Sebuah Catatan Kecil

Penunjukan Langsung pada Perpres 54/2010

Setelah Perpres 54/2010 diluncurkan dan saya sudah memuat matriks perbedaan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010, banyak muncul pertanyaan melalui blog, sms, telepon, facebook, dan bertemu langsung dengan topik “Sekarang berapa nilai yang bisa penunjukan langsung pak ?”, atau “Benarkan penunjukan langsung sekarang nilainya dibawah 100 Juta ?”

Terus terang, kalau pertanyaannya hanya Pemilihan Langsung (PML), masih agak mudah untuk dijawab, karena perubahannya memang cukup drastis, namun jawaban mengenai Penunjukan Langsung agak sulit karena paradigma Penunjukan Langsung (PL) pada Perpres 54/2010 sudah berbeda dengan PL pada keppres 80/2003.

Mari kita melihat paradigma Penunjukan Langsung pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003

Pasal 17 Ayat 5 Keppres 80/2003 menetapkan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan penyedian barang/jasa dapat dilakukan terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis dan harga.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah:

  1. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau
  2. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
  3. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:

    1. untuk keperluan sendiri; dan/atau
    2. teknologi sederhana; dan/atau
    3. risiko kecil; dan/atau
    4. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil; dan/atau
  4. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin
  5. pekerjaan logistik pemilu tahun tertentu dan penanganan bencana di daerah Aceh, dll (tidak dibahas pada tulisan ini)

Yang dimaksud dengan keadaan khusus adalah:

  1. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
  2. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
  3. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
  4. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau
  5. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Nah, bagaimana dengan Perpres 54 Tahun 2010 ?

Pasal 38 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:

  1. keadaan tertentu; dan/atau
  2. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah:

  1. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk

    1. pertahanan negara;
    2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
    3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:

      1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
      2. dalam    rangka    pencegahan    bencana; dan/atau
      3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
  2. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
  3. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

Yang dimaksud dengan pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus adalah:

  1. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  2. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
  3. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
  4. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
  5. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
  6. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
  7. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aturan pemilihan langsung pada Perpres 54 Tahun 2010

Dari paparan di atas dapat disimpulkan:

  1. Istilah “keadaan khusus” pada Keppres 80/2003 telah diubah menjadi “pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus” pada Perpres 54/2010
  2. Tidak ada batasan nilai untuk Penunjukan Langsung pada Perpres 54/2010 karena aturan 50 juta pada keadaan tertentu telah dihapuskan pada Perpres 54/2010. Sebagai gantinya, silakan menggunakan Pengadaan Langsung (akan dibahas pada tulisan lain)
  3. Perpres 54/2010 memasukkan bencana non alam dan bencana sosial sebagai salah satu kondisi yang membolehkan dilaksanakan penunjulan langsung
  4. Pembelian Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang harganya merupakan harga khusus pemerintah yang telah dipublikasikan, sewa hotel/penginapan yang tarifnya terbuka, serta lanjutan sewa kantor juga diperbolehkan menggunakan mekanisme Penunjukan Langsung

Mudah-mudahan tulisan di atas dapat menjawab pertanyaan khusus mengenai Penunjukan Langsung pada Perpres 54/2010.


Similar posts
  • Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015 Tulisan terkait: Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 Contoh Dokumen Pengadaan Barang dan Konstruksi berdasarkan Perpres 4/2015 Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013 Temu Nasional Pengadaan [...]
  • Surat Keterangan Bebas Temuan yang jadi Temuan Coba dilihat 2 kalimat terakhir pada persyaratan kualifikasi di atas. Persyaratan ini sering saya temui apabila membuka beberapa lpse di Sulawesi Selatan. Entah darimana ide yang mengihami persyaratan tersebut sehingga menjadi hal yang “lumrah” pada beberapa ULP disana. Saya pernah bertanya kepada rekan yang menjadi Pokja, alasan menampilkan persyaratan tersebut adalah kekhawatiran beberapa penyedia yang [...]
  • Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi “Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Muda, Pendidikan Minimal S1 Arsitektur, Pengalaman minimal 5 (lima) tahun.” Kalimat seperti ini sering muncul pada berbagai pengumuman maupun dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi. Belum lagi jumlah SKA dan SKT yang sangat banyak serta tidak rasional. Tulisan kali ini akan menyoroti mengenai kaitan antara Pendidikan, Keahlian dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi [...]
  • Portal Pengadaan Indonesia Sejak pertama kali bergelut dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, kesulitan yang sering saya hadapi adalah sulitnya mengakses informasi tentang pengadaan itu sendiri. Tulisan-tulisan tentang pengadaan amat berpencar di berbagai blog maupun situs pribadi. Kumpulan aturan hukum khusus pengadaan bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Setelah keluar dari PNS dan mempunyai perusahaan sendiri serta turut serta [...]
  • 3 Hal Penyebab Menjadi Terpidana PBJ Sudah lama tidak meninggalkan jejak pada blog ini dengan segudang alasan “klasik.” Salah satunya adalah “sibuk” 🙂 Namun, saat sedang menunggu jemputan di Bandara menuju ke Makassar, tiba-tiba ada keinginan untuk menulis beberapa hal yang ada di dalam kepala ini, salah satunya adalah pengalaman menjadi beberapa kali pemberi keterangan ahli di persidangan Tindak Pidana Korupsi [...]

46 Comments

  1. Apriadi Apriadi
    31 January 2012    

    @Pak Khalid: Mau tanya pak, bagaimana tata cara penilaian kompetensi perusahaan untuk pengadaan Penunjukan Langsung Non Darurat (Pengadaan Obat-obatan Harga Pemerintah), karna setiap perusahaan Farmasi semuanya mempunyai kompetensi yang sama. Mohon Pencerahannya, terima kasih.

  2. muhammad yani muhammad yani
    1 February 2012    

    Sy mau tanya..apabila ada kesalahan ketikan di dokumen penawaran apa bisa digugurkan (contoh yg hrs diketik jadwal lelang tgl 18 tapi terketik tgl 17)oleh pihak rekanan.

  3. prayit prayit
    11 February 2012    

    pak….klo sewa kamar hotel yang nilainya diatas 10 jt dan sifatnya mendadak apakah boleh melalui penagihan langsung tanpa SPK.trims..

  4. Davin Davin
    11 February 2012    

    Yth Pak Khalid….
    Saya Pemula di bidang Pengadaan Barang/Jasa..Jika ada presentasi/pdf pak Khlaid tentang penjelasan mengenai PBJ…saya sangat berterima kasih jika Pak Khalid mau berbagi untuk saya di muzhaumahmood@yahoo.com. terima kasih pak.

  5. tono tono
    16 February 2012    

    saya mohon penjelasan pak, apabila denda kelambatan telah mencapai 5 % dari kontrak maka di lakukan putus kontrak, yang menjadi pertanyaan saya, pada waktu itu pekerjaan baru mencapai 95 % (diputus kontrak) sedangkan pekerjaan tinggal 5 %, setelah putus kontrak tanggung jawab pemeliharaan yg telah mencapai 95 % tsb tanggung jwb si Penyedia Jasa atau Satker/SKPD/Unit Kerja, Terima kasih atas Penjelasannya

  6. Dedi Pujiana Dedi Pujiana
    17 February 2012    

    Pak Khalid salam kenal dulu, saya termasuk yang mengikuti ulasan2 bapak. trim ulasan2nya.
    Pertanyaan saya, untuk penunjukan langsung pengadaan kendaraan roda empat tahun 2012 apakah harus menunggu e-catalog yang dikeluarkan LKPP, saya diminta cepat pengadaannya untuk mengejar target realisasi anggaran per bulan, sementara LKPP belum mengumumkan tuk tahun 2012 ini.
    Trims banyak penjelasannya.

  7. Henry Siregar Henry Siregar
    17 February 2012    

    pak khalid, Mohon Dikirimkan powerpoint Perpres 54 Tahun 2010 ke papajihan@gmail.com

  8. wisnu wisnu
    18 February 2012    

    mhn penjelasan : di sebutkan dalam pengadaan obat tidak boleh menyebut merk, tetapi kalau kita sebut komposisinya sering melenceng dari yang kita harapkan dan tidak efektif ( karena tidak sesuai permintaan pengguna dan pasien ), misal yg kita mau panadol tp penawaran rekanan antalgin, akhirnya obat tdk dipakai

  9. Syukri Syukri
    22 February 2012    

    Yth. Pak Khalid.
    pada satker kecil setingkat MTs/MA/MI memang banyak hal yang harus dipelajari terutama Masalah Perpres 54/2010. MOhon Bantuannya Pak Langkah apa yang harus kami lakukan kalau dalam Belanja Modal Tersebut terdiri dari 1 Akun tapi lain kegiatan. apakah bisa dilakukan dalam satu kali kegiatan atau harus per MAK tadi.. Terima Kasih sebelumnya pak. Sebagai bahan tambahan Ilmu bagi kami Mohon Bapak bersedia mengirimkan FIle Powerpoinya Perpres No 54 tahun 2010 tersebut ke “hafizfather@gmail.com. Terima kasih.. Mudah2an amal bapak menjadi berkah disisi-Nya amin..

  10. syofian syofian
    27 February 2012    

    yth pak khalid mustafa….
    saya baru belajar terutama Masalah Perpres 54/2010. MOhon Bantuannya Pak Langkah apa yang harus kami lakukan kalau dalam Belanja Makan minum Harian Pegawai waktu pelaksanaanya dari awal januari, sementara pengesahan APBD nya bulan maret… apakah ini bisa kita buat kontrak berlaku mundur pak…mohon arahan dan Terima kasih.. Mudah2an amal bapak menjadi berkah disisi-Nya amin..

  11. Ibrahim Hasan Ibrahim Hasan
    28 February 2012    

    Salam sejahtera pak Khalid. Saya sebenarnya sedang melihat-lihat situs, ternyata laman bapak ini sangat bagus dan yang utama, bapak selalu menyempatkan diri membalas pertanyaan. Saya adalah seorang auditor internal, kalo boleh saya ingin menyumbang tulisan.
    oh ya kalau boleh saya minta softcopy powerpoint bapak k baim46@gmail.com
    terima kasih pak.

  12. Idil Idil
    1 March 2012    

    Pak mohon pencerahan, bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa yang terjadi sebelum pengesahan APBD. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan, tetapi disisi lain anggaran belum disahkan, sementara kebutuhan anggaran pun jauh diatas jumlah Uang Persediaan (UP) yang dimiliki. mohon penjelasannya, terima kasih.

  13. Andina Andina
    9 March 2012    

    Saya pernah ikut pelatihan pengadaan barang & jasa, pada waktu itu narasumber menjelaskan bahwa pengadaan jasa akomodasi & konsumsi berapa pun nilainya dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung apakah itu benar menurut Perpres 54 Tahun 2012, mohon penjelasannya. Terima kasih.

  14. Andina Andina
    9 March 2012    

    Mohon maaf maksud saya Perpres 54 Tahun 2010. Terima Kasih.

  15. Herry Herry
    12 March 2012    

    Mohon bantuannya P. Khalid
    Di Kantor sy ada pengadaan laptop, PC, printer, UPS, total nilai 40 jt dan masing2 tsb pada 1 kegiatan, tetapi rekening berbeda, Apakah pengadaan tsb harus dijadikan satu ato sendiri2 perrekening? Apakah survey pasar cukup dengan minta brosur di toko2 komputer? Apabila ditoko2 komputer tidak berbentuk CV tapi UD, bisakah hanya memakai UD?, Untuk HPS apakah PPN dan PPh dicantumkan? karena selama ini hanya PPN 10% yang tertuang, sedangkan PPh tidak, pdhl setiap SP2D LS harus dipotong PPN dan PPh. Klo tidak tersedia anggaran untuk panitia penerima hasil pekerjaan bagaimana Pak? terima kasih, saya sngt menunggu jawabannya.

  16. agus komarudin agus komarudin
    16 March 2012    

    mohon bantuannya.. kita akan melakukan kegiatan di hotel dengan biaya lebih dari 200 juta.. yang ingin saya tanyakan :
    1. apakah bsa dilakukan penunjukan langsung atau harus melalui lelang
    2. jika penunjukkan langsung apakah perlu ada hotel pembanding dengan kelas yang sama (bintang yang sama) dan berapa jumlahnya
    3. karena keterbatasan waktu anatara pembentukan panitia pengadaan dengan pelaksanaan kegiatan, apakah perlu dilakukan pengumuman melalui LPSE
    4. Apakah perlu ada jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan dari bank atau dari asuransi

    terima kasih atas penjelasannya

  17. Ir.Alex Febri Ir.Alex Febri
    17 March 2012    

    Asslmkm..
    Saya mohon bantuan bapak, saya beranggapan kami di Batam sudah di Zholimi pak, bukan hanya dari ketidak tahuan kami tapi kurangnya sosialisasi Perpres 54 Thn 2010 ke masyarakat khususnya pengusaha/penyedia Jasa, yang saya mau tanyakan ialah mekanisme Perpres 54 thn 2010 itu sendiri pak terhadap situasi yang kami alami di pelelangan dan terhadap penentuan PL (Penunjukan Langsung) yang diadakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam,
    Kronologis :
    1. DKP melakukan PL (Penunjukan Langsung) kepada PT.RGA untuk pengangkutan sampah di kota batam bulan Januari – Februari sambil diselenggarakannya Pelelangan untuk Pekerjaan diatas, dikarenakan proses lelang telah mengalami dua kali pembatalan sehingga waktu dua bulan (akhir Februari 2012) belum ada pemenang proyek pengangkutan sampah tersebut maka pihak DKP kota Batam melakukan PL kembali untuk waktu 2 bulan (Maret-April) kepada PT yang sama dengan dalih Addendum Kontrak sesuai Perpress 54 2010 terhadap PL bulan Januari-Februari, yang mana perusahaan pelaksana PL tersebut ikut dan dinyatakan tidak LULUS dalam Pelelangan yang berlangsung (Januari-Februari) tersebut, sementara kami dari perusahaan yang dinyatakan gugur juga (sama dengan Perusahaan Pelaksana PL) telah mengirimkan penawaran kepada DKP dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga PT RGA yang telah dinyatakan melanjutkan kontrak PL mereka, setelah kami selidiki ternyata DKP telah melakukan Kontrak PL dengan Perusahaan tersebut sebanyak 4 kali berturut-turut, sementara penawaran kami untuk melaksanakan PL tersebut dengan Harga yang lebih murah dan kelengkapan yang relatif sama tetap tidak dianggap,
    Tolong bapak berikan petunjuk agar kami dapat menindak lanjuti secara Hukum yang saya anggap pasti ada cacatnya terhadap PL yang diberikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam tersebut.
    AMIIIN

  18. Edi S. Edi S.
    20 March 2012    

    Mohon penjelasan Pak Khalid… apakah pengadaan 1 unit kendaraan roda 4, juga menggunakan SBD Penunjukan Langsung non Darurat? Kenapa dlm SBD tersebut harus prakualifikasi?
    Terima kasih.

  19. JULS JULS
    23 March 2012    

    ASW, Pak Khalid mau nanya nih?
    1. Apakah bisa dilakukan penunjukan langsung utk paket yang sudah 2 kali gagal sekedar info pagu angg 275 jt ? kalau bisa dasar di perpres 54 dimana yah?
    2. Apakah dengan dijawabya sangah banding otomatis bisa dibuatkan SPPBJ setelah dua hari kerja ? atau 2 hari setelah menerima tembusan dari pemda ? dan gimana kalau Penyedia tidak puas dengan jawaban sangah banding sementara SPPBJ sudah dikeluarkan? mohon penjelasannya Terima Kasih.

  20. Dian A Dian A
    25 March 2012    

    Pak terima kasih atas semua info ini.
    Saya ingin tanya, saya dengar bahwa saat ini ada peraturan baru ttg batas nilai pengadaan jasa konsultasi dengan penunjukan langsung yang pada wakti pepres itu sebsar 50 juta sekarang menjadi 150 juta.Mohon kalau punya infomenegnai ini. terima kasih

  21. Yani_Ahmad Yani_Ahmad
    2 April 2012    

    Pak mohon penjelasan tahun ini ada Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Pengecatan senilai 94.150.000,- apakah boleh menggunakan Penunjukan Langsung atau menggunakan Pengadaan Langsung..? thanks be4

  22. ajeng ajeng
    26 May 2012    

    Pak khalid..Mohon bantuan dan saranny.
    Kntor sy mempunyai keg pelatihan (angg <100jt), mengambil tempat di sebuah hotel. apa boleh/benar bila saya melakukan PENGADAAN LANGSUNG konsumsi dengan menggunakan restoran hotel tsb sebagai rekanan (restoran tsb pny siup sendiri)? atau rekanan untuk konsumsi harus dr luar hotel?
    Awalny saya ingin melakukan PENUNJUKAN LANGSUNG tetapi krn mnrut bndahara cara pencairan dana sewa dan konsumsi beda sya memutuskan untuk melakukan pengadaan langsung.

  23. johnhenry johnhenry
    12 July 2012    

    Pak….
    Numpang Nanya ..
    Saya seorang PNS ..
    di Instansi saya akan di adakan kegiatan pembangunan tower penangkal petir dengan nilai anggaran 47 juta..
    metode pengadaannya pengadaan langsung atau penunjukan langsung,,,
    thank pak, atas attensi nya..

    john henry…

  24. tita tita
    18 July 2012    

    Mohon bantuannya pak…kami mw memperpanjang sewa gedung kantor dengan nilainya 1 M, proses pengadaannya apakah sama seprti pertama kali lelang pak?
    terima kasih

  25. Yulie Feizal Yulie Feizal
    25 March 2013    

    Assalammualaikum pak Khalid, saya yulie staf PMPTK yang tangani website PMPTK. Ada yang mau saya tanyakan masalah penunjukan langsung ini. 2 tahun lalu dan tahun kemarin, kami menyewa rumah dinas untuk eselon I dengan bantuan pihak ke 3 (Perusahaan). Berdasarkan keterangan Bp Wisnu Setyo atau Bp Setya Budi Arjanta (saya lupa yang mana) saat itu beliau menjadi narsum Sosialisasi Perpres 54 di hotel Jayakarta, bahwa kontrak rumah dinas eselon I dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung kepada pemilik rumah/perorangan meskipun nilainya di atas 200juta mengingat kontrak dimaksud adalah melanjutkan kontrak terdahulu. Yang ingin saya tanyakan, dasar hukum mana yang menguatkan hal tersebut dan bila memang diperbolehkan, dokumen pengadaan dan kualifikasinya menggunakan format yang mana? Terima kasih sebelumnya.

  26. sugiyanto sugiyanto
    12 June 2014    

    Assalammualaikum pak Khalid,

    Dalam rangka implementasi pengadaan jasa/barang di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Ditjen Dikmen), kami menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan pengadaan akomodasi dan konsumsi untuk hotel yang anggarannya di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan diklat, seminar, workshop dan sejenisnya.Selama ini di beberapa Satker di lingkungan Ditjen Dikmen melaksanakan mengadakan pemilihan jasa tersebut menggunakan proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (1 orang), tidak melaksanakan proses pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan.

    Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan pihak LKPP dapat memberikan masukan/rekomendasi atas pengadadaan dimaksud, apakah bisa dilanjutkan melalui proses penunjukan langsung oleh pejabat pengadaan atau harus melalui pengadaan langsung yang dilakukan oeh pejabat pengadaan, sehingga sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya,

  27. tendi tendi
    24 June 2014    

    yth. bapak khalid barangkali ada contoh proses untuk pengadaan jasa travel/ perjalanan wisata ( di email tend1377@gmail.com ) terima kasih

  28. 2 August 2014    

    bolehkah perusahaan yang SBU nya mati di tunjuk oleh pejabat pengadaan untuk melakukan sebuah proyek

  29. 4 August 2014    

    Sesuai Pasal 19 ayat 1 huruf a Perpres 54/2010 dan perubahannya, setiap penyedia harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
    SBU diatur melalui UU Jasa KOnstruksi dan turunannya, sehingga apabila sudah tidak berlaku maka dianggap tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

  30. 4 October 2014    

    Hello friends, good piece of writing and good urging commented here, I am truly enjoying by
    these.

  31. Kalangie, Ch Kalangie, Ch
    4 October 2014    

    Share…Pasal 8 Perpres70/2012, Pokja dapat mengusulkan Perubahan HPS…Apakah tidak rancuh ? Sebab disatu Pihak HPS yang ditetapkan PPK sudah melalui proses OE / EE dari perencanaan dan sebelum ditetapkan PPK, dapat meminta Tim ahli;survey harga pasar dan perbandingan dengan kontrak-kontrak sebelumnya (“menggunakan waktu yang cukup panjang),,,sementara itu dapat diusulkan perubahan oleh Pokja dalam sekejap…wELL..GIMANA YO ….? Mohon share-nya…hitung-hitung buat nambah wawasanku… Trims

  32. muhammad nasuha muhammad nasuha
    4 October 2014    

    Ass. pak Khalid dan rekan2 semua saya newbie nih…pingin bantuan semuanya,Persoalannya adalah Pemda mengadakan kerjasama dgn swasta untuk pembangunan Ruko dalam jangka waktu 20, dgm kompensasi pihak swasta membayar sewa tanah(semacam bangun guna serah). Saat ini pihak swasta tsb ingin agar pemda membeli toko tsb dengan alasan tdk ada pihak yang mau menyewa atau membeli bangunan tsb. Pertanyaan saya:
    1. Bolehkah pemda membeli ?
    2. Apakah pembelian harus sesuai Perpres 54/2010 dgn PL? atau ada metode lain.

    Sekian trims

  33. 13 October 2014    

    Dengan Hormat,
    Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan BELANJA MODAL MOBIL DINAS TRUCK DALMAS (HPS Rp. 396.000.000) pada ULP Kab. Samosir yang dinyatakan GAGAL setelah dilakukan Pelelangan Sederhana sebanyak 2 (dua) kali, dengan alasan Tidak ada Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran. Sesuai Perpres 70 Tahun 2012, Pasal 84 ayat 6 :
    – Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
    ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan
    Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA,
    dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi,
    efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
    a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
    b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat;
    dan
    c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses
    Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan
    pelaksanaan pekerjaan.

    Yang ingin kami tanyakan pak, : 1. Bagaimana Kelompok Kerja ULP menentukan pilihan dalam hal Perusahaan yang akan ditunjuk dalam melaksanakan pekerjaan tersebut?
    2. Apakah Perusahaan yang ikut mendaftar pada SPSE tetapi tidak memasukkan Penawaran boleh ditunjuk sebagai Penyedia?
    3. Bagaimana dengan Perusahaan yang disurvei oleh PPK sebelumnya untuk menyusun HPS, dapat ditunjuk sebagai penyedia padahal tidak ikut dalam Proses lelang di SPSE?
    4. Apakah Pokja ULP dapat menentukan Penyedia Lain selaian Ke 2 kriteria di atas (2 dan 3) dengan menggunakan HPS, spesifikasi teknis dan RPP yang diajukan PPK sebelumnya?

    Demikian kami sampaikan Pak, atas perhatiaannya kami ucapkan banyak terimakasih.

    Pangururan, 13 Oktober 2014
    Hormat Kami,
    Pokja 2 ULP Kab. samosir

  34. alfa noor alfa noor
    1 November 2014    

    malam pak.. mohon bantuan nya agar kiranya dapat mengirimkan contoh isi dalam tahapan-tahapan dokumen dan kontrak untuk pengadaan lahan tanah TPA.(alfanoorharahap@rocketmail.com) Terima kasih sebelumnya pak.

  35. Erwin Saputra Erwin Saputra
    18 December 2014    

    Mohon bantuannya pak, saya posisinya di papua barat yang pengiriman obat dan alkesnya melalui udara, laut dan darat, apakah bisa dilakukan penunjukan langsung untuk jasa pengiriman diatas 800jt dalam 1 tahun? Bagaimana dengan format penunjukkan langsung pengiriman obat dan alkes yang berat obat dan alkesnya belum pasti pak? apakah boleh pada penunjukan langsungnya nilai pagunya 800jt nanti ketika pencairan dananya menyesuaikan dengan total harga pengiriman obat dan alkes yang terkirim dalam tahun tersebut..

  36. Jane Jane
    20 February 2015    

    Asslamualaikum Pak khalid, pak kalau pengadaan Jasa Konsultansi Sertifikasi ISO 9001:2008 nilanya di bawah 50 juta pke penunjukan langsung ada pengadaan langsung ya pak? kalau pke pengadaan langsung di LDP nya untuk evaluasinya ribet banget pke itung2n, ada contoh yg lebih sederhana gk ya pak? soalnya HPS cm d bawah 50 juta. minta bntuannya pak contoh evaluasi yg gk pke ribet2. Suwun

  37. Malik Malik
    18 March 2015    

    Assalamu ‘alaikum Pak Khalid, apakah semua perusahaan bisa ikut pelelalangan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas pak.

  38. ahmad hasanuddin ahmad hasanuddin
    25 March 2015    

    Sy pokja ulp. Ternyata msh byk yg blm sy ketahui soal pbj. Bs kah sy konsultasi via email?

  39. anwar anwar
    9 April 2015    

    Saya Pokja ULP.. apakah boleh pengadaan jasa konsultansi indiviual/perorangan dibawah 50 juta dilaksanakan oleh ULP? mohon pencerahan..

  40. Faihsal Faihsal
    10 April 2015    

    izin pak…mohon SBD pengadaan langsung dan file power pointnya dpt dibagi ke saya pak dgn email :faihsyalamil@yahoo.co.id …terima kasih pak

  41. slamet slamet
    6 May 2015    

    sugeng enjang Pak Khalid, saya mau tanya apakah membuka lahan untuk rekonstruksi pasca bencana bisa digolongkan sebagai penengan darurat dan apakah diperkenankan penunjukan langsung? mohon penjelasan tentang penanganan darurat yang dimaksud dalam perpres? trimakasih dan matur nuwun

  42. Tono Tono
    7 May 2015    

    Pak Khalid Yth. bila Dalam DIPA kami tercantumkan Rupiah dan tonase barang. Dalam POK dibagi lagi dalam beberapa kabupaten untuk tonase dan rupiah juga. Apakah pengadaan langsungnya bisa dibagi menjadi beberapa kontrak sesuai kabupatennya atau kurang dengan penyedia yang berbeda-beda ataupun ada yang sama ? Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas nasehatnya …

  43. Tono Tono
    7 May 2015    

    SEbagai informasi tambahan barang tersebut adalah bibit, dan untuk barang ini sudah ada perpres 172 tahun 2014 sebagai barang yang dapat dilakukan pengadaannya dengan penunjukkan langsung

  44. Faiz Faiz
    22 June 2015    

    Asalam pak khalid, klw pengadaan barang dibawah 10 juta administrasinya apakah hrs memakai Dok. Pengadaan, SPK dan apakah pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang bisa dilaksanakan selama 10 hari kalender. mohon jawabannya. syukron khasiran pak..

  45. fervid fervid
    28 December 2015    

    assalamualaikum mau tanyak kalau seumpama dalam lelang penujukan langsung prosedurnya ada yg keliru sedangakan surat pemenang lelang sudah di trima oleh pemenang vendor,apakah bisa diadakan lelang ulang?
    mohon bantuannya.. . . .

  46. sirajuddin sirajuddin
    24 May 2016    

    salam
    saya ingin menanyakan penunjukan langsung di atas 200.000.000 .
    kemudian syarat penunjukan bagaimana
    apa harus menggunakan pihak kontraktor awal ,atau gimana.dengan CV.yang sama
    kemudian di tahun kemaren cv itu bermaslah dalam hal pekerjaan,sampe detik ini pun masih di tangani oleh kepolisian.apa diperbolehkan ikut dalam penunjukan langsung.makasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Komunitas Blogger Makassar, Anging Mammiri
PageRank
Add to Technorati Favorites