Sebuah Catatan Kecil

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 » Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

perpres-no-54-tahun-2010

22 Comments

  1. 28 August 2010    

    terima kasih banyak, pak.

  2. yusuf yusuf
    28 August 2010    

    terima kasih pak

  3. 29 August 2010    

    Sama2, yah…

  4. fauzil fauzil
    30 August 2010    

    sukron pak..
    tlg bantu kalo saya nanya2 lewat blog dijawab lewat email aja ya pak..
    maklum masih buta di pengadaan..

  5. 30 August 2010    

    @fauzil, silakan..kalau nanyanya di blog saya akan jawab di blog, begitu juga kalau nanya di email akan saya jawab via email. Ini agar yang di blog bisa dibaca oleh orang lain dan dapat berguna juga bagi orang lain 🙂

  6. Hendra Hendra
    24 September 2010    

    pak khalid, tgl 8 okt nanti akan ada ujian sertifikasi PBJ di daerah saya.menurut analisa Pak Khalid,soal-soal dominan yg muncul apakah masih tetap seputar kepres 80 2003 atau PP 54 2010?trims pak

  7. 24 September 2010    

    @Hendra, menurut info dari rekan LKPP, ujian dibawah tanggal 1 Nopember 2010 masih tetap menggunakan Keppres 80/2003, namun yang dilaksanakan setelah 1 Nopember 2010 sudah menggunakan Perpres 54/2010

  8. Bambang Irawan Bambang Irawan
    28 September 2010    

    Terima kasih pak, setelah lama mencari cari Perpres 54/2010 akhirnya ketemu di Blog Bapak. Saya baru mendownload, belum sempat membacanya. Kira kira kalau di Perpres 54/2010 ini ketentuan Pejabat Pembuat Komitmen apakah wajib bersertifikat pengadaan barang/jasa,…mengingat selama ini sering ada dispensasi dari LKPP.Terima kasih

  9. edmondantes edmondantes
    30 September 2010    

    Terima kasih pak

  10. Helmy Helmy
    30 September 2010    

    Ini yg selama ini saya cari, terima kasih pak…

  11. 14 November 2010    

    Dalamk perpres no 54/2010 ini saya tidak/belum menemukan adanya upaya yang berpihak kepada usaha kecil dgn tidak membatasi ruang kerja BUMN, sehingga BUMN dapat saja mengerjakan yang seharusnya memrupakan prosi usaha kecil dan menengah.

  12. ayu ayu
    25 January 2011    

    trimakasih pak… karena sangat membantu kami dalam tugas

  13. Kothiq Kothiq
    11 February 2011    

    Tolong perpres 54 yg bisa didownload di sini adalah perpres 54 yg bener nggih?!

  14. 10 March 2011    

    ass.wwb., mas Khalid, mau nanya klo fee untuk jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas pek konstruksi menurut PerPres 54/2010, itu berapa persen ? Makasih atas jawabannya.

  15. 21 March 2011    

    Perpres No. 54 tg 2010 sec umum mengatur tentang pengadaan barang dan jasa, baik jasa konstruksi maupun non konstruksi, Dalam hal pengadaan jasa konstruksi Perpres tidak mengkonsideran UU No. 18 th 1999 tentang Jasa Kontruksi. Justru hanya mengkosideran PP No. 29 thn 2000. Sehingga terdapat mata rantai yg terputus dalam penerapan pengadaan di bidang jasa konstruksi. PP No. 29 sifatnya hanyalah menguatkan eksistensi UU No. 18/1999, dari segi penyelenggaraan dari mata penyedia dalam hal ini pemerintah namun tidak berarti mengenyampingkan isi dari UU No. 18 tersebut yang salah satunya menjadi dasar dibentuknyua LPJK dengan segala produk yg dihasilkannya. BUkankan dalam Tap MPR NO. IV thn 2000 dijelaskan tata urutan peraturan perundangan dan diperkuat lagi dengan UU No. 10 thn 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah wajib hukumnya bahwa peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya dalam hal ini Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU No. 18/1999. Dikarenakan selalu adanya tarik ulur peraturan antara Menteri PU dengan LPJK, maka sebaiknya dibuat saja UU tentang Pengadaan Barang/Jasa. MOhon Pak Khalid mempelajari lagi Tap MPR No. IV thn 2000 dan UU No. 10 thn 2004 tersebut sbg bahan referensi tambahan. Apakah sudah layak Perpres 54 mengatur bidang JAsa Konstruksi sementara dalam UU No. 18 mengatur tentang Kompetensi BAdan Usaha dalam bentuk SBU yang yg diterbitkan sebuah Lembaga dalam hal ini LPJK.

  16. 2 April 2011    

    Alhamdullillah, akhirnya ketemu juga blog Bapak, semoga ga bosen bosen aja pak, trims

  17. didin didin
    10 May 2011    

    mau nanya kalo masa berlaku jaminan penawaran menurut pp no 54 tahun 2010 berpa hari ya pak??

  18. awal awal
    21 July 2011    

    ass. nanya Pak,, kalo untuk pembelian kendaraan dinas prosedurnya gimana yg sesuai perpres 54, pelelangan atau tidak, mohon penjelasan. makasih

  19. wepe budi wepe budi
    4 September 2011    

    Masih perlu pencerahan pak terhadap pertanyaan di FB yang lalu……
    Bagaimana bila pelelangan sudah diumumkan, tetapi ada sangahan (tentang afiliasi dan peran ganda).setelah diklarifikasi ternyata sanggahan betul,maka akan diadakan evaluasi ulang, dan diumumkan ulang. yang saya tanyakan Dimanakah kami dapat menemukan dasar hukumnya tentang ” klarifikasi terhadap peserta, evaluasi ulang dan diumumkan ulang)
    maaf bapak ngganggu acara lebaran
    selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan bathin…

  20. Gie Gie
    25 October 2011    

    terima kasih banyak pak….

  21. endang antoni jaya endang antoni jaya
    29 January 2013    

    Kami ada pengadaan laptop 30 juta, oleh rekan saya pertanggungjawaban ny cukup melampirkan kwitansi, nota, order dan BA.penerimaan barang, apakah itu sudah sesuai, mohon petunjukny?? thanks atas saran bapak.

  22. 9 March 2015    

    pak gimana Kami ada pengadaan laptop 30 juta, oleh rekan saya pertanggungjawaban ny cukup melampirkan kwitansi, nota, order dan BA.penerimaan barang, apakah itu sudah sesuai, mohon petunjukny?? thanks atas saran bapak.dan bentuk spk yg paling sederhana perpres no berapa

No Pings Yet

  1. Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 « dppkadnduga on 21 February 2011 at 01:01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Komunitas Blogger Makassar, Anging Mammiri
PageRank
Add to Technorati Favorites