Random Post: Rapat PVB
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Pengumuman Pengadaan menurut Perpres 54/2010

    Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 secara resmi telah diberlakukan. Walaupun ada ketentuan peralihan yang membolehkan Kementerian/Lembaga/Institusi/Daerah (K/L/I/D) untuk tetap memberlakukan Keppres No. 80 Tahun 2003 hingga 31 Desember 2010 (Pasal 132 ayat 1 Perpres 54/2010), namun proses pengadaan barang/jasa saat ini sebaiknya sudah mulai diarahkan menggunakan Perpres 54/2010 khususnya untuk anggaran tahun 2011 yang pelaksanaan pengadaannya sudah dapat dimulai pada akhir tahun 2010.

    Setelah saya melihat pada Perpres 54/2010 dan seluruh lampirannya, rupanya ada beberapa perbedaan aturan yang cukup signifikan antara Keppres 80/2003 dengan Perpres 54/2010 pada tahapan pengumuman pengadaan. Bahkan, perbedaan itu diembel-embeli dengan “ancaman hukuman” yang cukup serius bagi panitia apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

    Karena salah satu tahapan awal yang dilaksanakan setelah perencanaan pengadaan adalah pengumuman pengadaan, maka pada tulisan ini saya akan mencoba menuliskan hal-hal yang saya anggap penting untuk diperhatikan oleh panitia pengadaan pada saat pengumuman. Pada tulisan ini, saya akan membatasi pemaparan khusus untuk pengumuman pelelangan sederhana dan pelelangan umum.

    Media Pengumuman

    Salah satu perubahan yang cukup besar pada Perpres 54/2010 adalah perubahan media pengumuman dari media cetak ke media elektronik. Pada Keppres 80/2003 pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pengadaan dilaksanakan melalui Surat Kabar, baik nasional atau propinsi.

    Pada Perpres 54/2010, penayangan pengumuman pengadaan di surat kabar menjadi hal yang opsional tergantung kebutuhan panitia. Media pengumuman untuk pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya dilakukan melalui Website K/L/D/I, Papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Apabila pengadaan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, maka media 1 dan ke 3 secara otomatis telah dilakukan, karena pelaksanaan e-procurement sudah menggunakan website LPSE yang melekat pada K/L/D/I serta sudah teragregasi secara nasional melalui website pengadaan nasional di inaproc.lkpp.go.id.

    Namun, apabila pelaksanaan dilakukan tidak secara elektronik, maka proses pemuatan pada website K/L/D/I harus dilakukan secara manual, dan pengelola website tersebut harus menginformasikan kepada LKPP agar dapat dimasukkan juga ke website pengadaan nasional.

    Satu informasi yang cukup penting pada Perpres 54/2010, khususnya pada aturan peralihan Pasal 132 Ayat (4) adalah “Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.”

    Hal ini berarti, pengumuman di Koran Tempo untuk pengadaan yang bernilai di atas 1 M untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya serta di atas 200 juta untuk Jasa Konsultansi (Sesuai Kontrak antara LKPP dengan Koran Tempo) masih tetap dilaksanakan hingga 9 Juli 2011. Yang masih belum jelas adalah penayangan di surat kabar propinsi untuk paket pekerjaan yang bernilai di bawah 2,5 M apakah masih tetap dilaksanakan karena bergantung pada kontrak antara Gubernur dengan surat kabar yang bersangkutan. Namun apabila kontrak tersebut tidak ada, atau telah habis masa berlakunya, maka pengadaan yang bernilai di bawah 2,5 M tidak perlu ditayangkan di surat kabar propinsi manapun dan tunduk pada aturan Perpres 54/2010 Pasal 73 Ayat (3).

    Isi Pengumuman

    Nah, hal inilah yang harus diperhatikan oleh panitia, karena hal-hal yang dahulu dianggap sebagai hal yang biasa dan sering dimasukkan sebagai bagian dari pengumuman dan pendaftaran, pada Perpres 54/2010 malah menjadi suatu hal yang dilarang dan bahkan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

    Untuk lebih jelas, berikut ini adalah isi Lampiran II Perpres 54/2010 B, 1, a, butir 2, 3 dan 5 yang secara konten sama dengan Lampiran III, IV, dan V pada bagian yang sama:

    1. ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau apabila diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.
    2. Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat:
       

      1. nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
      2. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
      3. nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
      4. syarat-syarat peserta pelelangan; dan
      5. tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan.
    3. Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
       

      1. peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;
      2. pendaftaran harus dilakukan oleh:
         

        1. direktur utama/pimpinan perusahaan;
        2. penerima    kuasa    dari    direktur    utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
        3. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
        4. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama
      3. pendaftaran    harus    membawa    asli    dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
      4. persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan
      5. persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
    4. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website    komunitas    internasional    (seperti    www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.
    5. Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada:
       

      1. ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      2. peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dari aturan di atas maka dapat disimpulkan:

    1. Pengumuman tidak lagi memuat pagu anggaran, melainkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    2. Panitia dilarang memuat persyaratan yang memberatkan peserta seperti kewajiban mendatangkan direktur atau yang mewakilinya untuk mendaftar, membawa salinan surat-surat tertentu, dan persyaratan apapun. Hal ini sekalian menjawab pertanyaan salah seorang pembaca blog ini yang menanyakan “apakah boleh panitia mempersyaratkan sertifikat ISO pada saat pendaftaran ?” Dari aturan ini sudah jelas bahwa sertifikat tersebut dapat dijadikan syarat teknis, namun tidak boleh dijadikan sebagai persyaratan untuk mendaftar;
    3. Apabila panitia/ULP melanggar, maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Salah satu akibatnya, bisa saja pengumuman tersebut dianggap gagal dan harus diulang.

    Berdasarkan hal ini, mohon panitia pengadaan/ULP dapat mencermati perubahan-perubahan yang ada di dalam perpres 54/2010 yang dapat menjerumuskan panitia ke dalam pelanggaran aturan yang berlaku.

    147 responses to “Pengumuman Pengadaan menurut Perpres 54/2010”

    1. ebib says:

      Mohon penjelasannya pak, apakah dalam pengadaan barang untuk proses pengadaan langsung ,penyedianya harus berbentuk toko dan untuk survey harga bisa gak pak ke CV atau pihak ketiga

    2. antoni says:

      ass, izin bertanya. saya panitia di kukar. ingin menanyakan perihal prosedur pengumuman pemilihan langsung, untuk pengadaan konstruksi yang dilakukan dengan pemilihan langsung, seperti apa prosedur pengumumannya, apakah dalam pengumuman sudah kita cantumkan 3 calon penyedia atau terbuka untuk semua penyedia. hal ini karena namanya pemilihan langsung berarti ada penyedia yang kita pilih…terimaksih.

    3. suardi p says:

      kalau dilihat dari segi aturan yang ada,tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.semuanya akan berjalan baik baik saja.tp kebanyakan panitia lelang di daerah kami sumatera barat,seakan akan anggaran yg diperuntukan untuk infrastruktur yg membutuhkan penyedia jasa.sepertinya menganggap sebagai harta warisan dari nenek moyangnya pengelola anggaran itu sendiri.karena tidak mencerminkan kesetaraan anatara pengguna dan penyedia jasa yang di amanatkan uu jasa konstruksi no 18 tahun 1999 bab II pasal 3 poin c.yg intinya sama2 taat dimata hukum.

    4. wandy ahmad al antasany says:

      mohon ijin share pak khalid, terima kasih

    5. MIra says:

      Apakah dalam keppres 54/2010 pada penyusunan HPS bisa mennyebutkan merk tertentu untuk mendapatkan kualitas barang yang baik? apakah ada pasal tertentu yang mengatur tentang ini?

    6. putra lando says:

      Mohon pencerahan Pak,
      Saya dalam penyusunan RAB memakai acuan Bappenas Thn 2000, apakah ada yang terbaru untuk acuan standar billing rate Pak.. ??
      Mohon petunjuk

    7. indra says:

      pak khalid, didinas saya ada kegiatan sewa kenderaan roda4 sebanyak 3 unit dengan nilai sampai 210jt, sesuai dengan perpres 54 apa boleh dilaksanakan penunjukkan langsung untuk kegiatan tersebut,atau hrs dilaksanakan dengan proses pelelengan umum…

    8. Arindia says:

      Dear pak khalid,

      saya ingin menanyakan tentang persyaratan ISO, yang harus memiliki sertifikat ISO itu produsen atau perusahaan yang mengikuti lelang?
      terima kasih atas jawabannya.

    9. nanang says:

      Pak saya mau tanya? kalau pengadaan ATK di bawah 100jt itu masuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung? kalau pengadaan langsung prosesnya bagaimana? trimakasih

    10. alex sander says:

      apakah suatu pelelangan akan dianggap sah apabila ketua panitia pelelangannya tidak memiliki setifikat pelelangan?

    11. David says:

      Pak, untuk pengadaan Alat Berat dengan pagu 900jt, metode pemilihan penyedia yang cocok apa ya? Mohon penjelasannya. Terimakasih.

    12. yudy says:

      bolehkah Kepala Dinas yang menjabat sebagai KPA menjadi ketua ULP?

    13. ahmad hadi says:

      yth. bpk khalid..
      bolehkah saya minta format spk sederhana versi yang bapak punya untuk pengadaan langsung dibawah 100 juta..???
      atas bantuan bapak saya haturkan terima kasih

    14. emza says:

      di Kota saya ada yang unik dan menarik untuk disimak, yaitu menyangkut pekerjaan kontruksi yang di bagi ke kecamatan dan kelurahan dengan pagu 7M-12M, sehingga menimbulkan pro kontra bahkan demo mendemo, sehubungan dengan adanya forum ini saya ingin bertanya agar tidak salah dalam memahami permasalahan ini :
      contoh :
      masing-masing kecamatan mendapat pekerjaan kontruksi berupa :
      1. semenisasi
      2. Perbaikan drainase
      3. dll
      sebagian kecamatan melaksanakan dengan sistem pengadaan langsung, sebagian menolak karena harus dilelang dengan masing-masing pertimbangan.
      1. yang pengadaan langsung beralasan :
      walaupun sampai dengan diatas 7 M tapi pekerjaannya dipecah-pecah sd 100 jt, ditempat yang berbeda dlm satu kecamatan, dan dilaksanakan oleh penyedia yang berbeda-beda.
      2. yang tdk melaksanakan dengan alasan :
      karna pekerjaannya senilai diatas 7 m harus dengan pelelangan umum.
      Pada kesempatan ini di forum ini kiranya Pak Khalid bisa membantu memberikan pemahaman terhadap permasalahan ini karena pro kontra ini mulai mengarah kepada hal-hal yang tidak positif.
      Atas peencerahannya saya ucapkan terima kasih.
      wasalam

    15. said says:

      yang dimaksud dengan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dalam perpres 54 2010? agar jelas dan tidak membingungkan. mohon penjelasannya. tks.

    16. said says:

      apa yang dimaksud dengan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dalam perpres 54 2010?

    17. rina says:

      menggunakan gambar+RAB+RKS tahun lalu untuk pengadaan barang yang sama untuk pengadaan tahun ini, apakah tidak menyalahi Pepres 54 tahun 2010 ? mohon penjelasannya Pak .. terima kasih

    18. rina says:

      *

      menggunakan gambar+RAB+RKS tahun lalu untuk pengadaan barang yang sama untuk pengadaan tahun ini, apakah tidak menyalahi Pepres 54 tahun 2010 ? mohon penjelasannya Pak .. terima kasih

    19. brandus ds says:

      maaf pak ada beberapa pertanyaan Pengadaan Pembangkit Lintrik Tenaga Surya Terpusat:
      1. Untuk pengadaan barang (PLTS)terpusat apakah
      pakai perencanan atau tidak?
      2. Apa Jenis Kontrak yg benar yg dipakai?
      3. Apakah Gambar + RKS + RAB di tampilkan dalam
      dokumen pengadaan.
      4. Mohon jawaba atas pertanyaan saya dan Masaukan
      dari bapak untuk kegiatan tersebut

    20. Nugi73 says:

      Mohon penjelasan dari Bapak.
      Ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) salah satu kementerian di daerah kami membuat pernyataan yang menurut kami sangat janggal. Pernyataan tersebut sebagai berikut :
      1. KPA pada UPT telah membuat SK yang menunjuk PPK di instansi Kabupaten
      2. Dalam dokumen pengadaan, disebutkan bahwa nama PPK nya berada di UPT tersebut (jadi ada 2 PPK yaitu PPK di Kabupaten dan PPK di UPT).
      3. Pernyataan PPK di UPT adalah bahwa “sebagai PPK UPT yang mengurusi persoalan administrasi yang mengurusi proses tender, sedangkan PPK di Kabupaten/daerah yang mengurusi penandatanganan kontrak”
      4. Yang terjadi sekarang adalah PPK di kabupaten tidak bersedia menandatangani kontrak disebabkan karena merasa tidak pernah mengubungi panitia untuk melakukan proses pengadaan dan nama yang tercantum di dokumen pengadaan bukan PPK kabupaten tetapi PPK UPT.
      Apakah hal semacam ini benar atau bisa demikian, mohon penjelasan Bapak.
      Terima kasih.

    21. Asep says:

      Satker kami telah merevisi anggaran per 26 Oktober 2011 (hasil sisa lelang). Rencana dari revisi tersebut akan diadakan pengadaan meubeul sebesar 180 jt (terdiri dari pembuatan meja, lemari, partisi, dan backrop.. serta pembelian kursi kerja, mesin fax, telepon, dan white board). Namun, menghitung waktu setelah tanggal revisi untuk perencanaan, proses pengadaan (pelelangan sederhana) yang kurang lebih butuh waktu 3 minggu, sepertinya waktu pelaksanaan kontrak akan sempit mengingat batas waktu pencairan di KPPN tanggal 15 Desember. Sehingga rencana kami akan memecah paket tersebut menjadi 2 paket berdasarkan barang yang dibuat dan yang dibeli langsung. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak?? Apa solusinya?? Terimakasih.

    22. Asep says:

      Pak, saya mau tanya, dan mohon pencerahannya… Satker kami telah merevisi anggaran per 26 Oktober 2011 (hasil sisa lelang). Rencana dari revisi tersebut akan diadakan pengadaan meubeul sebesar 180 jt (terdiri dari pembuatan meja, lemari, partisi, dan backrop.. serta pembelian kursi kerja, mesin fax, telepon, dan white board). Namun, menghitung waktu setelah tanggal revisi untuk perencanaan, proses pengadaan (pelelangan sederhana) yang kurang lebih butuh waktu 3 minggu, sepertinya waktu pelaksanaan kontrak akan sempit mengingat batas waktu pencairan di KPPN tanggal 15 Desember. Sehingga rencana kami akan memecah paket tersebut menjadi 2 paket berdasarkan barang yang dibuat dan yang dibeli langsung. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak?? Apa solusinya?? Terimakasih.

    23. dony irwanto says:

      pak pengumuman hasil ujian pengadaan barang / jasa bulan oktober 2011 kota / kabupaten sorong yang diadakan di hotel carten apakah sudah ada hasil nya ????

    24. mimin says:

      assalamualaikum pa.khalid, apakah ada ketentuan berapa % keuntungn untuk penyedia barang dan apakah betul perhitungan keuntungan untuk penyedia barang dihitung dari harga hps, misalkan harga hps pengadaan lap top (ditetapkan berdasarkan survey harga ditoko) Rp 1 jt kemudian panitia pengadaan menentukn pemenang dengan perhitungan harga hps ditambah keuntung misal 10 % dan ppn 11%, apa memang seperti ituuu?, trims.

    25. iryanto satria.sh says:

      salam hormat.
      apakah diperbolehkan pengumuman pemenang lelang diumumkan sampai 3 tahap.sementara jadwal waktu penetapan dan pemenang sudah terlewati.tanpa ada pemberitahuan lebih jelas kepada peserta lelang oleh POKJA/ULP.

    26. AMAQ WIRA says:

      Assalamualaikum Pak Khalid Mustafa…
      Dari NTB pak,, Saya ikut tender di salah satu PT di NTB, faktanya adalah:
      1. Tender yg pertama di tender ulang karena alasan panitia adalah peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta (sbgaimana yg dipersyaratkan), tapi nama-nama perusahaan yang memasukkan/tidak memasukkan penawaran tidak di upload/diumumkan pada saat pengumuman termasuk perusahaan kami yg sudah memasukkan penawaran. Apakah dibenarkan panitia tidak memngumumkan nama-nama perusahaan yang memasukkan/tidak memasukkan penawaraan pada kejadian diatas?…….
      2. Perusahaan kami adalah penawar terendah tetapi dinyatakan “gugur evaluasi administrasi dan tidak dilanjutkan pada evaluasi teknis” karena KAMI TIDAK MENANDA TANGANI SURAT PENAWARAN DIMANA HAL TSB SESUAI ARAHAN PERKA LKPP NO.1 TAHUN 2011 ttg tata cara e-tendering point V. 2. d. 4, halaman 7 , Anehnya alasan panitia bahwa kami gugur evaluasi administrasi karena mengikuti PERKA LKPP NO.1 TAHUN 2011 point V. 2. d. 4, halaman 7.
      Mohon penjelasannya agar kami tidak kebingungan pak…..
      3. Apakah dibenarkan Aanwijzing melalui SPSE hanya 4 jam (yaitu jam 08.00 s.d. 12.00)?
      Mohon penjelasannya pak……, trimakasih

    27. syahrezi says:

      pak siapa yg menetapkan pemenang pada ulp
      Ketua Pokya Atau Kepala ULP

    28. fatmi indah hati says:

      sy ty,untuk pengadaan langsung rapat di luar kantor,paket seminar Fullboard, bp ad standart dokumen ny tdk?masuk ke jasa lainnya kan pak?terimakasih

    29. Win Anshar.RGG says:

      1. Pak, mau tanya : PPTK apa wajib memiliki sertifikasi barang Jasa.
      2. Pak Jika kita sudah mengumumkan pengumuman Pelelangan umum, Namun Pokja belum menerima pendaftaran (Manual)alasannya karena Dokumen Lelang belumn selesai, sampai habis masa waktu pendaftaran. kemudian Pokja menerima kembali pendaftaran karena Dok lelang telah siap. yang saya tanyakan : apakah Pokja harus mengumumkan kembali seeperti sedia kala. mohon arahan Pak .Trims.

    30. Win Anshar.RGG says:

      1. As.wr.wb. salam kenala Pak………Saya mau tanya jika KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) tidak memiliki sertifikat PBJ . apa sanksi hukum terhadap KPA yang menanda tangani Kontrak ?……
      2. Pak. apa bolek POKJA menambah persyaratan dalam Dok.Lelang khususnya untuk pekerjaan Fisik . metode Pascakualifikasi sistem Gugur ?…..

    31. PAK. SAYA HARUS KEMANA BILA MAU MELAKUKAN KONVERSI SERTIPIKAT l2 SAYA.. LANGKAH YANG HARUS SAYA LAKUKAN APA SAJA.. TAKS.

    32. basri bahar says:

      pak, apakah istilah panitia masih dapat digunakan untuk pengadaan tahun ini? jika ada peg. yang Lulus L2 dan berakhir bulan maret ini, apakah ybs masih bisa menjadi panitia pengadaan yg diprediksi berakhir bulan mei?trims pak

    33. Win Anshar.RGG says:

      Pak. apa boleh Pokja mensyaratkan bahwa site manager(SKA) setiap paket 1 orang .metode pelelangan umum Pasca kual;ifikasi ?…

    34. AP says:

      Belanja modal sebesar Rp.150 jt bagaimana perhitungan honor panitia lelang, honor pejabat pengelola kegiatan dan adm kegiatan

    35. Tommy says:

      Pagi Pak. Mohon penjelasan untuk bentuk kontrak sewa kendaraan. Singkatnya, ada dana agregat dengan satu kode rekening untuk penyewaan 10 kendaraan roda empat selama 7 bulan. Pagunya = HPS = Rp.10 juta per unit kendaraan/bulan. Pengumuman telah dikeluarkan, termasuk untuk peserta perorangan (rata-rata memiliki 1 kendaraan saja). Bgm pelaksanaan pengadaan jasa sewanya dan bentuk kontraknya. Apakah kontraknya dapat dikeluarkan untuk 10 orang berbeda? Apakah pembayarannya dapat dilakukan oleh bendahara saja, dengan menggunakan NPWP kantor? Trims sebelumnya

    36. Abdul Hakim says:

      Mohon bantuannya Bang
      Dalam RAB suatu Instansi tercantum Belanja Penggantia Suku Cadang sebesar Rp 114.145.000, namun ada beberapa bahan yang telah dibeli tahun tahun masih belum terpakai, sehingga rencananya tidak diadakan lagi. Nah yang jadi permasalahannya adalah karena belanja telah berkurang maka anggaran nya pun berkurang (dibawah 100 juta). jadi apa perlu RAB direvisi ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan apakah boleh dilakukan penunjukan langsung karena belanja telah berkurang menjadi di bawah 100 juta. Mohon bantuan secepatnya, ya Pak.
      Terima kasih.

    37. Meita says:

      Pak kalo panitianya masih mencantumkan syarat bawa surat asli dll, bagaimana cara menindak lanjutinya? Harus dilaporkan kemana? Terima kasih

    38. Thanks for any other informative website. The place else could I am getting that kind of info written in such a perfect
      method? I’ve a mission that I am just now working on, and I’ve been at the look out for such info.

    39. mulyadi says:

      saya ikut lelang di sumenep dinas pendidikan dan saya amati panitia sangat berkuasa untuntuk menggurkan rekanan walaupun ke salahan itu tidak mutlak makanya saya langsung laporkan ke polda jatim

    40. MIFTA says:

      pak iso itu sebenarnya unutk grde berapa pak dasar hukumnya apa, memang saat pendaftaran tidak dilampirkan tp pada saat pemasukan administrasi ahrus dimasukkan pak . dan grde 3 / k3 harus menggunkan neraca yg di udit oleh akuntan publik, dasar hukumnya apa pak, nanti klo rapat anwizing sy bisa buka wacana ini pak, trimakasih

    41. Eddy says:

      Apakah dengan SBU yang baru KTA dan SKA masih diberlakukan dan dapat menggugurkan rekanan apabila tidak ada

    42. @Eddy, SBU dan SKA memiliki fungsi yang berbeda. Jadi bisa saja dipersyaratkan keduanya sesuai sifat pekerjaan.

    43. Noviar Antony says:

      Dengan Hormat,
      perkenalkan kami dari PT. MITRA DOSI GLOBALINDO sebagai konsultan insurance & bank guarantee
      perusahaan kami telah terdaftar di department keuangan Ri bersertifikat AAUI No. 0709 000175
      perusahaan kami telah di percaya untuk membantu penerbitan jaminan asuransi & bank garansi oleh pihak bank maupun asuransi
      adapun hal – hal tang kami tawarkan adalah sebagai berikut

      1. Surety Bond ( Asuransi)
      -Asuransi Pemerintah : ASKRINDO, JASINDO, ASEI, dll
      -Asuransi Swasta : Mega Pratama, Bosowa Priskop, Pan Facific, Berdikari, Intra Asia, Raya, dll

      2. Bank Guarantee ( BANK GARANSI )
      -BRI, BNI, MANDIRI, DKI, SUMSEL, SUMUT, LAMPUNG, BENGKULU dll

      Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

      Regards

      Noviar Antony

      Head Office
      PT. MITRA DOSI GLOBALINDO – konsultan insurance & bank guarantee
      jl. prumpung sawah cipinang besar utara jakarta timur
      tlp : (021) 8591 6284
      fax : (021) 8591 6163
      email : mdg_noviar@yahoo.co.id

    44. […] Nomor 54 Tahun 2010 secara resmi telah diberlakukan. Walaupun ada ketentuan peralihan yang … Download Pengumuman Pengadaan menurut Perpres 54/2010 | Khalid … | […]

    45. omy irawan says:

      Mohon info apakah perusahaan PT dengan Kualifikasi Besar, boleh mendapatkan Penunjukan Langsung dari instansi / dinas..

      Untuk saat ini peraturan baru nya mengacu apa pak tahun berapa …

      Terima kasih

    46. h hermansyah says:

      mohon penjelasannya ttg perusahaan kami dinyatakan gugur oleh pokja ulp dg alasan teknis tidak memenuhi dan jadwal pembuktian kkwalifikas dimajukan adendum jadwal nya dmn tidak lazim dilakukan ole pokja kecuali adendum perpanjangan , utk hal tersebut mohon petunjuk apakah sdh benar atau menyalahi aturan pokja hanya dg alasan teknis tidak memenuhi tanpa adanya rincian dari kesalahan kami tersebut terimakasih

    47. dudi says:

      Mohon Penjelasan apakah boleh panitia ULP tidak mengumumkan hasil pembukaan penawaran (Nilai Harga Penawaran)? tks

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *