Sebuah Catatan Kecil

Gred pada Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010

Salah satu peraturan yang masih mengganjal sejak Keppres 80 tahun 2003 hingga saat pemberlakuan Perpres 54/2010 pada Jasa Pemborongan (Keppres 80/2003) atau Pekerjaan Konstruksi (Perpres 54/2010) hari ini adalah ketidaksinkronan kualifikasi usaha kecil dan non kecil dengan kualifikasi usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Banyak pertanyaan yang dilontarkan berisi “Bagaimana dengan persyaratan Gred pak ? Apakah bisa digunakan sebagai persyaratan kualifikasi pada Pekerjaan Konstruksi ?” Atau pertanyaan “Gred 5 itu termasuk kualifikasi kecil atau non kecil ?”

Memang kalau kita melihat Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 Pasal 10 Ayat (1), LPJK membagi Kualifikasi Usaha menjadi 3, yaitu Gred 1-4 untuk usaha kecil, Gred 5 untuk usaha menengah, dan Gred 6-7 untuk usaha kecil, padahal pada Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 52 Ayat (3) telah ditetapkan bahwa kualifikasi menengah hanya berlaku hingga 31 Desember 2005

Tapi sebenarnya tidak heran, karena rupanya Peraturan LPJK Nomor 11a tersebut tidak mengikuti Keppres 80 Tahun 2003 dan semua perubahannya yang dibuktikan dengan tidak dimasukkannya Keppres 80 Tahun 2003 sebagai salah satu dasar hukum pada konsideran Peraturan LPJK.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk memberikan kekuatan hukum bagi pelaksana di lapangan, khususnya untuk penerapan Perpres 54/2010 yang dimulai pada hari ini secara penuh, maka Menteri Pekerjaan Umum sebagai Pembina Jasa Konstruksi sesuai amanat PP Nomor 30 Tahun 2000 mengeluarkan Surat Edaran nomor 16/SE/M/2010 tanggal 23 November 2010 yang menyatakan bahwa sebagian aturan tentang kualifikasi usaha yang terdapat dalam Peraturan LPJK nomor 11a  tahun 2008 dan Peraturan LPJK nomor 12a tahun 2008 Tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengadaan Jasa Konstruksi.

Untuk lebih jelas, mari kita melihat SE tersebut

Silakan mengunduh file PDF Surat Edaran tersebut disini.

Dari SE di atas terlihat jelas bahwa:

  1. Pelaksanaan pengadaan dalam bidang Pekerjaan Konstruksi dikembalikan sesuai aturan pengadaan nasional, yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010
  2. Peraturan tentang Gred sebenarnya tidak sesuai dengan Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010 dan bagi yang sudah menggunakan atau memiliki Gred, maka dilakukan penyesuaian seperti isi SE di atas
  3. SBU, SKK, dan SKT yang belum diperpanjang atau sudah tidak berlaku, tetap dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus dalam bidang Konstruksi, sehingga panitia pengadaan/ULP harus berhati-hati dengan hal ini, jangan sampai menggugurkan penyedia barang yang SBU-nya sudah tidak berlaku lagi.

Dengan aturan ini diharapkan proses pengadaan dalam bidang Konstruksi dapat lebih mudah dan memiliki dasar hukum yang lebih jelas.

Similar posts
  • Gagal Paham Perbedaan Perpanjangan dengan Pemberian Kesempatan Salah satu topik terhangat akhir tahun anggaran yang sering dikonsultasikan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan khususnya manajemen kontrak. Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, bulan Desember adalah bulan paling sibuk bagi beberapa Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang masih [...]
  • Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional PBJ 2015 Untuk mengunduh materi, notulen, dan foto-foto kegiatan secara lengkap, silakan klik pada tautan Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015 Tulisan terkait: Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Tulisan terkait: Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Contoh Dokumen Pengadaan Barang dan Konstruksi berdasarkan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Tempat Pemilik dan Pencari Pekerjaan Bertemu Salah satu kendala yang sering saya temui dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari adalah waktu yang sangat terbatas. Banyak ide yang tertanam dalam kepala namun sulit diwujudkan karena kesibukan yang sangat tinggi. Ide-ide itu sebenarnya sederhana, seperti menyusun dan mengedit sebuah dokumen, mengubah format PDF menjadi DOC, membuat desain logo sederhana, dan lain-lain. Namun, sesederhana apapun selama [...]
  • Surat Keterangan Bebas Temuan yang jadi Temuan Coba dilihat 2 kalimat terakhir pada persyaratan kualifikasi di atas. Persyaratan ini sering saya temui apabila membuka beberapa lpse di Sulawesi Selatan. Entah darimana ide yang mengihami persyaratan tersebut sehingga menjadi hal yang “lumrah” pada beberapa ULP disana. Saya pernah bertanya kepada rekan yang menjadi Pokja, alasan menampilkan persyaratan tersebut adalah kekhawatiran beberapa penyedia yang [...]

33 Comments

  1. dandy dandy
    30 March 2011    

    sy mau tanya pak. bagaimana dengan pengadaan komputer yang nilainya 95 jt, apakah dapat ditunjuk langsung penyedianya dengan metode penunjukan langsung kategori bukan penanganan darurat? mohon penjelasannya pak

  2. iqra iqra
    3 April 2011    

    surat edaran 16/SE/M/2010 untuk pelaksana konstruksi > 2,5M termasuk non kecil dan dpt diartikan sebagai perlindungan bagi usaha kecil.
    Sedangkan jasa konsultan belum diatur kecil/non kecil, jika pengadaan jasa konsultan dgn nilai HPS 90 jt yg seharusnya peruntukannya utk usaha kecil (gred 2 dan 3) tapi krn surat edaran tsb yang dapat diikuti semua kualifikasi (gred 2,3,4) maka jasa konsultan kecil jgn berharap dapat lolos PRAKUALIFIKASI dan dapat undangan krn tidak masuk diperingkat 5 besar…..TIDAK ADIL

  3. Regar Regar
    8 April 2011    

    Salam Pa Khalid
    Dalam Pepres 54… tertuang bahwa TKDN harus dilampirkan dalam pelelngan…! adakah TKDN dapat mengugurkan pelelangn tersebut bila dilampirkan, dan mohon petunjuk pengisian TKDN…Agar tidak terjadi kerancuan dalam persepsi dari panitia lelang.. Trms.. atas bantunnya Pa.!

  4. Regar Regar
    8 April 2011    

    Salam Hormat dari kami,
    Didalam Pelpres trdapt TKDN ynGg hrs dilamprkan di dalam pelelangan di atas 5 m,seandainya dibwh 5milyr hrs dicntumkan TKDN apakah bisa mengugurkan bila tdk dilmpirkan! bagaimana cara penghitungn TKDN yng sebnrnya mengingat pngsian TKDN tdk bs smbrngan krna menyangkut produksi dalamnegeri… mohon dibntu agar tdk ada kerancuan penfsirn TKDN…. trima kasih

  5. zainal arifin zainal arifin
    28 April 2011    

    assalamualaikum salam kenal (lagi)pak khalid, (salah satu) saya yang sering numpang tanya di inbox fb bapak..begini pak kami sedang mengevaluasi kualifikasi penawaran pengadaan jasa konstruksi,tahun lalu waktu masih keppres80 saya menggunakan dasar tabel perhitungan yang saya minta dari dinas PU untuk menghitung kemampuan calon penyedia jasa.apakah dengan perpres 54 ini ada standar perhitungan baru untuk kualifikasi itu?soalnya dari yang saya liat di standar dok.nya tdk ada Neraca Perusahaan yang di keppres 80 ada..terimakasih atas bantuan dan pencerahannya selama ini pak 🙂

  6. soeharno soeharno
    8 May 2011    

    Pak Khalid Perpres 54/2010 cukup baik hanya implementasinya saja termasuk Panitia SEBAGAI YURI harus betul-betul kredible tidak melakukan konspirasi terhadap salah satu peserta lelang/KKN,sekaligus kami tanyakan LPJK masih berjalan atau diganti oleh LKPP demikian Bapak mohon jawabannya.

  7. rully rully
    9 May 2011    

    puyeng akeh aturan Tumpang tindih mending di hutan

  8. Biher sitorus Biher sitorus
    9 May 2011    

    Pak, Khalid, mohon bantuannya…masalah masa berlaku SBU.
    Dok.Penawaran kota Depok hrs melampirkan SBUJK yg masih berlaku…atau telah habis masa berlakunya setelah ditetapkan PP4 thn2010….tapi pada saat penandatangan kontrak,SBUJK HARUS BERLAKU.
    Apakah hal ini menyalahi aturan ????

  9. Arif Arif
    18 May 2011    

    saya mau tanya pak…
    jadi untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian Kerja (SKT), dan Sertifikat keterampilan Kerja (SPPJT)sudah tidak berlaku lagi ya pak…?? terus untuk penggantinya apa pak…?? terima kasih..

  10. Adi Purba Adi Purba
    4 July 2011    

    Tolong infonya,
    Mengenai sistem evaluasi pengalaman kerja perusahaan, apakah dari empat pengalaman yang dilampirkan untuk nilai kontrak dinilai masing-masing untuk mendapatkan skor (skor 25) ataukah hanya diambil satu pengalaman yang mempunyai nilai tertinggi (paket kecil) sehingga nilai kontrak tersebut sama dengan HPS atau 0,2 dari HPS

  11. Markus Markus
    21 August 2011    

    Tolong Infonya….
    Apakah seorang PNS dapat menjadi Tenaga Teknis dalam Perusahaan Swasta (Tidak Tugas Penuh)?…
    Bila Boleh dasarnya Apa?…
    Makasih

  12. opila opila
    24 August 2011    

    apakah PNS bisa menjadi tenaga ahli di perusahaan konsultan?

  13. andri andri
    4 September 2011    

    Pada kesempatan ini saya tidak bertanya, saya hanya berdoa semoga Allah swt. menjadikan Bapak sebagai ahli surga karena amalan Bapak berbagi ilmu pengadaan. Maturnuwun Pak…

  14. sadlian sadlian
    6 September 2011    

    bukannya ke balik pak…harusnya Keppres 80/2003 dan perpres 54/2010 harusnya mengikuti UU No.18 thn 1999. Bukankah peraturan dibawahnya (kepres dan perpres)harus merujuk pada peraturan diatasnya (UU). Hal ini dikarenakan peraturan LPJK bersandar pada UU No.18 dan PP No.28,29 dan 30. Tapi baik Keppres 80/2003 maupun Perpres 54/2010 tdk merujuk pada UU No. 18/1999 sekalipun isi Kepres n Perpres membahas juga jasa konstruksi…

  15. solikhin solikhin
    15 November 2011    

    pak mau tanya apakah ada peraturan yg berbunyi masalah ttd kontrak….jika 100 m kebawah yg ttd kontrak direksi itu siapa..dan 100 m keatas itu ttd direksi siapa….apakah tidak semua itu PPK yg ttd….trima kasih

  16. dodi dodi
    16 November 2011    

    pak Khalid. saya awam dalam hal pengadaan,mau nanya apa dibolehkan bila dlm pengadaan pembangunan gedung kantor, spesifikasi harga dlm kontraknya sebagian material menggunakan bahan bekas kantor yang lama, tolong pak sertakan juga peraturannya atau link yg terkait hal tsb.

  17. fauzi-muko2 fauzi-muko2
    19 November 2011    

    Terkait dengan berakir y tahun anggaran 2011,
    Apakah boleh proses pengadaan jasa konsultan melewati tahun anggaran 2011? sehingga BAHP pada tahun anggaran 2012, berdasarkan APBD-P
    Trims b4 pak..
    mohon penjelasannya

  18. peri peri
    8 January 2012    

    Salam kenal,,. mohon penjelasan Pak, apa dibenarkan jika mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK) dari instansi lain karena tidak tersedianya tenaga teknis (tidak ada pejabat yang mempunyai setifikasi pengadaan pada instansi kami) kalau dibenarkan apa regulasinya sebagai acuannya Pak? mohon penjelasannya pak. Terima kasih,,.

  19. zulindo zulindo
    16 January 2012    

    Salam kenal Pak, saya mohon penjelasan, sesuai dengan perpres 54/2010, “mulai 1 januari 2012 PPK wajib memiliki sertifikasi”. permssalahannya pada kota saya tidak dibentuk PPK, yang ada hanya PA dan KPA, apakah PA atau KPA harus memiliki sertifikasi ketika yang bersangkutan menanda tangani kontrak, sekali lagi mohon penjelasannya Pak, terima kasih

  20. sadlian sadlian
    16 January 2012    

    Pak Khalid, LPJKN saat ini sedang dualisme,sementara porses pengadaan sudah dimilai. Untuk pengadaan jasa konstruksi, SBU yang mana yang dpt digunakan ? Adakah jaminan jika menggunakan SBU versi PU tida akan digugat oleh LPJKN versi MUNAS atau sebaliknya menggunakan SBU LPJKN versi MUNAS maka akan ditolah oleh Panitia Pengadaan..?? Kami bingung..panitia bingung…mohon pencerahan nya. Trims

  21. fatur fatur
    24 January 2012    

    Assalamu’alaikum Pak. Saya mau tanya :
    1. Apakah ada surat edaran Menteri PU yang mengatur pemberlakuan SBU, Sertifikat Keaahlian/Ketrampilan Kerja utk thn 2012?
    2. Apakah tender konstruksi 2012 masih mensyaratkan SBU, Sertifikat Keahlian/Ketrampilan Kerja?
    3. Bagaimana panitia 2012 memperlakukan SBU, Sertifikat Keahlian/Keterampilan Kerja yg belum diperpanjang/habis masa laku?
    Trima kasih atas jawabannya pak. Wassalamu’alaikum War. Wab.

  22. wilsa wil wilsa wil
    15 February 2012    

    bagaimana korelasi dengan peraturan perpajakan. dalam aturan perpajakan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 pasal 3 dikatakan bahwa

    a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
    b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

    dst….

    Pertanyaan
    Bagaimana mengkategorikan jika suatu perusahaan katakanlah CV. ABC melakukan pekerjaan konstruksi tetapi SBU nya sudah kadaluarsa . Dalam SBU kadaluarsa tersebut CV . ABC gred 3 (kecil)
    Apakah CV. ABC dikenakan 4 % atau tetap 2 %?

  23. matrix0747 matrix0747
    14 March 2012    

    Pak, untuk lelang konsultan apakah masih berlaku persyaratan gred? Saya minta tolong peraturan mana yg bisa dipakai untuk menentukan kualifikasi jasa konsultansi untuk saat ini. Mengingat SE No. 16 tahun 2010 yg dikeluarkan PU bertentangan dengan Perlem No. 3 Tahun 2011. Terutama utk gred 3 termasuk kualifikasi kecil atau non kecil ? Dan masih berlakukah batasan nilai satu pekerjaan itu menurut menurut Perlem yg dibagi dlm gred-gred?

  24. Arfi Arfi
    6 April 2012    

    Assalamualaikum WrWb,
    tanya pak…bisa gak KSO dilakukan kontraktor yang beda gred, yg satu gred 7 dan satunya lagi gred 6 ? ….Keperluannya utk lelang pekerjaan konstruksi. KD keduanya memenuhi nilai yg disyaratkan. Trims.

  25. nobby nobby
    9 April 2012    

    salam, saya mau tanya, dengan berlaku perpres 54/2010 dan permen pu 07/2011, berarti untuk syarat kualifikasi Kemampuan Dasar (KD)bagi pekerjaan kecil untuk usaha kecil harus sekurang2nya sama dengan nilai HPS.. Menyikapi itu, saya merasa adanya diskriminatif dari kedua Peraturan tersebut yakni kita sebagai perusahaan kecil tidak akan pernah bisa berkembang atau dengan kata lain tidak bisa bersaing untuk pekerjaan diatas KD perusahaan, sedangkan aturannya kualfikasi kecil bisa bersaing sampai pekerjaan dengan nilai 2,5 M.. Sebagai contoh: perusahaan kami gred 2 dan baru punya pengalaman kerja tertinggi 200 juta, itu berarti perusahaan kami sampai kapanpun hanya bisa mengikuti pelelangan yang nilainya sampai 200 juta saja.. Kami mohon pendapat bapak dan solusinya seperti apa.. thanks

  26. 27 April 2012    

    Pak Khlaid, Mau Nanya nih…di daerah kami ada pengadaan makan minum harian, rapat dan tamu nilainya hampir 800 juta 1 tahunnya, gimana prosesnya…karena yang saya lihat kontraknya hanya berdasarkan nota pesanan dan tidak disebut nilai koontraknya….pembayaran dilaksanakan sesuai tagihan…..

  27. totok suharyanto totok suharyanto
    20 July 2012    

    pak khalid, mau tanya apakah ketidak hadiran peserta lelang dalam aanwizing mutlak dapat menggugurkan rekanan. bagaimana pula aturan hukum yang dibuat oleh panitia yang menyatakan bahwa ketidak hadiran peserta lelang dalam aanwizing dapat digugurkan. tks atas pencerahannya

  28. James Bawole James Bawole
    7 July 2014    

    Salam kenal
    saya mau menanyakan masalah gred
    1. apa benar untuk CV hanya diperkenankan sampai Gred 4 untuk pekerjaan Konstruksi.?
    2. untuk jasa perencana dan pengawas batas maksimum gred di posisi berapa
    3. apa ada peraturan atau UU yang menjelaskannnya..

    makasih banyak

  29. 19 September 2014    

    Terlebih dahulu perkenalkan kami dari PT. MITRA DOSI GLOBALINDO.
    sebagai konsultan Asuransi dan Bank Garansi yang telah terdaftar di DEPARTMENT KEUANGAN RI bersertifikat AAUI No. 0709 000175, dalam kesempatan ini
    kami bermaksud menawarkan jaminan peng-coveran bank garansi dan asuransi yang di back-up oleh perusahaan perbankan dan asuransi pemerintah maupun swasta.

    Besar harapan kami kiranya perusahaan kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan bapak/ibu kelola terutama dalam hal perlindungan terhadap resiko (Wan Prestasi)
    baik itu proyek yang sedang berjalan / akan dilaksanakan maupun proyek yang sudah berjalan kami memberikan prosedur yang relative mudah yaitu proses cepat serta jaminan polis siap di antar.
    Demikianlah penawaran dari kami, semoga ini merupakan awal kerjasama yang baik dan berkesinambungan dimasa yang akan datang,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

    Best Regards,
    NOVIAR ANTONI
    Div.Marketing

    Head Office
    PT. MITRA DOSI GLOBALINDO
    (Insurance – Bank Guarantee & Surety Bond)
    Jl. Prumpung Sawah No. 39 Cipinang Besar Utara Jakarta Timur
    Telp : 021-85916284 (Hunting)
    Fax : 021-85916163
    Email : mdg_noviar@yahoo.co.id
    Mobile : 0812 9133 2562

  30. musly musly
    11 April 2015    

    mohon petunjuk pa’. barusan ada pelelangan kegiatan lewat lpse untuk jasa kosultan mengenai buku masterplan RDTR. yang saya alami adalah perusahaan saya lolos dalam praqualifikasi dan diundang dalam pembuktian dokumen. tiba2 perusahaan saya digugurkan oleh panitia karena qualifikasi sbu perusahaanku adalah qualifikasi menengah dan yang mereka minta itu kecil katanya.
    pertanyaan saya :
    1. kalau perusahaan konsultan saya gugur dalam dokumen praqualifikasi kenapa perusahaan saya di undang dalam pembuktian dokumen pra qualifikasi
    2. apakah perusahaan saya yang qualifikasi menengah gugur dalam pembuktian pra qualifikasi hanya karena sudah ada ketentuan dari standar penilaian panitia mengenai sbu kecil smntar dalam penjelasan bapak bahwa jasa konsultan tidak mengenal qualifikasi kecil, menengah dan besar?
    3. bisakah saya menggugat panitia karena memasukkan pembatasan qualifikasi menengah tdk bisa masuk dalam qualifikaai kecil?
    4. bagaiman tanggapan bapak mengenai permintaan panitia memasukkan situ,siup dll dalam qualifikasi kecil dan menggugurkan pembuktian dokumen perusahaan saya saat sudah di undang panitia dalam pembuktian dokumen?
    yang terakhir :
    5. saya mohon dasar yang kuat biar panitia tidak seenaknya membuat aturan main sndiri… mohon petunjuk secepatnya pak karena hari senin 13 april ini…

  31. 16 April 2015    

    bolehkan untuk pekerjaan proyek yang nilainya diatas 500 juta dilaksanakan oleh perusahaan jasa konstruksi yang sbunya M

  32. daffa daffa
    1 May 2015    

    apakah dalam suatu pelelangan diharuskan tenaga ahli memiliki seritfikat k3? apa dengan memiliki skt/skk tidak cukup? dan hal ini dapat menggugurkan sebuah penawaran?

  33. Mas Maxi Mas Maxi
    29 June 2015    

    Mohon bantuannya pak khalid.
    Apakah bisa mempersyaratkan Subklafikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
    (BG009) dan memiliki pengalaman pekerjaan Bangunan Gedung pada dokumen lelang kualifikasi kecil senilai 2,2 Milyar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Komunitas Blogger Makassar, Anging Mammiri
PageRank
Add to Technorati Favorites