan kata DAN pada huruf c, maka seluruh kondisi pada a, b, c, dan c WAJIB ada untuk dapat melaksanakan Pengadaan Langsung. Artinya, syarat untuk dapat melaksanakan pengadaan langsung selain nilainya di bawah 100 Juta Rupiah adalah harus kebutuhan operasional yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak menambah aset, teknologinya sederhana, resikonya kecil dan dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha kecil.

Sekarang, kita ganti kata penghubung pada huruf c dengan kata ATAU.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I);
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; ATAU
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan ATAU badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Apabila menggunakan kata penghubung ATAU pada huruf c, maka kondisi a, b, c, dan d merupakan pilihan. Salah satu kondisi WAJIB ada agar Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan. Artinya, syarat untuk melaksanakan pengadaan langsung selain nilainya di bawah 100 Juta Rupiah adalah kebutuhan operasional yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak menambah aset ATAU teknologinya sederhana ATAU resikonya kecil ATAU  dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha kecil.

Berdasarkan paparan di atas, maka Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang yang menambah aset selama nilainya di bawah 100 juta rupiah.

Catatan:

Sebelum ada yang bertanya, saya sampaikan bahwa sampai tulisan ini di buat, SBD Pengadaan Langsung belum dikeluarkan oleh LKPP, sehingga prosedur pengadaan langsung belum saya tulis. Setelah keluar, akan saya susun prosedur serta tahapannya.

Similar posts
  • Gagal Paham Perbedaan Perpanjangan dengan Pemberian Kesempatan Salah satu topik terhangat akhir tahun anggaran yang sering dikonsultasikan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan khususnya manajemen kontrak. Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, bulan Desember adalah bulan paling sibuk bagi beberapa Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang masih [...]
  • Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional PBJ 2015 Untuk mengunduh materi, notulen, dan foto-foto kegiatan secara lengkap, silakan klik pada tautan Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015 Tulisan terkait: Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Tulisan terkait: Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Contoh Dokumen Pengadaan Barang dan Konstruksi berdasarkan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Tempat Pemilik dan Pencari Pekerjaan Bertemu Salah satu kendala yang sering saya temui dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari adalah waktu yang sangat terbatas. Banyak ide yang tertanam dalam kepala namun sulit diwujudkan karena kesibukan yang sangat tinggi. Ide-ide itu sebenarnya sederhana, seperti menyusun dan mengedit sebuah dokumen, mengubah format PDF menjadi DOC, membuat desain logo sederhana, dan lain-lain. Namun, sesederhana apapun selama [...]
  • Surat Keterangan Bebas Temuan yang jadi Temuan Coba dilihat 2 kalimat terakhir pada persyaratan kualifikasi di atas. Persyaratan ini sering saya temui apabila membuka beberapa lpse di Sulawesi Selatan. Entah darimana ide yang mengihami persyaratan tersebut sehingga menjadi hal yang “lumrah” pada beberapa ULP disana. Saya pernah bertanya kepada rekan yang menjadi Pokja, alasan menampilkan persyaratan tersebut adalah kekhawatiran beberapa penyedia yang [...]

8 Comments

  1. 28 March 2012    

    Maaf koreksi pak, pengadaan langsung nilainya sampai 100jt bukan di bawah 100jt.

  2. med med
    2 May 2012    

    maaf pak untuk pengadaan langsung barang apa bisa dilaksanakan dengan cara pascakualifikasi

  3. arya arya
    25 June 2012    

    maaf pak,mohon petunjuknya, pada saat evaluasi administrasi sufah jelas poin yg dinilai disurat penawaran,yang mau saya tanyakan dalam format surat penawaran tertulis: berdasarkan nomor pengumuman dan nomor dokumen lelang………(diisi oleh penyedia).nomor tersebut diisi oleh penyedia tidak sesuai dengan nomor pengumuman dan dokumen lelang apakah dapat digugurkan atau tidak, substansi atau tidak pak.terimakasih sebelumnya

  4. Sadriyanto Sadriyanto
    12 March 2014    

    kepada bapak yg terhormat, sebagai orang baru di pengadaan barang/jasa saya mau menanyakan apabila pengadaan printer bernilai Rp. 5.000.000,- perlukah menggunakan SPK?? terimakasih

  5. 13 March 2014    

    Sesuai Ketentuan Pasal 55 Perpres 54/2010 dan Perubahannya, paling tinggi 10 Juta dapat menggunakan bukti pembelian

  6. sofyan sofyan
    31 October 2014    

    Ass…Mau Tanya; Satker tempat saya kerja mau melakukan pekerjaan konstruksi berupa pembangunan ruang kelas baru (nilai di bawah 200 jt), tetapi di dalam pekerjaan tersebut akan dimasukkan juga pekerjaan pengadaan meubelair siswa…bolehkan dalam 1 paket pekerjaan tersebut (fisik + mebel) digabung menjadi satu..? klo boleh adakah peraturan yang mengaturnya..? terima kasih untuk jawabannya…wassalam

  7. erich erich
    1 March 2015    

    mohon pencerahan pak.. dalam kasus saya dimana skpd yang biasa saya mengadakan pekerjaan pengadaan barang pejabatnya membuat syarat baru yaitu untuk pengadaan barang (dalam hal ini laptop 8 bh. total pagu 32jt) harus mempunyai SBU elektronik atau pengadaan komputer. pertanyaannya apakah ada SBU seperti itu..??
    Sementara di kualifikasi SIUP saya, hanya tertulis PENGADAAN BARANG. apakah bisa saya melanjutkan pekerjaan ini?
    makasi..

  8. Budi Budi
    13 August 2015    

    mohon jwabannya pak..klo dikantor itu hanya ada PPK saja sedangkan Pejabat Pengadaan tidak ada..masih bolehkah dilakukannya Pengadaan Langsung?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Komunitas Blogger Makassar, Anging Mammiri
PageRank
Add to Technorati Favorites