Random Post: Pelatihan PBJ MII
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Benarkah MoU RI – Microsoft Melanggar Keppres 80/2003 ? (Indoleaks)

    Di tengah-tengah hebohnya pemberitaan tentang Wikileaks yang membongkar mengenai dokumen-dokumen rahasia milik Amerika Serikat tentang berbagai hal di dunia, bulan ini juga muncul situs “sejenis” yang bernama Indoleaks.org

    Saya tidak mengomentari mengenai apa dasar munculnya situs tersebut, atau apa saja isinya. Tapi saya berkomentar pada salah satu berita yang berjudul “MoU Rahasia Pemerintah RI – Microsoft.”

    Untuk mengantisipasi apabila ke depan situs ini tidak dapat diakses, maka di bawah ini adalah screen capture dari berita yang dimaksud:

    Adapun isi beritanya adalah:

    MoU Rahasia Pemerintah RI – Microsoft

    Diposkan oleh Indoleaks di 02.16
    Inilah dokumen yang sempat menghebohkan dunia telematika Indonesia beberapa tahun lalu. Sebuah perjanjian rahasia antara pemerintah RI dengan Microsoft.

    Isi perjanjian ini cukup mencengangkan. Diantaranya:
    Pemerintah RI akan membeli 35.496 salinan Microsoft Windows dan 177480 salinan Microsoft Office.
    Membuktikan pelanggaran atas Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

    Saya tidak mengomentari mengenai pembelian salinan Microsoft Windows dan Office, namun saya mengomentari tanggapan dari penulis di Indoleaks yang menyebutkan bahwa hal tersebut “membuktikan pelanggaran atas Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa”

    Sayang sekali dalam tulisan tersebut tidak disebutkan Pasal berapa dan ayat berapa pada Keppres 80/2003 yang dilanggar oleh MoU tersebut sehingga penulis mengambil kesimpulan demikian.
    Memang kalau dilihat secara umum semua pengadaan barang/jasa yang sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD harus mengacu kepada aturan Keppres 80/2003 dan perubahannya, juga apabila nilainya di atas Rp. 100 Juta, maka untuk pengadaan barang harus dilakukan dengan metode pelelangan umum.
    Namun, tidak semua yang bernilai di atas 100 juta harus dilakukan dengan pelelangan umum, metode pengadaan barang/jasa juga dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
    Mari kita lihat Pasal 17 Ayat (5) Keppres 80/2003:
    Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan
    Penjelasan Keadaan Khusus salah satunya adalah:
    pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten.
    Kalau kita melihat pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan pengganti Keppres 80/2003, aturan Penunjukan Langsung dijelaskan pada Pasal 38. Sedangkan yang khusus mengenai barang spesifik dijelaskan pada Ayat (4) butir d.
    Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
    Microsoft Windows dan Office termasuk dalam kriteria barang khusus, karena hanya diproduksi oleh 1 perusahaan saja dan memiliki hak paten terhadap produk tersebut sehingga untuk pengadaannya dapat dilaksanakan melalui metode Penunjukan Langsung.

    Kalau sudah masuk kepada perdebatan apakah perlu menggunakan MS Windows dan Office, saya no comment saja, karena bisa menjadi perdebatan yang tidak berujung 🙂

    4 responses to “Benarkah MoU RI – Microsoft Melanggar Keppres 80/2003 ? (Indoleaks)”

    1. bukankah akan lebih efisien ketika menggunakan opensource pak, sekaligus menggunakan produk anak negeri, misal distro Nusantara, keluaran ristek ???
      khan banyak penyedia OS maupun office application pak?

    2. @atas, seperti tulisan saya di atas, saya tidak membahas masalah mengapa menggunakan Windows dan MS Office karena akan panjang perdebatannya.

      Saya konsen ke aturannya saja.

      Tolong Aturan mana, pasal berapa, dan ayat berapa yang dilanggar oleh hal tersebut

    3. antox says:

      saya punya peralatan hi-tech dengan Merek A buatan negara X. Di Indonesia pemegang merek A tersebut hanya hanya memilki agen tunggal yaitu perusahaan Y. Apakah boleh kita melaksanakan penunjukan langsung terhadap perusahaan Y tersebut apabila ada pekerjaan perbaikan atau up-grading ?
      terima kasih sebelumnya atas pencerahaanya…

    4. @antox, boleh.Pasal 38 Ayat 4 Huruf d

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *