Panitia, berhati-hatilah menggunakan Metode Evaluasi Sistem Nilai

Proses pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 memang banyak yang multitafsir. Tapi sayangnya, hal-hal yang multitafsir ini kadang tidak dipahami atau malah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan.

Beberapa minggu terakhir saya banyak melihat permasalahan terjadi karena ketidakpahaman ini, entah disengaja atau tidak disengaja, khususnya dalam memilih metode evaluasi pengadaan barang/jasa pemborongan konstruksi/jasa lainnya.

Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Konstruksi/Jasa Lainnya metode evaluasi dokumen pengadaan terdiri atas 3 jenis, yaitu Metode Evaluasi Sistem Gugur, Metode Evaluasi Sistem Nilai, dan Metode Evaluasi Penilaian Selama Umur Ekonomis.

Permasalahan yang paling sering terjadi adalah ketika panitia memutuskan menggunakan Metode Evaluasi Sistem Nilai, yaitu Dasar Pemberian Nilai atau Skor dan Penggunaan Passing Grade.

Saya mencoba membahas mengapa sampai muncul himbauan seperti pada judul tulisan ini.

Dasar Pemberian Nilai atau Skor

Kalau kita melihat Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab I, C, 3, b, 1, b dijelaskan bahwa:

Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:

  1. Evaluasi Administrasi
    1. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;
    2. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
    3. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
  2. Evaluasi Teknis dan Harga
    1. Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
    2. Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran (lihat contoh);
    3. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi;

Apabila kita melihat pada aturan di atas, maka evaluasi sistem nilai atau merit point system memberikan keleluasaan yang cukup besar kepada panitia untuk menentukan unsur-unsur teknis, nilai angka setiap unsur, serta skor peserta pengadaan barang/jasa terhadap setiap unsur tersebut.

Disinilah muncul kerawanan pertama, yaitu dasar pemberian nilai atau skor yang terdiri atas 3 kerawanan, yaitu penetapan unsur apa saja yang harus dinilai, berapa bobot masing-masing unsur, dan berapa skor masing-masing peserta terhadap unsur tersebut.

Pemilihan unsur yang akan dinilai ini sangat penting, karena tidak semua unsur dapat diberikan nilai begitu saja. Sebagai contoh, beberapa panitia pada jasa pemborongan konstruksi menetapkan beberapa unsur teknis yang dapat dinilai, yaitu:

  • Metode Pelaksanaan. Unsur ini termasuk yang cukup sulit untuk dijadikan penilaian, karena dalam sebuah pekerjaan konstruksi, metode pelaksanaan sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh konsultan perencana. Kalaupun ada metode yang lebih baik, maka itu dapat dinggap sebagai masukan untuk memperkaya pelaksanaan pekerjaan dan sebenarnya tidak perlu dilakukan penilaian. Permasalahan berikutnya adalah bobot apabila metode ini dinilai. Di beberapa kasus, nilai bobot metode lebih besar dibandingkan nilai bahan yang digunakan. Apakah metode pembangunan sebuah gedung yang jelas-jelas hanya di atas kertas lebih tinggi nilainya dibandingkan spesifikasi bahan yang akan digunakan ? Penilaian ini juga nantinya amat bergantung kepada kehebatan penulis metode dalam merangkai kata-kata indah :)
  • Jadwal Pelaksanaan. Kadang saya menemukan pada metode evaluasi sistem nilai, panitia memasukkan unsur ini ke dalam unsur yang dinilai. Ini cukup mengherankan, karena bukankah jadwal waktu pelaksanaan itu sudah ditetapkan di dalam dokumen lelang ? Misalnya 150 hari, 180 hari, dan lain-lain. Serta dibatasi dengan akhir tahun anggaran. Kalaupun peserta menawarkan jangka waktu yang lebih singkat, maka itu dapat dianggap keuntungan mereka juga, karena tenaga dan peralatan yang digunakan akan lebih murah yang disebabkan berkurangnya biaya operasional. Jadi untuk apa unsur ini ditetapkan untuk dinilai ?
  • Peralatan yang digunakan. Unsur ini biasanya memasukkan perbedaan nilai yang cukup mencolok antara peralatan yang dimiliki sendiri atau peralatan yang disewa. Alasan panitia biasanya adalah, apabila sebuah perusahaan konstruksi memiliki peralatan sendiri, maka pekerjaan yang ditangani akan lebih terjamin dibandingkan apabila peralatan tersebut disewa. Pertanyaannya, apa dasar penyataan ini ? Kalau sewa dan lokasi sewanya dekat dengan lokasi pekerjaan, bukankah jauh lebih cepat ? Seharusnya panitia tidak perlu memikirkan hal ini. Cukup menekankan bahwa pekerjaan yang diminta mewajibkan penggunaan alat berat dengan jenis dan tipe tertentu agar terjamin pelaksanaannya. Apakah itu milik sendiri atau disewa, serahkan saja sepenuhnya kepada penyedia barang/jasa.
  • Struktur organisasi dan personil inti lapangan. Ini yang sering terjadi, yaitu dengan mencampurkan unsur teknis dan unsur kualifikasi. Penilaian tenaga ahli atau personil inti tidak dilakukan pada tahapan teknis, melainkan pada tahapan kualifikasi, baik dilaksanakan secara prakualifikasi atau pascakualifikasi. Apabila ini dilakukan, akan terjadi penilaian ganda.
  • Syarat teknis lainnya, seperti penanganan lingkungan hidup dan keselamatan kerja, persyaratan jenis material pagar yang mengelilingi proyek, dan lain-lain. Unsur ini sebaiknya tidak dijadikan sebagai penilaian, tetapi dimasukkan sebagai persyaratan wajib yang harus dilaksanakan. Misalnya material pagar, secara aturan sudah ada yang baku mengenai kapan harus ditutup menggunakan seng, atau kasa, dan material lainnya. Jadi tidak perlu lagi dinilai rendah bagi yang menggunakan seng, dan lain-lain

Hal di atas baru permasalahan yang terjadi dalam menetapkan unsur yang akan dinilai. Bobot masing-masing unsur juga masih dapat diperdebatkan. Misalnya panitia menetapkan bobot metode adalah 15 dan syarat teknis lainnya adalah 5, mengapa harus 15 ? mengapa bukan 5 ? Apakah metode itu lebih penting dibandingkan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ? Dan berbagai perdebatan lainnya. Dan ini adalah hal yang sangat Subjektif, karena berdasarkan kepada persepsi perseorangan.

Masalah terakhir yang harus diperhatikan oleh panitia pada saat memberikan skor adalah, dasar pemberian skor terhadap unsur-unsur teknis yang ditetapkan. Misalnya, mengapa perusahan A nilai Metodenya 15 ? Dan mengapa perusahaan B hanya 10 ? Apakah hanya karena tidak menulis paragraf pembuka pada proposal metode langsung memotong 5 angka yang setara dengan nilai full pada unsur syarat teknis ?

Inilah penyebab mengapa panitia harus berhati-hati menggunakan Metode Evaluasi Sistem Nilai

Metode Sistem Nilai VS Passing Grade

Satu hal lagi yang kurang diperhatikan bahkan di beberapa kasus malah luput dari perhatian panitia dan menjadi permasalahan cukup besar adalah penggunaan Passing Grade atau nilai ambang batas kelulusan pada metode evaluasi sistem nilai.

Saya kutip kembali Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab I, C, 3, b, 1, b khususnya pada Evaluasi Teknis dan Harga:

  1. Evaluasi Teknis dan Harga
    1. Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
    2. Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran (lihat contoh);
    3. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi;
    4. Bila menggunakan nilai ambang batas lulus (passing grade), hal ini harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus (passing grade).

Mohon diperhatikan butir (d) di atas. Tertulis dengan jelas bahwa apabila menggunakan Passing Grade, maka:

  1. Harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan;
  2. Urutan dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua peserta yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan passing grade.

Jadi, pada penggunaan passing grade, metode evaluasi sistem nilai secara otomatis akan melebur dengan metode evaluasi sistem gugur yaitu penyusunan pemenang hanya ditentukan pada harga terendah untuk penawaran yang nilai teknisnya di atas passing grade.

Dari mana dasar bahwa hanya teknis-lah yang diberikan skor ? Terlihat dari butir 4 bahwa harga tidak dilakukan penilaian/skoring, tetapi dengan melihat nilai rupiah penawaran itu sendiri. Juga terlihat bahwa pada Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab I, C, 3, b, 1, b, 2, b ada kalimat “…dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran…” Kembali mohon dilihat kata “dan/atau”, artinya bisa kedua unsur diberikan nilai (teknis maupun harga) atau hanya salah satunya saja (teknis).

Kalau kita melihat secara logika, dengan menetapkan passing grade pada komponen teknis, artinya panitia sudah menentukan Standar Minimal komponen teknis yang dibutuhkan dalam sebuah pengadaan barang/jasa, sehingga penyedia barang/jasa yang mampu menawar dengan harga terendah namun sudah masuk ke dalam ambang batas minimal yang ditetapkan oleh panitia, maka penyedia barang/jasa tersebut dapat ditetapkan sebagai pemenang.

Jadi, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh panitia, berhati-hatilah saat memilih untuk menggunakan Metode Evaluasi Sistem Nilai, pastikan anda memilih menggunakan passing grade atau tidak menggunakan passing grade, karena perbedaan keduanya cukup signifikan.

Metode Evaluasi Sistem Nilai Pada Perpres 54/2010

Karena kerumitan di atas, maka pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 48, metode evaluasi untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

Metode evaluasi sistem nilai hanya digunakan untuk pekerjaan kompleks dengan kriteria tertentu sesuai Perpres 54/2010 Pasal 1 Ayat (36) yang berbunyi “Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Jadi, mulai sekarang, sesuai dengan Perpres 54/2010, mari tinggalkan Metode Evaluasi Sistem Nilai dan beralih menggunakan Metode Evaluasi Sistem Gugur. Bagi yang masih menggunakan Metode Evaluasi Sistem Nilai, berhati-hatilah dalam menggunakan metode tersebut.



36 Comments

  • By gym, 18 September 2010 @ 18:35

    saya pernah ikut lelang dengan sistem merit poin. dengan perbandingan 80% untuk administrasi dan teknis, 20% untuk harga. pada pembukaan hasil evaluasi tahap 1, administrasi dan harga terlihat sekali adanya perusahaan yang di jagokan panitia dgn nilai administrasi dan teknis lebih tinggi hampir 20 point dari penawar lainnya, padahal secara administrasi dan teknis semua sama dan relatif setara peralatan dan kualifikasinya. dengan nilai ini akhirnya penawaran harga dibuka…dan benar saja…penawar yg dapat nilai tinggi pada administrasi dan teknis menawar sangat tinggi. bedanya sampai 250jt dari penawar terendah yg lulus passing grade. namun karena nilai penawaran harga hanya 20% maka penawar tertinggi tetap di menangkan. pertanyaan, pada saat kapan kita bisa melakukan sanggahan, apa setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis kita sudah bisa menyanggah? krn bila dilihat disini sudah didesain fraud/kecurangan?

  • By khalidmustafa, 19 September 2010 @ 06:20

    @gym, nah…itulah yang saya maksudkan, bahwa metode evaluasi sistem nilai berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat. Tetapi, penyedia barang/jasa juga harus memahami metode pelaporan pada pengadaan barang/jasa. Ada 2 jenis metode pelaporan, yaitu sanggahan dan pengaduan.
    Sanggahan adalah proses pernyataan ketidaksetujuan terhadap Hasil Pengadaan yang dilakukan oleh peserta lelang. Sanggahan tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan pada tahapan-tahapan dan waktu tertentu. Yaitu setelah pengumuman hasil pra kualifikasi dan/atau setelah pengumuman pemenang.

    Jadi kalau bapak menyanggah setelah evaluasi administrasi dan teknis, itu menyalahi prosedur dan jangan salahkan apabila tidak dijawab atau ditanggapi oleh PPK :)

    Prosedur pengaduan dilakukan apabila ditemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat. Pengaduan ditujukan bukan ke panitia atau PPK (jangan salahkan PPK/panitia kalau tidak membalas pengaduan), melainkan ke APIP K/L/D/I (misalnya inspektorat atau bawasda) yang ditembuskan ke LKPP
    Hal ini sesuai Pasal 117 Perpres 54/2010

  • By suhendar sunda, 20 September 2010 @ 14:39

    sy panitia pengadaan bibit kehutanana mengadakan lelang dengan sistem gugur tapi mensyaratkan bibit harus tersedia minimal 50% sesuai paket, apa boleh ?

  • By khalidmustafa, 20 September 2010 @ 15:27

    @suhendar, justru sistem gugur amat bergantung pada spesifikasi teknis yang diminta oleh panitia. Misalnya, bapak mempersyaratkan bibit harus 50%, maka yang memasukkan penawaran di bawah 50% dapat dinyatakan gugur. Sedangkan siapapun yang memasukkan di atas 50% tetapi harga termurah, itulah yang dapat ditetapkan sebagai pemenang

  • By Muhammad Rizal, 28 September 2010 @ 18:29

    saya mahasiswa teknik sipil pak.saya belum pernah mengikuti lelang.maka dari itu pak saya bingung bagaimana prosedur kita jika mau mengikuti lelang.
    terimakasih pak…

  • By khalidmustafa, 29 September 2010 @ 11:01

    @Muhammad Rizal, prosedur pertama, coba baca Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010 :)

    Setelah itu, kalau masih bingung, silakan bertanya disini bagian mana yang masih belum dipahami :)

  • By astri, 6 October 2010 @ 14:43

    Bgm dengan PPK pada dinas teknis yang tidak mempunyai sertifikat Pengadaan brg/jasa tetapi mengelola suatu kegiatan pengadaan brg/jasa.

  • By arhanud.., 16 October 2010 @ 22:18

    apakah dlm pengadaan jasa asuransi kesehatan anggota DPRD harga penawaran harus sama dengan pagu dana..?
    bgmana jika salah satu penyedia jasa menawar dng harga di bawah pagu dana..? apakah di gugurkan..? trims atas jwabannya..

  • By khalidmustafa, 18 October 2010 @ 07:39

    @astri, Sesuai pasal 127 Perpres 54/2010, PPK pada institusi pusat wajib bersertifikat sejak Perpres ini berlaku, kecuali PPK pada UPT dan PPK pada Pemerintah Prov/Kab/Kota, baru wajib bersertifikat pada 1 Januari 2012. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka segala keputusan yang berkaitan dengan Pengadaan oleh PPK tersebut, dapat dianggap tidak sah.

    @arhanud, Pagu Anggaran adalah batas tertinggi penawaran harga menurut Keppres 80/2003. Kalau menggunakan Perpres 54/2010, batas atas penawaran adalah HPS. Jadi, apabila penawaran sama atau di bawah pagu anggaran untuk Keppres 80/2003 tidak boleh digugurkan dari segi harga. Sedangkan kalau sudah menggunakan Perpres 54/2010, penawaran harga berada di bawah pagu anggaran tapi di atas HPS, maka dapat digugurkan

  • By donny, 22 October 2010 @ 19:29

    apa benar Pak dengan menggunakan perpres 54/2010 ini panitia tidak diwajibkan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa?

  • By khalidmustafa, 27 October 2010 @ 06:10

    @donny, tidak benar. Panitia wajib memiliki sertifikat sesuai Perpres 54/2010 Pasal 17 Ayat (1) butir f.

  • By heriyanto, 27 October 2010 @ 10:02

    Yth Pak Khalid,
    mengacu pada Perpres 54 th 2010, kriteria pekerjaan apakah yang termasuk pekerjaan beresiko tinggi? dan pekerjaan apa saja yang termasuk pekerjaaan menggunakan teknologi tinggi? Terkait hal tersebut apakah lelang alat kesehatan dapat mempergunakan system nilai? terimakasih

  • By khalidmustafa, 3 November 2010 @ 07:10

    @heriyanto, kriteria beresiko tinggi adalah pekerjaan yang dalam pelaksanaan maupun hasilnya memiliki resiko yang tinggi terhadap nyawa manusia ataupun dalam resiko kegagalannya. Pekerjaan yang menggunakan teknologi tinggi adalah pekerjaan yang menggunakan perangkat teknologi khusus dan tidak lazim di lapangan. Contoh dari kedua pengertian ini adalah Pembangunan Pembagkit Listrik Tenaga Nuklir.
    Lelang alat kesehatan boleh dilakukan dengan sistem nilai apabila nilainya melebihi 100 Milliar Rupiah

  • By Wawan, 12 November 2010 @ 06:46

    Selamat pagi Pak. Mau numpang nanya. Ada bbrp hal yg sy krng paham pd saat membuat dokumen penawaran ( sy rekanan yg bergerak di bidang DAK Pendidikan ), pertanyaan itu antara lain :
    1. Dalam dokumen lelang, panitia sdh melampirkan tabel2 spesifikasi tp kosong, dimaba judul buku dan spek nya peserta yg isi. Tp ada kolom harga satuan buku disitu. Yg ingin sy tanyakan : apakah harga yg sy masukkan itu harga sesuai RAB ( yg blm di tawar ), atau mmng harga penawaran saya? Krn kl kita masukkan disitu harga penawaran, otomatis kan cuma 1 sekolah sj yg sy tawar.
    2. Yg sy lakukan dlm membuat dokumen penawaran itu ialah : tetap memasukkan harga RAB per sekolah. Kemudian harga penawaran sy buat di bagian ‘kuantitas dan harga’ (tapi di dokumen lelang, panitia tdk melampirkan tabel ‘kuantitas & harga’). Jd pada bagian itu, sy sdh memberikan rincian harga penawaran sekian sekolah + ong. Traspor, buruh + pajak yg berlaku. Menurut Pak Khalid, apa yg sy lakukan itu salah?, dan apa yg harus sy lakukan kl mmng itu salah.
    3. Apa yg harus sy isi pada tabel RAB pd dokumen penawaran?
    Sbg contoh : setiap SMP memiliki dana Rp. 45.500.000,- utk pembelian buku Perpus. Dgn rincian misalnya :
    a. Buku Referensi 15.000.000,-
    b. Buku Pengayaan 25.000.000,-
    c. Buku Panduan Pendidik 5.500.000,-
    pemerintah memberikan anggaran spt itu utk tiap SMP. Jadi, nilai apa yg hrs sy isi dlm RAB yg di berikan oleh panitia lelang kpd rekanan? Selama ini sy mengisi sama spt RAB pemerintah. Jd saya pisahkan antara RAB dgn nilai penawaran.
    Demikian pertanyaan sy Pak, maaf kl agak panjang. Mohon petunjuk dan arahan dr Pak Khalid. Salam :-)

  • By danank, 12 November 2010 @ 12:22

    Saya mau tanya….apakah dalam pengadaan alkes dengan menggunakan sistem nilai, apabila syarat administrasi rekanan tidak lengkap, rekanan ybs tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu evaluasi teknis dan harga ?

  • By hefni, 18 November 2010 @ 06:20

    saya salah satu ppk di instansi saya,kemudian mertua saya adalah penyedia jasa,menurut aturan yang berlaku apakah boleh mertua saya mengikuti lelang dan menang pada proyek saya tersebut

  • By ferry bessy, 19 November 2010 @ 23:35

    kapan resminya sertifikat barang/jasa diberlakukan?
    apakah L4 pd tahun 2005, sudah tdk berlaku pada tahun 2010? bagaimana mekanisme perpanjangannya di daerah yang blm ada pengurusnya? terimakasih

  • By khalidmustafa, 1 December 2010 @ 13:43

    @wawan, wah…detail benar pertanyaannya :) Sayang saya gak lihat dokumennya secara langsung karena untuk hal-hal yang sifatnya detail memang sebaiknya diskusi langsung. Tapi saya coba jawab seperti di bawah ini:
    Apakah lelangnya itu per-sekolah atau langsung seluruh sekolah ? Kalau per-sekolah, maka buat tabel daftar kuantitas dan harga per-sekolah yang berisi jenis buku, judul buku, quantity, harga satuan dan total harga. Harga satuan disini adalah harga yang ditawarkan, jadi jangan pedulikan RAB panitia. Silakan memasukkan harga yang ditawarkan kepada panitia.
    Selebihnya saya agak kurang paham, jadi agak susah memberikan masukan lebih dalam lagi.

    @danank, benar. Kalau menggunakan Keppres 80/2003 dan metode evaluasi sistem nilai, maka penilaian teknis hanya dilakukan kepada peserta yang lulus evaluasi administrasi

    @hefni, tidak boleh, karena sesuai Penjelasan Pasal 6 Huruf e Perpres 54/2010 maka salah satu etika pengadaan adalah tidak boleh terjadi pertentangan kepentingan atau afiliasi.
    Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:
    a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
    b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa.

    @ferry, ketentuan sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa sesuai Perpres 54/2010 silakan menunggu aturan baru dari LKPP.

  • By arie, 10 December 2010 @ 09:44

    Yth. Pak Khalid,
    Saya ingin menanyakan hal-hal berikut :
    – apakah pelaksana pekerjaan boleh mengalihkan sebagian / seluruh pekerjaan kepada rekanan lain yang juga ikut lelang tapi telah gugur dalam evaluasi administrasi? Apabila hal tersebut diperbolehkan, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi ?
    – apakah pabrik / distributor boleh mengikuti pelelangan ? dimana ketentuannya ?
    – apabila ada 3 peserta lelang dan ketiganya sudah masuk dalam ambang batas minimal yang ditetapkan panitya, akan tetapi ternyata yang ditetapkan sebagai pemenang adalah penyedia barang/jasa yang menawar dengan harga tertinggi diantara ketiga peserta tersebut, apakah hal tersebut cukup mengindikasikan adanya kecurangan dalam proses pengadaan. langkah apa yang sebaiknya dilakukan 2 peserta yang kalah tersebut ?
    saya tunggu jawabannya, terima kasih

  • By Sarif sabar, 21 December 2010 @ 22:16

    yth. pak khalid
    tolong dikirimkan contoh dokumen lelang perpres no.54 tahun 2010…hormat saya

  • By khalidmustafa, 1 January 2011 @ 15:09

    @arie.
    1. Saya kutip Pasal 87 Ayat (3) Perpres 54/2010, “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.” Artinya, subkontrak hanya boeh dilakukan kepada penyedia spesialis, itu juga tetap dalam korisor tanggung jawab penyedia utama

    2. Dalam Perpres 54/2010 tidak tercantum ketentuan Pabrik/Distributor dilarang menjadi penyedia

    3. Evaluasi terdiri atas evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Jadi harga bukan satu-satunya penentu. Mohon informasi alasan panitia menggugurkan rekanan dengan nilai terendah itu apa ? Dari alasan tersebut dan dengan investigasi terhadap dokumen evaluasi akan dapat ditemukan apakah panitia melakukan kecurangan atau tidak

    @sarif, silakan diunduh pada http://khalidmustafa.info/?p=1333

  • By iqra, 1 January 2011 @ 17:46

    Assalamualaikum…jika menggunakan evaluasi sistem gugur, maka pada dokumen teknis yg tdk memenuhi persyaratan jg dinyatakan gugur, mis : rekanan wajib melampirkan network planning, jika tidak memenuhi maka dpt digugurkan ?

  • By khalidmustafa, 1 January 2011 @ 21:58

    @Iqra, Waalaikum Salam, benar…itu dapat digugurkan

  • By in3th, 23 February 2011 @ 14:57

    assalamualaikum wr.wb. … apakah pengguna anggaran mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak?… 1 lagi ya pa, apakah bapa mempunyai contoh penilaian jasa konsultansi sesuai perpes 54

  • By frans, 1 March 2011 @ 22:50

    asslm…wr.wb pa saya mau tanya :
    1. Dalam pelelangan umum pascakualifikasi menggunakan perpres 54 tahun 2010 apakah di perbolehkan mensayartkan surat dukungan dari pabrikan mengingat barang atau alat yang di gunakan terbatas?
    2.Untuk penentuan kualifikasi usaha konstruksi di Perpres 54 pekerjaan tersebut termasuk konstruksi (contoh pembuatan kapal atau pesawat) tetapi di peraturan LPJK pekerjaan tersebut tidak termasuk konstruksi sehinnga kami kesulitan dalam menentukan klasifikasi usaha tersebut (SBU), apakah yang harus di lakukan?

  • By farid, 30 March 2011 @ 17:22

    mohon pencerahan bagaimana penilaian personil inti pada evaluasi teknis dan tenaga ahli/tenaga teknis pada evaluasi kualifikasi?apa perbedaan antara personil inti dengan tenaga ahli/tenaga teknis, agar tidak terjadi penilaian ganda?

  • By pras, 1 April 2011 @ 21:55

    assalamu’alaikum..
    pak, mohon pencerahan..
    sekarang ini kami sedang melakukan pelelangan pekerjaan konstruksi (kelistrikan).
    dengan adanya perpres 54 ini pak, evaluasi yg seharusnya digunakan adalah sistem gugur. akan tetapi TKDN yang masuk kan harus juga dilakukan evaluasi dan preferensi untuk menentukan calon pemenang, apa hal ini termasuk sistem nilai?
    kemudian pak, pada saat evaluasi teknis apa bisa pemberian nominal nilai tersebut kita ganti memenuhi/tidak memenuhi atau ada/tidak ada?
    terima kasih sebelumnya pak..

  • By bbonk staw, 4 April 2011 @ 07:53

    Dlm penilaian kualifikasi jasa konsultansi ada perbedaan antara keppres 80/2003 dg pepres 54/2010, sehingga kami msh kebingungan dlm melakukan penilaian kualifikasi jasa konsultansi. Mohon bantuannya pak kiranya kami dapat diberikan contoh bentuk penilaiannya. atas bantuannya kami ucpkan trima kasih pak.

  • By kustan lumolo, 13 April 2011 @ 19:51

    pa,saya panitia pengadaan yg saya mau tanya bagaimana melakukan evaluasi dengan sistem gugur dan contoh formatnya kalau ada?

  • By tikno, 29 April 2011 @ 12:05

    Salam kenal p. Khalid,
    Mohon pencerahan dari bapak ….
    Pada lelang pengadaan yang saya ikuti, ada persyaratan memiliki SIUJK, SBU padahal saya hanya memiliki SIUP, TDP & NPWP perorangan, yang ingin saya tanyakan :
    1. Apakah pada lelang pengadaan harus memiliki SIUJK & SBU?
    2. Apakah usaha perorangan bisa memiliki/membuat SIUJK & SBU perorangan?
    3. Dalam pengumuman lelang disebutkan bahwa penyedia jasa adlh Badan Usaha, apakah perorangan tidak bisa mendaftar padahal memiliki syarat2nya?
    thanks sebelumnya pak …

  • By Andi Kurnia, 4 May 2011 @ 00:48

    pak khalid saya mau nanya yang dimaksud dengan kemampuan dasar (KD)itu apa?

  • By hannesi, 25 September 2011 @ 12:19

    Selamat siang pak Mustafa,
    mohon pencerahan tentang evaluasi teknis. ULP menyatakan dalam kolom evaluasi teknis – jadwal pelaksanaan : urutan pekerjaan yang ditampilkan pada jadwal TIDAK menggambarkan penguasaan atas pekerjaan hal ini terlihat dari bahwa pekerjaan tanah untuk penggalian sloof sudah dilakukan sebelum pekerjaan pemancangan dimulai. Setahu saya Jadwal pekerjaan adalah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan, walau harus menginovasi beberapa item pekerjaan untuk mempersingkat waktu pelaksanaan. yang saya mohonkan sebagai pencerahan dari bapak, apakah jadwal pelaksanaan dapat menggugurkan tawaran sementara waktu yang tertuang dalam jadwal pelaksanaan sudah sesuai dengan dokumen lelang?
    terimaksih pak Mustafa…

  • By azhar, 22 November 2011 @ 17:12

    pagu katakanlah 100 jt, saya mau menawarkan 50% dari pagu misalnya 40 j. panitia tidak membuat aturan diboleh menawarkan harga 50% dibawah pagu…itu bagaimana om? apa boleh ato gmana?

  • By rizal, 11 January 2013 @ 09:31

    salam,
    dalam pengadaan sederhana minimal peserta yg lulus Prakualifikasi adalah 3 peserta dan untuk seleksi umu m minimal 5 dan maksimum 7 peserta.
    perntanyaan saya bagaimana apabila yg lulus prakualifikasi lebih dari tujuh peserta? dan evaluasi apa yg dilakukan panitia lelang menentukan peserta yg lulus(masuk Shortlist) dan lulus(Tidak masuk short list)?

  • By hamdan, 21 May 2014 @ 22:25

    salam pak.. sy mau tnya sy sedang mengikuti lelang melalui eproc skrg sdh pada thap sanggahan.. yang kami tnya pada surat sanggahan slah satunya yaitu tentang dasar perhitungan didapatnya nilai evaluasi teknis itu dari mana ?? yang ingin saya tnyakan apakah bapak mengetahui cara dasar menghitung untuk dapat nilai evaluasi teknis tersebut..??

  • By Adhe TQN, 3 September 2014 @ 15:40

    Saya pernah mengikuti lelang pengadaan komputer, kemudia pada berita acara hasil lelang panitia menggugurkan penawaran saya dengan alasan spek tidak sesuai dengan RKS, sedangkan spek yang saya tawarkan lebih tinggi dengan harga penawaran lebih murah dari PAGU yang ada di rks..Contohnya :
    salah satu spek motherboard yang saya tawarkan adalah :
    1. Ethernet Controller Realtek RTL 8111G-10/100/1000 controller, (lebih tinggi hingga 1000 bit/s)
    2. Audio Controller Realtek ALC887 8 Channel HD Audio (Lebih tinggi sampai 8 channel)
    3. Drive USB 6x USB Port (lebih tinggi sampai 6x USB Port)

    Spek RKS :
    1. Ethernet Controller Realtek RTL8106E-10/100 Controller (lebih rendah karena hanya sampai 100 bit/s)
    2. Sound Audio Controller Realtek ALC662 6-Channel HD Audio (lebih rendah hanya 6-channel)
    3. Drive USB 4x USB Port (lebih rendah karen hanya sampai 4x USB Port)

    Apakah Panitia melanggar dan dasar hukumnya apa ? sedangkan Hampir seluruh spek sesuai dengan permintaan dan dokumen sesuai dengan petunjuk RKS..terima kasih

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: