Pengumuman Pengadaan menurut Perpres 54/2010

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 secara resmi telah diberlakukan. Walaupun ada ketentuan peralihan yang membolehkan Kementerian/Lembaga/Institusi/Daerah (K/L/I/D) untuk tetap memberlakukan Keppres No. 80 Tahun 2003 hingga 31 Desember 2010 (Pasal 132 ayat 1 Perpres 54/2010), namun proses pengadaan barang/jasa saat ini sebaiknya sudah mulai diarahkan menggunakan Perpres 54/2010 khususnya untuk anggaran tahun 2011 yang pelaksanaan pengadaannya sudah dapat dimulai pada akhir tahun 2010.

Setelah saya melihat pada Perpres 54/2010 dan seluruh lampirannya, rupanya ada beberapa perbedaan aturan yang cukup signifikan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 pada tahapan pengumuman pengadaan. Bahkan, perbedaan itu diembel-embeli dengan “ancaman hukuman” yang cukup serius bagi panitia apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Karena salah satu tahapan awal yang dilaksanakan setelah perencanaan pengadaan adalah pengumuman pengadaan, maka pada tulisan ini saya akan mencoba menuliskan hal-hal yang saya anggap penting untuk diperhatikan oleh panitia pengadaan pada saat pengumuman. Pada tulisan ini, saya akan membatasi pemaparan khusus untuk pengumuman pelelangan sederhana dan pelelangan umum.

Media Pengumuman

Salah satu perubahan yang cukup besar pada Perpres 54/2010 adalah perubahan media pengumuman dari media cetak ke media elektronik. Pada Keppres 80/2003 pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pengadaan dilaksanakan melalui Surat Kabar, baik nasional atau propinsi.

Pada Perpres 54/2010, penayangan pengumuman pengadaan di surat kabar menjadi hal yang opsional tergantung kebutuhan panitia. Media pengumuman untuk pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya dilakukan melalui Website K/L/D/I, Papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Apabila pengadaan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, maka media 1 dan ke 3 secara otomatis telah dilakukan, karena pelaksanaan e-procurement sudah menggunakan website LPSE yang melekat pada K/L/D/I serta sudah teragregasi secara nasional melalui website pengadaan nasional di inaproc.lkpp.go.id.

Namun, apabila pelaksanaan dilakukan tidak secara elektronik, maka proses pemuatan pada website K/L/D/I harus dilakukan secara manual, dan pengelola website tersebut harus menginformasikan kepada LKPP agar dapat dimasukkan juga ke website pengadaan nasional.

Satu informasi yang cukup penting pada Perpres 54/2010, khususnya pada aturan peralihan Pasal 132 Ayat (4) adalah “Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.”

Hal ini berarti, pengumuman di Koran Tempo untuk pengadaan yang bernilai di atas 1 M untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya serta di atas 200 juta untuk Jasa Konsultansi (Sesuai Kontrak antara LKPP dengan Koran Tempo) masih tetap dilaksanakan hingga 9 Juli 2011. Yang masih belum jelas adalah penayangan di surat kabar propinsi untuk paket pekerjaan yang bernilai di bawah 2,5 M apakah masih tetap dilaksanakan karena bergantung pada kontrak antara Gubernur dengan surat kabar yang bersangkutan. Namun apabila kontrak tersebut tidak ada, atau telah habis masa berlakunya, maka pengadaan yang bernilai di bawah 2,5 M tidak perlu ditayangkan di surat kabar propinsi manapun dan tunduk pada aturan Perpres 54/2010 Pasal 73 Ayat (3).

Isi Pengumuman

Nah, hal inilah yang harus diperhatikan oleh panitia, karena hal-hal yang dahulu dianggap sebagai hal yang biasa dan sering dimasukkan sebagai bagian dari pengumuman dan pendaftaran, pada Perpres 54/2010 malah menjadi suatu hal yang dilarang dan bahkan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelas, berikut ini adalah isi Lampiran II Perpres 54/2010 B, 1, a, butir 2, 3 dan 5 yang secara konten sama dengan Lampiran III, IV, dan V pada bagian yang sama:

  1. ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.
  2. Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat:
     

    1. nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
    2. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
    3. nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    4. syarat-syarat peserta pelelangan; dan
    5. tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan.
  3. Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
     

    1. peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
    2. pendaftaran harus dilakukan oleh:
       

      1. direktur utama/pimpinan perusahaan;
      2. penerima    kuasa    dari    direktur    utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
      3. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
      4. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama
    3. pendaftaran    harus    membawa    asli    dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
    4. persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan
    5. persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
  4. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website    komunitas    internasional    (seperti    www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.
  5. Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada:
     

    1. ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    2. peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aturan di atas maka dapat disimpulkan:

  1. Pengumuman tidak lagi memuat pagu anggaran, melainkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  2. Panitia dilarang memuat persyaratan yang memberatkan peserta seperti kewajiban mendatangkan direktur atau yang mewakilinya untuk mendaftar, membawa salinan surat-surat tertentu, dan persyaratan apapun. Hal ini sekalian menjawab pertanyaan salah seorang pembaca blog ini yang menanyakan “apakah boleh panitia mempersyaratkan sertifikat ISO pada saat pendaftaran ?” Dari aturan ini sudah jelas bahwa sertifikat tersebut dapat dijadikan syarat teknis, namun tidak boleh dijadikan sebagai persyaratan untuk mendaftar;
  3. Apabila panitia/ULP melanggar, maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Salah satu akibatnya, bisa saja pengumuman tersebut dianggap gagal dan harus diulang.

Berdasarkan hal ini, mohon panitia pengadaan/ULP dapat mencermati perubahan-perubahan yang ada di dalam perpres 54/2010 yang dapat menjerumuskan panitia ke dalam pelanggaran aturan yang berlaku.

138 Comments

  • By Johni Kokali, A.Md, 28 September 2010 @ 12:33

    saya sangat puas n bangga dg smua kesediaan waktu, pikiran serta tenaga bapak dlm membantu semua rekan-rekan setanah air dalam mengupas habis keppres 80 2003 bahkan dah mulai lagi dg mengupas Perpres 54 2010, thanks byk pak moga sukses selalu untuk bapak n keluarga.

  • By agus adi, 28 September 2010 @ 12:56

    Trims banget pak postingannya….semoga bisa terus bermanfaat dan menjadi amal yang tidak terputus atas usahanya memberi pencerahan…amiin

  • By taufik, 30 September 2010 @ 10:11

    apakah ada kemungkinan bahwa pabrikan atau agen pemegang merk internasional bisa mengikuti secara langsung suatu lelang pengadaan ??

  • By khalidmustafa, 30 September 2010 @ 19:37

    @taufik, sesuai pasal 104 Perpres 54/2010, perusahaan asing hanya dapat ikut pada pelelangan di atas 100 M untuk pekerjaan konstruksi, 20 M untuk pengadaan barang/jasa lainnya, dan 10 M untuk jasa konsultansi. Itu juga harus bekerjasama dengan perusahaan nasional yang memiliki kemampuan.

  • By Hairil, 9 October 2010 @ 13:59

    saya bangga punya bapak seperti pak khalid, karena masih menyempatkan waktu buat meikirkan bangsa, contoh kecil adalah masih bisa meluangkan waktu untuk membuat masyarakat paham tentang Perpres ini… saya salut kepada Bapak,, semoga amal ibadah ini di lipat gandakan oleh Allah SWT, amin

  • By Gerry, 10 October 2010 @ 12:18

    kepada yth pa khalid. dalam penjelasan bapak yang mana menjelaskan dalam pengumuman panitia DILARANG mensyaratkan # peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
    # pendaftaran harus dilakukan oleh:

    1. direktur utama/pimpinan perusahaan;
    2. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
    3. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
    4. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama

    # pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
    Yang mana di daerah kami banyak yang oknum yang mengunakan perusahaan orang lain untuk ikut pelelangan tampa sepengetahuan pemilik perusahaan yang sah, apabila persyaratan itu dhilangkan maka akan banyak oknum yang memasukan dokumen perusahaan tampa sepengatahuan pemiliknya.. pihak panitia pun tidak dapat membuktikan keaslian dikarenakan panitia tidak bisa meminta copian atau asli dokumen tersebut…

  • By khalidmustafa, 10 October 2010 @ 12:50

    @Hairil, makasih banyak pak.

    @Gerry, pendaftaran pengadaan bukan merupakan tahap evaluasi. Silakan melakukan evaluasi mengenai keaslian dokumen pada tahapan evaluasi, khususnya pada evaluasi dan pembuktian kualifikasi.

  • By Johni Kokali, A.Md, 11 October 2010 @ 09:43

    Mat jumpa lagi pak, sy dari sorong-papua barat, pak khalid kok download lampiran IVB dan Lampiran V dari web bapak tidak bisa, kami sudah download yg lainnya sukses cm kedua lampiran tersebut diatas isinya kosong. tolong mohon bantuan arahan bapak khalid. terima kasih banyak.

  • By khalidmustafa, 11 October 2010 @ 11:22

    @Johni, oke pak…akan saya cek kembali. Makasih banyak atas informasinya

  • By wagiman, 12 October 2010 @ 07:15

    Untuk pelaksanaan lelang tahun anggaran 2011 apakah lkpp sudah ada standard Biding Dokumennya?

  • By khalidmustafa, 13 October 2010 @ 08:13

    @wagiman, sampai saat ini LKPP belum mengeluarkan SBD pak. Memang menurut Perpres 54/2010, paling lambat bulan November. Jadi mari kita tunggu saja pak.

  • By Roy, 14 October 2010 @ 09:47

    Keppres 54 mulai berlaku pada saat ditetapkan. Apakah bisa menerapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menggunaka Keppres 54 ini walau SBD-nya belum dikeluarkan oleh LKPP, Pak.

  • By khalidmustafa, 14 October 2010 @ 17:54

    @Roy, silakan pak. Khan bisa menggunakan MDPN yang isinya disesuaikan dengan Perpres 54/2010

  • By wawan, 16 October 2010 @ 19:07

    Makasih banyak atas infonya Pak. Numpang nanya nih Pak.
    1. kl panitia nggak mencantumkan HPSnya gimana?
    2. ada salah satu Tim Panitia disalah satu Kabupaten di Sulut dah mengeluarkan pengumuman. Pada saat rekanan mendaftar dan berniat mau ambil dokumen lelang, panitia nggak mau ngasih, katanya ‘ dokumennya di ambil pada saat aanwijzing ‘, jadi dari rekanan kan mepet waktunya untuk melengkapi persyaratan yg dipaparkan dalam dokumen lelang nanti dong Pak. Sedangkan jarak aanwijzing dgn pemasukan dokumen hanya berselang 3 hari saj. Kl kasusnya kaya gitu gimana Pak? trus kita sebagai rekanan yg ‘di anak tirikan’ merasa ada kecurangan dr panitia harus melapor kemana Pak? terima kasih sebelumnya. Salam hangat dr Makassar

  • By khalidmustafa, 18 October 2010 @ 07:34

    1. Pengumuman wajib memuat HPS, kalau tidak mencantumkan maka dapat dianggap kesalahan prosedur

    2. Lampiran II Perpres 54/2010, B, 1, b, 2 dan 4 menyebutkan bahwa pengambilan dokumen dilaksanakan sesuai waktu dan tempat yang dicantumkan di dalam pengumuman. Sedangkan pada tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen, ULP memberikan dokumen pengadaan.

    Apabila 1 dan 2 di atas tidak dipenuhi, maka terjadi kesalahan prosedur.

    Peserta dapat menunggu hingga pengumuman pemenang untuk melakukan sanggahan (karena sanggahan hanya diberikan setelah pengumuman), atau langsung mengirimkan Surat Pengaduan (ingat…bukan sanggahan) yang ditujukan ke Aparat Pengawasan (kalau institusi Pusat ke Inspektorat Jenderal dan akalu daerah ke Bawasda), dan ditembuskan kepada LKPP.

  • By sutejo, 27 October 2010 @ 23:01

    sesuai keppres 80 th 2003, dalam metode penunjukan langsung dan Pemilihan langsung apakah dibenarkan kontraktor mengajukan penawaran harga melebihi HPS atau PAGU, walaupun nantinya ada negosiasi, trims pak khalid

  • By khalidmustafa, 3 November 2010 @ 07:30

    @sutejo, tidak bisa pak. Kalau belum apa-apa sudah mengajukan harga di atas pagu, nanti negosiasinya diatur sama dengan pagu. Silakan tunjuk atau pilih penyedia lain

  • By Wawan, 4 November 2010 @ 07:27

    Kemarin saya sdh konfirmasi dgn Ketua ULP masalah tidak bersertifikatnya Panitia tsb. Dan menanyakan ttng sertifikat bbrp panitia yang sdh bahis masa berlakunya ( lulus L2 pada Tahun 2007 Bulan November ). Dr pihak Ketua ULP mengakui “mmng sertifikat panitia tersebut sdh habis masa berlakunya pada Tahun 2009 Bulan November lalu, tapi dari pihak LKPP sudah mengeluarkan surat edaran perpanjangan sampai 2010″
    Yang ingin saya tanyakan :
    1. Apakah benar LKPP bisa mengeluarkan surat edaran untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Ahli Pengadaan tsb?
    2. Kalau mmng LKPP mengeluarkan surat edaran spt yg di sampaikan Ketua ULP tsb, dimana saya bisa mencari surat edaran tersebut?
    3. Kalau mmng dr LKPP tdk pernah mengeluarkan surat hal perpanjangan masa berlaku sertifikat, apa yang harus saya lakukan utk sanggahan/pengaduan terhadap pernyataan Ketua ULP tersebut?
    Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih atas segala respon dr Pak Khalid. Salam hangat dr Makassar.

  • By khalidmustafa, 6 November 2010 @ 07:58

    @wawan, benar pak, semua sertifikat yang dikeluarkan sebelum tahun 2009, diperpanjang hingga tahun 2011. Surat edaran dapat diperoleh pada laman http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=0029564157

    BTW, mohon pertanyaannya disatu tulisan saja pak, jangan di 2 tulisan seperti sekarang. Saya selalu berupaya menjawab selama ada waktu.

  • By sugih ilman, 29 November 2010 @ 13:41

    Terima kasih pak khalid atas informasinya dalam paparan bapak di acara rakornas lpse, senang mendengarnya. Saya hanya ingin menanyakan satu hal, apakah boleh mensyaratkan banyak persyaratan dalam registrasi penyedia ke lpse? Maksud kami bukan untuk diskriminasi namun berdasarkan pengalaman, banyak perusahaan yang tidak kredibel dan professional jadi secara tidak langsung kami saring dahulu sebelum ikut lelang. Terima kasih.

  • By Rahfan, 30 November 2010 @ 00:41

    maaf pak mau nanya jawaban bapak atas pertanyaan saudara wawan diatas “semua sertifikat yang dikeluarkan sebelum tahun 2009, diperpanjang hingga tahun 2011″, apakah benar sampai dengan tahun 2011 atau 2010?? terima kasih

  • By Wawan, 30 November 2010 @ 07:13

    Selamat pagi Pak. Mohon arahan dan petunjuk dr Bapak. Sy barusan ikut lelang, dr nama2 panitia, ada yg saya curigai tdk memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa. Sdh sy cek di website LKPP namanya nggak ada, data di Bappenas pun nggak sy temukan nama kedua panitia ini pernah memiliki atau blm. Jadi yg ingin sy tanyakan. Bagaimana cara yg akurat apabila sy memiliki nama panitia yg sy curigai tdk berSertifikat. Apakah ada lembaga pemerintah yg bersedia membantu men cek nama tersebut via tlp? Kl ada, mohon informasi dr Bapak. Terima kasih.

  • By khalidmustafa, 30 November 2010 @ 13:36

    @sugih, tidak bisa pak. Persyaratan yang dituangkan hanya boleh yang tercantum dalam Perpres 54/2010. Fungsi evaluasi hanya berada di dalam tahapan evaluasi dan bukan saat pendaftaran

    @Rahfan, diperpanjang hingga 31 Desember 2010 pak, sesuai Perka LKPP yang bisa diunduh di http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?mid=0029564157&id=6519239401

    @Wawan, silakan bersurat secara resmi ke LKPP pak

  • By Wawan, 1 December 2010 @ 07:54

    Kl boleh tau, surat nya di alamatkan ke mana Pak. Atau email kemana Pak. Makasih sebelumnya.

  • By khalidmustafa, 1 December 2010 @ 13:16

    @wawan, ke LKPP pak. Silakan dilihat alamat lengkap atau nomor teleponnya di lkpp.go.id

  • By sudena, 14 December 2010 @ 13:53

    met siang pak, saya mau tanya tentang penggunaan perhitungan TKDN, sesuai dengan Perpres No.54 th 2010, Bab VIII tentang penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri,bagian kedua “referensi harga” pasal 98 disebutkan referensi harga diberlakukan pada pengadaan b/j dari dana pinjaman LN (ayat 1) dan dana APBN dgn nilai diatas 5 milyar rp (ayat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon Bpk mau menjelaskan apakah perhitungan TKDN hanya digunakan pada pengadaan b/j yg sesuai dgn kriteria psl 98 ayat 1 dan 2 diatas, lalu bagaimana dengan pengadaan b/j dibawah 5 milyar rp apakah tdk menggunakan perhitungan TKDN. mohon penjelasannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

  • By sudena, 14 December 2010 @ 13:56

    maaf pak, yang saya maksud Bab VII

  • By anton kurniawan, 20 December 2010 @ 02:14

    Sy mau bertanya, bagai mana proses pengumuman lelang konstruksi mengikuti pepres 54/2010, sementara PEMDA belum siap dgn sistem e-proc dan ULP / LPSE belum terbentuk. malah membuat Panitia dan pengumaman nya seharus nya bagai mana kl kami msh menggunakan sistem manual…

  • By halik, 20 December 2010 @ 16:49

    standar bidding dokumen berdasarkan perpres 54 apa belum diluncurkan pak?

  • By ardi, 23 December 2010 @ 13:01

    Pak Khalid yth
    saya mau tanya , perpres 54 sudah terbit tetapi standar bidding dokumen dari lkpp belum diterbitkan bentuk form isian kualifikasi di perpres 54 tidak ada ,apakah masih diperbolehkan kami menggunakan keppres 80 dan perubahannya untuk pengadaan tahun 2011

  • By fahmy, 30 December 2010 @ 02:21

    salam kenal pak,…
    saya ingin menanyakan tentang perpanjangan sertifikat L2 yang diterbitkan tahun 2007 berlaku sampai kapan ???
    maaf pak, saya masih bingung dengan jawaban bapak atas pertanyaan yg hampir sama oleh saudara wawan tgl 4 November 2010 dan rahfan tanggal 30 november 2010. mohon pncerahannya pak. terima kasih.

  • By khalidmustafa, 1 January 2011 @ 14:21

    @sudena, mohon dibedakan antara Preferensi Harga dengan TKDN. TKDN digunakan di semua lelang, sedangkan Preferensi harga hanya digunakan sesuai ketentuan Pasal 98 Perpres 54/2010

    @anton, silakan diumumkan melalui LPSE terdekat

    @halik dan ardi, silakan dibaca http://khalidmustafa.info/?p=1333

    @fahmy, silakan dibaca http://khalidmustafa.info/?p=1342

  • By iqbal, 2 January 2011 @ 08:53

    salam kenal pak,
    saya mau tanya tentang pengumuman kontrak payung dan standar bidding dokumennya dari lkpp
    makasih pak

  • By khalidmustafa, 2 January 2011 @ 09:18

    @iqbal, kontrak payung tidak masuk di dalam pengumuman, melainkan dituangkan dalam Syarat-syarat khusus kontrak.
    SBD LKPP silakan diunduh di http://khalidmustafa.info/?p=1333

  • By ican bunayu, 2 January 2011 @ 23:24

    pak mau tanya….kontrak payung digunakan utk pengadaan apa saja dan ada tidak contoh proses dan kontraknya

  • By khalidmustafa, 3 January 2011 @ 06:51

    @ican, Menurut Penjelasan Perpres 54/2010 Pasal 53 Ayat 3, Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Payung antara lain dilakukan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent) dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis.

    Contoh kontrak payung adalah kontrak penayangan pengumuman di koran tempo yang dilaksanakan oleh LKPP.
    Untuk meminta kontraknya, silakan menghubungi LKPP

  • By iqbal, 3 January 2011 @ 08:06

    didalam salah satu persyaratan menjadi PPK tidak boleh pengelolah keuangan, mohon penjelasannya pak

  • By khalidmustafa, 3 January 2011 @ 08:49

    @iqbal, Yang dimaksud pengelola keuangan yaitu bendahara/verifikator/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

  • By khalidmustafa, 3 January 2011 @ 10:46

    @sudena, dapat tambahan informasi, bahwa perhitungan TKDN hanya digunakan apabila lelang bernilai di atas 5 M dan barang yang akan diadakan memiliki TKDN di atas 25%

  • By Rahfan, 4 January 2011 @ 08:14

    Pada Padas 25 ayat (1) s.d (4), mengenai pengumuman Rencana Umum Pengadaan, apakah semua paket harus diumumkan tanpa melihat besaran nilai paket dan cara pengadaan ?

  • By khalidmustafa, 4 January 2011 @ 08:42

    @Rahfan, kalau dilihat pada Perpres-nya memang demikian pak.

  • By Siti, 4 January 2011 @ 12:36

    Siang Pak, Tanya tentang pengadaan Jurnal Elektronik dari luar negeri yang penyediaannya di Indonesia dikelola oleh Distributor Tungal dan nilainya besar (diatas 100 jt bahkan >300 Jt), menurut Perpres 54 apa masih bisa dilakukan dengan Penunjukan langsung ?
    Terimaksih

  • By khalidmustafa, 4 January 2011 @ 14:11

    @Siti, saya kopikan pasal 38 Ayat (4)Butir d: “Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.”

  • By sudena, 5 January 2011 @ 13:59

    Selamat siang,Pak Khalid.Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2011 semoga Bapak sehat dan sukses slalu.Ada 2 hal yang menjadi pertanyaan saya saat ini :
    1.Menyambung pertanyaan saya mengenai perhitungan TKDN dan tanggapan bapak dimana dinyatakan, perhitungan TKDN hanya digunakan apabila lelang bernilai diatas 5 M dan barang tersebut memiliki TKDN diatas 25%. untuk meyakinkan saja berarti perhitungan TKDN tidak wajib/tidak perlu digunakan pada lelang dibawah 5 M ?
    2. Mengenai surat keterangan fiskal(SKF), apakah ada masa berlakunya jika ada berapa lama berlaku, karena dari SKF yang pernah saya lihat tidak ada masa berlakunya. sedangkan dlm SKF hanya tertera tgl permohonan wajib pajak dan tgl dikeluarkannya SKF.Misalnya lelang bulan September sedangkan SKFnya terbit bulam maret pada th yang sama, apakah SKF itu masih valid sebagi syarat kualifikasi sbg pengganti dari pph/PPN tiga bulan terakhir?
    Untuk itu mohon penjelasan dari bapak agar dpat kami gunakan sebagi acuan dalam dokumen dan evaluasinya nanti. Atas perhatian dan budi baiknya saya ucapkan Terima Kasih.

  • By Rahmat Hidayat, 7 January 2011 @ 10:45

    menurut Perpres 54 tahun 2010 untuk pengumuman lelang antara 100 juta s/d 200 juta diumumkan melalui apa?
    apakah cukup di papan pengumuman dinas saja atau melalui media massa atau elektronik?
    mohon penjelsan bapak. sebelumnya diucapkan terima kasih

  • By wijayanti, 10 January 2011 @ 12:08

    klo ada pengadaan makan tahanan senilai sktr 54 juta apakah benar menggunakan metode pengadaan langsung? bagaimana proses dan jadwal pelaksanaanya? berapa penyedia jasa yang kita undang? utk perbandingan /survey harga kita cari dr mana? karena di perpres 54 cm dijelaskan bahwa kita harus mencari harga pasar lwt media/lgs.trimakasih n mohon dijawab secepatnya di email sy.

  • By toviq, 10 January 2011 @ 12:30

    assalamu ‘alaikum wr. wb.
    mohon pencerahannya pak.
    bagaimana format kontrak pengadaan barang nilai 80 jt dan 38jt? apakah sama dengan format kontrak perbaikan kendaraan 80jt?
    trimakasih atas penjelasannya
    wassalamu ‘alaikum

  • By Handy, 10 January 2011 @ 16:37

    Pak, Mohon pencerahan.
    1. Untuk pengadaan Jasa Konstruksi dengan lokasi project di Luar Negeri, pengadaannya dilaksanakan di Jakarta atau dinegara tempat Lokasi Project?
    2. Apabila HPS project tersebut diatas sebesar Rp 70 Miliar, bagaimanakah proses pengadaannya? Bagaimana bila dilaksanakan dengan pelelangan umum 2 tahap?
    Terima kasih atas pencerahannya.

  • By baruno, 11 January 2011 @ 16:55

    Pak, mohon bantuannya.
    Apakah diperbolehkan seseorang merangkap menjadi Ketua panitia di instansi A dan (diperbantukan) menjadi PPK di instansi B (krn instansi B tdk ada yg mempunyai syarat menjadi PPK)…adakah peraturannya? terima kasih atas bantuannya

  • By YAYAT MTH, 13 January 2011 @ 20:15

    Dalam Keppres No.80/2003 pernah satu kasus dalam penentuan HPS, berdasarkan Inspektorat katanya harus berurut mulai dari a tarif resmi, bila tidak ada baru ke point b. dan seterusnya,kami menggunakan hasil survey / permintaan harga yang dilkeluarkan dari bebeberapa perusahaan (PT/CV)yang lain yang tidak mengikuti pelelangan, dan harga itu tidak boleh dijadikan dasar HPS? bagiamana pendapat Bapak

  • By GUS SURYA, 17 January 2011 @ 22:30

    Malam Pak, kira2 apa ditemtukan juga standar dokumen untuk pengadaan B/PK/JL sampai dengan 100 juta demkian pula JK sampai dengan 50 juta khususnya untuk pengadaan langsung. Trims b4

  • By Dhany, 18 January 2011 @ 07:00

    Thanks Kami Ucapkan Atas Publikasi yang kt Lakukan Sehingga Masyarakat Banyak Bisa Tahu dan paham akan Peraturan Pemerintah Yang Sifatnya Berubah-ubah

  • By khalidmustafa, 21 January 2011 @ 12:29

    @sudena
    1. Iyah pak, memang benar bahwa perhitungan TKDN tidak wajib untuk lelang yang bernilai di bawah 1 M
    2. SKF yang digunakan adalah SKF yang diminta untuk menggantikan persyaratan Pajak Tahun terakhir dan 3 bulan terakhir. Jadi bukan SKF tahun yang lalu.

  • By khalidmustafa, 21 January 2011 @ 12:38

    @Rahmat, saya kutipkan Pasal 37 Ayat (3) Perpres 54 “Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.”

    @wijayanti, silakan menggunakan Pengadaan Langsung sesuai Lampiran II Perpres 54/2010

    @toviq, untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di bawah 100 Juta, silakan menggunakan SPK. Format SPK ada pada SBD

    @Handy, Silakan dilelangkan di Indonesia dengan lokais pekerjaan pada negara yang dituju. Apabila sifatnya kompleks, maka dapat dilaksanakan dengan Metode Pra Kualifikasi, Dua Tahap, Sistem Nilai

    @Baruno, yang dilarang adalah menjadi PPK dan Panitia pada instansi yang sama. Kalau berbeda instansi, tidak ada aturan yang melarang

    @Yayat, tidak ada aturan tentang urutan bukti HPS. Pasal 66 Ayat 7 Perpres 54/2010 menegaskan bahwa inti HPS adalah Survai Harga Pasar dengan mempertimbangkan beberapa hal. Dan kalimat “dan/atau” pada huruf h menegaskan bahwa itu adalah pilihan dan bukan urutan.

    @Gus, LKPP belum mengeluarkan SBD untuk Pengadaan Langsung. Silakan ditunggu

  • By kuntodarussalam, 22 January 2011 @ 12:49

    untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan proses lelang/pelelangan sederhana menurut pepres 54, saya sarankan agar prosesnya dituangkan dalam bentuk tahapan-tahapan, umpamanya;
    1. TAHAP I . penyedia barang menyiapkan…….
    2: Tahap II. MELAKUKAN……………
    3. DST
    sekalian dengan dokumen2nya.

  • By khalidmustafa, 22 January 2011 @ 13:44

    @kuntodarussalam, silakan pak, ditunggu tulisan tentang prosesnya :)
    Mudah2an bisa dibagi kesini juga :)

  • By Yudy Lonteng, 25 January 2011 @ 06:52

    dari penjelasan bahwaq ULP akan dikenakan sanksi ganti rugi jika terjadi kesalahan pengumuman. siapa yang berhak untuk menggugat dan kepada siapa ULP memberikan ganti rugi?

  • By Yudy Lonteng, 25 January 2011 @ 08:22

    saya menyambung pertanyaan saya tadi. Bisakkah satu penyedia jasa memenangkan 3 paket pekerjaan pada satu instansi?

  • By irianto, 26 January 2011 @ 09:00

    P Khalid, yth. menurut bapak apakah pengadaan pencetakan naskah Ujian Nasional boleh Penunjukan Langsung, karena ada sifat rahasia negara? dan apakah dgn security printing,thank atas jawabannya

  • By jimmy, 27 January 2011 @ 15:12

    P khalid yth, apabila pada instansi saya belum dibentuk ULP, apakah pada tahun 2011 ini kami masih diperkenankan membentuk Panitia Pengadaan?

  • By jimmy, 27 January 2011 @ 15:18

    Maaf, pak Khalid menyambung Pertanyaan saya, pada pagu anggaran kami terdapat beberapa pekerjaan fisik yang nilainya diatas 200 jt, mis. pembangunan kantor dinas, lapangan parkir, musholla, dan kantor pos jaga yang terdapat pada satu lokasi, kira-kira bolehkah keg. tersebut dijadikan satu pengumuman dengan satu kontrak dan satu pemenang lelang.terima kasih sebelumnya atas jawaban dari pak Khalid.

  • By nidel, 29 January 2011 @ 08:56

    selamat pagi pak…terima kasih sebelumnya….saya kesulitan pak memindahkan pdf ke word utk diedit pembuatan dokumen lelang, mhn bantuanya, tks

  • By Syafrudin Megnumz, 29 January 2011 @ 09:11

    @Nidel, SBD Versi Word Khan Sudah Ada Pak… Jadi Tidak Perlu Convert PDF Ke Word Lagi.. Hanya Aja SBD Versi Word Masih Ada Markup Nya,. Tinggal Dihilangkan Saja Centeng Markupnya… Edit Footernya, Dll.. Kalau Bapak Masih Mau Edit SBD PDF Ke Word Silahkan Gunakan Software PDF Creator… Atau Wondershare PDF Convert… ^_^

  • By Syafrudin Megnumz, 29 January 2011 @ 09:15

    @Jimmy, ULP Harus Sudah Dibentuk Tahun 2012 Pak.. Jadi Kalau ULP Belum Dibentuk Masih Boleh Membentuk Panitia Pengadaan..!!

  • By nidel, 29 January 2011 @ 10:44

    TKS PAK ATAS JAWABAN BAPAK,SAYA SDH BUKA http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id/eproc/app?service=query/PENGUMUMANMAS/358001 tentang SBD ISINYA KOSONG PAK..DMN ALAMAT YG BISA DAPATKAN SBD YG MS WORD TKS

  • By eni, 29 January 2011 @ 11:09

    1. Kalau kita ada kegiatan diklat, salah satunya untuk pengadaan konsumsi dengan nilai :
    a. 80 s/d 100 juta.
    b. 49 juta
    apakah metode PBJ bisa dengan pengadaan langsung?
    2. apabila dalam renc kegiatan peserta diklat itu 40 orang dan sudah ttd kontrak pengadaaan konsumsi dengan rekanan, dipelaksanaannya peserta hanya 35 orang. Bagaiamana dengan kontrak dengan jumlah tersebut?
    3. Dalam pengumuman Rencana umum pengadaan, apabila ada sumber dana yg blm pasti (PNBP) walau sudah tercantum dlm DIPA, apakah harus di umumkan juga?

  • By nidel, 29 January 2011 @ 12:00

    TKS PAK…SAYA SDH DAPATKAN SBD MS WORD….

  • By FAREZI, 31 January 2011 @ 00:13

    saya mau nanya standar pemakaian gred 2,3,4,5,6 dan 7 dalam pelelangan

    sebelumnya trimaksih banyak atas perhatiannya

  • By reza, 2 February 2011 @ 11:14

    pak ada latihan soal ttg pengadaan barang dan jasa buat tahun 2010..
    thank..

  • By agus, 4 February 2011 @ 13:00

    Ass.Wr.Wb.
    Yth Pa Khalid, kami ingin menanyakan tentang tatacara menentukan metoda pemilihan penyedia barang/jasa, untuk pengadaan Komputer, apabila Pagu Anggaran dan Pengumuman RUP bernilai Rp 120.000.000 sedangkan HPS nya adalah senilai Rp. 90.000.000,-. Untuk Hal tersebut metoda pemilihan yang digunakan apakah pemilihan langsung (karena nilai pagu dan pengumuman RUP senilai Rp 120 juta, atau pengadaan langsung karena HPS nya Rp 90 juta). Terima Kasih Wassalam

  • By agus, 4 February 2011 @ 13:02

    Yth Pa Khalid, kami ingin menanyakan tentang tatacara menentukan metoda pemilihan penyedia barang/jasa, untuk pengadaan Komputer, apabila Pagu Anggaran dan Pengumuman RUP bernilai Rp 120.000.000 sedangkan HPS nya adalah senilai Rp. 90.000.000,-. Untuk Hal tersebut metoda pemilihan yang digunakan apakah pelelangan sederhana (karena nilai pagu dan pengumuman RUP senilai Rp 120 juta), atau pengadaan langsung karena HPS nya Rp 90 juta). Terima Kasih Wassalam

  • By jose, 6 February 2011 @ 11:15

    apakah dalam pemilihan langsng konstruksi dengan hps 120 juta harus menggunakan mentode pascakualifikasi dan berapa lama prosesnya waktu pelaksanaannya

  • By ASWAN, 8 February 2011 @ 12:10

    Yth Bapak Khalid
    Kami sebuah UPT di Ditjen Hubla akan mengadakan kegiatan pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan sehari-hari di kantor kami, yang saya tanyakan adalah : para dokter menghendaki / mengusulkan obat-obat paten sementara di DOEN (daftar Obat Esensial Nasional) semua generik< apakah kita bisa terima pengadan obat-obat paten tersebut?

  • By Naya, 8 February 2011 @ 15:36

    yth Pak Khalid, saya mau tanya (boleh kan)….
    untuk pengadaan langsung sampai dengan 100 jt, apakah harus diumumkan juga di website?

  • By emic, 9 February 2011 @ 20:09

    salam perpres, langsung saja kepada pertanyaan:
    1. Jika dalam pengumuman lelang, telah terjadi kesalahan prosedur sebagaimana yg di atur perpres, kapan waktu dan kemana untuk melaporkan, apakah dapat dijadikan sbg materi sanggah?
    2. PNS boleh ikut lelang jika dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, dalam hal ini bagaimana posisi PNS tersebut pada saat belum cuti, apakah diperbolehkan mempunyai badan usaha/sebagai personil dalam suatu badan usaha
    3. Bagaimana hukumnya PNS aktif yg dalam menjalankan usahanya menggunakan badan usaha, namun bukan untuk kegiatan pengadaan pemerintah, melainkan jual jasa (misalnya showroom motor)
    Sementara ini saja dulu yang saya tanyakan, salam kenal dengan Bapak dan semua Perpresisme

  • By agus, 10 February 2011 @ 08:51

    Untuk pengadaan Hotel/Sewa Ruang menurut Perpres 54/2010 dapat ditunjuk langsung, apakah maksud hotel dimaksud sudah termasuk makan minum/cateringnya. Hal ini ditanyakan karena kode rekening dan metoda pemilihannya berbeda : Contoh HPS Akomodasi(Hotel) 120.000.000 dengan kode rekening xxxxxxx (penunjukan langsung), HPS Makan Minum/Catering 120.000.000 denga kode rekening yyyyyy (Lelang Sederhana), Izin Usaha Hotel 567xxx, Izin Usaha Jasa Boga/Mamin/Catering 577yyyy. Akibatnya ada dua metoda pemilihan penyedia barang/Jasa, untuk paket pekerjaan yang sama (misalnya pelatihan pegawai). Mohon Penjelasan

  • By zainal aqli, 10 February 2011 @ 13:24

    Assalamualikum .wr.wb.
    Tanya Pak jadi apa yang harus disiapkan oleh Peminat Lelang yang akan mendaftar, apakah ULP/Pokja hanya menyiapkan Tanda Terima Pendaftaran saja.

  • By iwan, 15 February 2011 @ 22:45

    mau tanya soal kepanitiaan, ULP yg bentuk gubernur misalnya ULP blm dibentuk pertanyaannya
    1. apakah dinas/skpd hrs menunggu?sedangkan wkt bs sj sangat mendesak realisasi suatu program.
    2. jika terpaksa kepanitiaan SKPD yang menjalankan tender apakah ada ruang toleransi?mengingat msh transisi.
    maksih

  • By desfi, 18 February 2011 @ 11:14

    Ass wr. wb.
    Mau tanya nih mungkin ada teman-teman yang bisa membantu. dalam perpres 54 th 2010 untuk pengadaan barang dan jasa <= 100 jt dilakukan melalui pengadaan langsung, tahapanya bagaimana karena di dlam perpres dengan membandingka 2 penawaran dari penyedia jasa, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana proses secara rinci apakah dalam penetuan penyedia jasa diundang saja atau melalui proses seperti penunjukan langsung… terima kasih atas bantuannya dan kalo ada yang telah malakukannya bisa minta file proses sama contoh SPK……….NYA…..

  • By Teuku, 18 February 2011 @ 22:11

    Mhn info pak, bgmn caranya mengupload pengumuman lelang non eproc ke website inaproc/lkpp. Terima kasih pak

  • By alfian, 26 February 2011 @ 22:01

    3. Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
    c. pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;

    Sedangkan dalam SBD Pek_Konstruksi_Pasca Bab II. Pengumuman (perpres 54/2010), tertulis :
    2. Persyaratan Peserta
    [Diisi oleh Pokja ULP berdasarkan ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi yang
    dibutuhkan].
    yang ingin saya tanyakan ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi apa yg dimaksud disini yg bukan termasuk dalam larangan, terima kasih

  • By fahmi, 1 March 2011 @ 13:02

    p saya ingin bertanya> apakah bisa Belanja Modal Komputer atau Meubelair dibawah 100 juta pake Penunjukan Langsung? dan Apa pengertian ” penunjukan langsung tidak darurat”? trims

  • By al, 3 March 2011 @ 08:59

    Pak Khalid, di mana kami bisa mengunduh SBD untuk pangadaan langsung (barang dan konstruksi)? Terima kasih…

  • By sus, 4 March 2011 @ 23:09

    kalo untuk paket maksimal 100 juta apakah memang harus pake meyode pengadaan langsung?

  • By Arif, 5 March 2011 @ 10:42

    pak khalid.. dipasal mana di perpres 54/2010 yang menyebutkan perhitungan TKDN tdk wajib untuk pekerjaan di bawah 1 M… mohon pencerarannya, trims..

  • By supriono, 7 March 2011 @ 13:58

    Selamat siang Pak khalid,
    Saya ingin tanya mengenai lelang sederhana jasa konsultansi perencanaan dengan nilai hps kurang dari 100 juta,
    yang saya tanyakan apa pengumumannya bisa menggunakan media cetak/papan pengumuman resmi saja.
    by supriono

  • By Jhony, 7 March 2011 @ 21:26

    Salam kenal pak. Saya berpofesi sebagai rekanan, saya sangat bersyukur setelah mengetahui ada ruang konsultasi seperti ini. Yang aingin saya tanyakan dan saya anggap masih membingungkan adalah sebgai berikut :
    1. Bagaimana jika suatu pelelangan umum tidak diumumkan melalui LPSE dan website resmi Pemerintah daerah (Provinsi/Kab/Kota) tetapi hanya melalui website Dinas/Badan yang menggunakan alamat website dengan domain seperti “blogspot.com” padahal di daerah tersebut telah ada website resmi pemerintah daerah dengan domain “go.id” ?
    2. Apakah bisa diterima secara aturan suatu pelelangan tidak diumumkan di LPSE dengan alasan Pemerintah Daerah setempat belum meiliki LPSE?
    3. Jika kasus tersebut di atas benar terjadi, apakah bisa kami menyanggah dengan alasan pengumuman tidak sesuai dengan PP 54/2010 dan kemanakah kami harus mengirimkan sanggahan?
    4. Pengalaman saya selama ini hampir tidak pernah suatu sanggahan menghasilkan keputusan yang memihak kepada kami yang menyanggah, justru karena sanggahan tersebut perusahan kami mendapatkan imbasnya yaitu selalu digugurkan kalau mau ikut lelang. Kalau sanggahan kami terbukti benar ada prosedur yang dilanggar oleh panitia, apakah pelelangan bisa dinyatakan diulang dan siapa pihak yang dapat menilai/memberi jawaban bahwa suatu sanggahan itu benar atau salah? (selama ini jawaban sanggahan hanya dari panitia lelang saja sehingga pasti jawabannya tidak objektif)
    4. Jika pada saat pendaftaran panitia meminta uang dengan alasan untuk mengganti uang foto copy dokumen, apakah hal itu sesuai dengan PP 54/2010? Dan bisakah kami melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum karena sudah merupakan tindakan pidana (pungli)?
    Jawaban bapak sangat kami nantikan dan kami ucapkan terima kasih

  • By FIKAR, 8 March 2011 @ 13:02

    SALAM, NUMPANG TANYA PA’, PAPAN PENGUMUMAN RESMI UNTUK MASYARAKAT APAKAH SAMA DGN PAPAN PENGUMUMAN DI KANTOR? soalnya ditempat kami tdk ada papan pengumuman resmi untuk masyarakat

  • By Melki, 8 March 2011 @ 22:43

    pak, apakah utuk pekerjaan konstruksi wajib memakai dukungan bank ? bukankah dukungan bank hanya dipakai untuk pekerjaan dia atas 2,5 M saja…. klo betul pekerjaan konstruksi wajib memakai dukungan bank dalam perpres 54 pasal berapa & ayat berapa ?? trims..

  • By Thaibur, 9 March 2011 @ 18:35

    salam kenal pak, diinstansi saya sudah dibentuk ULP dengan Surat Edaran Gubernur, jadi yang menetapkan pemenang lelang itu siapa kepala ULP atau pokja (kelompok kerja), dalam SE tadi yang menetapkan adalah kepala ULP, Pokja hanya mengusulkan calon pemenang apakah hal tersebut sesuai dengan Perpres 54/2010?

  • By khalidmustafa, 10 March 2011 @ 05:51

    @yudi, yang berhak menggugat adalah masyarakat yang merasa dirugikan. Gugatan dilakukan dalam bentuk aduan yang ditujukan ke APIP. Nanti APIP akan memproses hal tersebut
    Sampai saat ini belum ada larangan penyedia memenangkan lebih dari 1 paket (CMIIW) selama dia memang mampu melaksanakan

    @irianto, yang rahasia dari ujian nasional adalah soalnya, dan bukan pencetakannya. Jadi tetap wajib dilaksanakan dalam bentuk pelelangan umum

    @jimmy, apabila belum ada ULP, masih boleh menggunakan panitia lelang (Pasal 130 Ayat 2). Pekerjaan fisik tersebut dapat disatukan

    @nidel, pada tulisan saya tentang SBD, sudah ada yang versi wordnya kok

    @eni,
    1. Silakan dilaksanakan dengan pengadaan langsung
    2. Silakan menggunakan kontrak satuan, jadi pembayaran dilakukan sebesar pengukuran bersama atas realisasi pekerjaan
    3. Tetap diumumkan

    @Farezi, sudah saya bahas juga pada tulisan tentang Gred di Blog ini

    @reza, saya belum konsen ke soal untuk Perpres 54/2010, karena masih konsen ke sosialisasinya

    @agus, silakan menggunakan HPS. Dasar pemilihan pengadaan bukan berdasarkan pagu, melainkan HPS

    @jose, pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi dilakukan melalui metode pascakualifikasi. Pelaksanaan paling cepat 14 hari kerja

    @aswan, silakan ditentukan oleh PPK, apakah menggunakan generik atau paten. Apabila menggunakan paten, maka wajib dilelangkan dan tidak boleh menggunakan metode penunjukan langsung

    @naya, tidak perlu

    @emic,
    1. Aduan dilakukan ke APIP dan juga dapat dijadikan materi sanggah sebagai kesalahan prosedur
    2. Pada PP 30 dulu ada larangan PNS memiliki usaha, tapi sepertinya sudah berubah pada aturan terakhir.
    3. Menurut saya, selama tidak ada pertentangan kepentingan, maka boleh-boleh saja

    @agus, silakan gunakan cara Fullboard, Fullday, atau Halfday untuk menggabungkan sewa hotel dengan konsumsinya

    @zainal, benar pak

    @iwan, menurut Pasal 130 Ayat 2, apabila ULP belum terbentuk maka silakan tetap menggunakan panitia

    @desfi, silakan disesuaikan, karena memang SBD-nya belum ada

    @Teuku, login sebagai panitia, dan klik lelang non e-proc pada tab di bagian atas. Nanti akan ada petunjuknya disana

    @alfian, harus dibedakan antara persyaratan lelang dengan persyaratan pendaftaran. Boleh saja disyaratkan namun jangan diminta untuk dibawa pada saat pendaftaran

    @fahmi, bukan penunjukan langsung melainkan pengadaan langsung. Pekerjaan penunjukan langsung bukan darurat dapat dibaca pada Pasal 38 Ayat 4 huruf b, c, d, dan Ayat 5

    @al, belum dikeluarkan oleh LKPP

    @sus, tidak harus. Kalau mau pakai pelelangan sederhana atau pelelangan umum juga bisa kok :)

    @Arif, bukan dibawah 1 M, melainkan dibawah 5 M. Adanya di pasal 98 Ayat 2

    @supriono, pengumuman lelang sederhana wajib dilaksanakan melalui Web K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan portal pengadaan nasional melalui LPSE

  • By khalidmustafa, 10 March 2011 @ 08:30

    @Jhony,

    1. Pasal 73 Ayat 3 menekankan bahwa pengumuman WAJIB dilaksanakan pada 3 media, yaitu Website K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan portal pengadaan nasional melalui LPSE. Yang dimaksud Website K/L/D/I untuk daerah adalah website SKPD. Apabila tidak ada, maka disilakan ke website daerah (Kab/Kota(, apabila juga tidak ada, silakan ke website Propinsi. Masalah domain sebenarnya sudah ada aturan penamaan domain dari Kominfo. Tapi kalau untuk sementara web tersebut belum ada dan menggunakan blogspot atau wordpress, maka silakan digunakan asalkan web tersebut benar-benar merupakan web resmi institusi yang bersangkutan dan bukan sekedar “menggugurkan” persyaratan web

    2. Kembali ke pasal di atas, pengumuman melalui LPSE itu hal yang wajib. Kalau belum punya LPSE, silakan ke LPSE terdekat yang sudah ada

    3. Kalau bapak adalah peserta lelang, silakan melakukan sanggahan melalui mekanisme sanggahan. Kalau bukan, maka silakan melakukan mekanisme aduan sesuai Pasal 117 Perpres 54/2010

    4. Kalau jawaban sanggahan tidak memuaskan, silakan melakukan mekanisme sanggah banding ke Menteri/Kepala Daerah dengan ditembuskan ke APIP, PPK, Panitia, dan sekalian LKPP

    5. Tidak boleh ada biaya apapun dalam pendaftaran. Biaya penggandaan dokumen wajib disiapkan oleh K/L/D/I. Hal ini tertuang pada pasal 23 Ayat 2 Perpres 54/2010

  • By khalidmustafa, 10 March 2011 @ 08:41

    @Fikar, sama

    @Melki, Lampiran III Perpres 54/2010, B, 1, g, 3, j

    @Thaibur, Menurut saya, yang menetapkan pemenang adalah Pokja ULP, hal ini sesuai Pasal 15 Ayat 1 Perpres 54/2010

  • By priadi, 12 March 2011 @ 08:44

    pak, pengumuman untuk lelang seleksi sederhana yang non eproc apakah juga harus di umumkan di LPSE, sedangkan website kami belum punya, trimakasih

  • By iskandar, 15 March 2011 @ 17:11

    Mau tanya nih mungkin ada teman-teman yang bisa membantu. dalam perpres 54 th 2010 untuk pengadaan barang dan jasa <= 100 jt dilakukan melalui pengadaan langsung, tahapanya bagaimana karena di dlam perpres dengan membandingka 2 penawaran dari penyedia jasa, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana proses secara rinci apakah dalam penetuan penyedia jasa diundang saja atau melalui proses seperti penunjukan langsung… terima kasih atas bantuannya dan kalo ada yang telah malakukannya bisa minta file proses sama contoh SPK……….NYA…..

  • By Ega, 16 March 2011 @ 10:10

    Yth. Pak Khalid,,
    Untuk pengadaan konsumsi/jasa boga pada diklat yang dilaksanakan pada satu tempat/lokasi sebanyak 4 angkatan (dilaksanakan serentak tanggal mulai dan dan penutupan)dengan pagu konsumsi setiap angkatan sekitar 75 juta; apakah boleh dibuat pengadaan langsung untuk tiap paket angkatan atau harus diadakan pelelangan karena total pengadaan untuk keempat diklat tersebut 300 juta? Mengingat kegiatan serupa dilaksanakan continue dan waktu pelaksanaan antara diklat 1 dan yang berikutnya sangat dekat, pak,,(sekitar 1 minggu)?
    Terimakasih atas pencerahan Bapak…

  • By soe djanto, 22 March 2011 @ 19:26

    yth Pak Khalid
    tks untuk segala infoya, semoga bermanfaat utk semua, tpi saya masih belum mengerti bagaimana proses pengadaan taun 2011 ini, banyak daerah yg belum siap melaksanakan sesuai Perpres 54, belum lagi berkaitan dg penyeraha DPA/DIPA yg terlambat, Pemahaman Perpres 54 dan proses pengumuman dimana banyak daerah terpencil yg belum memiliki web, dan lpse, sementara jarak ke lpse terdekat ditempuh dengan transport udara dan air seperti di papua. Sementara menyamakan presepsi thdp perpres waktu terus berjalan, andai proses pengumuman di mulai bulan 4 untuk jasa konstltansi, kayaknya jatuh pada waktu pelaksanaan sangat molor….dan pada akhir taun banyak yg tdk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu……

  • By subhan, 22 March 2011 @ 22:29

    Saya ada mengikuti pelelangan “Pengadaan ATK” dipersyaratkan Harus Memilki Toko, dan Harus Memilki Surat Dukungan Kertas, padahal kertas itu kan tidak memerlukan puna jual dan bukan barang impor, apakah ini termasuk deskriminasi yang bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 atau ada pasal lain yang dilanggar.

  • By Jimmy, 24 March 2011 @ 22:57

    yth Pak Khalid.,
    Apakah pada Perpres No. 54 Thn 2010 ini diperbolehkan kepada Panitia Pelelangan untuk memberikan Dokumen Lelang dalam Bentuk “CD” yg memiliki format PDF, sementara pelelangan tersebut bukan melalui media elektronik atau situs LPSE melainkan melalui pengumuman media cetak provinsi saja.
    terima kasih..

  • By wahid, 27 March 2011 @ 22:31

    Mohon pencerahannya Pa’.

    tolong penjelasannya mengenai pengaduan masyarakat atas pelelangan, masyarakat yang mana yang boleh melakukan pengaduan, karena selama ini banyak peran LSM yang mengatasnamakan salah satu kontraktor yg kalah dalam proses tender mengajukan pengaduan kepada Pemda dan ditembuskan kepada Kepolisian dan Kejaksaaan..terima kasih

  • By ebib, 31 March 2011 @ 00:14

    Mohon penjelasannya pak, apakah dalam pengadaan barang untuk proses pengadaan langsung ,penyedianya harus berbentuk toko dan untuk survey harga bisa gak pak ke CV atau pihak ketiga

  • By antoni, 7 April 2011 @ 09:24

    ass, izin bertanya. saya panitia di kukar. ingin menanyakan perihal prosedur pengumuman pemilihan langsung, untuk pengadaan konstruksi yang dilakukan dengan pemilihan langsung, seperti apa prosedur pengumumannya, apakah dalam pengumuman sudah kita cantumkan 3 calon penyedia atau terbuka untuk semua penyedia. hal ini karena namanya pemilihan langsung berarti ada penyedia yang kita pilih…terimaksih.

  • By suardi p, 9 April 2011 @ 12:30

    kalau dilihat dari segi aturan yang ada,tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.semuanya akan berjalan baik baik saja.tp kebanyakan panitia lelang di daerah kami sumatera barat,seakan akan anggaran yg diperuntukan untuk infrastruktur yg membutuhkan penyedia jasa.sepertinya menganggap sebagai harta warisan dari nenek moyangnya pengelola anggaran itu sendiri.karena tidak mencerminkan kesetaraan anatara pengguna dan penyedia jasa yang di amanatkan uu jasa konstruksi no 18 tahun 1999 bab II pasal 3 poin c.yg intinya sama2 taat dimata hukum.

  • By wandy ahmad al antasany, 13 April 2011 @ 11:50

    mohon ijin share pak khalid, terima kasih

  • By MIra, 19 April 2011 @ 09:05

    Apakah dalam keppres 54/2010 pada penyusunan HPS bisa mennyebutkan merk tertentu untuk mendapatkan kualitas barang yang baik? apakah ada pasal tertentu yang mengatur tentang ini?

  • By putra lando, 20 April 2011 @ 07:54

    Mohon pencerahan Pak,
    Saya dalam penyusunan RAB memakai acuan Bappenas Thn 2000, apakah ada yang terbaru untuk acuan standar billing rate Pak.. ??
    Mohon petunjuk

  • By indra, 22 April 2011 @ 11:28

    pak khalid, didinas saya ada kegiatan sewa kenderaan roda4 sebanyak 3 unit dengan nilai sampai 210jt, sesuai dengan perpres 54 apa boleh dilaksanakan penunjukkan langsung untuk kegiatan tersebut,atau hrs dilaksanakan dengan proses pelelengan umum…

  • By Arindia, 28 April 2011 @ 10:53

    Dear pak khalid,

    saya ingin menanyakan tentang persyaratan ISO, yang harus memiliki sertifikat ISO itu produsen atau perusahaan yang mengikuti lelang?
    terima kasih atas jawabannya.

  • By nanang, 2 May 2011 @ 16:15

    Pak saya mau tanya? kalau pengadaan ATK di bawah 100jt itu masuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung? kalau pengadaan langsung prosesnya bagaimana? trimakasih

  • By alex sander, 10 May 2011 @ 08:47

    apakah suatu pelelangan akan dianggap sah apabila ketua panitia pelelangannya tidak memiliki setifikat pelelangan?

  • By David, 20 May 2011 @ 03:37

    Pak, untuk pengadaan Alat Berat dengan pagu 900jt, metode pemilihan penyedia yang cocok apa ya? Mohon penjelasannya. Terimakasih.

  • By yudy, 24 May 2011 @ 10:03

    bolehkah Kepala Dinas yang menjabat sebagai KPA menjadi ketua ULP?

  • By ahmad hadi, 6 July 2011 @ 21:48

    yth. bpk khalid..
    bolehkah saya minta format spk sederhana versi yang bapak punya untuk pengadaan langsung dibawah 100 juta..???
    atas bantuan bapak saya haturkan terima kasih

  • By emza, 5 August 2011 @ 08:24

    di Kota saya ada yang unik dan menarik untuk disimak, yaitu menyangkut pekerjaan kontruksi yang di bagi ke kecamatan dan kelurahan dengan pagu 7M-12M, sehingga menimbulkan pro kontra bahkan demo mendemo, sehubungan dengan adanya forum ini saya ingin bertanya agar tidak salah dalam memahami permasalahan ini :
    contoh :
    masing-masing kecamatan mendapat pekerjaan kontruksi berupa :
    1. semenisasi
    2. Perbaikan drainase
    3. dll
    sebagian kecamatan melaksanakan dengan sistem pengadaan langsung, sebagian menolak karena harus dilelang dengan masing-masing pertimbangan.
    1. yang pengadaan langsung beralasan :
    walaupun sampai dengan diatas 7 M tapi pekerjaannya dipecah-pecah sd 100 jt, ditempat yang berbeda dlm satu kecamatan, dan dilaksanakan oleh penyedia yang berbeda-beda.
    2. yang tdk melaksanakan dengan alasan :
    karna pekerjaannya senilai diatas 7 m harus dengan pelelangan umum.
    Pada kesempatan ini di forum ini kiranya Pak Khalid bisa membantu memberikan pemahaman terhadap permasalahan ini karena pro kontra ini mulai mengarah kepada hal-hal yang tidak positif.
    Atas peencerahannya saya ucapkan terima kasih.
    wasalam

  • By said, 10 August 2011 @ 06:59

    yang dimaksud dengan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dalam perpres 54 2010? agar jelas dan tidak membingungkan. mohon penjelasannya. tks.

  • By said, 10 August 2011 @ 07:01

    apa yang dimaksud dengan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dalam perpres 54 2010?

  • By rina, 25 August 2011 @ 16:51

    menggunakan gambar+RAB+RKS tahun lalu untuk pengadaan barang yang sama untuk pengadaan tahun ini, apakah tidak menyalahi Pepres 54 tahun 2010 ? mohon penjelasannya Pak .. terima kasih

  • By rina, 3 September 2011 @ 08:58

    *

    menggunakan gambar+RAB+RKS tahun lalu untuk pengadaan barang yang sama untuk pengadaan tahun ini, apakah tidak menyalahi Pepres 54 tahun 2010 ? mohon penjelasannya Pak .. terima kasih

  • By brandus ds, 9 September 2011 @ 17:10

    maaf pak ada beberapa pertanyaan Pengadaan Pembangkit Lintrik Tenaga Surya Terpusat:
    1. Untuk pengadaan barang (PLTS)terpusat apakah
    pakai perencanan atau tidak?
    2. Apa Jenis Kontrak yg benar yg dipakai?
    3. Apakah Gambar + RKS + RAB di tampilkan dalam
    dokumen pengadaan.
    4. Mohon jawaba atas pertanyaan saya dan Masaukan
    dari bapak untuk kegiatan tersebut

  • By Nugi73, 3 October 2011 @ 17:25

    Mohon penjelasan dari Bapak.
    Ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) salah satu kementerian di daerah kami membuat pernyataan yang menurut kami sangat janggal. Pernyataan tersebut sebagai berikut :
    1. KPA pada UPT telah membuat SK yang menunjuk PPK di instansi Kabupaten
    2. Dalam dokumen pengadaan, disebutkan bahwa nama PPK nya berada di UPT tersebut (jadi ada 2 PPK yaitu PPK di Kabupaten dan PPK di UPT).
    3. Pernyataan PPK di UPT adalah bahwa “sebagai PPK UPT yang mengurusi persoalan administrasi yang mengurusi proses tender, sedangkan PPK di Kabupaten/daerah yang mengurusi penandatanganan kontrak”
    4. Yang terjadi sekarang adalah PPK di kabupaten tidak bersedia menandatangani kontrak disebabkan karena merasa tidak pernah mengubungi panitia untuk melakukan proses pengadaan dan nama yang tercantum di dokumen pengadaan bukan PPK kabupaten tetapi PPK UPT.
    Apakah hal semacam ini benar atau bisa demikian, mohon penjelasan Bapak.
    Terima kasih.

  • By Asep, 4 November 2011 @ 13:29

    Satker kami telah merevisi anggaran per 26 Oktober 2011 (hasil sisa lelang). Rencana dari revisi tersebut akan diadakan pengadaan meubeul sebesar 180 jt (terdiri dari pembuatan meja, lemari, partisi, dan backrop.. serta pembelian kursi kerja, mesin fax, telepon, dan white board). Namun, menghitung waktu setelah tanggal revisi untuk perencanaan, proses pengadaan (pelelangan sederhana) yang kurang lebih butuh waktu 3 minggu, sepertinya waktu pelaksanaan kontrak akan sempit mengingat batas waktu pencairan di KPPN tanggal 15 Desember. Sehingga rencana kami akan memecah paket tersebut menjadi 2 paket berdasarkan barang yang dibuat dan yang dibeli langsung. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak?? Apa solusinya?? Terimakasih.

  • By Asep, 4 November 2011 @ 13:30

    Pak, saya mau tanya, dan mohon pencerahannya… Satker kami telah merevisi anggaran per 26 Oktober 2011 (hasil sisa lelang). Rencana dari revisi tersebut akan diadakan pengadaan meubeul sebesar 180 jt (terdiri dari pembuatan meja, lemari, partisi, dan backrop.. serta pembelian kursi kerja, mesin fax, telepon, dan white board). Namun, menghitung waktu setelah tanggal revisi untuk perencanaan, proses pengadaan (pelelangan sederhana) yang kurang lebih butuh waktu 3 minggu, sepertinya waktu pelaksanaan kontrak akan sempit mengingat batas waktu pencairan di KPPN tanggal 15 Desember. Sehingga rencana kami akan memecah paket tersebut menjadi 2 paket berdasarkan barang yang dibuat dan yang dibeli langsung. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak?? Apa solusinya?? Terimakasih.

  • By dony irwanto, 7 November 2011 @ 22:45

    pak pengumuman hasil ujian pengadaan barang / jasa bulan oktober 2011 kota / kabupaten sorong yang diadakan di hotel carten apakah sudah ada hasil nya ????

  • By mimin, 11 November 2011 @ 19:18

    assalamualaikum pa.khalid, apakah ada ketentuan berapa % keuntungn untuk penyedia barang dan apakah betul perhitungan keuntungan untuk penyedia barang dihitung dari harga hps, misalkan harga hps pengadaan lap top (ditetapkan berdasarkan survey harga ditoko) Rp 1 jt kemudian panitia pengadaan menentukn pemenang dengan perhitungan harga hps ditambah keuntung misal 10 % dan ppn 11%, apa memang seperti ituuu?, trims.

  • By iryanto satria.sh, 12 November 2011 @ 19:58

    salam hormat.
    apakah diperbolehkan pengumuman pemenang lelang diumumkan sampai 3 tahap.sementara jadwal waktu penetapan dan pemenang sudah terlewati.tanpa ada pemberitahuan lebih jelas kepada peserta lelang oleh POKJA/ULP.

  • By AMAQ WIRA, 12 December 2011 @ 23:17

    Assalamualaikum Pak Khalid Mustafa…
    Dari NTB pak,, Saya ikut tender di salah satu PT di NTB, faktanya adalah:
    1. Tender yg pertama di tender ulang karena alasan panitia adalah peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta (sbgaimana yg dipersyaratkan), tapi nama-nama perusahaan yang memasukkan/tidak memasukkan penawaran tidak di upload/diumumkan pada saat pengumuman termasuk perusahaan kami yg sudah memasukkan penawaran. Apakah dibenarkan panitia tidak memngumumkan nama-nama perusahaan yang memasukkan/tidak memasukkan penawaraan pada kejadian diatas?…….
    2. Perusahaan kami adalah penawar terendah tetapi dinyatakan “gugur evaluasi administrasi dan tidak dilanjutkan pada evaluasi teknis” karena KAMI TIDAK MENANDA TANGANI SURAT PENAWARAN DIMANA HAL TSB SESUAI ARAHAN PERKA LKPP NO.1 TAHUN 2011 ttg tata cara e-tendering point V. 2. d. 4, halaman 7 , Anehnya alasan panitia bahwa kami gugur evaluasi administrasi karena mengikuti PERKA LKPP NO.1 TAHUN 2011 point V. 2. d. 4, halaman 7.
    Mohon penjelasannya agar kami tidak kebingungan pak…..
    3. Apakah dibenarkan Aanwijzing melalui SPSE hanya 4 jam (yaitu jam 08.00 s.d. 12.00)?
    Mohon penjelasannya pak……, trimakasih

  • By syahrezi, 29 January 2012 @ 14:14

    pak siapa yg menetapkan pemenang pada ulp
    Ketua Pokya Atau Kepala ULP

  • By fatmi indah hati, 8 February 2012 @ 11:08

    sy ty,untuk pengadaan langsung rapat di luar kantor,paket seminar Fullboard, bp ad standart dokumen ny tdk?masuk ke jasa lainnya kan pak?terimakasih

  • By Win Anshar.RGG, 15 February 2012 @ 13:29

    1. Pak, mau tanya : PPTK apa wajib memiliki sertifikasi barang Jasa.
    2. Pak Jika kita sudah mengumumkan pengumuman Pelelangan umum, Namun Pokja belum menerima pendaftaran (Manual)alasannya karena Dokumen Lelang belumn selesai, sampai habis masa waktu pendaftaran. kemudian Pokja menerima kembali pendaftaran karena Dok lelang telah siap. yang saya tanyakan : apakah Pokja harus mengumumkan kembali seeperti sedia kala. mohon arahan Pak .Trims.

  • By Win Anshar.RGG, 15 February 2012 @ 13:48

    1. As.wr.wb. salam kenala Pak………Saya mau tanya jika KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) tidak memiliki sertifikat PBJ . apa sanksi hukum terhadap KPA yang menanda tangani Kontrak ?……
    2. Pak. apa bolek POKJA menambah persyaratan dalam Dok.Lelang khususnya untuk pekerjaan Fisik . metode Pascakualifikasi sistem Gugur ?…..

  • By SAIPUL HIDAYAT, 17 February 2012 @ 14:24

    PAK. SAYA HARUS KEMANA BILA MAU MELAKUKAN KONVERSI SERTIPIKAT l2 SAYA.. LANGKAH YANG HARUS SAYA LAKUKAN APA SAJA.. TAKS.

  • By basri bahar, 19 February 2012 @ 13:32

    pak, apakah istilah panitia masih dapat digunakan untuk pengadaan tahun ini? jika ada peg. yang Lulus L2 dan berakhir bulan maret ini, apakah ybs masih bisa menjadi panitia pengadaan yg diprediksi berakhir bulan mei?trims pak

  • By Win Anshar.RGG, 20 February 2012 @ 10:48

    Pak. apa boleh Pokja mensyaratkan bahwa site manager(SKA) setiap paket 1 orang .metode pelelangan umum Pasca kual;ifikasi ?…

  • By AP, 22 February 2012 @ 12:14

    Belanja modal sebesar Rp.150 jt bagaimana perhitungan honor panitia lelang, honor pejabat pengelola kegiatan dan adm kegiatan

  • By Tommy, 5 March 2012 @ 01:29

    Pagi Pak. Mohon penjelasan untuk bentuk kontrak sewa kendaraan. Singkatnya, ada dana agregat dengan satu kode rekening untuk penyewaan 10 kendaraan roda empat selama 7 bulan. Pagunya = HPS = Rp.10 juta per unit kendaraan/bulan. Pengumuman telah dikeluarkan, termasuk untuk peserta perorangan (rata-rata memiliki 1 kendaraan saja). Bgm pelaksanaan pengadaan jasa sewanya dan bentuk kontraknya. Apakah kontraknya dapat dikeluarkan untuk 10 orang berbeda? Apakah pembayarannya dapat dilakukan oleh bendahara saja, dengan menggunakan NPWP kantor? Trims sebelumnya

  • By Abdul Hakim, 25 April 2012 @ 17:38

    Mohon bantuannya Bang
    Dalam RAB suatu Instansi tercantum Belanja Penggantia Suku Cadang sebesar Rp 114.145.000, namun ada beberapa bahan yang telah dibeli tahun tahun masih belum terpakai, sehingga rencananya tidak diadakan lagi. Nah yang jadi permasalahannya adalah karena belanja telah berkurang maka anggaran nya pun berkurang (dibawah 100 juta). jadi apa perlu RAB direvisi ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan apakah boleh dilakukan penunjukan langsung karena belanja telah berkurang menjadi di bawah 100 juta. Mohon bantuan secepatnya, ya Pak.
    Terima kasih.

  • By Meita, 29 January 2013 @ 09:14

    Pak kalo panitianya masih mencantumkan syarat bawa surat asli dll, bagaimana cara menindak lanjutinya? Harus dilaporkan kemana? Terima kasih

  • By konversi sertifikat lkpp, 5 April 2013 @ 12:47

    Thanks for any other informative website. The place else could I am getting that kind of info written in such a perfect
    method? I’ve a mission that I am just now working on, and I’ve been at the look out for such info.

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: