Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010 – Pekerjaan Konstruksi

Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010 - Pekerjaan Konstruksi

7 Comments

  • By Aris Ariesta, 13 January 2011 @ 00:16

    Pak khalid sy bertrimakasih dpt memberikan imfo, ttg Perpres No.54/2010 lamp.III, untk dpt kami pelajari dan tindak lanjuti

  • By robie, 27 April 2011 @ 23:10

    Pak.,gimana pembedaan Prakualifikasi dan Pascakualifikasi,,karena saya mau mengikuti lelang pembangunan gedung secara umum tidak kompleks dengan nilai dibawah 5 Milyar tetapi panitia mengumumkan dengan prakualifikasi..sedangkan pada instansi yang sama sebelumnya untuk gedung senilai 10 milyar dengan pengumuman Pascakualifikasi..mohon petunjuk pak..

  • By ROCHIM SUTOPO, 7 March 2012 @ 17:10

    Pak, kapan lelang E-Proc sesuai perpres 54 diberlakukan? maksud saya utk pemasukkan penawaran secara elektronik, atau hanya pengumuman saja lewat elektronik sedangkan pemasukan berkas penawaran tetap lewat Manual ? mohon dijelaskan

  • By Asang, 22 February 2013 @ 23:40

    saya mau konsultasi sekaligus bertanya pak.
    dalam dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
    1. Metode Pelaksanaan
    2. Jadwal Waktu Pelaksanaan
    3. Daftar Personil Inti
    4. Spesifikasi Teknis
    5. Daftar Peralatan utama yang digunakan.

    nah, pertanyaan saya, jika daftar personil inti sudah terlampir, sedangkan SKA, Ijazah dan KTP tidak ikut terlampir di dalam dokumen penawaran (Karena sudah diupload pada saat pengisian kualifikasi secara elektrik pada saat sebelum enskrip penawaran) apakah dapat menggugurkan penawaran?

    mohon pencerahannya berserta dasar ataupun standar kelengkapan berkas dalam penawaran.
    terimakasih

  • By Herry, 15 September 2013 @ 00:40

    Merdeka!! Salam Perjuangan! Mau tanya, pak. Pertanyaannya adalah sbb:
    1)Berapa batasan jumlah paket yang bisa didapatkan perusahaan non kecil dan perusahaan kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di tahun anggaran berjalan? Menurut Perpres RI No. 70 thn 2012 memang dinyatakan 6 paket untuk non kecil dan 5 paket untuk perusahaan kecil. Rumusnya adalah SKP=KP-P. Tapi yang dimaksud N, saya kurang mengerti. KOnkritnya, apakah 6 paket batasnya untuk perusahaan non kecil dan 5 paket untuk kecil?
    2)Apakah 1 tenaga ahli bisa bekerja di 2 perusahaan yang sedang melaksanakan pekerjaan?
    3)Berapa batasan 1 tenaga ahli bekerja di perusahaan penyedia barang dan jasa?
    4)Apakah perusahaan yang terafiliasi (rangkap jabatan) dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang di dalam 1 pelelangan paket kegiatan yang sama? Di salah satu SKPD di DKI Jakarta, perusahaan yang terafiliasi dimenangkan oleh panitia lelang dan ditetapkan oleh PPK. Alasannya, 1 dari perusahaan yang terafiliasi tersebut tidak mengupload atau memasukkan dokumen penawaran dan/ atau penawaran harga. Mohon kiranya dapat dibalas ke email saya. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih. Salam Hormat: Herry

  • By Herry, 15 September 2013 @ 00:41

    Merdeka!! Salam Perjuangan! Mau tanya, pak. Pertanyaannya adalah sbb:
    1)Berapa batasan jumlah paket yang bisa didapatkan perusahaan non kecil dan perusahaan kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di tahun anggaran berjalan? Menurut Perpres RI No. 70 thn 2012 memang dinyatakan 6 paket untuk non kecil dan 5 paket untuk perusahaan kecil. Rumusnya adalah SKP=KP-P. Tapi yang dimaksud N, saya kurang mengerti. KOnkritnya, apakah 6 paket batasnya untuk perusahaan non kecil dan 5 paket untuk kecil?
    2)Apakah 1 tenaga ahli bisa bekerja di 2 perusahaan yang sedang melaksanakan pekerjaan?
    3)Berapa batasan 1 tenaga ahli bekerja di perusahaan penyedia barang dan jasa?
    4)Apakah perusahaan yang terafiliasi (rangkap jabatan) dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang di dalam 1 pelelangan paket kegiatan yang sama? Di salah satu SKPD di DKI Jakarta, perusahaan yang terafiliasi dimenangkan oleh panitia lelang dan ditetapkan oleh PPK. Alasannya, 1 dari perusahaan yang terafiliasi tersebut tidak mengupload atau memasukkan dokumen penawaran dan/ atau penawaran harga. Mohon kiranya dapat dibalas ke email saya. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.
    Salam Hormat:
    Herry

  • By anto, 6 July 2014 @ 23:08

    Pak Khalid, apa dasar hukum yang mengharuskan peserta lelang harus mengupload invoice untuk Daftar peralatan yang akan digunakan? apakah ini bisa menggugurkan.

    Terima Kasih

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design