Penunjukan Langsung pada Perpres 54/2010

Setelah Perpres 54/2010 diluncurkan dan saya sudah memuat matriks perbedaan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010, banyak muncul pertanyaan melalui blog, sms, telepon, facebook, dan bertemu langsung dengan topik “Sekarang berapa nilai yang bisa penunjukan langsung pak ?”, atau “Benarkan penunjukan langsung sekarang nilainya dibawah 100 Juta ?”

Terus terang, kalau pertanyaannya hanya Pemilihan Langsung (PML), masih agak mudah untuk dijawab, karena perubahannya memang cukup drastis, namun jawaban mengenai Penunjukan Langsung agak sulit karena paradigma Penunjukan Langsung (PL) pada Perpres 54/2010 sudah berbeda dengan PL pada keppres 80/2003.

Mari kita melihat paradigma Penunjukan Langsung pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003

Pasal 17 Ayat 5 Keppres 80/2003 menetapkan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan penyedian barang/jasa dapat dilakukan terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis dan harga.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah:

  1. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau
  2. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
  3. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:

    1. untuk keperluan sendiri; dan/atau
    2. teknologi sederhana; dan/atau
    3. risiko kecil; dan/atau
    4. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil; dan/atau
  4. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin
  5. pekerjaan logistik pemilu tahun tertentu dan penanganan bencana di daerah Aceh, dll (tidak dibahas pada tulisan ini)

Yang dimaksud dengan keadaan khusus adalah:

  1. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
  2. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
  3. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
  4. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau
  5. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Nah, bagaimana dengan Perpres 54 Tahun 2010 ?

Pasal 38 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:

  1. keadaan tertentu; dan/atau
  2. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah:

  1. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk

    1. pertahanan negara;
    2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
    3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:

      1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
      2. dalam    rangka    pencegahan    bencana; dan/atau
      3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
  2. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
  3. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

Yang dimaksud dengan pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus adalah:

  1. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  2. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
  3. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
  4. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
  5. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
  6. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
  7. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aturan pemilihan langsung pada Perpres 54 Tahun 2010

Dari paparan di atas dapat disimpulkan:

  1. Istilah “keadaan khusus” pada Keppres 80/2003 telah diubah menjadi “pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus” pada Perpres 54/2010
  2. Tidak ada batasan nilai untuk Penunjukan Langsung pada Perpres 54/2010 karena aturan 50 juta pada keadaan tertentu telah dihapuskan pada Perpres 54/2010. Sebagai gantinya, silakan menggunakan Pengadaan Langsung (akan dibahas pada tulisan lain)
  3. Perpres 54/2010 memasukkan bencana non alam dan bencana sosial sebagai salah satu kondisi yang membolehkan dilaksanakan penunjulan langsung
  4. Pembelian Mobil dan kendaraan bermotor lainnya yang harganya merupakan harga khusus pemerintah yang telah dipublikasikan, sewa hotel/penginapan yang tarifnya terbuka, serta lanjutan sewa kantor juga diperbolehkan menggunakan mekanisme Penunjukan Langsung

Mudah-mudahan tulisan di atas dapat menjawab pertanyaan khusus mengenai Penunjukan Langsung pada Perpres 54/2010.


277 Comments

  • By Whieds, 17 October 2010 @ 23:19

    Mohon pencerahan, kalau untuk kegiatan pembangunan ruang perpustakaan sebesar 73 juta rupiah untuk satu sekolah, metoda yang bisa dilakukan apakah penunjukan langsung atau pengadaan langsung ya,…

  • By khalidmustafa, 18 October 2010 @ 08:09

    @Whieds, sesuai Pasal 39 Ayat (1) Perpres 54/2010 Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan
    Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

  • By wiryadi, 19 October 2010 @ 11:16

    Mohon informasi, apakah disisa anggaran 2010 ini pengadaan barang/jasa sudah bisa menggunakan Perpres No. 54 tahun 2010?

  • By budiman, 20 October 2010 @ 15:02

    kriteria atau alasan kita sbg dasar penunjukan langsung kepada A atau B kira-kira apa saja pak ? soalnya waktu ada pemeriksaan, pesan seorang penyidik utk diberikan alasan tepat penunjukan tersebut. trims pak Khalid

  • By khalidmustafa, 21 October 2010 @ 07:08

    @wiryadi, boleh pak, sesuai pasal 136 Perpres 54/2010

    @budiman, dasar umumnya ada 4 pak, kualifikasi sesuai dengan ketentuan, administrasi sesuai dengan yang diminta, teknis memenuhi syarat yang dibutuhkan, dan harga yang terendah

  • By Robi, 23 October 2010 @ 11:40

    mau nanya bang, kapan pengumuman hasil ujian setifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan sosialisasi KEPRES 80/2003 dan PERPRES 54 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 25 September 2010 di Makassar

  • By khalidmustafa, 27 October 2010 @ 06:22

    @Robi, silakan dilihat pada web LKPP di http://lkpp.go.id

  • By thave, 28 October 2010 @ 09:49

    Pak Khalid, dalam Perpres 54/2010 tidak lagi dimunculkan adanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Nah, kalau misalnya suatu Satker K/L belum dibentuk ULP, bagaimana cara melaksanakan pengadaan Barang / Jasa dengan nilai 1 milyar lebih ? apakah masih mengadopsi Keppres 80/2003 dengan tetap membentuk Panitia Pengadaan barang/Jasa atau diambil alih oleh PPK secara penuh? Mohon penjelasannya !!!

  • By hadi, 28 October 2010 @ 15:36

    Pak Khalid mohon penjelasan pasal 38 ayat 1 tentang Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); dapat dilakukan penunjukan langsung.
    Apakah diperkenankan melakukan penunjukan langsung terhadap pelaksanaaan konstruksi untuk pembangunan sekolah yang memakai 2 tahap (bukan multi years). Anggaran yang tersedia pada akhir 2010 hanya utk tahap konstruksi dasar (Rp. 300 Jt) dilakukan dengan lelang umum. Tahun 2011 tersedia anggaran (Rp. 500 Jt) utk kelanjutan bangunan sampai jadi. untuk tahun 2011 apakah diperkenankan kita melakukan penunjukan langsung terhadap pelaksana sebelumnya? Terimakasih.

  • By Harry, 29 October 2010 @ 21:46

    Pak Khalid, untuk pengadaan kendaraan apakah bisa dengan penunjukan langsung sesuai dengan perpres 54 2010? Masalahnya belum ada satupun ATPM yg mempublikasikan harga khusus pemerintah kendaraannya baik di portal pengadaan nasional maupun di website-nya masing-masing.

  • By khalidmustafa, 3 November 2010 @ 07:42

    @thave, saya kutip pasal 130 ayat 2 “Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.”

    @hadi, pengertian unforeseen condition menurut Penjelasan Perpres 54/2010 Pasal 38 Ayat (5) huruf b adalah “kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (soil treatment) yang cukup besar untuk landas pacu (runway) yang sedang dibangun.
    Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori unforeseen condition. Contoh : antara pondasi jembatan (abuttment) dengan bangunan atas jembatan (girder, truss, dsb).”
    Dari penjelasan ini, sesuai kasus bapak di atas, hanya ada 2 pilihan, yaitu silakan dilakukan kontrak multiyears, atau lakukan lelang setiap tahun.

    @Harry, untuk sementara masih belum boleh sebelum harga tersebut dipublikasikan. Direncanakan LKPP akan memfasilitasi hal ini dalam bentuk e-catalog.

  • By Daffa, 7 November 2010 @ 00:09

    Pak khalid, mhn penjelasan sedikit.. misalnya pengadaan barang (ATK) dengan nilai Rp. 45 jt, apa bs dilakukan penunjukan langsung…..terioma kasih pak.

  • By khalidmustafa, 7 November 2010 @ 09:24

    @daffa, tidak boleh dengan penunjukan langsung, melainkan menggunakan metode pengadaan langsung sesuai Pasal 39 Perpres 54/2010

  • By kharisma aulia, 8 November 2010 @ 14:39

    Assalammualaikum wrwb.
    Bapak Khalidmustafa yang terhormat, saya adalah peserta pelatihan persediaan kemarin tgl 7 nov 2010 di hotel Satelit..
    presentasi bapak kemarin sangat luar biasa mengenai peraturan lelang terbaru..tetapi kemarin saya lupa untuk meminta tolong kepada bapak untuk memberikan kopian file power point Perpres 54 Tahun 2010 yang bapak persentasikan..
    mhon di kirimkan ke email saya kharisma_aulia84@yahoo.com
    Demikian terima kasih

  • By kharisma aulia, 8 November 2010 @ 15:59

    Terima kasih Bapak, File-nya sudah kami terima..
    semoga hal bermanfaat.

  • By thave, 9 November 2010 @ 09:17

    Pak Khalid, mohon dikirim juga file power pointnya ke thave4463@gmail.com. Sebelumnya terima kasih banyak !!!

  • By fauzil, 10 November 2010 @ 21:19

    pak.. mohon pencerahan.. untuk kelengkapan dokumen kabarnya lkpp akan memberikan standarnya.. bisa dilihat dimana ya pak?

  • By fauzil, 11 November 2010 @ 06:55

    mhn petunjuk, untuk penunjukan langsung kendaraan bermtr yg harga khusus pemerintah (gso) yg melaksanakan PLnya siapa? Ulp, pejbt pengadaan k/l/d/i or PPK? Kpn lkpp mengeluarkan katalognya pak? Jazakallah atas penjelasannya..

  • By agus, 16 November 2010 @ 12:36

    Pak, ingin bertanya, apakah dibolehkan satu orang dalam keanggotaan tim lelang dan tim evaluasi (couterpart) utk satu kegiatan yang sama di TA yg sama juga. Salam

  • By gyms, 16 November 2010 @ 19:02

    pak tolong di sampaikan kpd petugas pd lpse diknas agar tidak mempassword pc pada bidding room (pada lpse diknas maupun lpse depkeu komputer standby dan siap di pakai utk upload tanpa dipassword), kami yang kesulitan upload dan ingin mengupload pada bidding room (kami datang hari senin) akhirnya harus kembali lagi hari jumat ini (hari terakhir pemasukkan SPH). ini karena yg memegang password pc di bidding room katanya sedang keluar kota dan baru kembali hari jumat setelah hari raya idul adha. demikian harapan kami semoga jumat ini petugas tersebut datang pagi krn batas waktu upload sph jam 11.

  • By Afif, 20 November 2010 @ 12:53

    Ass.. Pak Khalid, mohon dikirim juga file power pointnya ke m2n_456@yahoo.com. Semua blog bapak bermanfaat buat bangsa. Ternyata masih ada manusia yang berbaik hati dan tulus. terimakasih..Wass

  • By yusuf, 21 November 2010 @ 19:13

    Ass.. Pak Khalid, mohon dikirim juga file power pointnya ke ykhoiruddin@yahoo.com, trims sebelumnya

  • By ekadinata, 21 November 2010 @ 21:55

    Utk 2011 pengadaan brg jasa dibawah 100 jt dg sistem pengadaan langsung ya pak ? Apa beda adm.nya dg penunjukan langsung pak ?

  • By ulfah, 22 November 2010 @ 14:53

    asslm…pa khalid mohon penjelasannya, bgaiamana jika kami hendak melaksanakan pembelian barang dgn proses pengadaan langsung sesuai perpres 54 tahun 2010 ? bgaimana dgn standart dokumen pengadaannnya ? apakah tetap pejabat pengadaan mengundang penyedia barang utk memasukkan penawarannya seperti halnya pada proses penunjukan langsung pada keppers 80 tahun 2003 ? bgaimana dgn model SPK nya jika anggaran di atas 10 jt ? pada Perpres 54 thn 2010 Lampiran II no 5 poin c ayat (2) tdk menyebutkan mengundang & pemasukan penawaran oleh penyedia barang, mohon penjelasannya pa bgaimana sebenarnya teknis pengadaan langsung tersebut, & jika pa khalid berkenan mohon kiranya sy dpt dibantu diinformasikan file utk proses pengadaan langsung & model SPK nya, email sy : ulfah_ramadhyanti@yahoo.co.id, makasih ya pa atas bantuan informasinya

  • By fajriani djafar, 24 November 2010 @ 07:10

    asslm, pak. sy dari Sulawesi Barat. sudah 3 tahun terakhir sy menjadi Panitia lelang, tetapi karena kurangnya sosialisasi di daerah kami, masih sering terjadi kesalahan pemahaman tentang aturan-aturan yang digunakan. keppres 80 sj kami nyaris belajar otodidak, skrg muncul lagi peppres 54 tahun 2010. sy mohon kesediaan bapak untuk membimbing sy secara khusus seandainya Bapak punya waktu untuk itu. sy berada di daerah yang baru berkembang, pak. sangat sulit mencari seseorang untuk bertanya dan belajar.semoga dengan bimbingan bapak sy bisa lebih baik menerapkan aturan ke depannya. kalau berkenan, sy mohon Bapak mengirimkan contoh dokumen lelang sesuai peppres 54 ke alamat email sy fajrianidjafar@yahoo.com, terima kasih sebelumnya, pak

  • By adekaer, 29 November 2010 @ 11:06

    Asslm….Pak Khalid, mohon dikirim juga file power point Perpres 54 Tahun 2010 ke akaernadi@yahoo.com Sebelumnya terima kasih banyak semoga bermanfaat!!!

  • By zainuri, 29 November 2010 @ 11:54

    Asslm Pak Khalid, Semoga Bapak bersedia mengupload di blog Bapak atau mengirimkan file powerpoint perpres 54/2010 ke : zainuri.ptk@gmail.com. Insyaallah akan saya sebarkan lagi sebagai amal jariyah Bapak. wassalam. zainuri.

  • By asep soma, 29 November 2010 @ 23:26

    Ass. Wr.Wb. Mohon penjelasan bagaimana sewa gedung/kantor baru yang dipergunakan untuk kantor kelurahan yang akan di bangun menurut Perpres No 54tahun 2010.

  • By asep soma, 29 November 2010 @ 23:59

    Ass Wr Wb. Pak bagaimana mekanisme pengadaan sewa gedung baru sesuai dengan Perpres 54 / 2010. Sewa gedung ini bukan lanjutan. Sewa gedung ini akan dipergunakan untuk kantor Lurah sementara.

  • By ican bunayu, 30 November 2010 @ 20:27

    asslm…pa khalid mohon penjelasannya, bgaiamana jika kami hendak melaksanakan pembelian barang dgn proses pengadaan langsung sesuai perpres 54 tahun 2010 ? bgaimana dgn standart dokumen pengadaannnya ? apakah tetap pejabat pengadaan mengundang penyedia barang utk memasukkan penawarannya seperti halnya pada proses penunjukan langsung pada keppers 80 tahun 2003 ? bgaimana dgn model SPK nya jika anggaran di atas 10 jt ? pada Perpres 54 thn 2010 Lampiran II no 5 poin c ayat (2) tdk menyebutkan mengundang & pemasukan penawaran oleh penyedia barang, mohon penjelasannya pa bgaimana sebenarnya teknis pengadaan langsung tersebut, & jika pa khalid berkenan mohon kiranya sy dpt dibantu diinformasikan file utk proses pengadaan langsung & model SPK nya, email sy : vd_gumay@yahoo.com, makasih ya pa atas bantuan informasinya

  • By ican bunayu, 30 November 2010 @ 20:33

    Asslm….Pak Khalid, mohon dikirim juga file power point Perpres 54 Tahun 2010 ke vd_gumay@yahoo.com,

  • By ari suryani, 1 December 2010 @ 06:20

    Yth Pak Khalid,
    apakah Event Organizer juga boleh ikut untuk pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi untuk seminar, workshop dll baik lelang, penunjukan langsung atau pemlihanan langsung. Karena bisnis EO ini banyak menyerap tenaga kerja juga pak sehingga yang dipekerjakan bukan hanya orang hotel saja

  • By khalidmustafa, 1 December 2010 @ 13:15

    @fauzil, info dari LKPP katanya akan dikeluarkan paling lambat pertengahan Desember 2010. Saya juga masih menunggu. Pasal 17 Ayat 2 menyebutkan bahwa penunjukan langsung yang nilainya di atas 100 Juta, dilakukan oleh ULP, sedangkan apabila nilainya di bawah 100 Juta dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Khusus katalog, direncanakan awal 2011 akan dikeluarkan oleh LKPP

    @Agus, Sebenarnya yang melakukan evaluasi adalah ULP, jadi seharusnya antara tim evaluasi dan tim lelang tidak dipisahkan

    @gyms, pemasangan password sengaja dilakukan oleh tim lpse untuk mencegah pemanfaatan PC Bidding untuk keperluan selain pemasukan penawaran. Juga agar pengguna dapat didata melalui buku pemanfaatan perangkat yang tersedia. Walaupun tim LPSE keluar kota, minimal 1 orang tim Helpdesk selalu tinggal untuk melayani pengguna.

    @ekadinata, perbedaan paling mendasar adalah pengadaan langsung dilaksanakan dengan melakukan transaksi langsung kepada penyedia sedangkan penunjukan langsung harus melalui metode prakualifikasi terlebih dahulu. Info detail, silakan baca lampiran II Perpres 54/2010

    @ulfah, silakan menunggu SBD yang akan dikeluarkan oleh LKPP. Semoga seluruh standar dokumen termasuk metode pengadaan langsung sudah tersedia secara lengkap.

    @fajriani dan ican, khusus contoh dokumen lelang atau SBD, akan dikeluarkan oleh LKPP. Silakan tetap memantau pada situs lkpp.go.id

    @asep soma, sewa gedung menggunakan pengadaan jasa lainnya. Silakan mengikuti lampiran V Perpres 54/2010

    @ari, EO ikut dalam pelelangan umum Jasa Lainnya, sedangkan untuk penunjukan langsung hanya dapat dilakukan ke pihak Hotel/Penginapan/ruang rapat

  • By prabu bramandanu, 3 December 2010 @ 14:31

    ass wr wb pak khalid
    Penjelasan bapak kepada ari suryani mengenai penunjukan langsung hanya dapat dilakukan ke pihak Hotel/Penginapan/ruang rapat yg nilainya untuk metode Penunjukan Langsung adalah >100 jt. Pertanyaan saya :
    Apakah kegiatan Rapat/Seminar/Sosialisasi/(MICE) yang nilainya <100 jt dengan metode pengadaan langsung dapat/boleh dilakukan oleh Event Oerganizer (EO)atau hanya dapat dilakukan oleh Hotel? Trimakasih sebelumnya..
    Wassalam Wr Wb.

  • By Khoirul, 8 December 2010 @ 10:45

    Pak Khalid,

    Bukannya di Pasal 17 Ayat (2) huruf g Perpres No. 54 Tahun 2010 ada batasan Penunjukan langsung max 100 milliar.

    Mohon Advicenya

  • By ANAS, 11 December 2010 @ 16:09

    bagai mana kalau tender/lelang pengadaan buku gagal, alasannya peserta lelang tidak ada (katanya..) bagai mana uangnya, apakah akan kembali kepusat atau bagai mana, bagai mana pula dengan dinas tersebut…

  • By Tito Prasetia, 14 December 2010 @ 11:52

    Lampiran III
    Pada Evaluasi Penawaran
    No 4 tertulis PELAKSANAAN EVALUASI DILAKUKAN ULP TERHADAP 3 (TIGA) PENAWARAN TERENDAH SETELAH HASIL KOREKSI ARITMATIKA.

    NO 5 APABILA SETELAH KOREKTI ARITMATIKA TERDAPAT KURANG DARI 3 (TIGA) PENAWAR YANG MENAWAR KURANG DARI HPS. PROSES LELANG TETAP DILAKSANAKAN

    PERTANYAAN :

    1. Bagaimana kalau yang lulus koreksi aritmatik ada 8 (delapan) sedangkan 3 koreksi harga terendah dinyatakan gugur dalam evaluasi administrasi dan teknis…. apakah kita diperbolehkan beranjak ke urutan 4,5,6 atau harus tender ulang karena urutan no 1,2,3 dinyatakan gagal…. kalau diperbolehkan dimana aturan pasalnya….

    Makasih pak mohon penjelasannya

  • By Joe, 16 December 2010 @ 00:46

    Numpang tanya pak, penyediaan makanan & minuman di bagian umum sekretariat daerah dgn besar anggaran 2,3M…Apakah kegiatan tsb harus melalui proses lelang…Mohon penjelasannya..
    Tlg jawabannya di email ke joe_dacosta69@ymail.com. Trims pak.

  • By MIKO_kALBAR, 16 December 2010 @ 00:55

    Pak.. saya hanya ingin menanyakan apakah ada bentuk standar dari berita Acara Penjelasan sampai dengan Kontrak untuk pengadaan barang……
    Kalo bisa jawaban di tunggu di email……..
    Terima Kasih

  • By Pipin, 16 December 2010 @ 10:08

    Pak, Khalid, saya belum pernah ikut sosialisasi perpres 54 tapi saya selalu baca tulisan bapak, mohon dapat dikirimkan juga kalo ada power point perpres 54 itu ke alamat pi2ndwi@yahoo.com, akan sangat berguna buat saya dan teman teman pak… terima kasih banyak

  • By Ahmad, 16 December 2010 @ 12:39

    Assalamu Alaikum Wr Wb.
    mohon tanya pak, apa yang dimaksud dengan kontrak payung. Apakah misalnya pengadaan obat di rs dilakukan kontrak payung dimana rekanan yg menang tender di ikat dengan kontrak payung, nantinya tahun depannya tidak lagi dilakukan tender cukup dengan perbaharui kontrak dengan rekanan yg sama. terima kasih pak.

  • By teguh, 17 December 2010 @ 08:43

    mau tanya pak, pasal 39 ayat(3) “Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat
    Pengadaan.”. nah jika dlm suatu dinas tidak ada ditunjuk pejabat pengadaan, tp yg ada dibentuk panitia pengadaan barang/jasa, apakah diperbolehkan melakukan pelelangan? misalnya yang dilelang AC pagu 40 juta.

  • By Endang, 21 December 2010 @ 10:15

    Asm Pak Khalid..
    Mohon dikirim juga power point mengenai Perpres 54 Tahun 2010 ke rini_9782@yahoo.com. Terimakasih

  • By Ahmad, 31 December 2010 @ 09:27

    Assalamu Alaikum Wr Wb.
    Pak Khalid mhn tanya:
    1. kalau batas akhir kontrak tgl 20 Desember th…, ternyata pada tgl tersebut fisik baru 67%, sy ingin menanyakan:
    1) Apakah bisa dilakukan pemutusan kontrak
    sepihak?
    2) Bagaimana mekanisme pemutusannya?
    3) Terkait dengan klausul dalam kontrak denda
    keterlambatan 10/00 per hari maks 5%, apakah
    kita tidak boleh memutus kontrak dalam masa
    tenggat tersebut.
    2. Kalau sekiranya dalam pelaksanaan kontrak terjadi keterlambatan yang mendekati tutup tahun anggaran, bisa tidak kita melakukan perpanjangan waktu melampaui tahun anggaran.
    Mohon penjelasannya Pak Khalid. Syukron.
    Wassalamu Alaikum Wr Wb.

  • By khalidmustafa, 1 January 2011 @ 10:26

    @prabu, dari Perpres 54/2010 jelas bahwa yang ditunjuk disini adalah Hotel/Penginapan dan bukan EO. Apabila hendak menggunakan jasa EO, silakan menggunakan metode pengadaan lainnya (Pengadaan langsung, Pelelangan Sederhana, atau Pelelangan Umum)

    @Khoirul, batasan 100M itu adalah batasan yang ditetapkan sendiri oleh ULP, kalau di atas 100M maka harus ditetapkan oleh PA

    @Anas, dananya dikembalikan ke kas negara

    @Tito, silakan langsung ke urutan ke 4 dan seterusnya. Tidak usah dilelang ulang kecuali tidak ada yang memasukkan penawaran atau tidak ada yang lulus pada evaluasi

    @Joe, tergantung MAK dan kegiatannya pak. Kalau terpisah dalam beberapa kegiatan, maka dilelangkan atau dilakukan pengadaan langsung sesuai nilainya.

    @Miko, saat ini sudah ada SBD

    @pipin, akan saya kirimkan

    @Ahmad, pengertian kontrak payung sesuai Pasal 53 Ayat (3) dan dilaksanakan dalam periode 1 tahun. Jadi seperti contoh bapak adalah Menteri Kesehatan melakukan kontrak payung dengan pabrik obat, nanti semua Rumah Sakit se Indonesia membayar obat langsung ke pabrik tersebut dengan harga sesuai kontrak

    @teguh, silakan menunjuk 1 orang panitia sebagai pejabat pengadaan

    @Ahmad, mekanisme pemutusan kontrak dan denda disesuaikan dengan isi kontrak itu sendiri. Kalau dalam kontrak telah ditetapkan pemutusan kontrak, maka silakan dilakukan pemutusan sesuai Pasal 93 Perpres 54/2010
    Perpanjangan waktu yang melebihi tahun anggaran, harus dikonsultasikan dengan keuangan, jangan sampai perpanjangan tersebut menyebabkan pekerjaan tidak dapat dibayar

  • By atas yuda kandita, 5 January 2011 @ 08:15

    assalamu’alaikum pak khalid

    saya mau minta penjelasan, mengenai penunjukan langsung
    di tempat kami pengembangan sistem informasi kesehatan menggunakan aplikasi telah kami mulai sejak tahun 2006. saat itu kami bergerak dari skala pilot project. alhamdulillah setahap demi setahap sudah bisa jalan dan sustainable
    utk mengakomodasi peraturan menkes kami akan menaikkan sistem informasi dengan anggaran 190 juta pada tahun ini.
    karena pembangunan sistem informasi kesehatan merupakan satu bingkai yang harus dikawal oleh mind-set yang sama, maka kami berencana meng-hire programer sebelumnya, agar ada kesinambungan proses. (kerangka berfikir pekerjaan konstruksi)
    apakah pertimbangan kami sudah tepat pak?
    terima kasih atas waktu dan tanggapannya

    dinas kesehatan kab sukoharjo

  • By khalidmustafa, 5 January 2011 @ 08:31

    @ats, tidak bisa pak. Mekanisme tersebut adalah penunjukan langsung.
    Penyusunan Sistem Informasi Kesehatan bukan sebuah program yang hanya dapat dilakukan oleh 1 penyedia.

    Silakan dokumen teknisnya diperjelas dengan modul-modul apa yang diinginkan dan dilaksanakan pelelangan sederhana satu sampul sistem gugur pascakualifikasi

  • By Rahfan, 5 January 2011 @ 11:52

    Penunjukkan Langsung untuk pengadaan obat :
    1. Siapa yang berhak menentukkan Penyedia Jasa yang akan ditunjuk dan melalui mekanisme bagaimana?
    2. Apakah tidak ada pengumuman hasil evaluasi kualifikasi ?
    3. Apakah tidak ada masa sanggah ?
    4. Bentuk dokumen pengadaan mana yang sesuai dengan kegiatan tersebut ?
    Terima Kasih

  • By Furqan Husaini, 5 January 2011 @ 14:39

    Ass. Pak Khalid…..
    tolong penjelasan lebih lanjut tentang pengadaan lansung…apa perlu diumumkan jg…???

  • By Faisal, 6 January 2011 @ 20:45

    Ass. Saya ingin menanyakan mengenai pekerjaan fisik; pembangunan rumah ibadah; yang nilainya 250 jt yang sumber dananya berasal dari dana bansos.
    Apakah pekerjaan tsb harus dilelang ? Apabila di lelang, pihak mana yang harus melakukan pelelangan

  • By HARIYADI, 7 January 2011 @ 14:18

    Mohon Petunjuk Bapak. Pekerjaan yang saya tangani Pembangunan Gedung 4 lantai, thn 2010 sesuai anggaran yg ada hanya sampai konstruksi beton lt-2. Sisa konstruksi yaitu lantai 3, 4 dan atap. Yg saya tanyakan :
    1.Apakah bisa dilakukan Penunjukan langsung satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
    2. Persetujuan Penunjukan Langsung dari siapa? Menteri/Eselon I, LKPP atau siapa?
    Terima kasih sebelumnya

  • By ardi, 8 January 2011 @ 11:07

    Ass. Pak bagaimana kalau institusi yang belum mempunyai ULP, tetapi masih menggunakan sistim kepanitian apakah peran dan fungsi panitia pengadaan sama dengan ULP, siapakah yang menyusun dan menetapkan HPS dan siapakah menjawab sanggahan apakah Panitia atau PPK .trims

  • By khalidmustafa, 10 January 2011 @ 08:12

    @Rahfan, Silakan dibaca Lampiran II Perpres 54/2010, B, 5, b

    @Furqan, tidak perlu pengumuman untuk Pengadaan langsung

    @Faisal, dana Bansos tersebut diserahkan kemana pak ? Apakah ke institusi pemerintah atau ke masyarakat ?

    @Hariyadi, pekerjaan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai Unforeseen Condition. Silakan dibaca pengertian tersebut pada Penjelasan Perpres 54/2010 Pasal 38 Ayat 5 huruf b

    @ardi.
    1. Apabila ULP belum terbentuk silakan tetap menggunakan panitia pengadaan (Perpres 54/2010 Pasal 130 Ayat 2)
    2. Yang menyusun dan menetapkan HPS adalah PPK (Pasal 11)
    3. Yang menjawab sanggahan adalah ULP/Panitia (Pasal 17 Ayat 2, huruf g, angka 1)

  • By Faisal, 10 January 2011 @ 19:25

    dananya diserahkan ke masyarakat pak.
    Masih berhubungan dgn bansos, bgm apabila dana bansos atau hibah digunakan untuk membeli barang atau aset yg nilainya diatas batas penunjukan langsung

  • By irland, 10 January 2011 @ 22:38

    yang menjadi beratnya di dalam pepres ini adalah penetapn pemenang yang di tetapkan oleh Panitia bukan lagi oleh KPA/PA/PPK.
    Apakah dalam penandatangan penetapan itu bisa mengetahui oleh KPA/PA/PPK?

  • By Rahmat Hidayat, 11 January 2011 @ 10:27

    untuk pengumuman lelang dengan HPS antar 100 jt s/d 200 juta dilakukan melalui apa?
    apa cukup di papan pengumuman skpd atau media massa atau sudah melalui LPSE?

  • By carsono, 12 January 2011 @ 12:57

    mohon izin di kirimkan contoh dokumen pengadaan langsung .

  • By Bon, 13 January 2011 @ 17:59

    Mohon pencerahan pak…
    Tahun Anggaran 2010, pekerjaan Konstruksi yang telah selesai dikerjakan adalah pondasi dan kolom lantai 1
    Tahun anggaran 2011, akan dilanjutkan sampai finishing
    pertanyaan saya pak, apakah di tahun anggaran 2011 bangunan tsb proses pengadaannya bisa dilakukan dengan Penunjukan langsung ?

  • By desi, 18 January 2011 @ 13:08

    tanya nih pak…. persyaratan pendaftaran dilarang mensyaratkan dokumen2 sprt sbu, akta pendirian dll. jadi apa pada saat pendaftaran peserta tidak membawa dokumen apapun sebagai bukti dia memenuhi syarat …? apa persyaratan SIUJK atau SIUP dilarang untuk diminta??

    terima kasih

  • By Fatih, 19 January 2011 @ 22:16

    Assalamu alaikum Pak Khalid, mau nanya pak. kemarin kami habis membuka penawaran pekerjaan konstruksi.
    pada penjelasan vidio sosialisasi Pepres 54/2010 dijelaskan untuk jasa konstruksi metode sampul yang dipakai adalah 1 sampul. dan metode penilaian sistem gugur untuk pek. konstruksi. Penawaran yang masuk ada 8 penawar, hanya 1 penawar yang menggunakan metode 1 sampul. jadi dengan penjelasan vidio dari Bapak apakah yang menggunakan metode 2 sampul ini gugur ? terus apakah masih akan dilakukan klarifikasi, sedangkan sudah jelas pada saat pembukaan sampul
    cuma 1 perusahaan yang menggunkan metode 1 sampul Pak.

  • By Rio, 20 January 2011 @ 18:44

    Asslm….Pak Khalid, mohon dikirim juga file power point Perpres 54 Tahun 2010 ke takanada_2na@yahoo.co.id..terima kasih pak..,

  • By Fatih, 21 January 2011 @ 07:08

    saya ikutan jg, mohon dikirim juga file power point Perpres 54 Tahun 2010 ke koko_ai14@yahoo.com.terima kasih pak..,

  • By vindi, 21 January 2011 @ 10:42

    Askum pak Khalid,salam sejahtera,
    pada proses penunjukan lsg obat senilai 1 milyar:
    1.Siapa yg menentukan rekanan yg akan diundang?ULP…pejabat pengadaan…PPK atau PA/KPA
    2.Siapa yg memproses : Pejabat pengadaan atau hrs ULP?
    tks pak atas waktunya

  • By agus, 26 January 2011 @ 20:50

    Pak Khalid, mohon dikirim juga file power pointnya ke magoek_cham@yahoo.co.id Sebelumnya terima kasih banyak !!!

  • By andri, 28 January 2011 @ 09:27

    pak khalid, mohon dikirimkan file presentasi power pointnya untuk menambah pengetahuan saya.
    tks
    andriyudhis@gmail.com

  • By eni, 28 January 2011 @ 09:44

    1. Kalau kita ada kegiatan diklat, salah satunya untuk pengadaan konsumsi dengan nilai :
    a. 80 s/d 100 juta.
    b. 49 juta
    apakah metode PBJ bisa dengan pengadaan langsung?
    2. apabila dalam renc kegiatan peserta diklat itu 40 orang dan sudah ttd kontrak pengadaaan konsumsi dengan rekanan, dipelaksanaannya peserta hanya 35 orang. Bagaiamana dengan kontrak dengan jumlah tersebut?
    3. Dalam pengumuman Rencana umum pengadaan, apabila ada sumber dana yg blm pasti (PNBP) walau sudah tercantum dlm DIPA, apakah harus di umumkan juga?

  • By arvan, 29 January 2011 @ 21:22

    1. pak khalid, Jika berkenan, mohon dikirimkan file presentasi power pointnya untuk saya melalui email arvanohy07@yahoo.co.id makasih sebelumnya pak.
    2. Untuk pengadaan makan minum dengan jumlah 300 jt dalam 1 tahun, metode apa yg yang digunakan menurut pepres 54 / 2010. Mohon penjelasannya pak. Mkasih

  • By Hery, 31 January 2011 @ 09:12

    dalam lampiran III perpres 54 tentang tata pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi diatur tentang tahap Pengadaan Langsung diantaranya pada tahap ke 2 yaitu membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda, mohon penjelasan dari tahap ini terutama perihal 2 sumber informasi yang berbeda, tahap inikan sebelum mengundang calon penyedia jasa..?? terimakasih

  • By Didin, 2 February 2011 @ 14:12

    Ass wrwb,
    Maaf Pak,mohon dikirim file presentasi perpres Power Pointnya juga ke email : usmandidin@yahoo.com.sg makasih sebelumnya.

  • By cali, 2 February 2011 @ 14:57

    mohon infomasinya kami akan melaksanakan pengadaan pakaian dinas kepada pns lingkup instansi kami dengan jumlah angggaran Rp. 10.000.000,- … apakah wajib pula memakai metode pengadaan langsung sesuai dengan pasal 4 huruf d, sedangkan menurut hemat kami pengadaan tersebut bukan merupakan asset pemerintah daerah .. terima kasih atas bantuaannya

  • By nano, 4 February 2011 @ 09:27

    mohon infonya kapan nih sbd pengadaan langsung diterbitkan……

  • By Hendri, 4 February 2011 @ 09:53

    Pak Khalid Yth.
    Terkait Pasal 38 Ayat 1b, apakah pengadaan obat, alkes habis pakai untuk hewan (Dinas Peternakan) boleh memakai metode penunjukan langsung ? mengingat di pasal tsb di atas, yang dicantumkan hanya obat dan alkes masyarakat (manusia).

  • By heru purwoko, 4 February 2011 @ 20:00

    Mohon diberi contoh jadwal pengadaan langsung ya pak….? apa bisa saya menggunakan jadwal Penunjukan Langsung ( menurut Keppres 80 ) untuk jadwal Pengadaan langsung? Trims bantuannya

  • By Rizal, 6 February 2011 @ 14:04

    pengadaan tanah kantor 5 miliar, tahap pertama dibayar 3 miliar tahun 2010, mohon petunjuk untuk pembayaran tahap kedua tahun 2011, trimakasih

  • By Daryanto, 7 February 2011 @ 21:01

    Pak Khalid Yth :
    Mohon penjelasan tentang pengadaan langsung yang tidak bersifat khusus, apakah metode pengadaan boleh menggunakan spt keppres 80 (PL), menurut Perpres 54 bolehkah membeli langsung kepada penyedia barang seperti toko, dll. Terima kasih atas bantuannya

  • By nana, 8 February 2011 @ 17:45

    Pak mohon penjelasannya untuk kontrak payung bagi pengadaan layanan koneksi internet (bandwith) dengan nilai nominal 300jt. apakah dengan nilai nominal tersebut harus dengan lelang?
    Dan bagaimanakah proses kontrak tahun jamak untuk pengadaan yang sama. karena kami masih kesulitan untuk pembayaran langganan bulan januari (atau sebelum DPA diterbitkan/di awal tahun anggaran)
    Terimakasih.

    NB mohon dikirim ke email saya pak.

  • By adang herwanto, 9 February 2011 @ 11:01

    Yth. Bapak / Ibu di tempat, mohon kirimkan contoh kontrak dengan metode penunjukan langsung ke e-mail saya alamat : herwanto_stie@yahoo.co.id

    terima kasih atas kerjasamanya
    by
    Adang Herwanto

  • By Evie A.Achmad, 9 February 2011 @ 12:10

    Assl. Pak, mohon penjelasan ttg tata cara penunjukan langsung untuk Jasa Konsultansi menurut PP54/2010. trima ksh sebelumnya.

  • By dian suryansyah, 9 February 2011 @ 21:59

    Pak, dalam pasal 130 ayat 2, Dalam hal belum terbentuk ULP, KPA dapat menunjuk Panitia Pengadaan yang tugas & wewenang sama dengan POKJA ULP.Sesuai Perpres 54, Pokja ULP hanya mengusulkan pemenang.pertanyaan kami siapa yang menentapkan pemenang jika ULP belum ada. KPA atau Panitia Pengadaan ?

  • By Akhmad, 10 February 2011 @ 15:58

    Mohon petunjuk, jadi klo menurut Perpres 54 tahun 2010. cara tepat untuk penyusunan dengan Metoda Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung dan Lelang seperti apa???? Terima Kasih,,

  • By Bagus Satrio Utomo, 12 February 2011 @ 01:46

    Saya masih ragu untuk penunjukan lansung sewa hotel, kalu kita ada paket meeting 300jt bisa langsung tunjuk hotelnya ? dan siapa panitianya ?

  • By sandi, 14 February 2011 @ 21:52

    saya mw tanya udah ada gak SBD untuk pengadaan langsung?

  • By sandi, 14 February 2011 @ 22:01

    untuk pengadaan langsung pada lampiran II perpres 54 disana terdapat tahapan membandingkan harga minimal 2(dua) penyedia,,,, apakah survei ini berupa brosur atau dokumen penawaran minimal 2 (dua) penyedia?

  • By Samsul Hidayat, 16 February 2011 @ 11:25

    Yth. Pak Khalid! mohon kirimi saya contoh dokumen pengadaan untuk pengadaan mobil dinas, makasih sblmnya pak…..

  • By Edo, 16 February 2011 @ 11:50

    Dear Pak Khalid,

    Sy berencana ikut pengadaan barang dibawah 100jt.
    Mohon sudi bapak menjelaskan metode pengadaan langsung atau penunjukan langsungkah yg dipakai dan mohon kiranya bapak sudi mengirimkan saya contoh dokumen pengadaannya.

  • By ria, 16 February 2011 @ 15:38

    zlamat sore pak,
    pak,kalo ada pengadaan BBM pagu total 1M,dengan rencana kontrak harga satuan,apakah :
    1. dilelang dengan sistem penunjukan langsung????
    2. dimana bisa saya dapatkan dokumen standard, contoh undangan,format evaluasi,berita acara,format surat penetapan,dll???apakah bisa di mail-kan skalian pak?
    trima kasih

  • By Sulaiman, 17 February 2011 @ 16:47

    Assalamulikun wr.wb
    Mohon petunjuknya pak, satker kami akan melaksankan pengecetan dinding dan perbaikan atap dengan dana DIPA MAK Pemeliaraan Gedung senilai 60 Juta (bukan Mak belanja modal)karena SBD dari LKPP untuk pengadaan langsung belum ada, apakah kami bisa menggunakan dokumen penunjukan langsung dengan SPK yang bisa kami pakai tahun sebelumnnya ? atau kami harus menunggu SBD dari LKPP ? mohon pencerahannya

  • By fajriani djafar, 22 February 2011 @ 00:43

    pak Khalid yang terhormat,
    bagaimana dengan pengadaan mobil apabila harga yg ditawarkan oleh dealer tidak ada perbedaan dengan harga untuk umum? saya cek ke Dealer mobil katanya untuk tahun ini antara Plat Pemerintah dengan Plat Hitam tidak ada perbedaan harga. apakah pada kondisi seperti ini masih bisa dilakukan penunjukan ulang? mohon infonya, pak.
    terima kasih sebelumnya.

  • By fajriani djafar, 22 February 2011 @ 07:12

    maaf pak, maksud saya penunjukan langsung, semalam dah ngantuk berat.

  • By abu raeesa, 22 February 2011 @ 07:58

    Instansi saya tahun ini (2011) akan mengadakan pengadaan barang/jasa (catering, seragam trening). kalo tahun sebelumnya kita menggunakan penunjukan langsung, yang ingin saya tanyakan:
    1. Bisa kah aturan Perpres 54 tsb diterapkan untuk penunjukan langsung pada kegiatan tsb?
    2. Mohon contoh secara lengkap, kegiatan pengadaan barang/jasa dari tahap awal sampai akhir, sehingga mudah untuk mempelajarnya. (karena saya belum bisa memahami Perpres tsb secara detail).
    Terima kasih atas bantuannya.

  • By Wisnu, 23 February 2011 @ 11:25

    Mohon pencerahan pak, untuk saat ini Toyota telah mengeluarkan harga GSO untuk wilayah Jateng dan DIY, tapi blm masuk ke lkpp, bisa untuk dasar penunjukan langsung tidak pak?

  • By Wisnu, 23 February 2011 @ 11:29

    Satu lagi pak, untuk pengadaan langsung, menurut pengajar dari lkpp ada dua versi, yang satu hanya boleh dilaksanakan lansung ke toko ( penyedia barang ), dan yang lain boleh leawt CV dengan alasan banyak toko yang barangnya tidak boleh diambil lebih dulu, padahal sistem pembayaran di instansi pemerintahan biasanya barang ada diperiksa, baru dibayar, menurut bapak bagaimana?

  • By wan madrai, 27 February 2011 @ 13:32

    Ass, Pak Khalid Pengadaan Cara Swakelola kapan di bahas, bingung juga membedakan Pengadaan Langsung, Penunjukan langsung lalu ada Swakelola yang pengadaannya harus sesuai P 54/2010, Terimaksih salam

  • By endi.s, 1 March 2011 @ 21:56

    Ass. Pak Khalid..kami masih kebingungan masalah Instruksi Kepada Peserta (IKP) apakah sama dengan RKS di Kepres 80…dan contoh kontrak Penunjukan Langsung sama dgn di Kepres 80 juga..mksh salam

  • By wida ITS, 3 March 2011 @ 13:06

    Assalamu’alaikum P.Khalid, sesuai request rekan2 yg lain, saya minta tolong diberikan penjabaran ttg pengadaan langsung, dan apa bedanya dengan penunjukan langsung?

  • By ronny, 3 March 2011 @ 16:22

    mohon penjelasan pak khalid.
    Apakah bapak memiliki contoh format dokumen pengadaan langsung dan dokumen penunjukan langsung? Apabila ada mohon dapat dikirim via email atu dipublikasikan di blog bapak.

  • By Arif, 3 March 2011 @ 17:19

    mohon penjelasan pak khalid…
    1. bgaimana dgn pengadaan kendaraan dinas yang blum mempunyai harga GSO, apakh metodenya memakai lelang umum ataukah lelang terbatas..?
    2. klau sudah ada, di website mana kami bisa meng upload harga GSO tsb..trima ksih pak wsslam

  • By welly, 7 March 2011 @ 09:32

    mohon penjelasan pak khalid.
    Apakah bapak memiliki contoh format dokumen pengadaan langsung dan dokumen penunjukan langsung? Apabila ada mohon dapat dikirim via email atu dipublikasikan di blog bapak.

  • By Hendra, 9 March 2011 @ 14:09

    Pak Khalid mohon penjelasan, di kantor saya ada pengadaan 2 unit mobil avanza seharga 297 juta rp, bolehkah dengan penunjukan langsung?

  • By khalidmustafa, 10 March 2011 @ 10:57

    @Faisal, sebaiknya untuk pembangunan fisik dilelangkan oleh instansi dan diserahkan kepada kelompok masyarakat

    @irland, tidak perlu, karena wewenang penetapan pemenang mutlak merupakan wewenang panitia/ULP

    @Rahmat, semua pengumuman wajib dilaksanakan sesuai amanat Pasal 73 Ayat 3, yaitu website K/L/D/I, Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

    @carsono, SBD Pengadaan Langsung belum dikeluarkan oleh LKPP

    @Bon, tidak boleh pak. Itu tidak termasuk unforeseen condition

    @desi, hakekat pendaftaran adalah mendaftar, dan bukan evaluasi. Mari kembalikan ke hakikatnya

    @Fatih, sampul bukan termasuk hal yang substantif, jadi tidak dapat digugurkan karena kesalahan penyampulan

    @Rio, sudah ada pada blog ini

    @vindi, untuk penunjukan langsung di atas 1 M, yang melakukan proses adalah ULP.
    Nanti pada saat transaksi, baru ditangani oleh PPK

    @arvan, silakan menggunakan pelelangan umum dengan kontrak harga satuan

    @Heri, ini untuk menentukan siapa yang akan diundang untuk memasukkan penawaran

    @cali, pasal 4 huruf d itu tentang jasa lainnya pak…

    @nano, saya tidak tahu, karena ditangani oleh LKPP

    @Hendri, kalau obat tersebut daftar harganya sudah baku oleh pemerintah, maka dapat dilakukan penunjukan langsung sesuai Pasal 38 Ayat 5 Huruf a

    @heru, jadwal pengadaan langsung disesuaikan dengan kebutuhan. Harus diingat bahwa penunjukan langsung tidak sama dengan pengadaan langsung. Penunjukan langsung menggunakan pra kualifikasi

  • By toviq, 10 March 2011 @ 15:57

    Assalamu’alaikum Pak Khalid
    saya mohon penjelasan dr bpk.
    diinstansi saya mengadakan pekerjaan :
    1.belanja jasa service perbaikan kendaraan bermotor dg pagu Rp.86jt
    2.Belanja perbaikan suku cadang ban. pagu Rp.70 jt
    Pertanyaaan saya : 1. Perbaikan kendaraan menggunakan metode penunjukan atau pengadaan langsung ?
    2. mohon kesediaan Bpk mengirim Format Kontrak kedua pekerjaan diatas ke email saya di: toviq_84@yahoo.co.id
    Terima kasih. semoga menjadi amal jariah bagi Bpk.
    Wassalamu’alaikum

  • By F.H, 11 March 2011 @ 10:12

    ass, pak gni pak saya agak binggung dg pepres 54 ini ttg PL,dikota saya t4 dirsud itu ada pengadaan barang yg nilainy 87 jt tapi kata org yg berwenang mrk akan adakan belanja langsung kata ada aturan dipepres bahwa kl nilai pkrjaan 100 jt kbwah bsa dilakukan oleh panita,pada saya sdh baca dipepres yg bs dilakukan swakelola ada syaratny,jenis pengadaanny,pengadaan alat2 listrik,mhon penjelasannya pak,trims

  • By Darmanto, 11 March 2011 @ 13:23

    Ass. Pak mohon penjelasan… Berhubung SBD Pengadaan Langsung belum dikeluarkan LKPP, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Supervisi(Nilai di Bawah 50 Juta),sedangkan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sudah bisa segera dilaksanakan sesuai dengan SBD yang sdh ada…

  • By siska, 11 March 2011 @ 13:32

    Assalamu’alaikum, Pak Khalid, di Satker kami pada tahun ini ada rencana pengadaan kendaraan bermotor roda 2 senilai lebih dari 1 M, apakh bisa langsung menggunakan metode penunjukan langsung??karena disini tidak ada ATPM yang mempublikasikan harga khusus untuk pemerintah,,bolehkah dalam spesifikasi teknis barang yang aakan diadakan disebutkan merk barang(jenis kendaraan)?

  • By Agus, 11 March 2011 @ 13:39

    Assalamu’alaikum Wr. Wb., Pak Khalid, pada pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai diatas 100 juta, didalam SBD dari LKPP sudah ada contoh lengkap lampiran-lampirannya(SSUK,SSKK dll).. Kl utk Pengadaan Langsung, kelengkapan Surat Perintah Kerja itu apa saja? , trims..

  • By elirath, 12 March 2011 @ 11:31

    mohon kirimkan bentuk format spk untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung.
    kirim ke email : hairathboy@yahoo.com
    atas bantuan nya diucapkan terima kasih

  • By ang, 14 March 2011 @ 14:02

    untuk pengadaan makan minum senilai 89 juta apakah harus menggunakan lelang umum atau pemilihan langsung?yang lebih tepat yang mana??

  • By rhomi, 14 March 2011 @ 23:36

    mohon penjelasannya, untuk pekerjaan jasa audit dengan nilai <100jt masuk pengadaan jasa konsultan atau jasa lainnnya, terimakasih pak.

  • By ang, 15 March 2011 @ 08:50

    mohon dikirim contoh dokumen penunjukan langsung ke email: air2821@yahoo.co.id

  • By munir, 15 March 2011 @ 16:53

    mohon dikirim contoh draft kontrak dan Surat perintah kerja sesuai dengan perpres 54 tahun 2010 email:

  • By Arya, 15 March 2011 @ 18:22

    Pak Khalid Mustafa
    mohon bantuan dikirim contoh dokumen penunjukan langsung dan Pengadaan Langsung ke email: aryasularno@yahoo.com

    terima kasih

  • By indra, 15 March 2011 @ 20:50

    Pak Khalid Mustafa
    mohon penjelasannya apakah perlu pembentukan panitia pemilihan langsung/penunjukan langsung untuk paket pekerjaan dengan nilai < 200 Jt, atau cukup dengan pembentukan panitia pelelangan umum saja.

  • By Dwita, 17 March 2011 @ 08:53

    Pak khalid,,,
    pada instansi saya ada pengadaan alat pengolah data (9,5jt) dan meubel (15jt)…..
    ap keduanya bisa dijadikan satu dg menggunakan pengadaan langsung??? dan dokumen2nya terdiri dr ap saja???? serta proses lengkapnya dr awal……terimakasih

  • By Lae Sali, 17 March 2011 @ 21:14

    maaf pak, khalid :
    1. apakah penunjukan langsung yang nilainya diatas 100 juta dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan atau tidak
    2. apakah pengadaan barang seperti pembelian note book, dan komputer PC yang nilainya dibawah 100 juta dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan atau harus oleh ULP
    Makasih atas jawabannya.

  • By Indrawan, 18 March 2011 @ 02:32

    Pak kalid, apakah panitia pengadaan berhak menetukan pemenang pengadaan barang dan jasa diatas 200 jt?, sementara pada aturan peralihan pepres 54 apabila ULP belum terbentuk maka PA dapat membentuk panitia setingkat Kelompok Kerja ULP, dan pada pasal yang lain kelompok kerja tidak berhak menetukan pemenang diatas 200 jt, yang berhak menentukan pemenang adalah ULP bukan kelompok kerja

  • By Edy H., 18 March 2011 @ 10:13

    Pak Khalid, sy mhn masukan..pd pengadaan langsung s/d 100juta diterbitkan SPK, proses penerbitan SPK tsb apakah ada pra kualifikasi atau bgmn pak? trims

  • By Sansu, 18 March 2011 @ 13:48

    Pak Khalid,
    ditempat saya ada kegiatan utk penyelenggaraan, jadi utk sewa hotels saja dengan nilai 198 jt (peserta menginap dihotel, dan pihak hotel memberikan ruang rapat). Yang saya tanyakan apakah hal tersebut dilaksanakan dengan Penunjukkan Langsung or Pengadaan Langsung?
    Terima kasih untuk jawabannya.

  • By arham, 18 March 2011 @ 14:27

    assalam…
    pak ku mau nanya klo sewa hotel dngn anggaran 240jt turz mkn minum 187jt itu penunjukan lsg atau pengadaan lsg,.
    makasih sblmnya…

  • By sondakh, 19 March 2011 @ 01:17

    pak. khalid mau tanya nih…
    apakah jenis UD (usaha dagang) dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang dengan PENUNJUKAN LANGSUNG??? mohon penjelasannya pak khalid..

  • By ranto, 20 March 2011 @ 08:19

    Pak khalid yang kami hormati, …
    dikantor kami ada pangadaan 2 Mobil Innova, apakah dapat dengan penunjukkan langsung pak? dan kami mohon kirimkan ke email rantost@yahoo.co.id tentang dokumen-dokumennya penunjukan langsung tersebut. sebelumnya terima kasih pak ……

  • By BUDI, 22 March 2011 @ 11:34

    Assalamualaikum Wr. Wb. Pak Khalid.
    Mohon petunjuk,
    1. Sewa kendaraan untuk operasional kantor pagu 70 juta, paling tepat menggunakan metode apa? Penunjukan langsung kah?
    2. Jasa Konsultan perorangan pagu 55 juta, pengadaanya dengan metode apa?
    3. Dokumen untuk penunjukan langsung standar Perpres 54 untuk 2 pengadaan di atas, pakai yang mana?
    Terimakasih bantuanya.
    Wassalamualaikum Wr. Wb.

  • By Bobby, 22 March 2011 @ 13:07

    Pak Khalid, mohon dikirim juga file power pointnya ke bobdaulay@gmail.com. Sebelumnya terima kasih banyak !!!

  • By Joe, 22 March 2011 @ 14:14

    Mohon penjelasannya Pak soal Penunjukan Langsung, kebetulan untuk tahun ini Pokja kami memiliki beberapa paket kegiatan yang akan dilakukan pengadaan barang/jasa nya melalui metoda Penunjukan Langsung. Untuk memutuskan paket kegiatan-kegiatan yang dimaksud, kami sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan pihak LKPP, dan LKPP pun telah menyetujui dan memperbolehkan… Pertanyaan saya adalah:
    1. Dalam Penunjukan Langsung apakah perlu kualifikasi bagi calon penyedia?
    2. Apakah dalam Penunjukan Langsung diperlukan suatu dokumen semacam RKS sebagai standar bidding document?
    3. Jika ada, mohon dapat Bapak kirimkan ke saya lewat e-mail joewonodwi@yahoo.com.
    4. Proses Negosiasi apakah diperlukan dalam Penunjukan Langsung?
    5. Jika memang ada, parameter apa saja yang bisa dinego, apakah harga? spesifikasinya? dll.
    Demikian Pak pertanyaan saya sampai saat ini, terima kasih atas perhatiannya.

  • By Budi Hardi, 23 March 2011 @ 11:01

    pak minta. format kontrak PL dan PML yang lengkap dengan proses evaluasi sehingga menjadi berkas kontrak.

  • By Joe, 23 March 2011 @ 14:13

    Mohon Maaf Pak… Mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan saya ini bersamaan dengan pertanyaan saya sebelumnya… masih seputar Penunjukan Langsung.
    Seperti yang telah saya utarakan pada pertanyaan sebelumnya, bahwa Pokja kami bermaksud mengadakan Penunjukan Langsung, tetapi kami masih bingung perihal aturan dan tahapannya, Pak.
    Pada Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 disebutkan perihal Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Poin A. Ayat 4. butir b. Penunjukan Langsung.
    Dari Lampiran yang saya maksud di atas jelas diketahui bahwa Penunjukan Langsung yang dimaksud adalah menggunakan metode penyampaian dokumen 1 (satu) sampul, dengan Sistem Gugur untu evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan dengan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.
    Sedangkan pada poin 8. Ayat b. Butir 3) yang selaras dengan Pasal 57 Ayat (4), dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan, dimana untuk penyampaian dokumen menggunakan metode 2 tahap, yakni, pertama untuk pemasukan Dokumen Kualifikasi dan kedua untuk Pemasukan Dokumen Penawaran.
    Padahal menurut kami, untuk Penunjukan Langsung tidaklah perlu menggunakan metode 2 tahap.
    Jadi.. apakah kami salah jika menggunakan metode 1 (satu) sampul?
    Atau mungkin, bagaimana baiknya menurut Bapak?
    Terima kasih atas perhatian dan jawabannya.

  • By syafelafel, 23 March 2011 @ 18:55

    Ass. Pak tlg kirim Power point dan pak minta. format kontrak PL dan PML yang lengkap dengan proses evaluasi sehingga menjadi berkas kontrak ke Email asyafel@yahoo.com

  • By Abubakar Umar, 23 March 2011 @ 23:24

    mohon bantuan dikirim contoh dokumen penunjukan langsung dan Pengadaan Langsung ke email:n3gn4c@yahoo.com

  • By Abubakar Umar, 23 March 2011 @ 23:26

    mohon bantuan dikirim contoh dokumen penunjukan langsung pengadaan mobil dinas dan Pengadaan Langsung media pembelajaran/komputer dll ke email:n3gn4c@yahoo.com, tq

  • By Erik, 24 March 2011 @ 11:42

    Salam hormat pak khalid. Kalau anggaran 75 juta dilakukan dengan pengadaan langsung oleh panitia (3 orang) bukan oleh 1 pejabat pengadaan diperbolehkan tidak. Mengingat dlm Pasal 130 ayat 2 “…… jika belum mampu melayani keseluruhan pengadaan ….., PA/KPA menetapkan PANITIA. Sebagai gambaran di kami ULP sudah terbentuk di tingkat kabupaten. Terima kasih

  • By SHOLEH HADRI, 25 March 2011 @ 19:14

    Pak khalid Tlong kami dikirim contoh SPK PENUNJUKAN/PENGADAAN LANGSUNG UNTUK KONSULTAN. TRIMS

  • By SHOLEH HADRI, 25 March 2011 @ 19:17

    Pak khalid Tlong kami dikirim contoh SPK PENUNJUKAN/PENGADAAN LANGSUNG UNTUK KONSULTAN ke emali. tricipta.consult@yahoo.com. TRIMS

  • By Arjuniadi, 26 March 2011 @ 00:05

    Asm Pak Khalid..
    Mohon kirim file power point mengenai Perpres 54 Tahun 2010 ke arjuniadise@yahoo.co.id. Terimakasih

  • By syahruddin, 26 March 2011 @ 19:33

    bagaimana dengan SKPD seperti rumah sakit pemerintah yang merupakan sarana pelayanan , berantai dan berkelanjutan dimana pemakaian obat AHP,bhn Lab.disesuaikan pola penyakit yang ada dan penyedia barang adalah agen tunggal dari obat yang dibutuhkan dalam pengadaan ini,serta rumah sakit belum menganut sistim BLU.mohon penjelasan agar tdk terjadi kekosongan didalam pelayanan ini

  • By khalidmustafa, 27 March 2011 @ 07:27

    @toviq,
    1. Kalau kendaraannya dari 1 merk khusus dan harus diperbaiki pada bengkel resmi, maka boleh penunjukan langsung. Kalau kendaraannya bisa diservis pada bengkel mana saja, maka boleh pengadaan langsung/pelelangan sederhana
    2. Karena keduanya bernilai di bawah 100 juta, maka silakan menggunakan SPK. SPK bisa diperoleh pada SBD Jasa lainnya dan disilakan dimodifikasi sesuai pekerjaannya

    @F.H, itu namanya Pengadaan Langsung, silakan dibaca Pasal 39 Perpres 54/2010

    @Darmanto, sebenanrya tahapan keduanya hampir sama, hanya isi saja yang berbeda. Kalau anda sudah bisa menyusun SBD Pengadaan Langsung utk konstruksi, silakan ikuti tahapan yang sama untuk jasa konsultansi

    @siska, tidak boleh. Silakan melakukan lelang umum tanpa menyebutkan merk dan hanya memasukkan spesifikasi

    @agus, lampiran SPK cukup BA Evaluasi dan negosiasi teknis dan harga saja

    @ang, pengadaan langsung atau pelelangan sederhana

    @rhomi, jasa lainnya

    @indra, pelelangan sederhana (di bawah 200 juta) dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan, sedangkan pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 orang pejabat pengadaan

    @dwita, alat pengolah data dan meubel adalah 2 jenis barang yang berbeda, sehingga walaupun menggunakan pengadaan langsung namun jangan digabung dalam 1 dokumen

    @Lae,
    1. Penunjukan langsung yang berniai di atas 100 juta harus dilakukan oleh ULP/Panitia Pengadaan
    2. Pengadaan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan

    @Indrawan, tidak ada kalimat dalam perpres yang melarang Pokja menetapkan pemenang. Malah Pasal 15 Ayat 1 menetapkan bahwa pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja. Pemilihan ini sudah termasuk penetapan, karena tanpa ditetapkan tidak mungkin dapat dipilih sebagai penyedia. Kalimat ULP yang menetapkan pada Pasal 17 ayat 2 huruf g juga tidak dapat diartikan pokja tidak menetapkan, karena Pokja juga adalah bagian dari ULP. Kalimat itu hanya untuk memisahkan antara wewenang ULP dengan Pejabat Pengadaan. Jadi kesimpulan saya adalah, Pokja yang menetapkan pemenang sesuai pasal 17 ayat 2 huruf g

    @Edy, tahapan penerbitan SPK pada pengadaan langsung dapat dilihat pada tahapan pengadaan langsung di Lampiran Perpres 54/2010

    @Sansu, Penunjukan Langsung

    @Arham, apakah makan minumnya termasuk bagian dari sewa hotel/penginapan dan tidak terpisah ? Kalau termasuk bagian, maka silakan dengan penunjukan langsung. Kalau tidak, maka sewa hotelnya menggunakan penunjukan langsung dan konsumsinya menggunakan pelelangan sederhana

    @sondakh, UD adalah usaha perseorangan dan bukan badan usaha. Selama UD tersebut mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dan memiliki ijin yang diperlukan, maka dapat ditunjuk langsung

    @ranto, apakah mobil tersebut sudah memiliki harga GSO yang sudah dipublikasikan ke masyarakat ? Kalau belum, maka tidak dapat dilakukan penunjukan langsung

    @Budi,
    1. Pengadaan langsung, dengan membandingkan beberapa penyedia sewa berdasarkan harga pasar, kemudian dipilih yang terbaik dari segi pelayanan dan harga
    2. Pagu atau HPS ? Kalau HPS-nya bisa di bawah 50 juta, maka dapat dilakukan dengan pengadaan langsung, kalau di atas 50 juta dilakukan dengan seleksi sederhana
    3. Silakan memodifikasi SBD Jasa lainnya dan Jasa Konsultansi berdasarkan tahapan pengadaan langsung pada lampiran perpres 54

    @Joe,
    1. Penunjukan Langsung untuk non darurat Wajib menggunakan Prakualifikasi
    2. Dibutuhkan, sebagai pedoman memasukkan penawaran dan teknis yang akan diadakan
    3. Siakan memodifikasi dari SBD yang ada
    4. Evaluasi teknis pada penunjukan langsung, dibarengi dengan negosiasi teknis dan harga

    @Erik, bukankah lebih mudah menunjuk pejabat pengadaan dengan mengambil 1 orang dari ULP ? Silakan tetap menggunakan pejabat pengadaan

    @Syahruddin, Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan
    alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan, dapat dilakukan dengan penunjukan langsung

  • By darwis, 27 March 2011 @ 08:14

    ass.ww.
    pepres 54 ternyata jg menimbulkan multitafsir bagi kami pemula (yg ternyata banyak jumlahnya malah bertindak selaku pelaksana), salah satunya penetapan pemenang oleh Pokja,,tidak satupun penjelasan di kepres yang menunjuk Pokja dapat menetapkan pemenang, namun para pakar pengadaan dapat membaca pokja menetapkan pemenang, apakah pepres baru ini diperuntukkan bagi pakar saja? banyak klausal yang multitafsir namun dipenjelasannya “cukup jelas” sungguh sayang penjelasan itu ditulis begitu, padahal sangat gampang menulis penjelsan Psl 17 ayat (2)g2) “penetapan dilakukan oleh Pokja”
    kenapa penjelasan boleh di ketik cukup jelas??
    maaf kalo saya salah

  • By darwis, 27 March 2011 @ 08:20

    selanjutnya Apakah memang benar setiap yang tidak dicantumkan/diatur/dilarang di Pepres ini dianggap dapat dilaksanakan?

  • By darwis, 27 March 2011 @ 09:15

    tambah lagi pak, kalo pengertian penetapan termasuk kegiatan pemilihan berarti penunjukan penyedia masuk kegiatan pemilihan juga dong pak, tapi kenapa di laksanakan oleh PPK? harusnya Pokja sesuai dengan pasal 15 (1),,,

  • By yoga, 29 March 2011 @ 10:54

    mohon petunjuk pak..berkaitan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bolehkah apabila dana Jamkesda dilakukan dengan kerja sama PT Askes melalui penunjukan langsung dengan nilai 1M. Bagaimana dasar hukumnya?? Apakah penganggaran melalui bantuan sosial juga harus tunduk pada peraturan pengadaan barang dan jasa??? mohon penjelasan dan terima kasih sebelumnya..

  • By ricky, 30 March 2011 @ 10:48

    Pak ini ada kegiatan design website yang pagunya 97 juta, tetapi di kegiatan itu sudah termasuk sewa komputer, printer, peralatan kantor, ac, ruangan dan perlengkapan pendukung lainnya. Mohon Pak bantuannya kira-kira metode pengadaan apa yang kita lakukan…ada yang bilang swakelola dengan pengadaan langsung jasa lainnya..gimana pendapat Bapak….Sekalian contoh berkasnya ada tidak Pak…Terimakasih

  • By Rosuli, 30 March 2011 @ 19:46

    Assamu’alaikum wr.wb.
    Pak Khalid yth. mohon petunjuk dinas kami ada pengadaan beras 1 M. mengingat permentan no 5 tahun 2011 tentang pedoman HPP beras dan Gabah diluar kualitas bisa dijadikan dasar untuk metode penunjukan langsung. Terima kasih

  • By Aqsha, 1 April 2011 @ 15:37

    Assamu’alaikum wr.wb.
    Pak Khalid yth. mohon petunjuknya… berkaitan dengan renovasi kantor. Kami ada anggaran 400 juta rupiah untuk merenovasi kantor, Kami bermaksud untuk memecah anggaran tsb agar tidak melebihi 100 juta agar kami dapat melaksanakan dengan cara penunjukan langsung. Kami memecah dengan alasan agar tidak serentak sekaligus merenovasi kantor tetapi perbagian ruangan, agar kami tidak perlu berpindah kantor untuk sementara. Mohon petunjuknya, apakah kami dapat melaksanakan dengan cara penunjukan langsung? Terima kasih.

  • By zulkifli, 4 April 2011 @ 10:52

    pak khalid di SKPD saya ada pengadaan mobil dinas senilai 350 juta, apa kah bisa dilakukan penunjukan langsung kepada dealer resmi . kalo bisa tolong dikirim contoh model kontrak barang penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelangan mulai dari awal sampai akhir (tercakup didalamnya persiapan sampai penandatangan kontrak dan serah terima barang) ke alamat sulbar33@gmail.com. terima kasih banyak pak khalid. mohon balas secapatnya

  • By putro, 5 April 2011 @ 13:13

    Pak mohon informasi, penunjukan langsung karena tanggap darurat, nilai addendum yang diperbolehkan dibatasi 10% nilai kontrak atau ada ketentuan lain pak?
    Terima kasi sebelumnya

  • By damiri, 9 April 2011 @ 21:39

    pak mau tanya beda PENGADAAN LANGSUNG sama PENUNJUKAN LANGSUNG apa ya?

  • By damiri, 9 April 2011 @ 21:43

    tambah lagi pak, kriteria suatu pengadaan dapat dilakukan dengan PENUNJUKAN LANGSUNG atau PENGADAAN LANGSUNG itu apa?, nilainya kan sama s/d 100jt trus koq dibedakan.

  • By Joe, 11 April 2011 @ 08:40

    Mohon penjelasannya Pak…
    Di Pokja Kami, akan diadakan Penunjukan Langsung untuk paket sewa jaringan komunikasi, dengan jumlah yang tidak sedikit dari segi jumlah paket maupun jumlah anggarannya.
    Setelah berkonsultasi (disusul dengan jawaban tertulis) dengan pihak LKPP, maka Kami akan ‘tetap’ mengadakan Penunjukan Langsung atas kegiatan tersebut setelah dikeluarkan JUSTIFIKASI TEKNIS dari PA/KPA instansi Kami.
    Menurut Bapak, apakah Kami akan disalahkan oleh pihak auditor (BPK) mengenai hal ini jika kemudian ada pemeriksaan. Padahal, Kami jelas-jelas hanya melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh PA/KPA dengan Justifikasi yang telah dibuatnya, serta dikuatkan melalui rekomendasi dari pihak LKPP?
    Kami mohon pendapat dan saran Bapak, sekian dan terima kasih.

  • By abu raeesa, 11 April 2011 @ 09:53

    Mohon Penjelasan,
    Kantor saya tahun ini akan mengadakan kegiatan diklat, sebanyak 11 kali. yang akan dilelang pengadaan Kaos, trening (65 jt-an), Tas (16 jt), Catering (msg2 35 jt-an).
    pertanyaan :
    1. apakah tetap menggunakan metode penunjukan langsung?
    2. Bisakah untuk catering dari 2 angkatan dijadikan 1 dokumen (karena masih dalam 1 bulan)?
    3. Tahun ini APBD Kab. Kami belum ditetapkan, kapan batas minimal dari penetapan APBD dengan Penawaran kontrak? terima kasih

  • By rahmansyah, 13 April 2011 @ 08:28

    bang kahlid, bagaimana dokumen pengadaan baran/jasa dibawah Rp 5.000.000, Rp 5.000.0000-Rp 10.000.000, Rp 10.000.000-Rp100.000.000

  • By erwin ep, 13 April 2011 @ 13:52

    Mohon penjelasan Pak..
    Apabila kontrak d putus akibat dari pemekaran wilayah yg dlu kontrak kita ada nya d lokasi induk sedangkan lokasi pekerjaan nya berada d wilayah pemekaran yg baru, akibat dri itu kontrak kami d hentikan tanpa btas wktu tidk d tentukan sedangkan dri pihak kami (pemborong) msi hrs mengeluarkan biaya utk mnjaga proy tsb..sdh hmpir 3 thn blm ada kepastian dri wlayah yg baru, dan apabila utk melanjukan kontrak tsb apakah hrs d tender ulang kmbali trima kasih

  • By suswantoro, 20 April 2011 @ 17:32

    mohon informasi kalau pemasangan vsat dg anggaran 250 juta tetapi didalamnya ada peralatan jaringan dan pembayaran vsat apakah harus pelelangan juga pak
    sedangkan nilai sbagian hanya kita bayar bandiwt pak

  • By Eva Yurita, 21 April 2011 @ 09:33

    Assallamuallaikum,wr.wb.

    Pak khalid sy seorang rekanan proyek-proyek dari pemda, mohon pencerahan dari bapak terkait dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Perpres 54/2010 baik Lelang Umum, Lelang Sederhana/terbatas dan pengadaan langsung, karena saat ini kami sebagian dari rekanan ini tidak diberi pemahaman dan penjelasan yg cukup dari pihak pemerintah daerah tempat kami bekerjasama. Mohon kiranya, dengan kerendahan hati kami minta kiranya bapak bisa mengirimkan softcopy terkait dengan mekanisme pengadaan barang/jasa, khususnya dokumen kontrak dan format isian lainnya ke : yuritaeva@yahoo.com

    Terima kasih,
    Wassalamu’allaikum, Wr.Wb

  • By erwin hermawan, 21 April 2011 @ 10:06

    Salam sejahtera Pak Khalid. Mohon bantuan contoh dokumen penunjukkan langsung untuk pengadaan obat generik senilai 150 juta rupiah. Mohon dapat dikirimkan ke email kami di winwan91@gmail.com
    Matur nuwun, Pak Khalid.

  • By hardimen, 21 April 2011 @ 10:56

    Bpk Khalid Yth, bagaimana untuk pengadaan makan dan minum selama 1 thn senilai 180 jt misalnya kontrak ditandatangani pada bulan april jadi untuk pengadaan makan januari s/d maret bagaimana pembayarannya kerena kebutuhan makan minumnya adalah harian, trims

  • By haris, 21 April 2011 @ 18:09

    Pak Khalid, trimakasih atas penjelasan penjelasannya. Sangat membantu bagi saya yg sangat awam ttg pengadaan.

    Untuk selanjutnya saya mohon dikirimi via email Standar Dokumen terkait kegiatan pengadaan jasa konsultan dan pengadaan barang dibawah 100jt.

    Terimakasih banyak atas pencerahan dan bantuannya

  • By hutabarat, 21 April 2011 @ 22:17

    Ass.wr.wb.. Pak khalid tlong kirimkan pnjelasan perpres 54/2010 file power point presentasi Bpk, ke ucoganteng@yahoo.co.id

    Trimakasih sblmnya atas bantuan Bpk.

  • By adi suyatno, 22 April 2011 @ 18:12

    Ass, pak khalid, mohon bantuan: PERTAMA dimana saya mendapatkan urutan proses serta contoh dokumen pengadaan untuk pengadaan barang/konstruksi yang nilainya dibawah 200 juta. KEDUA, untuk APBD apakah yang menandatangi surat perjanjian/sppbj? karena aturan yang digunakan untuk apbd mengacu kepada permendagri 13 serta perubahnnya no 59, yang menyatakan bahwa penandatangan surat perjanjian kerja adalah PA/KPA, artinya PPK tidak difungsikan
    terimakasih, wassalam

  • By adi suyatno, 22 April 2011 @ 18:14

    Oh, ya seandainya bapak dapat menyempatkan dan ikhlas menyampaikan documen pengadaan seperti dimaksud diatas ke adisuyatno@ymail.com. Sekali lagi saya ucapkan terimaasih, wassalam

  • By samsul, 27 April 2011 @ 17:10

    mohon penjelasan situasi kapan TKDN harus dipakai? contoh pengisian yg benar utk daftar tkdn pada SBD?

  • By heri, 2 May 2011 @ 13:42

    1. apakah boleh rekanan/CV non suplier/non distributor boleh dijadikan obyek survei?
    2. mohon penjelasan sampai sejauh mana untuk pemeriksaan yang dilakukan inspektorat/BPK kepada pejabat pengadaan?

  • By tuladan mitro, 3 May 2011 @ 10:10

    1. Bagaimana penilaian tentang pengadaan tenaga kontrak
    2. Apa spk kita buat tiap bulan untuk tenaga kontrak apa benar dan tidak menyalai aturan pemecahan anggaran

  • By Simarmata, 5 May 2011 @ 07:48

    Mohon penjelasan ttg pengadaan makanan pasien di RS

    1. Pagu Rp 1 M
    2. Sumber dana APBD Murni
    3. Harga bahan pokok berfluktuasi setiap saat
    4. Makanan pasien sudah harus tersedia per 1 Januari
    5. Pengesahan anggaran sekitar bulan 3 atau 4

    Sistem apa yang dapat dilakukan tuk pengadaan tersebut?

    sab.marmatta@gmail.com

  • By Asriadi, 6 May 2011 @ 07:52

    Assalamualaikum…
    Saya mau bertanya mengenai keberadaan TKDN dalam SBD LKPP.Untuk pekerjaan sederhana dimana semua barang/jasa menggunakan KDN, apakah dalam dokumen tetap disertakan formulir perhitungan TKDN? Perbincangan di antara teman2 menyimpulkan bahwa tetap harus disertakan walaupun kosong/tidak diisi…
    Salam…
    Asriadi di Selayar, Sulsel

  • By budi, 7 May 2011 @ 02:47

    pak khalid, mohon dikirimkan kami format dokumen kontrak penunjukan langsung untuk konstruksi, dan pemilihan langsung serta format dokumen pelelangan sesuai dengan perpres 54 tahun 2010. dan tolong dikirimkan ke email kami. Trimakasih.

  • By santoso, 8 May 2011 @ 21:27

    Pak Mus, pengadaan PC & Notebook yg nilainya dibawah 100jt dilakukan dengan metod pengadaan langsung, tapi dlm penjelasan pasal 39 salah satunya berbunyi … dan tidak menambah nilai aset pada SKPD. padahal PC , Notebook merupakan blanja Modal yg pasti akan menambah nilai aset. Mohon pencerahan dari penjelasan pasal 39 tsb.

  • By Adhie, 9 May 2011 @ 10:19

    Bagaimana proses memilih penyedia barang untuk pengadaan obat-obatan generik dengan nilai dibawah 2,5 milyar yang harganya sesuai tarif resmi pemerintah, dengan penyedia barang lebih dari 1 (satu) penyedia barang yang mampu. Apakah bisa dilaksanakan dengan Penunjukkan langsung ?

  • By Adhie, 9 May 2011 @ 10:35

    Pak Mus saya mau tanya ..
    1.Apakah bisa dilaksanakan pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan RSU dengan nilai pengadaan dibawah 2,5 milyar oleh penyedia barang dengan kualifikasi besar yang mampu ?
    2. Sebaiknya pelelangan tersebut menggunakan metoda pelelangan dan kontrak apa ?

  • By Adhi, 9 May 2011 @ 18:07

    1.mohon dikirimkan format u kontrak penunjukan langsung u kegiatan pemeliharaan kendaraan
    2. berapa persen u pajak pemeliharaan kendaraan
    3. format u kontrak pemilihan langsung

  • By Adhi, 9 May 2011 @ 18:14

    mohon kiranya bapak dapat mengirimkan format kontrak u penunjukan langsung dan pemilihan langsung karena kami blm mendapat format kontrak yg baik menurut perpres 54.sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kiranya bpk dpt membantu saya.adhi_milan@yahoo.co.id

  • By adhie, 9 May 2011 @ 18:41

    Bagaimana ßi?? menilai penyedia barang itu mampu, sehingga dapatditunjuk langsung dlm pengadaan non bencana sesuai tarif pemerintah, sementara penyedia pengadaan yang mampu ßi?? lebih dari 1 (penyedia)

  • By Sekapotancop, 10 May 2011 @ 11:23

    Pak Khalid ;
    1.mohon dikirimkan format kontrak penunjukan langsung,pengadaan langsung,pelelangan sederhana dan pemilihan langsung
    2. tahapan2 jadwal dalam proses pengadaan langsung dan penunjukan langsung
    Terima kasih

  • By Aprilasanti, 11 May 2011 @ 12:25

    Pak Khalid :1.Kami ada pengadaan barang yang nilainya dibwh 100 jt tapi barang yang diadakan bukan pabrikasi , barang tersebut dilakuan dengan tahap pembuatan… proses pengadaan apa yang hrs kami lakukan
    2. Dalam tata cara pengadaan lsg ada tahap survei, apakah bukti survei hrs dilampirkan dalam dokumen kontrak, trims mohon petunjuk

  • By tri, 12 May 2011 @ 11:06

    pada pasal 38 ayat (4) point b perpres nomor 54 tahun 2010 tentang kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukkan langsung jasa lainnya untuk pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh presiden/ wakil presiden penjabarannya siapa dan proses penunjukannya seperti apa?

  • By mahyi, 16 May 2011 @ 23:54

    please deh pak!

  • By mahyi, 16 May 2011 @ 23:56

    please help!minta contoh kontrak dan contoh berita acara yg ada dalam perpres 54!and 1 lg apa sih beda antara PL dan Pengadaan Langsung?kan sama2 s/d 100 juta!bedanya dimana?

  • By wahid, 17 May 2011 @ 22:11

    Assalamu alaikum.wr.wb.
    Kami dr institusi pendidikan vokasi, apakah boleh perawatan rutin alat-alat kami swakelolakan, trima kasih atas pencerahannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, amin

  • By tri, 19 May 2011 @ 12:27

    mohon penjelasan pasal 38 ayat (4) point b perpres nomor 54 tahun 2010 tentang kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukkan langsung jasa lainnya untuk pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh presiden/ wakil presiden, mohon diberikan prosesnya sperti apa?

  • By Adam, 8 June 2011 @ 02:12

    Assalamu Alaikum Pak Khalid.
    Mohon bantuan standar dokumen untuk pemilihan langsung/penunjukan langsung untuk/hanya 1 (satu) perusahaan penyedia ATK Perkantoran yang nilainya sama dengan/dibawah 50 juta. Perlu diketahui bahwa kebutuhan ATK kami, per kegiatan. Jadi sangat menyulitkan inventarisir kebutuhan ATK jika dilelang sekaligus untuk 1 tahun anggaran karena, jenis ATK beragam jenis sesuai cri/bentuk masing-masing kegiatan. Terima kasih atas bantuan Bapak, saya sangat mengharapkan melalui email. Wassalam.

  • By rudi, 9 June 2011 @ 09:59

    untuk pengadaan sewa ruang rapat di hotel senilai > 10 juta dan konsumsi rapat > 10 juta, metode lelang apa yg digunakan dan sbd yang digunakan?

  • By martin, 18 June 2011 @ 16:32

    kertas securitas yang dicetak oleh perusahaan yang ditunjuk pemerintah tergolong pada kategori barang dan jasa jenis apa ?
    terima kasih

  • By martin, 18 June 2011 @ 16:40

    apakah cetak dan penggandaan berupa foto copy formulir dengan harga diatas 10.000.000 juga perlu dengan proses pengadaan langsung
    terima kasih

  • By ali imron, 25 June 2011 @ 08:49

    ass.wr.wb.
    Saya mau tanya sedikit mengenai UD pak, UD hanya memiliki SIUP dan TDP saja dan tidak memiliki akta pendirian, dalam kualifikasi disebutkan harus mengisi formulir dengan benar dan lengkap. apakah UD tersebut bisa lulus kualifikasi? sedangkan formulir isian kualifikasinya belum dilengkapi, dan kalaupun UD bisa mengikuti pengadaan langsung, sampai nilai berapa UD bisa ikut, mohon penjelasannya pak. trims.

  • By r, 11 July 2011 @ 04:29

    ass.wr.wb.
    Saya mau tanya sedikit mengenai penunjukan langsung :
    Setelah pejabat pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa melakukan proses harga NEGOSIASI apakah langsung ke Surat Perintah Kerja? …. Atau apakah masih mengusulkan 1). Penetapan Harga, dan 2). Penetapan Penyedia Barang/Jasa. Mohon penjelasannya pak. trims.

  • By herisusandi, 15 July 2011 @ 09:53

    ass, wr.wb
    apakah pengadaan langsung atau pembelian langsung pejabat pengadaan harus membuat HPS

  • By awal, 17 July 2011 @ 09:26

    ass.wr.wb Pak khalid
    saya pernah dengar2 untuk pembelian kendaraan mobil dinas bisa tidak dilelangkan, langsung dikelola SKPD masing2, mohon penjelasan dan dasar hukumnya. makasih banyak

  • By awal, 17 July 2011 @ 09:30

    ass wr wb Pak
    ingin tanya, saya pernah dengar untuk pengadaan kendaraan mobil dinas bisa tidak dilelangkan, tapi langsung dikelola oleh SKPD masing2, betul tidak pak, kalo betul dasar mohon penjelasan serta dasar hukumnya.
    makasih wassalam

  • By Dona, 18 July 2011 @ 05:56

    Selamat pagi. Mohon bantuan untuk penjelasannya, Pak Khalid.
    Jenis kontrak apa yang dipakai untuk HPS Rp 100 juta lebih sedikit tetapi dalam penawaran yang menang di bawah Rp 100 juta, apakah berbentuk Surat Perjanjian/Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK), terima kasih.

  • By Alfons Worabay, 29 July 2011 @ 13:12

    salam kenal P’ Khalid

    Kami anggota ULP dari RSUD Serui Papua, mau tanya = kami disanggah karena dalam dokumen pengadaan tidak ada tanda tangan kons dan PA pada gambar rencana bangunan yang mau dilelang. bagaimana?

  • By hotbi, 2 August 2011 @ 12:13

    Pak Khalid..

    Boleh saya minta contoh dokumen adminstrasi Pengadaan langsung (ATK) dan penunjukan langsung (hotel) sampai diterbitkannya SPK Sesui Perpres 54 tahun 2010,kalau ada mohon dikirim ke email saya ini. trims

  • By Mumtazirin, 4 August 2011 @ 21:36

    Pertanyaan saya mengenai pengadaan Kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda 4 (empat) sepertinya masih terkendala dengan aturan mengenai harga resmi yang telah dipublikasikan, ternyata tidak semua jenis kendaraan harga GSO yang di tetapkan maen dealer bisa di setujui oleh LKPP, sehingga Dealer Resmi tidak berani ditunjuk langsung untuk pengadaan kendaraan pemerintah, sementara pemerintah daerah (SKPD) membutuhkan produk salah satu merek yang pamiliar di daerah tersebut khususnya MITSUBISHI, bagaimana ini pak? sepertinhya Perpres 54 terkendala karena aturan LKPP yang belum menerbitkan harga resmi untuk semua type dan jenis kendaraan. trims

  • By NOORYADIN, 6 August 2011 @ 09:56

    P’Khalid..,
    saya mau tanya tantang “pengadaan langsung” dalam Perpres 54/2010 di sebutkan pengadaan langsung boleh di laksanakan dengan ketentuan : utk kebutuhan operasional,teknologi sederhana,dapat di laksanakan oleh usaha kecil. dalam penjelasan di sebutkan kebutuhan operasional adalah kebutuhan yg bersifat rutin dan tdk menambah asset.pertanyaan saya bagaimana kalau satu dari persyaratan tsb tdk terpenuhi,mis tdk merupakan keb.operasional contoh; pengadaan laptop,alat alat kantor yg sifatnya menambah asset apakah tetap juga menggunakan metode pengadaan langsung.., mohon pendapatnya mksh.

  • By rakam, 8 August 2011 @ 11:35

    P’Khalid..,
    saya mau tanya, apakah pengadaan kendaraan roda 2 dengan anggaran 190 juta bisa tidak dilelangkan tapi ditunjuk langsung?
    terima kasih…

  • By Rahadian, 9 August 2011 @ 10:30

    P’ khalid,
    Ada hal yang saya mau tanyakan, yaitu : Jika jasa konsultan yang kita gunakan sudah selesai dalam pekerjaannya dan dikemudian hari ada pekerjaan yang sebenarnya sangat berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya, Apakah pemberi jasa tersebut dapat ditunjuk langsung untuk mengerjakannya..? Mohon pendapatnya..terima kasih pak Khalid

  • By sahala, 9 August 2011 @ 17:41

    pak khalid mau nanya nih kami akan melakukan pengadaan papan informasi lingkungan hidup sebanyak 4buah pagu Rp. 37.500.000 metode pelaksanaan yang pas pake apa ya pak. salam mohon pencerahannya

  • By Adhy comel, 14 August 2011 @ 12:02

    Pak saya (dr KALTIM) minta dikirim contoh SPK yg sdh dilaksanakn untuk Penunjukan langsung pengadaan barang dan Konstruksi, Pemilihan Langsung pengadaan Barang dan kontruksi serta SPK perencanaan dan pengawasan yg lengkap pak yaa ke (adhy_comel@yahoo.co.id) Makasih Banyak Pak atas bantuannya

  • By abdul, 23 August 2011 @ 14:38

    Ass…Pak sekedar saran..akan lebih mudah memahami mengenai PP 54/2010 bila ada Flowchart atau alur pengadaan barang dan jasa pemerintah dari awal sampai selesai proses pengadaannya..
    terimakasih

  • By micko, 24 August 2011 @ 12:21

    Ass. Pak Khalid, dari KALBAR mau nanya bagaimana dgn biaya makan minum sbesar 800jt-an untuk 150 org selama 4 bln? hrs pake metode apa…? Kalo ada contoh kontrak jg nya pak… saya tunggu di …. mick_dzaky@yahoo.com ………….
    makasih sebelumnya…….

  • By Yapet Panggala, 26 August 2011 @ 20:19

    Pak Khalid,
    Mohon bantuannya untuk mengirimkam persyaratan yg baku untuk mengikuti tender pengadaan obat atau alat kesehatan.
    Sebagai catatan sj bw kami kadang dibingungkan dgn persyaratan2an yg tdk ada kaitannya dgn pekerjaan yg akan dilaksanakan.
    Terima kasih sebelumnya dan mohon di jawab via email ini. thanks

  • By imam, 16 September 2011 @ 10:51

    Ass. wr.wb.
    Mo tanya Pak, Kahlid. Instansi kami akan melaksnakana Pelelangan Penujukkan langsung pengaadaan kend dinas roda 4 sebanyak 2 unit dg pagu anggaran sebesar Rp 535.500.000 di jakarta. kami sdh dpt info ttg ATPM yang sdh memiliki GSO dg LKPP yaitu PT. Astra Int/ TbK Toyota. namun publish price ATPM itu untuk harga plant merah OTR> Kalo mau ditambahkan asuransi bagaimana mekanismenya ? Terima kasih atas infonya.
    Regards

    Imam R

  • By imam, 16 September 2011 @ 10:53

    Tambahan pertanyaaan lagi Pak , Dokumennya termasuk kedalam Pra qwualifikasi atau Pasca?

    hatur Nuwun ya Pak

    Regards

    imam r

  • By yani, 19 September 2011 @ 09:47

    pak untuk pengadaan makan minum dengan nilai 48 juta dan dilaksanakan selama 4 bulan itu apa dengan pengadaan langsung,dan bolehkah kita menggunakan catering yang baru berdiri ,apa syarat-syaratnya

  • By Toto, 21 September 2011 @ 14:22

    Pak khalid,
    Mohon bantuannya. Dikantor kami ada pekerjaan kesinambungan dimana ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kapal Patroli . Untuk pelaksanaannya Lelang Umum sedang Perencanaan dan Pengawasan Pengadaan Langsung akan tetapi sudah terlanjur dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan karena persepsi dari kami pekerjaan yg berkesinambungan. Menurut bapak bgmn? Makasih

  • By Putra, 24 September 2011 @ 14:56

    Pak Khaled Yth.

    mohon bimbingan pak, saya pelaksana kegiatan pembuatan majalah kantor, nilainya 45 jt setiap terbit (2x setahun). Apakah metode/jenis kontrak yang dapat dipakai ?, atau bisakah saya diberi contoh file kongkritnya ? . andai bapak berkenan mohon kirim ke email saya.
    trimakasih

  • By larizan, 27 September 2011 @ 14:30

    Yth. Bapak / Ibu di tempat, mohon di kirimkan contoh kontrak dengan metode penunjukan langsung dan petunjuk pelaksanaan pemenang penunjukan langsung ke e-mail saya alamat : larizandutie@yahoo.co.id

    terima kasih atas kerjasamanya
    by
    larizan dutie

  • By Arfan, 30 September 2011 @ 10:59

    Ass.. Pak Khalid, mohon dikirim juga file power pointnya ke arfan.sahib@gmail.com, Terima kasih banyak pak.

  • By dian suryansyah, 1 October 2011 @ 23:38

    Ass..pak khalid, mohon pencerahan pak..tentang proses pengadaan barang dengan penunjukan langsung penanganan darurat untuk pertahanan negara.
    1. Apakah dibenarkan kita mengeluarkan 2 SP(Surat Pesanan) sebagai dasar mencari penawaran terendah yang akan dibuktikan saat pembukaan penawaran. sesuai pesan bapak pada pak budiman(By khalidmustafa, 21 October 2010 @ 07:08
    @budiman, dasar umumnya ada 4 pak, kualifikasi sesuai dengan ketentuan, administrasi sesuai dengan yang diminta, teknis memenuhi syarat yang dibutuhkan, dan harga yang terendah)
    2. Jika Surat Pesanan tidak dapat diterbitkan terlebih dahulu, apakah bisa 2 calon penyedia tersebut kita buat undangan saja untuk penawaran sementara waktu darurat hanya 20 hari untuk siap operasi.

  • By Hasan, 4 October 2011 @ 08:47

    Pada pekerjaan Pengadaan fotocopy dan penjilidan dengan nilai SPK 20 Juta sudah dilakukan termin 2 kali masing-masing 5 juta, dimana setiap termin sesuai dengan kemajuan pekerjaan, kemudian penyedia meminta pemutusan kontrak kepada PPK, bagaimana PPK menyikapi hal tersebut?, kedua belah pihak tidak bisa lagi bersepakat karena penyedia ngotot minta pemutusan kontrak untuk?, terima kasih pak

  • By Iqbal, 13 October 2011 @ 22:11

    pak khalid, mohon di kirimkan contoh kontrak dengan pengadaan mobil dengan metode penunjukan langsung ke e-mail saya alamat : iqbal_bae@yahoo.com

  • By aris, 14 October 2011 @ 20:46

    pak..boleh minta contoh kontrak yang anggaran nya dibawah 100jt….trus laporan-laporannya kontrkator yang mengerjakan proyek tersebut….ini email saya(de_aristecture@ymail.com)..trims..

  • By andri, 19 October 2011 @ 00:48

    pak khalid mohon petunjuknya,kalo pengadaan barang pada SKPD dengan penunjukkan langsung tidak ada panitia/pejabat sanksi apa yang diberikan ?

  • By rizal, 20 October 2011 @ 16:34

    Ass pak, saya mau tanya, apakah untuk pengadaan 2 (dua) unit mobil puskesmas keliling (pusling)dengan anggaran 470 juta dilaksanakan dengan penunjukan langsung….. terus siapa yang kita tunjuk dan apa dasar kita menunjuk perusahaan tersebut

  • By tita, 21 October 2011 @ 20:19

    Pak Khalid, Mohon bantuanya.kami adakan kegiatan rapat dihotel kalo yang saya baca di perpres 54 (mohon dibetulkan kalau salah) pasal 38 sewa ruang rapat termasuk dalam jasa lainnya yang bersifat khusus(langsung menunjuk 1 penyedia),standar dokumen pengadaannya seperti data keuangan,data personalia,data pengalaman perusahaan, data pengalaman perusahaan,data pekerjaan yang sedang dilaksanakan apa boleh ditiadakan?mengingat kami hanya sewa ruang rapat di hotel tersebut,lalu saya agak bingung dengan pemotongan pajaknya pak, di UU PPN No.42 tahun 2009 pasal 4a ayat 3 huruf L adalah jasa perhotelan adalah jenis jasa yang tidak dikenai PPN, pada penjelasannya penyewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, apakah perlu di SPKnya ditambahkan penjelasan tidak kena PPN?

  • By Fenny, 25 October 2011 @ 09:12

    Pak Khalit,mohon penjelasan saat ini CV kami sebagai penawar terendah dalam Pelelangan proyek nemun kami terganjal affiliasi yg belum jelas.Perusahaan kami a/N Direktur Suami saya dan dalam pelelangan tersebut ada perusahaan A/n Ibu Tiri saya , apakah ini bisa membuat panitia menggagalkan Cv (kemenangan saya)mohon jawaban secepatnya dan diperbolehkan saya meminta no tilp bapak. maturnwn

  • By haikal, 25 October 2011 @ 20:25

    pak mohon penjelasan pembuatan patok batas bidang tanah (bahan dari semen dan pasir) apa masuk pengadaan kontruksi, metode pengadaannya yg digunakan yag tepat apa ya.. saya bingung juga.

  • By yudi indratno, 29 October 2011 @ 13:13

    pak mau tanya kalo cara perhitungan kemampuan manajerial dalam penadaan jasa konsultansi bagaimana
    terima kasih

  • By juisman, 29 October 2011 @ 21:30

    salam ,,,,,,,,
    mohon saya di kiriman contoh kontrak mobil yang sesuai dgn perpres 54 thn 2010,,,,, dengan metode penunjukan langsung,,,,, maklum pak di daerah maluku utara kita susah cari literatur cth kontrak,,,,dan pak mohon juga cth kontrak PL sesuai perpres 54,,,,,, tlg email ke (wiwi_pry@yahoo.com) makasih byk pak,,,,,,,

  • By juisman, 29 October 2011 @ 21:36

    pak..
    jadwal lelang/tender kami di bln pebruari 2011….
    sementara keputusan LKPP ttg penunjukan langsung Kendaraan pemerintah baru pada bln mei…..
    dan kami sdh terlanjur buat kontrak tender murni tdk dgn penunjukan langsung,,,,, apakah akan bermasalah?????
    adalagi pak….
    krn di kami blm ada LPSE sehingga iklan lelang kami msh menggunakan koran nasional…….
    bgm pendapat bpk? terima kasih

  • By Alamsyah, 31 October 2011 @ 16:37

    Seandainya Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 100 juta dan pengadaan jenis alkaptor apakah bisa dengan penunjukan langsung…tanpa lelang trimaksih

  • By beri, 1 November 2011 @ 16:08

    pak minta contoh kontrak penunjukan langsung mobil ya…?thanks

  • By edi, 3 November 2011 @ 13:22

    maafpak,
    saya mau tanya pada pengadaan barang:
    dalam pengadaan barang apa bedanya pengadaan langsung VS Penunjukan langsung
    karena saya liat nilainya sama2 sampai dg 100jt dan tahapan lain juga sama,,
    terimakasih,,,

  • By Purba Dedi Kusnadi, 3 November 2011 @ 16:57

    HORAS pak khalid….!!!! Yth Pak Khalid, mohon di kirimkan contoh kontrak konstruksi dengan metode swakelola ke e-mail saya alamat :sickman772004@yahoo.com
    Thanks before,Sir….

  • By agung, 9 November 2011 @ 14:53

    Pak mohon petunjuknya..

    Pada TA. ini kami terdapat sewa gedung utk kantor pelayanan pajak BPHTB dan PBB dikawasan niaga dan akan berakhir masa sewanya pd bln januari 2012 dan sayangnya tidak dapat diperpanjang masa sewanya. Rencananya kami akan menempati gedung baru yg sedang dalam proses pembangunan. Karena sesuatu hal pembangunan gedung kemungkinan besar tidak dpt terselesaikan pd tahun anggaran ini (pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD lain).

    Terkait dengan Peppres 54 pasal 38 ayat 5 (g) bahwa sewa gedung lanjutan boleh dilakukan dgn penunjukkan langsung, yang berartinutk sewa gedung baru harus dilaksanakan pengadaannya dengan lelang sederhana. Ini membuat kami sedikit repot dikarenakan pelayanan pajak harus tetap berjalan, sementara sewa gedung baru harus menunggu proses lelang, dan satu lagi pak, ada kemungkinan penetapan RKA sampai dengan DPA dengan Legislatif di tempat kami molor hingga bulan2 februari-Maret 2012. Pertanyaan saya apakah kami diperboleh melaksanakan penunjukan langsung sewa gedung baru, dikarenakan kondisi yg mengharuskan pelayanan pajak harus tetap berjalan dan belum pastinya penetapan APBD 2012 oleh legislatif pada bulan2 januari.
    Terima kasih.

  • By Sucipto, 17 November 2011 @ 10:18

    Pak Khalid Yth. Assalamualikum wr.wb

    Kami punya pertanyaan, apa yang bisa menjadikan dasar hukum dari penggunaan anggaran APBN untuk sebuah sistem “penunjukkan langsung” atas sewa rumah dinas Pejabat eselon 1? dan apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi serta bagaimana cara pengurusannya. Apakah pasal 38 dalam perpres 54 / 2010 bisa di pakai sebagai dasar pijakan hukumnya? kalau tidak, langkah-langkah apa yang harus saya tempuh mengingat waktu yang tersisa untuk pengurusan ini sangat sempit. Mohon kirannya diberikan penjelasannya. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih.

  • By akank, 21 November 2011 @ 11:33

    pak bolehkah saya minta sop proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa.. khususnya di daerak kota banjarbaru..Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih.

  • By eko, 23 November 2011 @ 20:36

    Pak Khalid mau tanya, jika perawatan/Perbaikan barang yg nilai nya dibawah 50 juta menggunakan metode apa?
    terima kasih

  • By Shanty, 26 November 2011 @ 14:53

    Pak Khalid mau tanya untuk Pekerjaan nilai 65jt ikutnya penunjukkan langsung ya? perlu pakai rekanan tidak? trus…. bisa ndak minta contoh bentuk kontrak Penunjukkan langsung yang sesuai dengan Perpres 54/2010…utk yg APBN… Terima Kasih

  • By Shanty, 26 November 2011 @ 14:57

    Mhn dikirim contoh kontrak Penunjukkan Langsung untuk APBN Fisik/Kontraktor dan Contoh Kontrak Pengadaan barang dibawah 100 Jt… Terima Kasih

  • By Shanty, 26 November 2011 @ 14:58

    Ke email saya shanty1717@gmail.com

  • By agus, 27 November 2011 @ 01:05

    Maaf Pak,numpang nanya..?Kalo untuk pengadaan jasa layanan koneksi internet yang dibayarkan perbulan bisa melalui pengadaan langsung atau tidak?misalnya perbulan 20 juta tapi kalo dihitung setahun berarti totalnya 12 x 20 juta = 240 juta.Mohon pencerahannya .terima kasih

  • By sikampong, 30 November 2011 @ 13:31

    deng khalid, mauka tanya.. kmaren pd awal bulan april daerah kami adakan pengadaan roda 4, dan pemenang tender kbetulan toyota, trus s/d akhir masa kontrak pertengahan agustus lalu mobilnya blum tersedia, penyedia bralasan “terjadi sunami” dijepang shg stok jenis mobil yg kami minta dah abis, shg harus nunggu s/d nopember 2011, shg saat itu ULP sarankan agar dibuat addendum higg nop 2011, na pertanyaannya..tsunami jepang kan terjadi bulan maret tu sedang pengumuman kami diapril.. naa, boleh ga qt dasari pasal 91 perpres 54 th 2010 ttg keadaan kahar tsb sbgmn saran ULP, sedang dipasal tsb hny mngatur keadaan kahar stlh pelaksanaan pekerjaan, (“pihak penyedia menyurat paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya kahar??).. gimanami senior..

  • By FARISHA, 4 December 2011 @ 02:22

    Pak… mohon pencerahannya… untuk sewa pakai jembatan bailley apakah bisa menggunakan sistem penunjukan langsung? hal ini akibat pembangunan jembtan yang belum terselesaikan sampai batas akhir tahun ini sehingga jalan menjadi terputus..?

  • By Boim, 11 December 2011 @ 11:58

    Slamat Siang Pak Khalidmustafa. bisa tidak saya dikirimi 1 berkas pengadaan langsung yang di bawah 100 juta. tx

  • By dandong, 13 December 2011 @ 11:59

    boleh ga pengadaan semisal mobil atau motor ada biaya retensi 5% seperti halnya konstruksi.. pertimbangannya begini bang.. terkadang penyedia stlh realisasi pembayaran hal yg terkait dg pengurusan surat2 (BPKB n STNK)terkadang lambat bahkan ada yg nyebrang taun anggaran baru.. sehingga PPK jadi pusing saat BPK nanya surat2 tsb..??.. LHP deeee!!

  • By sikampong, 13 December 2011 @ 12:04

    deng khalid, mauka tanya.. kmaren pd awal bulan april daerah kami adakan pengadaan roda 4, dan pemenang tender kbetulan toyota, trus s/d akhir masa kontrak pertengahan agustus lalu mobilnya blum tersedia, penyedia bralasan “terjadi sunami” dijepang shg stok jenis mobil yg kami minta dah abis, shg harus nunggu s/d nopember 2011, shg saat itu ULP sarankan agar dibuat addendum higg nop 2011, na pertanyaannya..tsunami jepang kan terjadi bulan maret tu sedang pengumuman kami diapril.. naa, boleh ga qt dasari pasal 91 perpres 54 th 2010 ttg keadaan kahar tsb sbgmn saran ULP, sedang dipasal tsb hny mngatur keadaan kahar stlh pelaksanaan pekerjaan, (“pihak penyedia menyurat paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya kahar??).. gimanami senior..

  • By andi, 19 December 2011 @ 18:22

    aslm pak khalid…saya mau tanya tentang belanja belanja pemeliharaan sarana rutin sekitar 500 juta,apakah di lelang atau tidak?
    dan atk rutin diatas 100 juta di lelang atau tidak

  • By Leany, 19 December 2011 @ 20:35

    Selamat Malam Pa Khalid,sy mau tanya kami kan kemarin ada mau pencairan untuk belanja Modal Dana PNBP biayanya sekitar berkisar antara 40-50 Jt ada 2 jenis item,tetapi karena waktu mendesak akhirnya tdk bisa dicaikan karena PPK kami beranggapan Bahwa tidak ada waktu lagi untuk adakan pelelangan karena memangpemberitahuan dari Kanwil agak terlambat karena waktu sisa 1 hari lagi untuk pencaira tgl 19 Des 2011..
    jadi yg mau saya tanyakan apakah keadaan seperti ini bisa dikategorikan keadaa Khusus sehingga bisa di adakan PENUNJUKAN LANGSUNG..karena belanja modal tersebut penting untuk pelayanan Publik kami ke depannya.
    TERIMA KASIH

  • By khalidmustafa, 21 December 2011 @ 08:10

    @darwis, penetapan oleh pokja sesuai Pasal 15 ayat 1. PPK menetapkan penyedia sebagai bagian check and balance, jadi dipilih oleh Pokja/Panitia dan ditetapkan oleh PPK karena PPK yg akan menandatangani kontrak/SPK

    @yoga, ruang lingkup Perpres 54/2010 adalah seluruh pengadaan barang/jasa yang anggarannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD selama tidak diatur oleh aturan lain. Misalnya pengadaan tanah sudah diatur oleh UU Pertanahan. Jadi asuransi masuk dalam ranah Perpres 54/2010

    @ricky, kalau desain web dapat dikerjakan sendiri, silakan dilakukan dengan cara swakelola. Penyewaan peralatan dilakukan dengan cara pengadaan langsung jasa lainnya.

    @rosuli, mengapa tidak dilelangkan saja, dan aturan tersebut dimasukkan dalam dokumen. Jadi harganya tidak boleh diatas harga yg ditetapkan, dan kualitasnya wajib memenuhi ketentuan

    @Aqsha, itu termasuk memecah paket untuk menghindari lelang. Lakukan saja lelang umum nanti pelaksanaannya dilakukan bertahap

    @zulkifli, silakan menggunakan aplikasi sistem penunjukan langsung kendaraan pemerintah pada LPSE terdekat

    @putro, namanya darurat, semua aturan bisa dikesampingkan. Jadi pelaksanaan dilakukan sesuai kebutuhan

    @damiri, silakan dibaca Pasal 38, 39, 44, dan 45 Perpres 54/2010

    @joe, selama rekomendasi tersebut tertulis, maka tidak akan disalahkan.

    @abu raesa, tidak ada alasan menggunakan metode penunjukan langsung. Silakan menggunakan lelang umum kontrak harga satuan. Nanti di dalam kontrak ditegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan per-angkatan diklat. Jadi tas, baju dll tidak dibuat semua melainkan per-tahap

    @rahmansyah, silakan melihat SBD Pengadaan Langsung

    @erwin, namanya kontrak diputus artinya sudah tidak ada ikatan. Kelanjutannya harus menggunakan mekanisme lelang

    @suswantoro, vsatnya apakah milik bapak atau menjadi bagian dari sewa? Biasanya vsat itu bagian dari sewa bandwith. Jadi nama paketnya adalah sewa bandwidth, nanti ISP yang menang akan memasang vsat dengan biaya mereka.

    @eva, wuaduh…kalau semua harus dijelaskan, bisa tidak cukup tulisan disini. Silakan ikut pelatihan PBJ saja yang dilaksanakan pihak swasta. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah http://www.lpkn.org

    @erwin, dokumen penunjukan langsung dapat menggunakan SBD Penunjulan Langsung Non Darurat

    @hardimen, itulah sebabnya Perpres 54/2010 membolehkan lelang sebelum tahun anggaran. Terpaksa januari-maret menggunakan pengadaan langsung/penunjukan langsung.

    @haris, silakan menggunakan SBD Pengadaan Langsung

    @hutabarat, pada blog ini sudah ada tulisan tentang Perpres 54/2010 pak, malah lengkap dengan beberapa video yang dapat diunduh

    @adi suyatno, urutan proses untuk lelang sederhana (dibawah 200 juta) dapat dilihat pada Perpres 54/2010 Pasal 57 Ayat 2. Sesuai Permendagri 21/2011 KPA dapat bertindak selaku PPK. PA/KPA juga dapat mendelegasikan kewenangan menandatangani kontrak kepada PPK.

    @samsul, TKDN dipakai untuk semua lelang yang bernilai di atas 5M.

    @heri:
    1. Boleh
    2. Semua prosedur pengadaan dapat diaudit

    @tuladan
    1. Tenaga kontrak ini apakah jasa lainnya atau tenaga yang diangkat sesuai aturan kepegawaian?
    2. Kalau jasa lainnya (seperti cleaning service/satpam/office boy) maka mengikuti prosedur pengadaan jasa lainnya dan tidak boleh dipecah

    @sinarmata, lakukan lelang umum kontrak harga satuan. Untuk bulan 1-3 terpaksa pengadaan langsung/penunjukan langsung

    @asriadi, TKDN wajib untuk pengadaan yang bernilai di atas 5M. Apabila penyedia tidak mengisi/melampirkan TKDN maka tidak dapat digugurkan tapi tidak berhak memperoleh preferensi harga

    @budi, silakan mengunduh SBD Penunjukan Langsung pada blog ini

    @santoso, sudah ada pada tulisan saya di blog ini mengenai pengadaan langsung yang menambah aset

    @Adhie,
    1. pada prinsipnya seluruh lelang dilakukan melalui lelang umum. Penunjukan langsung itu adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau tetap mau dilelangkan dengan mengunakan patokan harga tertinggi sesuai tarif resmi pemerintah, mungkin lebih bagus :)
    2. Obat2an pasti hanya bisa dipenuhi oleh panrikan atau PBF, jadi walaupun nilainya dibawah 2.5 M tetap dapat dipenuhi oleh non kecil

    @adhi, format kontrak penunjukan langsung sudah ada dalam SBD Penunjukan Langsung

    @adhie, silakan membandingkan berdasarkan Pasal 19

    @aprilasanti, silakan menggunakan pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Bukti survai bukan merupakan bagian kontrak. Silakan disimpan saja untuk adminitrasi kegiatan dan nantinya sebagai bahan audit

    @tri, artinya apabila ada konferensi internasional di Indonesia yang mendadak karena menindaklanjuti komitmen pada pertemuan internasional maka pelaksanaannya dapat menggunakan penunjukan langsung. Biasanya yang dtunjuk langsung adalah Event Organizer yang akan melaksanakan kegiatan.

    @mahyi, silakan baca dulu Pasal 38 dan 39

    @wahid, boleh

    @adam, silakan menggunakan kontrak harga satuan. Jadi yang diikat adalah harga per-rim kertas, harga per-box toner, dll

    @rudi, silakan menggunakan penunjukan langsung atau pengadaan langsung (apabila nilainya dibawah 100 juta)

    @martin, jasa lainnya. Dan untuk fotokopi diatas 10 juta dan dibawah 100 juta tetap menggunakan pengadaan langsung

    @ali imron, UD adalah perusahaan perorangan dan dapat mengikuti pelelangan. Silakan dibaca Pasal 19

    @r, tetap mengusulkan ke PPK dan PPK mengeluarkan SPK

    @herisusandi, semua jenis pengadaan wajib memiliki HPS

    @awal, pengadaan kendaraan bermotor dengan harga GSO dilakukan melalui penunjukan langsung. Silakan dibaca Pasal 38

    @dona, jenis lelang ditentukan oleh HPS dan bukan penawaran. Silakan tetap menggunakan Surat Perjanjian/Kontrak

    @alfons, dalam Perpres 54/2010 tidak ada aturan bahwa gambar harus ditandatangani oleh PA. Silakan sanggahan dijawab sesuai Perpres

    @mumtazirin, bukan LKPP yang menolak menerbitkan, tetapi dealer itu sendiri yang belum mau menandatangani kontrak payung dengan LKPP.

    @nooryadin, silakan dibaca pada blog saya ini juga tentang pengadaan langsung yang menambah aset

    @rakam, tidak boleh

    @rahadian, tidak boleh

    @sahala, pengadaan langsung

    @micko, lelang umum kontrak harga satuan

    @yapet, intinya adalah penyedia barang/jasa harus memenuhi ketentuan Pasal 19 Perpres 54/2010

    @imam, asuransi terpisah karena tidk berkaitan langsung dengan fungsi kendaraan. Silakan menggunakan metode yang disesuaikan dengan HPS-nya. Misalnya pengadaan langsung, lelang sederhana, atau lelang umum

    @yani, silakan menggunakan pengadaan langsung. Persyaratan penyedia harus sesuai dengan Pasal 19

    @toto, saya bingung dengan pengertian pekerjaan berkesinambungan

    @putra, silakan menggunakan pengadaan langsung. Dokumennya dapat menggunakan SBD Pengadaan Langsung

    @dian, namanya darurat tidak perlu lagi mencari penawaran terendah dengan meminta dari 2 penyedia. Tunjuk langsung saja yang terdekat dan yang paling siap menangani darurat. Lakukan kegiatan administrasi secara simultan

    @hasan, silakan lihat klausul pemutusan kontrak pada SPK. Penyedia berhak memutuskan kontrak tetapi bisa dituntut perdata oleh PPK apabila alasannya tidak dapat diterima.

    @andri, artinya pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan perpres dan berdasarkan pasal 83 ayat 3 dapat dinyatakan gagal

    @rizal, wajib lelang umum

    @tita, silakan ditambahkan penjelasan tersebut. Tetapi jangan lupa, walaupun tidak kena PPN biasanya hotel dikenakan pajak daerah yang nilainya juga 10%

    @fenny, betul. Sebaiknya kalau afiliasi jangan memasukkan penawaran pada paket yang sama.

    @haikal, betul…itu masuk pekerjaan kontruksi

    @yudi, silakan dibaca PermenPU Nomor 7 Tahun 2011. Disana cukup jelas pengertian dan contoh evaluasi untuk kemampuan manajerial

    @juisman, penunjukan langsung adalah kemudahan dan pada prinsipnya semua pengadaan adalah pelelangan umum. Jadi tidak melanggar. Untuk pengumuman, silakan menggunakan LPSE terdekat, termasuk propinsi terdekat.

    @alamsyah, tidak bisa

    @edi, silakan baca Pasal 38 dan 39

    @agung, pada prinsipnya secara aturan tidak boleh. Tapi karena ada kebijakan, saya sangat menyarankan bapak mengirim surat resmi ke LKPP meminta masukan dan tanggapan sehingga dikemudian hari ada pemeriksaan tidak disalahkan oleh auditor

    @sucipto, saya belum melihat alasan bolehnya penunjukan langsung untuk sewa rumah. Kecuali sewa gedung kantor yang sifatnya lanjutan

    @eko, silakan menggunakan metode pengadaan langsung

    @shanty, pakai pengadaan langsung. Silakan menggunakan SBD Pengadaan Langsung

    @agus, tetap wajib lelang umum

    @sikampong, harusnya penyedia sudah tahu sebelum ttd kontrak bahwa mobil yang diminta tidak tersedia karena terjadi tsunami. Jadi menurut saya jangan ubah jadwal dan tetap pada kontrak namun penyedia barang diminta tetap memasukkan barang dan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 x nilai kontrak

    @farisha, boleh..karena masuk kategori darurat dan menyebabkan pelayanan publik menjadi terputus

    @dandong, pada prinsipnya tidak ada retensi untuk pengadaan barang, tetapi masukkan dalam persyaratan pembayaran mengenai kelengkapan surat, sehingga apabila suratnya belum ada, maka belum dibayar

    @andi, dilelang

    @leany, dibawah 100 juta boleh menggunakan pengadaan langsung dan bukan lelang. Administrasi pengadaan langsung dapat selesai hanya dalam 1-2 hari.

  • By jiwa, 27 December 2011 @ 18:37

    pak mohon dijelaskan, proyek pemda yg dikerjakan oleh rekanan, dan yg dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat( nilai proyek,aturanya)trimakasih

  • By andi, 28 December 2011 @ 09:47

    pak,,andai kata tahun depan ppk tidak besertifikasi apa sanksi nya,,,,

  • By khalidmustafa, 28 December 2011 @ 10:01

    @jiwa, silakan baca Pasal 26-31 Perpres 54/2010. Itu untuk swakelola. Selain ketentuan itu, maka dapat dilakukan oleh penyedia. Aturan untuk penyedia dapat dibaca pada Pasal 35-45

    @andi, silakan dibaca http://www.khalidmustafa.info/2011/12/18/ppk-yang-tidak-bersertifikat-pbj-tidak-dapat-menandatangani-kontrak.php

  • By herry, 31 December 2011 @ 20:04

    ass… pak. mau tanya pak, sistim pelelangan umum yang digunakan untuk tahun 2012 ini menggunakan yang mana pak? apakah melalaui LPSE ( eproc ) atau secara manual ( non-eproc ), apa dasar hukumnya. jika dilakukan secara manual ( non-eproc ) apakah bisa dan apa dasar hukumnya, terima kasih

  • By andi, 2 January 2012 @ 09:07

    happy new year pak khalid,,apakah penunjukan langsung cukup dengan 1 org ppbj,nilainya 200 juta,dilakukannya penunjukan langsung karena penyedia tersebut agen tunggal,,jika dilelang menjadi tidak efisien,,,tq pak

  • By herry, 3 January 2012 @ 23:50

    happy new year pak khalid,saya mau bertanya. Kontrak kerja habisnya tanggal 15 desember. Sumber dana APBN. nah ketika pada tgl 15 desember tersebut progres kerja 92,50%. Penyedia terus bekerja , selanjutnya pada PPK langsung memutus kerja per tanggal 16 des yang diterima suratnya oleh penyedia per tanggal 19 des 2011. pada tanggal 19 desember tersebut progres / bobot kerja sdh berubah kisaran 95-96 %, untuk mencapai 100% bisa diselesaikan kisaran tanggal 25 Desember 2011. ternyata PPK hanya membayar Pekerjaan tersebut berdasarkan Tanggal 15 Desember 2011.pertanyaannya ? Kasus tersebut bagaimana pak. Tindakan yg dilakukan oleh PPK sdh benar atau tidak. Sementara penyedia menginginkan pembayaran lebih dari 92,50 %. pada tgl 30 Des 2011,KPA mengajukan kleim Jaminan Pelaksanaan. Sementara pihak penyedia telah menyerahkan jaminan pemeliharaan. tolong bantuan dari bapak terhadap permasalahan ini. tindakan apa yg harus diambil oleh pihak kedua selaku Penyedia Jasa, trim’s r.herry@yahoo.com

  • By andi, 4 January 2012 @ 14:35

    pak,khalid yang menanda tangani KAK siapa pak,,,dan pakta integritas perlu pakai materai tak,,,

  • By Sarmico, 7 January 2012 @ 20:54

    Minta jg dikirimkan file perpres 54 model powerpointnya ke cakoe28@gmail.com trm kasih

  • By Lutfy, 10 January 2012 @ 13:50

    Assalamu ‘alaikum
    Pak, saya mau tanya, di tempat saya dinas pendidikan menganggarkan dana untuk peningkatan kapasitas guru dengan menyekolahkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi (S1/S2/S3) bekerjasama dengan universitas negeri dan swasta.
    Kira-kira metode pengadaan apa yang cocok digunakan untuk memilih kampusnya? untuk yang univ negeri apa bisa dengan cara swakelola? untuk univ swasta gimana?
    kalau bisa dengan swakelola, apa kami (diknas) juga harus mendapat salinan bukti2 pengeluaran (termasuk honor2 dosen) ? sebab di lampiran 6 perpres 54/2010 terdapat klausul bahwa tim pengawas juga mengevaluasi “realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan”.

    demikian mohon pencerahannya pak.
    Terima kasih, Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

  • By royhan, 11 January 2012 @ 12:27

    Pak, klo ada pekerjaan konstruksi(rehab) dibawah 100 jt menggunakan metode apa? klo dg pengadaan langsung bagaimana mengenai survei pasar? mohon penjelasan mengenai tahapan kontraknya.
    Apakah bs klo dikerjakan dg penunjukan langsung non darurat dg prakualifikasi?

  • By SUDI, 16 January 2012 @ 13:08

    Selamat pagi pak…
    Saya mau tanya,dalam penyediaan barang/jasa secara langsung harus menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) betul kan pak?
    mohon petunjuk dalam penyusunan HPS pak…

  • By Fedryk, 17 January 2012 @ 19:22

    Ass…
    Mau tanya n share nih Pak, Kalo kita mendapatkan Hibah uang pembangunan kantor, kira2 gimana proses lelang nya nanti Pak??
    Kalo boleh minta juga contoh Lelangnya pak??
    dan juga contoh dari LS nya Pak??
    ke email : fedryk2005@gmail.com
    Trim’s Pak…

  • By heru, 19 January 2012 @ 20:00

    Pak dikantor saya ada belanja barang atk dan belanja uang makan non organik,,dimna pemakaian nya terjadwal utk belanja barang atk hnya sebesar 30 jta/tahun utk 3 subsatker dan belanja uang makan non organik sebesar 250 juta/tahun utk 3 subsatker yang jadi pertanyaan apakah harus dilelang utk belanja Atk dan Uang Makan Non organik nya sedangkan biasanya kami menggunakan Uang Persedian utk pencairan setiap bulannya berhubung 3 sub satker berada jauh dari kota dngn jarak tempuh 5 jam dan 9 jam dri kota mohon shering nya

  • By Fakhri Johan, 31 January 2012 @ 11:11

    Pak Khalid, apakah pengadaan barang (ATK) senilai Rp. 75.000.000 bisa dilakukan oleh Toko yang hanya memiliki SITU dan SIUP? Apakah toko tersebut harus berbentuk CV? mohon penjelasannya, trima kasih.

  • By Apriadi, 31 January 2012 @ 11:15

    @Pak Khalid: Mau tanya pak, bagaimana tata cara penilaian kompetensi perusahaan untuk pengadaan Penunjukan Langsung Non Darurat (Pengadaan Obat-obatan Harga Pemerintah), karna setiap perusahaan Farmasi semuanya mempunyai kompetensi yang sama. Mohon Pencerahannya, terima kasih.

  • By muhammad yani, 1 February 2012 @ 10:56

    Sy mau tanya..apabila ada kesalahan ketikan di dokumen penawaran apa bisa digugurkan (contoh yg hrs diketik jadwal lelang tgl 18 tapi terketik tgl 17)oleh pihak rekanan.

  • By prayit, 11 February 2012 @ 06:58

    pak….klo sewa kamar hotel yang nilainya diatas 10 jt dan sifatnya mendadak apakah boleh melalui penagihan langsung tanpa SPK.trims..

  • By Davin, 11 February 2012 @ 15:45

    Yth Pak Khalid….
    Saya Pemula di bidang Pengadaan Barang/Jasa..Jika ada presentasi/pdf pak Khlaid tentang penjelasan mengenai PBJ…saya sangat berterima kasih jika Pak Khalid mau berbagi untuk saya di muzhaumahmood@yahoo.com. terima kasih pak.

  • By tono, 16 February 2012 @ 12:00

    saya mohon penjelasan pak, apabila denda kelambatan telah mencapai 5 % dari kontrak maka di lakukan putus kontrak, yang menjadi pertanyaan saya, pada waktu itu pekerjaan baru mencapai 95 % (diputus kontrak) sedangkan pekerjaan tinggal 5 %, setelah putus kontrak tanggung jawab pemeliharaan yg telah mencapai 95 % tsb tanggung jwb si Penyedia Jasa atau Satker/SKPD/Unit Kerja, Terima kasih atas Penjelasannya

  • By Dedi Pujiana, 17 February 2012 @ 13:41

    Pak Khalid salam kenal dulu, saya termasuk yang mengikuti ulasan2 bapak. trim ulasan2nya.
    Pertanyaan saya, untuk penunjukan langsung pengadaan kendaraan roda empat tahun 2012 apakah harus menunggu e-catalog yang dikeluarkan LKPP, saya diminta cepat pengadaannya untuk mengejar target realisasi anggaran per bulan, sementara LKPP belum mengumumkan tuk tahun 2012 ini.
    Trims banyak penjelasannya.

  • By Henry Siregar, 17 February 2012 @ 16:02

    pak khalid, Mohon Dikirimkan powerpoint Perpres 54 Tahun 2010 ke papajihan@gmail.com

  • By wisnu, 18 February 2012 @ 18:12

    mhn penjelasan : di sebutkan dalam pengadaan obat tidak boleh menyebut merk, tetapi kalau kita sebut komposisinya sering melenceng dari yang kita harapkan dan tidak efektif ( karena tidak sesuai permintaan pengguna dan pasien ), misal yg kita mau panadol tp penawaran rekanan antalgin, akhirnya obat tdk dipakai

  • By Syukri, 22 February 2012 @ 22:40

    Yth. Pak Khalid.
    pada satker kecil setingkat MTs/MA/MI memang banyak hal yang harus dipelajari terutama Masalah Perpres 54/2010. MOhon Bantuannya Pak Langkah apa yang harus kami lakukan kalau dalam Belanja Modal Tersebut terdiri dari 1 Akun tapi lain kegiatan. apakah bisa dilakukan dalam satu kali kegiatan atau harus per MAK tadi.. Terima Kasih sebelumnya pak. Sebagai bahan tambahan Ilmu bagi kami Mohon Bapak bersedia mengirimkan FIle Powerpoinya Perpres No 54 tahun 2010 tersebut ke “hafizfather@gmail.com. Terima kasih.. Mudah2an amal bapak menjadi berkah disisi-Nya amin..

  • By syofian, 27 February 2012 @ 22:27

    yth pak khalid mustafa….
    saya baru belajar terutama Masalah Perpres 54/2010. MOhon Bantuannya Pak Langkah apa yang harus kami lakukan kalau dalam Belanja Makan minum Harian Pegawai waktu pelaksanaanya dari awal januari, sementara pengesahan APBD nya bulan maret… apakah ini bisa kita buat kontrak berlaku mundur pak…mohon arahan dan Terima kasih.. Mudah2an amal bapak menjadi berkah disisi-Nya amin..

  • By Ibrahim Hasan, 28 February 2012 @ 22:21

    Salam sejahtera pak Khalid. Saya sebenarnya sedang melihat-lihat situs, ternyata laman bapak ini sangat bagus dan yang utama, bapak selalu menyempatkan diri membalas pertanyaan. Saya adalah seorang auditor internal, kalo boleh saya ingin menyumbang tulisan.
    oh ya kalau boleh saya minta softcopy powerpoint bapak k baim46@gmail.com
    terima kasih pak.

  • By Idil, 1 March 2012 @ 11:59

    Pak mohon pencerahan, bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa yang terjadi sebelum pengesahan APBD. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan, tetapi disisi lain anggaran belum disahkan, sementara kebutuhan anggaran pun jauh diatas jumlah Uang Persediaan (UP) yang dimiliki. mohon penjelasannya, terima kasih.

  • By Andina, 9 March 2012 @ 14:31

    Saya pernah ikut pelatihan pengadaan barang & jasa, pada waktu itu narasumber menjelaskan bahwa pengadaan jasa akomodasi & konsumsi berapa pun nilainya dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung apakah itu benar menurut Perpres 54 Tahun 2012, mohon penjelasannya. Terima kasih.

  • By Andina, 9 March 2012 @ 14:33

    Mohon maaf maksud saya Perpres 54 Tahun 2010. Terima Kasih.

  • By Herry, 12 March 2012 @ 00:42

    Mohon bantuannya P. Khalid
    Di Kantor sy ada pengadaan laptop, PC, printer, UPS, total nilai 40 jt dan masing2 tsb pada 1 kegiatan, tetapi rekening berbeda, Apakah pengadaan tsb harus dijadikan satu ato sendiri2 perrekening? Apakah survey pasar cukup dengan minta brosur di toko2 komputer? Apabila ditoko2 komputer tidak berbentuk CV tapi UD, bisakah hanya memakai UD?, Untuk HPS apakah PPN dan PPh dicantumkan? karena selama ini hanya PPN 10% yang tertuang, sedangkan PPh tidak, pdhl setiap SP2D LS harus dipotong PPN dan PPh. Klo tidak tersedia anggaran untuk panitia penerima hasil pekerjaan bagaimana Pak? terima kasih, saya sngt menunggu jawabannya.

  • By agus komarudin, 16 March 2012 @ 18:42

    mohon bantuannya.. kita akan melakukan kegiatan di hotel dengan biaya lebih dari 200 juta.. yang ingin saya tanyakan :
    1. apakah bsa dilakukan penunjukan langsung atau harus melalui lelang
    2. jika penunjukkan langsung apakah perlu ada hotel pembanding dengan kelas yang sama (bintang yang sama) dan berapa jumlahnya
    3. karena keterbatasan waktu anatara pembentukan panitia pengadaan dengan pelaksanaan kegiatan, apakah perlu dilakukan pengumuman melalui LPSE
    4. Apakah perlu ada jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan dari bank atau dari asuransi

    terima kasih atas penjelasannya

  • By Ir.Alex Febri, 17 March 2012 @ 09:25

    Asslmkm..
    Saya mohon bantuan bapak, saya beranggapan kami di Batam sudah di Zholimi pak, bukan hanya dari ketidak tahuan kami tapi kurangnya sosialisasi Perpres 54 Thn 2010 ke masyarakat khususnya pengusaha/penyedia Jasa, yang saya mau tanyakan ialah mekanisme Perpres 54 thn 2010 itu sendiri pak terhadap situasi yang kami alami di pelelangan dan terhadap penentuan PL (Penunjukan Langsung) yang diadakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam,
    Kronologis :
    1. DKP melakukan PL (Penunjukan Langsung) kepada PT.RGA untuk pengangkutan sampah di kota batam bulan Januari – Februari sambil diselenggarakannya Pelelangan untuk Pekerjaan diatas, dikarenakan proses lelang telah mengalami dua kali pembatalan sehingga waktu dua bulan (akhir Februari 2012) belum ada pemenang proyek pengangkutan sampah tersebut maka pihak DKP kota Batam melakukan PL kembali untuk waktu 2 bulan (Maret-April) kepada PT yang sama dengan dalih Addendum Kontrak sesuai Perpress 54 2010 terhadap PL bulan Januari-Februari, yang mana perusahaan pelaksana PL tersebut ikut dan dinyatakan tidak LULUS dalam Pelelangan yang berlangsung (Januari-Februari) tersebut, sementara kami dari perusahaan yang dinyatakan gugur juga (sama dengan Perusahaan Pelaksana PL) telah mengirimkan penawaran kepada DKP dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga PT RGA yang telah dinyatakan melanjutkan kontrak PL mereka, setelah kami selidiki ternyata DKP telah melakukan Kontrak PL dengan Perusahaan tersebut sebanyak 4 kali berturut-turut, sementara penawaran kami untuk melaksanakan PL tersebut dengan Harga yang lebih murah dan kelengkapan yang relatif sama tetap tidak dianggap,
    Tolong bapak berikan petunjuk agar kami dapat menindak lanjuti secara Hukum yang saya anggap pasti ada cacatnya terhadap PL yang diberikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam tersebut.
    AMIIIN

  • By Edi S., 20 March 2012 @ 11:23

    Mohon penjelasan Pak Khalid… apakah pengadaan 1 unit kendaraan roda 4, juga menggunakan SBD Penunjukan Langsung non Darurat? Kenapa dlm SBD tersebut harus prakualifikasi?
    Terima kasih.

  • By JULS, 23 March 2012 @ 23:10

    ASW, Pak Khalid mau nanya nih?
    1. Apakah bisa dilakukan penunjukan langsung utk paket yang sudah 2 kali gagal sekedar info pagu angg 275 jt ? kalau bisa dasar di perpres 54 dimana yah?
    2. Apakah dengan dijawabya sangah banding otomatis bisa dibuatkan SPPBJ setelah dua hari kerja ? atau 2 hari setelah menerima tembusan dari pemda ? dan gimana kalau Penyedia tidak puas dengan jawaban sangah banding sementara SPPBJ sudah dikeluarkan? mohon penjelasannya Terima Kasih.

  • By Dian A, 25 March 2012 @ 10:33

    Pak terima kasih atas semua info ini.
    Saya ingin tanya, saya dengar bahwa saat ini ada peraturan baru ttg batas nilai pengadaan jasa konsultasi dengan penunjukan langsung yang pada wakti pepres itu sebsar 50 juta sekarang menjadi 150 juta.Mohon kalau punya infomenegnai ini. terima kasih

  • By Yani_Ahmad, 2 April 2012 @ 12:13

    Pak mohon penjelasan tahun ini ada Pemeliharaan Gedung Kantor berupa Pengecatan senilai 94.150.000,- apakah boleh menggunakan Penunjukan Langsung atau menggunakan Pengadaan Langsung..? thanks be4

  • By ajeng, 26 May 2012 @ 21:02

    Pak khalid..Mohon bantuan dan saranny.
    Kntor sy mempunyai keg pelatihan (angg <100jt), mengambil tempat di sebuah hotel. apa boleh/benar bila saya melakukan PENGADAAN LANGSUNG konsumsi dengan menggunakan restoran hotel tsb sebagai rekanan (restoran tsb pny siup sendiri)? atau rekanan untuk konsumsi harus dr luar hotel?
    Awalny saya ingin melakukan PENUNJUKAN LANGSUNG tetapi krn mnrut bndahara cara pencairan dana sewa dan konsumsi beda sya memutuskan untuk melakukan pengadaan langsung.

  • By johnhenry, 12 July 2012 @ 10:46

    Pak….
    Numpang Nanya ..
    Saya seorang PNS ..
    di Instansi saya akan di adakan kegiatan pembangunan tower penangkal petir dengan nilai anggaran 47 juta..
    metode pengadaannya pengadaan langsung atau penunjukan langsung,,,
    thank pak, atas attensi nya..

    john henry…

  • By tita, 18 July 2012 @ 09:12

    Mohon bantuannya pak…kami mw memperpanjang sewa gedung kantor dengan nilainya 1 M, proses pengadaannya apakah sama seprti pertama kali lelang pak?
    terima kasih

  • By Yulie Feizal, 25 March 2013 @ 15:35

    Assalammualaikum pak Khalid, saya yulie staf PMPTK yang tangani website PMPTK. Ada yang mau saya tanyakan masalah penunjukan langsung ini. 2 tahun lalu dan tahun kemarin, kami menyewa rumah dinas untuk eselon I dengan bantuan pihak ke 3 (Perusahaan). Berdasarkan keterangan Bp Wisnu Setyo atau Bp Setya Budi Arjanta (saya lupa yang mana) saat itu beliau menjadi narsum Sosialisasi Perpres 54 di hotel Jayakarta, bahwa kontrak rumah dinas eselon I dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung kepada pemilik rumah/perorangan meskipun nilainya di atas 200juta mengingat kontrak dimaksud adalah melanjutkan kontrak terdahulu. Yang ingin saya tanyakan, dasar hukum mana yang menguatkan hal tersebut dan bila memang diperbolehkan, dokumen pengadaan dan kualifikasinya menggunakan format yang mana? Terima kasih sebelumnya.

  • By sugiyanto, 12 June 2014 @ 14:05

    Assalammualaikum pak Khalid,

    Dalam rangka implementasi pengadaan jasa/barang di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Ditjen Dikmen), kami menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan pengadaan akomodasi dan konsumsi untuk hotel yang anggarannya di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan diklat, seminar, workshop dan sejenisnya.Selama ini di beberapa Satker di lingkungan Ditjen Dikmen melaksanakan mengadakan pemilihan jasa tersebut menggunakan proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (1 orang), tidak melaksanakan proses pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan.

    Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan pihak LKPP dapat memberikan masukan/rekomendasi atas pengadadaan dimaksud, apakah bisa dilanjutkan melalui proses penunjukan langsung oleh pejabat pengadaan atau harus melalui pengadaan langsung yang dilakukan oeh pejabat pengadaan, sehingga sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya,

  • By tendi, 24 June 2014 @ 14:53

    yth. bapak khalid barangkali ada contoh proses untuk pengadaan jasa travel/ perjalanan wisata ( di email tend1377@gmail.com ) terima kasih

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: