Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Akhirnya, setelah ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2010, Softcopy Perpres No. 54 Tahun 2010 sudah dapat diperoleh secara resmi di LKPP. Sesuai janji saya, saya akan mempublikasikan setelah LKPP mempublikasikan, maka pada tulisan ini pembaca dapat mengunduh seluruh dokumen yang berkaitan dengan Perpres tersebut.

Satu yang harus diperhatikan dan yang paling sering ditanyakan juga adalah “Kapan Perpres ini diberlakukan ?” dan “Bagaimana dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 ?”

Mari coba kita bahas sesuai aturan peralihan pada Perpres 54 Tahun 2010

  1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
  2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
  3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
  4. Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

Dari 4 butir aturan di atas, yang merupakan isi dari Pasal 132 Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan bahwa pengadaan menggunakan Keppres 80 Tahun 2003 masih tetap dapat digunakan hingga 1 Januari 2011.

Kemudian, apakah sudah boleh menggunakan Perpres 54 Tahun 2010 untuk pengadaan bulan ini hingga Desember 2010 ?

Jawabannya adalah boleh, karena kalimat Ayat (1) Pasal 132 tersebut menegaskan bahwa Keppres 80 itu TETAP DAPAT, artinya secara default Perpres 54/2010-lah yang berlaku.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 136 yang berbunyi “Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.”

Kemudian khusus mengenai penayangan pengumuman di Harian Koran Tempo sebagai Surat Kabar Nasional, hal ini masih diwajibkan ditayangkan sampai kontrak ini berakhir, atau sampai tanggal 9 Juli 2011, sedangkan penggunaan Surat Kabar Propinsi harus mengacu kembali ke Surat Perjanjian/Kontrak antara Gubernur Propinsi masing-masing dengan Surat Kabar Propinsi masing-masing, khususnya pada klausul masa berlaku.

Selanjutnya, silakan mengunduh Perpres No. 54 Tahun 2010 pada tautan di bawah ini:

  1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
  2. Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
  3. Lampiran I Perpres 54 Tahun 2010 – Perencanaan Umum
  4. Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 – Barang
  5. Lampiran III Perpres 54 Tahun 2010 – Pekerjaan Konstruksi
  6. Lampiran IVa Perpres 54 Tahun 2010 – Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
  7. Lampiran IVb Perpres 54 Tahun 2010 – Jasa Konsultansi (Perorangan)
  8. Lampiran V Perpres 54 Tahun 2010 – Jasa Lainnya
  9. Lampiran VI Perpres 54 Tahun 2010 – Swakelola

Matriks Perbedaan antara Keppres No. 80 Tahun 2008 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 dapat diperoleh pada postingan sebelumnya.


197 Comments

  • By DoddyResnady, 28 August 2010 @ 20:15

    Pa Khalid, mohon informasinya apa sih yang dimaksud dengan jasa konsultansi perorangan? Dan apa contohnya?

  • By Suherman RL, 28 August 2010 @ 21:11

    Pak.KHALID……….
    Saya terputus mengikuti perkembangan seputar Juklak dana DAK diknas samapai hari ini, apakah Juklak dimaksud sudah di distribusikan ke kementerian yang bersangkutan dan apakah sudah dapat di muat di blog ini? dan apakah pelaksanaan dana DAK 2010 ini dapat berjalan tahun ini..???
    Oh iya pak… bolehkah saya meminta nomor handphone bapak??jikalau tidak keberatan…?
    Terimah kasih

  • By khalidmustafa, 29 August 2010 @ 03:12

    @DoddyResnady, jasa konsultansi perseorangan adalah jasa konsultansi yang dilaksanakan oleh orang pribadi dan bukan dalam bentuk badan usaha.

    @Suherman, info terakhir yang saya dengar adalah DAK untuk SMP sudah selesai, sedangkan yang untuk SD masih dalam pembahasan. Tapi secara fisik saya juga belum melihat dokumennya. Insya Allah kalau sudah ada akan saya bahas juga disini

  • By yudi, 5 September 2010 @ 09:33

    Ass.P Khalid..saya mau tanya tentang perpres 54/2010 pasal 52…apakah proses pengadaan dengan nilai dibawah 5 juta dan dibawah 10 juta juga harus mengikuti proses pengadaan langsung….terima kasih

  • By khalidmustafa, 5 September 2010 @ 10:55

    @yudi, Perpres 54/2010 pasal 52 mengatur tentang kontrak tahun tunggal dan jamak pak. Untuk pengadaan langsung diatur pada pasal 39.
    Dan nilai pengadaan langsung itu mulai 0 rupiah sampai 100 juta rupiah dengan persyaratan sesuai pasal tersebut.

  • By yudi, 5 September 2010 @ 12:40

    Maaf p khalid..maksud saya pasal 55 tentang tanda bukti pembelian…untuk pembelian dengan nilai 0 – 10 jt, apakah harus mengikuti proses sebagaimana pengadaan dengan nilai diatasnya (lebih dari 10 Jt)…terima kasih sebelumnya

  • By khalidmustafa, 5 September 2010 @ 12:47

    0-5 Juta menggunakan Bukti Pembelian
    5 – 10 Juta menggunakan Kuitansi
    10 – 100 Juta menggunakan SPK (untuk barang/konstruksi/jasa lainnya), dan 10 – 50 Juta untuk Jasa Konsultansi
    100 ke atas untuk barang/konstruksi/jasa lainnya dan 50 ke atas untuk Jasa Konsultansi menggunakan Surat Perjanjian/Kontrak

  • By khalidmustafa, 5 September 2010 @ 12:48

    Untuk prosesnya, semua di bawah 100 Juta dengan ketentuan seperti Pasal 39 menggunakan Pengadaan Langsung. Jadi sama saja 5 juta, 10 juta atau 90 juta apabila syaratnya memenuhi pasal 39 tersebut

  • By yudi, 5 September 2010 @ 14:49

    ok..makasih infonya p khalid

  • By DoddyResnady, 7 September 2010 @ 02:23

    Perpres No.54/2010 memberikan wewenang penuh bagi Pejabat Pengadaan utk menetapkan Penyedia B/J s.d. nilai paket Rp100 juta. Khusus utk pek. konstruksi, yg dikhawatirkan adalah Pj.Pengadaan “memilih” pelaksana yg tidak profesional alias nakal bin bandel, kan nantinya akan merepotkan PPK nya, karena pd kenyataannya di lapangan PPK sangat sulit sekali “mengendalikan” pelaksana bandel tsb. Akhirnya, Pj.Pengadaan cuma senyum2, tapi PPKnya mumet 7 keliling…Nah, bagaimana menurut Pak Khalid? masalahnya juga Pj.Pengadaan diangkat oleh PA, bukan oleh PPK…

  • By khalidmustafa, 7 September 2010 @ 03:59

    @Doddy, tanggung jawab itu berbanding lurus dengan kemudahan. Perpres 54/2010 memang memberikan keleluasaan lebih besar kepada K/L/D/I dalam memilih penyedia agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat. Juga dapat terjadi efisiensi dan efektifitas.
    Namun, keleluasaan itu tetap harus dibarengi dengan profesionalisme yang tinggi, agar penyedia barang/jasa yang terpilih adalah yang terbaik untuk menangani pekerjaan tersebut.
    Jadi, PA/KPA, PPK, dan Pejabat Pengadaan/ULP, bekerjasamalah dan berbuat yang terbaik :)

  • By aris daud, 7 September 2010 @ 12:55

    makasih. aku udah unduh perpresnya.

  • By fadli, 14 September 2010 @ 00:34

    kapan nih sosialisasinya?

  • By khalidmustafa, 14 September 2010 @ 05:28

    @fadli, saat ini sudah mulai sosialisasi tuh, dengan dimuatnya Perpres 54/2010 pada web LKPP sebenarnya sudah dapat dianggap bagian dari sosialisasi. Di Kemdiknas, sudah dimulai sejak bulan Agustus.

  • By fadli, 14 September 2010 @ 21:36

    untuk kami yang warga Peradilan, sepertinya belum ada sosialisasi. saya merasa terbantu dengan adanya blog, bapak. ntar kalo ada yang ganjel, boleh kan saya tanya2 lagi?

  • By khalidmustafa, 15 September 2010 @ 05:35

    @fadli, saat ini LKPP sudah membuat jadwal sosialisasi untuk seluruh Propinsi di Indonesia. Bisa dilihat jadwalnya di http://www.lkpp.go.id/v2/recruitment-detail.php?id=1260240821

    Kalau ada yang hendak didiskusikan, silakan ditanyakan pak, disini juga banyak rekan yang siap berbagi :)

  • By Pak Wo, 15 September 2010 @ 13:07

    Bapak Khalid …
    Saya mau tanya, karena saya belum membaca perpres no 54 tahun 2010 secara keseluruhan..
    Kebetulan saya jadi tim pengadaan barang dan jasa di yogyakarta, hanya karena saya lulus tes sertifikasi pengadaan bj. Dalam kepres 80 tahun 2003, pagu anggaran sebesar 60jt harus dengan pemilihan langsung. Dalam Perpres no 54 tahun 2010, dapatkah nilai 60jt dilakukan dengan penunjukan langsung? mohon dibalas secepatnya.. terima kasih

  • By khalidmustafa, 15 September 2010 @ 22:45

    @Pak Wo, silakan baca Pasal 39 Perpres 54/2010

  • By Pak Wo, 16 September 2010 @ 05:17

    Berarti bisa ya pak..

  • By Pak Wo, 16 September 2010 @ 06:12

    maaf pak satu lagi… kalau pengadaan komputer, itu kan termasuk kebutuhan operasional ya pak. Dan kita membutuhkan penambahannya rutin tiap tahun untuk pemenuhan sarana ict. Apakah pengadaan ini dapat dikatakan sesuai dg penjelasan ps 39 huruf a. Matur nuwun, saya tunggu balasannya..

  • By khalidmustafa, 16 September 2010 @ 06:16

    @Pak Wo, mohon kembali lagi dibaca pak…

    Pada Perpres 54/2010 tidak dikenal lagi yang namanya Penunjukan Langsung menggunakan batasan nilai tertentu. PL saat ini bergantung pada kondisi tertentu atau barang khusus.
    Pasal tersebut menerangkan mengenai Pengadaan Langsung yang sama sekali berbeda dengan penunjukan langsung.
    Sekali lagi, mohon dibaca terlebih dahulu Perpres 54/2010 secara keseluruhan.

  • By khalidmustafa, 16 September 2010 @ 06:18

    @Pak Wo, boleh pak, asal nilainya dibawah 100 Juta maka silakan menggunakan mekanisme Pengadaan Langsung :)

  • By Mahaputera, 16 September 2010 @ 07:42

    Bapak Khalid…
    Untuk pengadaan langsung metode penilaian kualifikasinya menggunakan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi…
    terimakasih

  • By khalidmustafa, 16 September 2010 @ 11:54

    @Mahaputera, Mohon diperhatikan baik2 bahwa pengadaan langsung pada Perpres 54/2010 tidak sama dengan penunjukan langsung dan/atau pemilihan langsung pada Keppres 80/2003.
    Pengadaan langsung tidak mengenal penilaian kualifikasi. Jadi tidak ada Pra atau Pascakualifikasi.
    Silakan lihat Lampiran II Perpres 54/2010

  • By ady, 16 September 2010 @ 13:07

    terimakasih infonya pak.

  • By stevia ys, 16 September 2010 @ 14:11

    ass..
    pak..
    dalam uraian diatas disebutkan bahwa perpres 54/2010 perjanjian yang dibuat sebelum tanggal 1 januari 2011 tetap menggunakan keppres 80/2003.. sedangkan dalam keduanya terdapat pengaturan yang berbeda atau belum diatur sama sekali, apakah nanti dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut tetap harus disesuaikan dengan pengaturan yang terdapat dalam keppres 80/2003 atau disesuaikan dengan pepres yang baru? adakah jangka waktu penyesuaiannya?
    terimakasih

  • By khalidmustafa, 16 September 2010 @ 14:18

    @stevia, yang dimaksud perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat apabila proses awalnya menggunakan Keppres No. 80/2003. Kalau melihat pasal 132 Ayat (3) maka: “Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.”

    Khusus perubahan kontrak, bisa dilihat pada Pasal 87 Ayat (5) Perpres 54/2010 yang berbunyi “Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.”

    Jadi intinya, silakan dilakukan perubahan sesuai kesepakatan para pihak.

  • By Pak Wo, 17 September 2010 @ 03:34

    Maaf pak, saya mesti tanya lagi ni…
    Saya telah melaksanakan prakualifikasi dan sudah berjalan sampai dengan undangan penjelasan pekerjaan.. apakah boleh mekanismenya dirubah dengan Perpres no 54.. mtr nuwun

  • By khalidmustafa, 17 September 2010 @ 06:11

    @Pak Wo, wah…jangan pak, itu tidak sesuai dengan Pasal 132 Ayat (1) Perpres 54/2010. Jangan menggunakan 2 sistem pada sebuah lelang. Yang sudah berjalan silakan dilanjutkan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.
    Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Kepala LKPP pada tulisan di http://www.lkpp.go.id/v2/highlight-detail.php?id=2154541061

  • By Pak Wo, 17 September 2010 @ 06:34

    Ok, pak matur nuwun..

  • By Pak Wo, 17 September 2010 @ 06:51

    Hingga 1 Januari 2011, boleh menggunakan antara dua peraturan. Kalau sudah terlanjur berjalan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, lanjutkan saja. Jangan sampai berhenti dan balik lagi. Tapi kalau kemudian baru lelang, terus melihat ada kemudahan melalui Peraturan Presiden Nomor 54, silahkan digunakan,” paparnya. Terus gimana dengan pernyataan “Tapi kemudian baru lelang… dst” kan belum pemasukan penawaran pak.. apakah boleh? Maaf saya ngenyang nii..

  • By khalidmustafa, 17 September 2010 @ 07:06

    @Pak Wo, Yang dimaksud dengan lelang itu tidak dimulai dari Pemasukan penawaran pak, melainkan dimulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman, penyusunan dokumen, pelaksanaan pengadaan hingga ditutup dengan penandatanganan kontrak.

    Jadi kalau dokumen lelang sudah diberikan kepada peserta lelang, itu sudah di tengah-tengah pengadaan, bukan baru memulai. Jangan sampai memberikan kebingungan kepada peserta lelang.

    Saran saya, silakan tetap lanjutkan, dan untuk lelang yang sama sekali belum dilaksanakan, khususnya lelang untuk Anggaran 2011, silakan menggunakan Perpres 54/2010

    Tapi kembali lagi, semua keputusan ada di tangan bapak, saya hanya menyarankan.

  • By Pak Wo, 17 September 2010 @ 07:20

    Yes pak.. Matur nuwun sanget

  • By Wang RL, 21 September 2010 @ 21:40

    Yth.Pak Khalid
    saya mau tanya, Umpamanya di Kab/Kota Alokasi Dana DAK SMP Bd.Pndidikan Th 2010 =Rp. 15.186.000.000
    Khusus Alokasi Pengadaan Buku Perpustakaan SMP kan 35% = 5.135.100.000, berdasarkan Permendiknas 19 Th 2010 Alokasi Dana Pengadaan Buku Perpustakaan sebesar 45.500.000 / paket.
    jadi 5.135.100.000 / 45.500.000 = 117 Paket
    nah, yang ingin saya tanyakan bgaimana jika di Kab/Kota tersebut Jumlah keseluruhan SMP tdk mencapai 117 sekolah, artinya masih menyisahkan dana ?, Apakah sisa Dana Tsb Dapat dimanfaatkan untuk Kegiatan Fisik

    Mohon Infonya, terimakasih

  • By khalidmustafa, 21 September 2010 @ 21:57

    @Wang, saya kutip Lampiran I Permendiknas No. 19 Tahun 2010 VII, 6, yaitu “Apabila terdapat sisa dana dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran. Jika sisa dana tersebut tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Bank Pemerintah.”

  • By yudi, 23 September 2010 @ 11:02

    Ass p khalid….mohon maaf lahir dan batin. saya rencana ada pembelian printer sebesar 7 jt. pada lampiran II perpres 54/2010 dicantumkan beberapa langkah yang dilakukan oleh pejabat pengadaan antara lain melakukan transaksi dan mendapatkan bukti transaksi berupa kwitansi. pertanyaan saya, apakah pada kwitansi pembayaran yang bertanda tangan seorang pejabat pengadaan ? makasih

  • By khalidmustafa, 24 September 2010 @ 07:53

    @yudi, kalau melihat Lampiran II Perpres 54/2010 Bagian B, 5, c, 2, e “Pejabat Pengadaan mendapatkan bukti transaksi dengan ketentuan (2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa kuitansi.
    Terlihat bahwa kuitansi disiapkan oleh penyedia barang/jasa dan diterima oleh Pejabat Pengadaan. Jadi, seharusnya yang menandatangani kuitansi adalah penyedia barang/jasa dan bukan pejabat pengadaan.

  • By bayu affandi, 24 September 2010 @ 17:26

    terima kasih pak atas infonya,.saya sudah mengunduh..

  • By bayu affandi, 24 September 2010 @ 17:29

    salam hormat kami gading kencana cv dari kota blanakan subang ,. unduhan sangat penting untuk menambah informasi bagi kami

  • By DoddyResnady, 24 September 2010 @ 18:36

    Pak Kahlid, perbedaan apa lagi yang signifikan antara Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung dan Pelelangan Umum selain beda nilai dan beda lama pengumuman saja? Keliatannya kok hampir sama saja ya…

  • By khalidmustafa, 24 September 2010 @ 18:41

    @DoddyResnady, kalau Pelelangan Sederhana dan Pelelangan Umum memang tidak signifikan, karena yang membedakan hanyalah waktu pengumuman saja, sedangkan proses lainnya tidak berbeda.
    Tapi kalau pemilihan langsung dan pelelangan umum, jelas amat jauh berbeda. Apalagi pada Perpres 54/2010 pemilihan langsung untuk pengadaan barang/jasa lainnya sudah dihapuskan dan hanya berlaku untuk pekerjaan konstruksi.

  • By ulfah, 29 September 2010 @ 00:26

    Asslm Pa khalid, mohon maaf sy kok ga bs mengunduh utk lampiran V ? padahal dr perpres sampai lampiran VI mudah sekali mengunduhnya, mohon bantuannya…

  • By khalidmustafa, 29 September 2010 @ 10:58

    @ulfah, Lampiran V kebetulan saya ambil langsung dari web LKPP sedangkan yang lainnya saya hosting di blog ini.
    Hal ini karena quota penyimpanan file hanya maksimal 4 Mb per-file di blog ini, jadi terpaksa hanya berupa link.
    Nanti bisa dicoba lagi pada waktu2 acak, karena itu amat bergantung pada kepadatan data di server LKPP

  • By khalidmustafa, 29 September 2010 @ 12:10

    @ulfah, baru saja saya mengubah link dari LKPP ke Ziddu. Silakan dicoba lagi untuk mengunduh Lampiran V.

  • By Agus B, 29 September 2010 @ 14:18

    Assl Pa Khalid, pasal 55 bunyinya tanda bukti perjanjian atau pembelian ? lantas berupa apa bukti pembelian itu … faktur barang, nota atau bagaimana ? terima kasih

  • By khalidmustafa, 29 September 2010 @ 14:43

    @Agus, minimal Nota pak, karena fungsi nota itu adalah bukti pembelian terhadap barang. Jadi Pasal 55 itu mengatur standar minimal. Kalau bisa menggunakan Kuitansi, tentu lebih bagus.

  • By DoddyResnady, 29 September 2010 @ 22:52

    Pak Khalid, gimana dg Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dan format Pakta Integritas? Apa masih menggunakan yg seperti di Keppres 80/2003?

  • By Agus B, 30 September 2010 @ 13:19

    Jadi Pak Khalid, jika saya membeli dan/atau melaksanakan pengadaan makan/snack dll, minimal dgn pake NOTA sdh bisa dipertanggungjawabkan dan jika pake kuitansi akan lebih bagus lagi.. bukan begitu pak Khalid ?

  • By Agus B, 30 September 2010 @ 13:26

    Kemudian utk meterai apa msh tetap ditempelkan pd nota dan bgmn dengan pajak apa msh sesuai dgn yg berlaku saat ini, tks

  • By khalidmustafa, 30 September 2010 @ 19:31

    @DoddyResnady, sambil menunggu Standar Bidding Dokumen (SBD) yang direncanakan keluar paling lambat bulan Nopember 2010, maka silakan tetap mengacu ke Format Isian Kualifikasi dan Pakta Integritas yang ada di Keppres 80/2003

    @Agus, benar pak. Untuk pajak juga masih belum ada perubahan

  • By ulfah, 1 October 2010 @ 23:48

    yup….ok pa khalid, lampiran V sdh berhasil proses pengunduhannya, makasih sebelumnya, btw di fb pa khalid ada permintaan pertemanan dr saya, mohon dikonfirm ya…:)

  • By Adnan Faiz, 2 October 2010 @ 10:26

    Ass… Pak mohon infonya tentang proses denda serta formatnya

  • By damian, 2 October 2010 @ 23:23

    pa khalid ada yang sedikit ditanyakan apakah boleh pengadaan barang jasa dengan nilai 50m diumumkan diluar wadah yang ditunjuk pemerintah seperti lpse dan media cetak lokal/ nasional

  • By deli, 4 October 2010 @ 10:58

    Dear Pak Khalid
    Mau tanya, Perpres no. 54 th 2010 ini, apakah sudah ada dlm versi B. Inggris or lainnnya? kalau ada saya bisa beli dimana ya….
    Mohon infonya & terima kasih.

  • By khalidmustafa, 4 October 2010 @ 21:45

    @ulfah, sudah saya approve yah

    @adnan, sesuap Pasal 89 ayat 2 Perpres 54/2010, pembayaran denda dapat diperhitungkan pada pembayaran prestasi pekerjaan

    @damian, pada prinsipnya yang ditentukan di dalam Perpres 54/2010 adalah yang wajib dilaksanakan. Apabila hendak menambah media dengan tujuan agar informasinya dapat lebih luas, maka silakan dilaksanakan, asal tidak menghilangkan yang wajib

    @deli, belum ada

  • By Ariono, 6 October 2010 @ 16:52

    bolehkah kita menggunakan perpres 54 sementara dokumennya menggunakan standar dokumen lama

  • By Ariono, 6 October 2010 @ 16:57

    dear pak khalid…apa boleh menggunakan perpres 54 tapi menggunakan standar dokumen lama,

  • By khalidmustafa, 7 October 2010 @ 15:46

    @Ariono, sebenarnya untuk membantu panitia, LKPP akan mengeluarkan Standard Bidding Document (SBD). Namun sambil menunggu hal tersebut, silakan tetap menggunakan Model Dokumen Pengadaan Nasional (MDPN) dan disesuaikan dengan Perpres 54/2010

  • By yudi, 10 October 2010 @ 12:30

    P Khalid…pada dokumen anggaran saya terdapat biaya penggandaan / fhotocopy sebesar 15 juta untuk keperluan satu tahun. apakah diperbolehkan saya melakukan pembayaran dengan cara dipecah per 5 juta (3 kali bayar) dengan disertai bukti perjanjian nota dan kwitansi ????

  • By khalidmustafa, 10 October 2010 @ 12:51

    @yudi, kalau pelaksanaan penggandaannya dilakukan sebanyak 3 kali, silakan dipecah 3 pak. Tapi kalau dilaksanakan hanya sekali, ya jangan dipecah :)
    Intinya, silakan dilaksanakan sesuai kondisi yang sebenarnya.

  • By yudi, 10 October 2010 @ 16:22

    pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali karena invoice yang masuk dari rekanan diajukan per 4 bulan dan itu merupakan keperluan rutin. makasih

  • By DoddyResnady, 11 October 2010 @ 00:37

    Di Perpres 54/2010, larangan untuk PNS terlibat dalam pengadaan b/j ada di pasal berapa Pak? Dan apakah point keuntungan rekanan (maksimal 15%)pada RAB boleh dipisahkan dari real costnya? (seperti PPN juga boleh dipisahkan kan?)

  • By Rahfan, 11 October 2010 @ 08:36

    Apakah diperbolehkan jika ada PNS yang masuk dalam pengurus perusahan (ada dalam akta pendirian/perubahan) selain direktur?

  • By khalidmustafa, 11 October 2010 @ 11:00

    @yudi, silakan pak.

    @DoddyResnady, ada di Pasal 19 Ayat (3) Perpres 54/2010. Untuk keuntungan, silakan disesuaikan pak, apakah mau dimasukkan dalam harga barang atau dipisahkan. Itu tidak diatur di dalam Perpres 54. Tetapi, biasanya selama ini dimasukkan di dalam harga barang, karena harga total barang itu tidak hanya keuntungan saja, melainkan sudah masuk biaya pengiriman, asuransi, dan biaya-biaya lainnya.
    Khusus PPn, memang terpisah, karena aturan hukum pemisahnya jelas, juga lebih mudah dihitung dibandingkan keuntungan.

    @Rahfan, tetap diperbolehkan, asal pada saat menjadi penyedia barang/jasa tidak sebagai PNS dan mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Juga keikutsertannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan (misalnya ikut menjadi penyedia di tempat dia bekerja), sesuai Pasal 19 Ayat (4) Perpres 54/2010

  • By rq, 11 October 2010 @ 11:18

    Ass.Pak Khlolid yth,tolong beri informasi lengkap tentang proyek2 yg sedang dilakukan oleh Mandikdasmen setiap tahunnya.trima kasih sebelumnya.Wslm

  • By khalidmustafa, 11 October 2010 @ 11:45

    @rq, saya tidak punya wewenang mengumumkan proyek yang sedang berjalan. Kalau lelang yang dilaksanakan, baik yang sedang berjalan atau yang sudah selesai dan menggunakan sistem e-proc, bisa dilihat pada laman http://lpse.kemdiknas.go.id

  • By yudi, 11 October 2010 @ 21:26

    p khalid…apa perbedaan antara Surat Perintah Kerja (SPK) dengan surat perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 perpres 54/2010…sekiranya ada contoh mohon dikirim via email. makasih

  • By yudi, 12 October 2010 @ 05:45

    maksud saya bukan perbedaan peruntukan berdasarkan nilai pembelian, tetapi perbedaan formatnya. makasih

  • By khalidmustafa, 13 October 2010 @ 08:00

    @yudi, SPK lebih simpel bentuknya karena antara perjanjian dengan jenis barang yang diadakan berada pada satu dokumen yang sama, sedangkan untuk surat perjanjian terdiri atas minimal 4 dokumen, yaitu surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak (SSUK), syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen teknis. Untuk format surat perjanjian dapat diperoleh pada Model Dokumen Pengadaan Nasional (MDPN) sedangkan SPK bisa saya kirimkan via email, tapi mohon dituliskan dulu alamat emailnya :)

  • By yudi, 13 October 2010 @ 08:26

    sebelumnya terima kasih atas semua penjelasannya p khalid, saya sangat terbantu dengan adanya forum ini..semoga berkah..amin…dan mudah2an p khalid tidak bosan memberikan penjelasan karena saya masih belajar…alamat email saya : tholee_jooo@yahoo.co.id

  • By Vino, 13 October 2010 @ 16:40

    Assalamualaikum pak,
    Mohon infonya, apakah juknisnya alat peraga sd 2010 sudah keluar. terima kasih.

  • By ulfah, 13 October 2010 @ 18:33

    asslm…maaf pa khalid klo boleh sy jg mohon dikirmkan format SPK seperti yg pa yudi maksudkan, kalau pa khalid berkenan email sy ulfah_ramadhyanti@yahoo.co.id, o iya mohon infonya pa utk MDPN sesuai perpres 54 thn 2010 apakah sdh ada ? makasih ya atas bantuannya..

  • By khalidmustafa, 14 October 2010 @ 09:55

    @Vino, untuk alat peraga SD sampai sekarang belum keluar.

    @ulfah, MDPN untuk Perpres 54/2010 namanya adalah Standard Bidding Document (SBD) yang baru akan dikeluarkan paling lambat Nopember 2010 oleh LKPP.

  • By Vino, 15 October 2010 @ 14:20

    Assalamualaikum,
    Terima kasih atas infonya , pak.
    Kalau juknisnya sudah keluar tolong berbagi informasi dengan kita kita ya pak.

  • By khalidmustafa, 15 October 2010 @ 19:50

    @Vino, oke…saya akan upayakan tulis juga di blog ini :)

  • By usep, 23 October 2010 @ 00:28

    asslm…maaf pa khalid kalau sekolah mau melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan perpres 54/2010 dengan pengadaan langsung, langkah dan dokumen apa yang harus dipersiapkan sekolah? klo boleh sy mohon dikirmkan format SPK, kalau pa khalid berkenan email sy usep_galing@yahoo.com,terimakasih atas bantuannya..

  • By chandra, 26 October 2010 @ 12:09

    perubahan terakhir dari kepres nomor 80 pa ?

  • By khalidmustafa, 27 October 2010 @ 06:15

    @usep, silakan mengikuti prosedurnya sesuai Lampiran II Perpres 54/2010. SPK akan segera saya kirimkan.

    @chandra, bukan perubahan terakhir, tapi pengganti Keppres 80/2003. Jadi, Keppres 80/2003 dan seluruh perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi

  • By indro, 27 October 2010 @ 12:25

    tuk pelaksanaan Pemilukada, dianggarkan belanja makan dan minum yang didistribusikan di 19 kecamatan di kota kami yang nilainya 960 jt,biaya tersebut tuk Hansip, dan personil pengamanan. sedangkan sebagai PPTKnya di kantor kesbang. dari membaca DPA tersebut. yang saya tanyakan ?
    1. Apakah pelaksanaan bisa swakelola atao penunjukkan langsung
    2. apakah bpk punya contoh dokumen yg pesis kegiatan tersebut.
    3. apakah cukup dengan kwitansi pembelian ditambah daftar hadir yang dapat makan dan minum
    tlg pencerahannya.

  • By adi cahyadi, 28 October 2010 @ 18:44

    asslm…maaf pa khalid saya mau tanya, untuk bentuk jaminan pelaksanaan katanya pada pepres 54 th 2010 tidak lagi di wajibkan melalui bank tapi bisa melalui asuransi yang memiliki program surety ya ? trus saya minta tolong kirimkan bentuk2 jaminannya ke email adi.cahyadi69@yahoo.com atau di adi_mrb77@yahoo.co.id, terimakasih atas bantuannya..

  • By Vino, 29 October 2010 @ 11:11

    Assalamualaikum pak,
    Bagaimana pak, apakah juknis yang tertunda mengenai alat peraga, TIK, Multimedia SD 2010 sudah keluar??? Terima kasih.

  • By khalidmustafa, 3 November 2010 @ 07:27

    @Indro, dapat dilakukan menggunakan lelang umum dengan kontrak harga satuan. Pembayarannya dilakukan sesuai dengan daftar hadir dan dapat dilakukan setiap kecamatan

    @adi, benar…seluruh jaminan saat ini dapat dicover oleh asuransi yang memiliki program surety dan memperoleh ijin dari Kemenkeu. Selain itu, seluruh jaminan wajib berisi 3 hal, yaitu dapat dicairkan sebesar nilai jaminan, dapat dicairkan dalam waktu 14 hari, dan sifatnya unconditional. Bentuk2 jaminan silakan menunggu Standar Bidding Dokumen dari LKPP, namun sebenarnya dapat menggunakan format standar dari Bank atau Asuransi yang penting berisi 3 hal di atas.

    @Vino, saat ini belum saya peroleh.

  • By usep, 5 November 2010 @ 20:20

    aslm pa…makasih atas format SPKnya..
    Pa.. mau tanya dalam lampiran II Perpres pelaksanaan pengadaan langsung angka 2)huruf b,c d & d:
    b) pejabat pengadaan membandingkan harga & kualitas paling sedikit dari 2 sumber informasi yang berbeda
    c) pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga….
    d) pejabat pengadaan melakukan transaksi.

    Pa…apakah untuk membandingkan harga melalui surat undangan (permohonan untuk memberikan surat penawaran)ke dua sumber yang berbeda tersebut atau seperti apa?
    untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi harus dilakukan terhadap kedua sumber tersebut?
    sekiranya bapak tidak keberatan minta gambaran format dokumen pemilihan pengadaan langsung… terimakasih.

  • By khalidmustafa, 6 November 2010 @ 07:06

    @usep, perbandingan harga dilakukan sendiri terhadap 2 sumber yang berbeda dan mohon menyimpan bukti sumber harga tersebut. Misalnya brosur + kontrak sejenis tahun sebelumnya. Prosedur memperolehnya disesuaikan dengan kebutuhan.
    Klarifikasi dan negosiasi bukan dilakukan terhadap sumber harga, melainkan kepada penawaran penyedia barang/jasa.
    Format dokumen silakan menunggu Standar Bidding Dokumen dari LKPP. Mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah dikeluarkan, karena targetnya adalah 6 Nopember 2010.

  • By Ifan, 7 November 2010 @ 11:34

    pa maaf… dalam pelaksanaan pengadaan langsung yang menyampaikan penawaran dari penyedia barang/jasa ke panitia/pejabat pengadaan harus lebih satu?
    selanjutnya untuk transaksi yang nilainya diatas 10 Jt s/d 100 Jt sebelum penandatangaan SPK apakah terlebih dahulu harus ada SPPBJ? dan setelah penandatanganan SPK dalam hal pelaksanaan SPK, harus ada SP (Surat Pesanan)

  • By Rahfan, 8 November 2010 @ 15:16

    SBD-nya belum pak?? Thx

  • By indro, 13 November 2010 @ 21:25

    Makasih, jawabannya, sekalian pak minta contoh spknya.vianwijaya@ymail.com

  • By Dadang Destari Putra, 14 November 2010 @ 23:00

    Assalamualaikum Wr.Wb
    Saya Mau menanyakan tentang kewajiban penyedia jasa konsultant berbentuk badan usaha (CV) atau Badan hukum (PT) untuk menyerahkan invoice. Saya sendiri dasar hukum untuk itu, tapi sampai saat ini tidak pernah ketemu.saya mohon penjelasan dan keterangan tentang dasar hukum yang mewajibkan CV atau PT menyerahkan invoice untuk melakukan proses pencairan. menurut temuan BPK/BPKP mereka selalu menggunakan SEB menteri keuangan dan Bappenas No.1023/D.II03/2000 dan SE-38/A/2000. Namun jika saya tidak salah memahami, SEB tersebut merupakan Petunjuk penyusunan RAB atau HPS. Sementara dalam Keppres 80 Tahun 2000 ataupun Keppes 54 Tahun 2010 menyatakan syarat pencairan adalah laporan progres atau produk jasa konsultansi itu sendiri, tidak sedikitpun menyinggung invoice beserta bukti

  • By Dadang Destari Putra, 15 November 2010 @ 00:05

    Assalamualaikum WR.Wb
    Tambah lagi Pak Khalid,
    1. Saya juga sudah mempelajari Keppres NOMOR 42 TAHUN 2002 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
    DAN BELANJA NEGARA, Pasal 12 Ayat (4). Menurut saya hasil kerja dan laporan dari Penyedia Jasa Konsultant sudah merupakan Hak dan Bukti-bukti yang sah, mengingat dalam penjelasannya tidak dijabarkan apa yang dimaksud hak dan bukti-bukti yang sah.
    2. SEB Menteri Keuangan dan Bappenas No.1023/D.II03/2000 dan SE-38/A/2000, menurut saya adalah dasar dari PPK atau Panitia menyusun RAB atau HPS. Artinya PPK atau Panitia di pandu memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan oleh Penyedia Jasa dan SEB tersebut adalah Panduannya.
    Opini saya :
    1. Sebelum penetapan Penyedia Jasa sebagai Pemenang sudah dilakukan klarifikasi dan Negoisasi Harga. Artinya pada saat penandatanganan Kontrak sudah disepakati tentang seluruh biaya yang tercantum dalam kontrak.
    2. Saya menyarankan dibuat lagi peraturan baru, setiap Panitia menyusun anggaran RAB atau HPS, harus disetujui BPK, jadi BPK bisa menilai Sudah Benar atau Masih Salah dalam menyusun anggaran tersebut.
    3.Jika benar pembayaran dilakukan atas dasar pengeluaran yang sebenarnya, maka artinya jika ada kelebihan pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan dan bisa dikelaurkan bukti yang sah berupa kwitansi atau apapun bentuknya yang dikehendaki oleh BPK, bisa diganti walau berada diluar kontrak.
    contoh :
    Panitia tidak menganggarkan dana Soil Investigasi Soil dalam Perencanaan Pembangunan Jalan Baru, dananya pun memang sudah dianggarkan minim, namun berdasarkan prosedur perencanaan jalan, harus dilakukan soil investigasi.
    Bagaimanakah penyelesaiannya supaya Pemerintah dan Pelaku Usaha benar benar dapat bermitra tanpa harus saling merugikan.

  • By Andry, 18 November 2010 @ 09:59

    slm pagi pak..saya mencari data pengadaan barang untuk nilai pekerjaan terkait klasifikasi siup pershn, kecil=nilai pekerjaan brp?;menengah=nilai pekerjaan brp?; besar=nilai pekerjaan brp?, krn saya mencari di keppres/perpres dan bappenas tidak ketemu, tks.

  • By Oki Setiawan, 18 November 2010 @ 10:34

    Kami salah satu rekanan pengadaan barang dan jasa untuk akomodasi dan konsumsi (pelatihan) pemerintah.yang ingin kami tanyakan. Apakah perusahaan dapat melaksanakan swakelola dari bkd untuk pengadaan pelatihan cpns.trims sebelumnya atas jawaban

  • By harmendra, 18 November 2010 @ 16:52

    mas, aq mau mengikuti ujian sertifikasi barang dan jasa, bisa bantu kisi-kisi ato contoh soalan terkai dengan perpres 54 tahun 2010 saat ini, makasih sebelum nya

  • By Rahfan, 19 November 2010 @ 08:55

    Ass. Selamat Idul Adha 1431 H, pak sekarang sudah masuk minggu ketiga Nopember, bagaimana dengan SBD-nya pak?
    Makasih

  • By heru, 22 November 2010 @ 21:16

    maaf pak, blog bapak ini sangat membantu sekali untuk saya yang belum berpengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa. kalau berkenan kiranya apakah saya bisa minta format SPK nya pak?kalau berkenan mohon dikirmkan ke heru.abongsu@yahoo.co.id terima kasih sebelumnya

  • By khalidmustafa, 26 November 2010 @ 06:45

    @Ifan, dalam proses pengadaan langsung, yang melakukan pembelian adalah Pejabat Pengadaan. Dan pembelian dilakukan hanya kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa setelah terlebih dahulu melakukan pengecekan kepada minimal 2 sumber harga lainnya. Tidak ada SPPBJ dalam pengadaan langsung, yang ada adalah bukti transaksi (bisa berupa SP) dan pembayaran menggunakan SPK

    @Rahfan, sampai komentar ini saya tulis, SBD belum dikeluarkan oleh LKPP

    @Indro, sebaiknya menunggu SBD yang dikeluarkan oleh LKPP, agar formatnya lebih seragam :)

    @Dadang, dalam pencairan tentu saja dibutuhkan dasar hukum terhadap proses pencairan tersebut. Laporan dari Konsultan adalah laporan pelaksasaan kegiatan, sedangkan untuk pencairan dana dibutuhkan tagihan/invoice yang menjadi dasar berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh Pengguna Jasa. Saya berpikir, tidak terlalu sulit sebuah perusahaan konsultan membuat invoice.
    Tidak relevan meminta BPK untuk memeriksa semua RAB dan HPS mengingat jumlah paket lelang di negara ini yang begitu besar. Mari kembalikan ke tupoksi masing-masing
    Khusus pengeluaran diluar perjanjian, hanya dapat dilakukan apabila bentuk kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan, sehingga pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran bersama.

    @Andri, sesuai Perpres 54/2010, usaha kecil bernilai 2,5 M ke bawah, dan usaha non kecil bernilai 2,5 M ke atas

    @Oki, swakelola untuk pelatihan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pelaksana swakelola atau institusi pemerintah lain pelaksana swakelola. Apabila diserahkan kepada pihak ketiga, maka tetap menggunakan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.

    @harmendra, untuk saat ini saya masih belum punya pak

    @Rahfan, sampai saat ini masih belum ada pak

    @heru, sebaiknya menunggu SBD yang akan dikeluarkan oleh LKPP

  • By albertus, 3 December 2010 @ 11:46

    Pak Khalid,
    Mau menanyakan tentang denda, dalam Perpres No 54 pasal 120 disebutkan bahwa pengenaan denda adalah sebesar 1 permill dari nilai kontrak atau bagian dari kontrak. maksud dari nilai bagian dari kontrak itu bagaimana ya pak?
    jika misalnya ada pengadaan 5 unit komputer dan hanya 1 unit yang terlambat, apakah denda dikenakan sebesar nilai kontrak atau hanya sebesar nilai 1 komp yang terlambat itu saja?
    terima kasih, btw, saya mohon di accep permintaan friend di FB ya pak..

  • By ardi, 4 December 2010 @ 12:43

    Pak Khalid yth.
    Saya mau tanya bagaimana bentuk dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta pengadaan menurut peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. trims informasinya

  • By Halik, 6 December 2010 @ 17:01

    apa standar bidding dokumen yang direncanakan selesai 6 nopember sudah selesai sampai sekarang pak?

  • By Soepriyadi, 14 December 2010 @ 06:30

    Saya mau menanyakan beberapa hal pak :
    1. apakah dibenarkan untuk pelelangan yang sudah mengacu pada perpres 54/2010 standar dokumennya meng ADOPSI dari kepres 80/2003? karena dalam dokumen tersebut mencantumkan SKP untuk usaha kecil = 3.
    2. apakah dibenarkan pelelangan untuk bangunan gedung bertingkat 3 senilai Rp.2.485.000.000,00 dilelangkan untuk usaha kecil,sedangkan pada pasal 100 ayat (3) perpres 54/2010 nilai paket s/d Rp.2.500.000.000 diperuntukkan bagi usaha kecil KECUALI paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
    3.dengan alasan tingkat kesulitan teknis,panitia mensaratkan perusahaan memiliki personil minimal Sarjana Tehnik Sipil dan Arssitek dgn SKA MADYA.
    4. apakah dibenarkan panitia menambah persaratan harus melampirkan SURAT DUKUNGAN ASLI dari pabrik untuk pekerjaan Atap baja ringan dan Plat Deck dengan mensaratkan spesifikasi tehnis tertentu yang hanya dimiliki oleh SATU PABRIK saja ?
    5. apakah hal-hal tersebut sudah sesuai dengan prosedure pelelangan yang diatur dalam perpres 54/2010?

  • By rizaldi PNFI Medan, 16 December 2010 @ 11:27

    mohon bantuan bapak, format spk untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dan untuk jasa konsultansi ke alamat email ini, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

  • By rizaldi PNFI Medan, 16 December 2010 @ 11:33

    mohon juga dikirim ke email berikut : yayacuka@yahoo.com, terima kasih pak atas bantuannya.

  • By teguh, 18 December 2010 @ 01:01

    saya juga mau pak, format SPK nya.. permanadoang@yahoo.co.id, trims.

  • By Malik, 24 December 2010 @ 08:46

    pak mohon dikirim format spk nya. trims

  • By trubus suyitno, 30 December 2010 @ 10:55

    Assalamualaikum Wr. Wb. Bp. Khalid Mustafa
    Saya mohon dikirim softcopy Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 diemail saya ini, terima kasih atas bantuanya

  • By khalidmustafa, 1 January 2011 @ 14:48

    @albertus, denda dikenakan dengan ketentuan, apabila barang yang terlambat itu menyebabkan seluruh pekerjaan tidak berfungsi, maka denda yang dikenakan adalah 1/mil dari total nilai kontrak. Namun apabila pekerjaan/barang yang terlambat tidak mempengaruhi keseluruhan pekerjaan, maka dendanya adalah 1/mil dari nilai barang yang terlambat. Inilah yang dimaksud dengan bagian dari kontrak

    @ardi, bentuk dokumen kualifikasi telah tertuang dalam SBD. Perbedaan utamanya hanya dengan hilangnya kolom neraca perusahaan

    @halik, rizaldi, teguh, format SPK dapat diperoleh pada SBD yang dapat diunduh di http://khalidmustafa.info/?p=1333

    @Soepriyadi
    1. Boleh saja, asal isi dokumennya sudah disesuaikan dengan Perpres 54/2010, termasuk SKP untuk usaha kecil sudah disesuaikan menjadi 5
    2. Apakah gedung bertingkat 3 tidak dapat dikerjakan oleh usaha kecil ? Kalau dapat, maka tidak apa-apa dilaksanakan. Apalagi ketentuan Gred saat ini sudah dihapuskan dengan keluarnya Surat Edaran Menteri PU
    3. Setiap persyaratan SKA harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan tidak boleh ditambah atau dikurangi
    4. Surat dukungan bisa dipersyaratkan, namun apabila surat tersebut hanya dikeluarkan oleh 1 distributor maka dapat dianggap mengarah kepada produk tertentu.

    @trubus, softcopy Perpres 54/2010 dapat diunduh pada tulisan ini

  • By ican bunayu, 2 January 2011 @ 22:46

    pak, apakah belanja operasional/rutin kantor seperti ATK,belanja peralatan dapur n Listrik,pemeliharaan, pengandaan dll harus melalui proses pengadaan? boleh tidak nilainya dalam setahun di pecah2 menjadi per triwulan ? dan apakah boleh pembayarannya melalui LS bendahara tanpa proses Pengadaan

  • By ican bunayu, 2 January 2011 @ 22:53

    pak saya mau tanya lg, pembangunan gedung dgn nilai 900 jt, tetapi krn dana hanya tersedia 200 jt jd pembangunan dilaksanakan sampai proses struktur,
    1. apakah boleh utk tahap selanjutnya pd tahun ini dilaksanakan dgn penunjukan langsung ke penyedia yang melaksanakan di thn kemaren?
    2. kalau boleh apa dasar hukumnya?
    3. bagaimana prosesnya sesuai dgn P 54?
    trims banyak pak….kami di daerah sangat memerlukan org seperti bapak,…. berilmu dan mau sharing

  • By ican bunayu, 2 January 2011 @ 23:15

    pak tolong saya mau jg file SPK nya….email saya vd_gumay@yahoo.com

  • By khalidmustafa, 3 January 2011 @ 06:56

    @ican
    1. Belanja operasional silakan dilakukan melalui pengadaan langsung (apabila nilainya dibawah 100 juta), pelelangan sederhana (apabila nilainya dibawah 200 juta), atau pelelangan umum (di atas 200 juta).
    Namun kontraknya menggunakan kontrak harga satuan, sehingga proses pengadaan peralatannya dilakukan setiap bulan/per triwulan/per kebutuhan. Proses pembayaran dapat dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama.

    2. Apabila dana yang 900 juta tersebut telah pasti ada, namun yang tersedia di tahun pertama baru 200 juta, maka silakan melakukan pelelangan umum senilai 900 juta dan kontrak menggunakan Tahun Jamak, sehingga siapapun penyedia barangnya, dapat mengerjakan kembali tahun depan dengan anggaran yang ada. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Perpres 54/2010.

    3. Contoh SPK sudah ada di dalam SBD. Silakan diunduh di http://khalidmustafa.info/?p=1333

  • By ican bunayu, 3 January 2011 @ 21:45

    maaf pak tanya lg, dana yang 200 jt sdh terlaksana hanya sampai proses pembangunan struktur dgn kontrak tahun tunggal jenis harga satuan….tahun ini kami mau melanjutkan lagi pembangunan tsb sampai selesai dgn sisa dana 900 jt….apakah boleh saya tunjuk langsung rekanan yg melaksanakannya kemaren dgn mempertimbangkan satu kesatuan bangunan? atau harus lelang lg, trims pak

  • By ican bunayu, 3 January 2011 @ 21:49

    maaf pak saya mau tanya lg ni…..boleh saya minta File SBD yang M.Word, makasih banyak atas bantuannya…

  • By khalidmustafa, 4 January 2011 @ 05:16

    @ican, tidak boleh pak. Satu kesatuan tunggal hanya boleh apabila terjadi Unforeseen Condition.
    Yang dimaksud dengan unforeseen condition adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (soil treatment) yang cukup besar untuk landas pacu (runway) yang sedang dibangun.
    Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori unforeseen condition. Contoh : antara pondasi jembatan (abuttment) dengan bangunan atas jembatan (girder, truss, dsb).

    Jadi, silakan lelang umum untuk pekerjaan tersebut

    SBD yang berupa file word dapat diunduh pada http://khalidmustafa.info/?p=1333

  • By Mashudi, 5 January 2011 @ 10:48

    Pak.Khalid Yth. Kami mau bertanya form isian untuk Kualifikasi pada prepres 54 th.21010 contohnya tidak ada apakah sama dg.contoh yg.ada pd kepres 80, kemudian unt.usaha kecil bisa melaksanakan sampai 2,5M, sedangkan menurut sepengetahuan kami unt.usaha kecil mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200jt, terima kasih

  • By lukmanul hakim, 13 January 2011 @ 09:06

    Asw Pak Khalid, kami mau bertanya didalam perpres 54 tahu 2010 kan tidak diatur tentang panitia/pejabat pemeriksa barang, tapi ada panitia/pejabat penerima barang yang bertugas memeriksa barang yang diadakan..nah mau tanya berapakah jumlah panitia/pejabat penerima barang ini….atas jawabannya tak lupa kami ucapkan terima kasih..wassalam

  • By stevia, 19 January 2011 @ 23:50

    ass..

    pak, saya ingin bertanya..
    saat ini masih terdapat polemik tentang pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMN..
    dalam Permen BUMN No. Per–05/MBU/2008 dikatakan bahwa pengadaan barang/jasa BUMN menggunakan prosedur yang dibuat oleh masing2 BUMN dengan berlandaskan permen tersebut.tetapi
    dalam ruang lingkup pasal 2 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 dikatakan bahwa pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BUMN yang dibiayai oleh APBN/APBD.

    maka yang dipertanyakan adalah :
    1. apakah terdapat perbedaan sumber pembiayaan dalam pengadaan barang/jasa di bumn dengan menggunakan dana dari korporasi araupun apbn yang mengakibatkan perlunya pembedaan dari kedua peraturan tersebut?

    2. apakah maksud dari pasal 2 ayat (1) huruf b tersebut? apakah dana investasi tersebut berasal dari kekayaan negara yg dipisahkan sebelum dibentuknya APBN atau memang dana yang berasal dari APBN yang memang disediakan khusus untuk BUMN?

    terimaksih sebelumnya..

  • By sutejo, 26 January 2011 @ 22:06

    Bagaimana menentukan HPS yang tepat, selama ini saya berhitung dari harga katalog pabrikan (bukan harga toko setelah diskon) + biaya transportasi dan mobilisasi + keuntungan 25% + PPN 10%, apakah sudah tepat perhitungan saya, mohon pencerahannya karena keppres yg baru ditetapkan keuntungan cuma 15%, bgaimana ini pak ?? … trims

  • By eni, 28 January 2011 @ 10:39

    pak, saya ingin bertanya..
    Kita ada 2 Diklat, Bisakah dengan lokasi/penyedia jasa yang sama, tapi adminstrasi sendiri?

  • By Sigit, 1 February 2011 @ 11:20

    ..sy msh bingung mengenai parameter apa saja dalam menentukan suatu kegiatan dengan pagu anggaran 100jt, dilaksanakan dengan penunjukan langsung atau pengadan langsung. Dan apabila dilakukan dengan pengadaan langsung, mohon informasi tentang tahapan2 yang harus dilaksanakan. Apabila ada contoh dokumen pengadaan / dokumen kontrak untuk penunjukan/pengadaan langsung, sudilah kiranya dikirimkan ke kami di binamarga_rembang@yahoo.co.id
    Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

  • By Hendri, 4 February 2011 @ 09:45

    Pak Khalid Yth.
    Apakah untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung, harus diumumkan di web site dan papan pengumuman resmi juga ?

  • By Asep, 5 February 2011 @ 23:21

    Pa’ Khalid Yth; Saya mau tanya tentang pengadaan barang/jasa konsultansi, apakah untuk pendaftaran, penanda tanganan dokumen Prakualifikasi, penandatanganan Dokumen Penawaran n Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi hrs Direktur Utama, apakah Direktur hrs pake Surat Kuasa Dirut. trmks

  • By Haeqal Naufal, 8 February 2011 @ 13:08

    Pak saya mau nanya, apakah dalam membuat HPS untuk pekerjaan pengadaan langsung untuk pembelian komputer kebutuhan kantor yg bernilai dibawah 100 juta boleh dimasukkan keuntungan 15 %, sementara didalam perpres 54 dibunyikan, untuk pengadaan langsung cukup dengan melakukan survey harga kepasar minimal 2 toko, kemudian ditetapkan pelaksana pekerjaan tersebut setelah melalui klarifikasi dan negosiasi. berarti harga yg dipakai adalah harga toko apakah masih boleh dimasukkan keuntungan yg 15 5 tadi ? mohon infonya pak. makasih

  • By nurhadi, 9 February 2011 @ 13:09

    mau nanya pak, klo pengadaan barang/jasa bawah 200jt (pemilihan langsung/lelang sedrehana) pake prakualifikasi masih boleh dilaksanakan utk th 2011 ini?

  • By axel, 10 February 2011 @ 19:56

    mau nanya pak kalau lelang dengan klasifikasi siup kecil apa kah boleh,? PT yang menggunakan siup manengah dan besar ikut lelang dan dapat menang dengan alasan di lihat dari permodalan awal yang ada di akte PT mohon penjelasan

  • By khalidmustafa, 13 February 2011 @ 11:15

    @Mashudi, Form isian kualifikasi ada pada SBD. Silakan diunduh di http://khalidmustafa.info/?p=1333.
    Usaha kecil saat ini sudah berubah dengan UU Usaha Kecil. Jadi tidak menggunakan UU lama lagi yang kekayaannya hanya 200 Juta.

    @lukmanul hakim, jumlah PPHP disesuaikan dengan kebutuhan pak

    @stevia:
    1. Sebaiknya dibedakan berdasarkan sumber dananya.
    2. Menurut Penjelasan perpres 54/2010, Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas.

    @sutejo, wuaahh..keuntungannye besar banget pak. Maksimal hanya 15% tuh, itu juga sudah termasuk biaya overhead

    @eni, infonya kurang lengkap, diklatnya berbeda gak ? nilainya berapa ? swakelola atau akai pihak ketiga ?

    @sigit, kayaknya Perpres 54/2010 sudah cukup jelas membedakan antara pengadaan langsung dan penunjukan langsung. SBD Pengadaan dan Penunjukan Langsung sampai saat ini masih disusun oleh LKPP

    @Hendri, tidak

    @Asep, untuk penandatanganan cukup orang yang ditugaskan oleh Dirut/Kuasa Dirut dengan melampirkan surat tugas dan kartu pengenal. Sedangkan untuk dokumen pengadaan harus ditandatangani oleh Direktur/Kuasa Direktur/Pejabat yang berhak menandatangani

    @Haeqal, namanya HPS adalah perkiraan, tapi saat transaksi dan membandingkan harga sebelum transaksi, gunakan harga toko.

    @nurhadi, tidak boleh

    @axel, tidak boleh. Yang dilihat adalah SIUP dan bukan Akta

  • By Sudarno, 14 February 2011 @ 10:37

    mohon bantuannya. kiranya bapak berkenan, apabila ada contoh dokumen untuk pengadaan langsung kami mohon dikirim ke email kami bpksnt@ymail.com, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

  • By hendri, 14 February 2011 @ 13:24

    Pak Khalid Yth.
    Mohon penjelasan pak, saya ada pengadaan sewa hotel dan pengadaan makan dan minum. apakah boleh digabung menjadi penunjukan langsung, sementara kode rekeningnya berbeda namun masih dalam satu kegiatan.

  • By Aghasto, 14 February 2011 @ 13:52

    Terimaksih file downloadnya. sya down load Lampiran V Perpres 54 tahun 2010 jasa lainnya, kok di link dengan ziddu.com.

  • By khalidmustafa, 14 February 2011 @ 16:05

    @sudarno, mohon maaf, SBD Pengadaan Langsung masih belum diselesaikan oleh LKPP

    @hendri, selama makan dan minum tersebut dilakukan dalam paket penyewaan (Fullboard, Fullday, atau Halfday), maka dapat digabungkan dengan sewa hotel/penginapan.

    @Aghasto, memang ada yang saya simpan di Ziddu, karena kalau disimpan di hosting saya ini, bisa keteteran bandwidthnya. Filenya lumayan besar tuh

  • By hendri, 21 February 2011 @ 10:35

    Pak Khalid Yth.
    terkait sewa hotel atau penginapan, jika kita menunjuk agen travel untuk pengadaan sewa hotel, apakah metode pengadaannya tetap menggunakan penunjukan ataukah berubah ?

  • By Adi, 22 February 2011 @ 08:52

    Pak Khalid yth,
    saya ingin bertanyan tentang Perpres No.54 pasal 82 ayat 4 (Pelelangan dihentikan ) dan pasal 7 (diulang), bagaimana maksudnya apakah diulang dari awal pemasukan penawaran atau bagaimana…terima kasih

  • By Depril, 28 February 2011 @ 14:35

    pak saya mau tanya..
    jika pada kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan apakah boleh pake tanggal mundur artinya SPK nya ditetapkan bulan februari 2011, sedangkan kegiatannya ada pada bulan januari dan mesti dicairkan..dan yang bertanda tangan dalam SPK itu siapa saja..?

  • By adi, 1 March 2011 @ 09:20

    Pak Khalid yth,
    saya mohon penjelasan tentang dukungan bank, saya hanya membaca bahwa nilai dukungan bank untuk pekerjaan konstruksi 10% dari HPS namun tidak disebutkan jumlah pagu anggaran yang disyaratkan… terima kasih

  • By tika, 2 March 2011 @ 06:58

    Pak Khalid Yth,
    Terkait Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana untuk penyewaan hotel dan paket meeting berapapun nilainya dapat menggunakan sistem penunjukan langsung tapi saya angak bingung dgn teman2 di Kementerian lain tetap menggunakan sistem dibawah 100juta penunjukan langsung, ditas 100 – 200 jt pemilihan langsung dan diatas 200 jt lelang sederhana, mohon bantuan kejelasan Bapak sehubungan dengan hal ini….Terimakasih

  • By Yuni, 3 March 2011 @ 10:00

    Pak Khalid, Yth
    Mohon Penjelasannya pak :
    1. Apakah PPK wajib ada pada Perpres 54, lalu jika di SKPD belum ada PPK karena Pegawainya belum ada yang bersertifikasi maka untuk sementara bolehkan yang menandatangani SPK itu PA/KPA ?
    2. Untuk pengadaan mobil operasional dinas, menurut perpres 54 bisa dilakukan dengan penunjukan langsung dengan harga khusus untuk pemerintah. Siapakah yang mengeluarkan dan mempublikasikan harga khusus tersebut pak ,apakah dealer atau pemerintah ?
    3. Mohon saya diberi contoh SPK juga ya pak.
    Terima kasih sebelumnya atas penjelasan Bapak

  • By suhadi, 3 March 2011 @ 15:03

    salam kenal pak khalid…

    saya mau bertanya pak..pada pepres no 54 tahun 2010. untuk pembayaran yang bernilai 5-10 juta menggunakan kwitansi apakah sudah mulai diterapkan di seluruh pemerintahan daerah ..? mkasih sebelumnya

  • By maman, 14 March 2011 @ 14:15

    Pengadaan konstruksi dengan nilai Rp.40.000.000,- metode yang dipergunakan pengadaan langsung sesuai dengan kriteria pasal 39, apakah hal tersebut bisa dipergunakan untuk pengadaan jasa konstruksi dan bagaimana caranya?

  • By Sansu, 18 March 2011 @ 14:25

    Pak Khalid,
    ditempat saya ada kegiatan utk penyelenggaraan, jadi utk sewa hotels saja dengan nilai 198 jt (peserta menginap dihotel, dan pihak hotel memberikan ruang rapat). Yang saya tanyakan apakah hal tersebut dilaksanakan dengan Penunjukkan Langsung or Pengadaan Langsung?
    Terima kasih untuk jawabannya.

  • By zennia, 21 March 2011 @ 15:38

    Assalamualaikum pak, saya ada beberapa pertanyaan :

    1. apakah peserta lelang yang memasukkan penawaran diwajibkan mendownload/mengambil dokumen lelang? kalau tidak mendownload/mengambil dokumen lelang apakah bisa digugurkan oleh panitia?
    2. untuk dukungan keuangan (modal kerja) apakah diberlakukan untuk usaha kecil atau non kecil atau untuk keduanya?
    3. berdasarkan perpres 54 tahun 2010 pasal 19 point 1 huruf g yang berbunyi : “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil”. pertanyaan : dalam pengumuman, apakah untuk usaha kecil panitia diperbolehkan menambahkan “memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai”?
    4. Paket pekerjaan untuk usaha kecil maksimum 2,5 Milyar. Melihat kemampuan keuangannya, apakah dari Sertifikat Badan Usaha (SBU)? karena kemampuan keuangan dari masing-masing perusahaan hanya bisa dilihat di SBU-nya atau dari neraca keuangannya.

    Maaf kalau langsung diberondong pertanyaan :) dan terima kasih untuk jawabannya

  • By hanafi, 22 March 2011 @ 12:19

    Assalamualaikum pak, saya ada beberapa pertanyaan :
    1. saya ada kegiatan cetakan kalender yang nilai pengadaannya Rp. 98.000.000,-. pengadaan dengan nilai demikian tsb masuk ke kategori manakah?
    2. ada lagi kegiatan pembuatan website yang notaben-nya masuk kedalam pengadaan jasa konsultasi dengan jumlah pengadaannya Rp. 50.000.000 pengadaan dengan nilai demikian tsb masuk ke kategori manakah?
    3. saya ada pembuatan kerangka besi sebagai tempat baligho yang nilainya mencapai Rp.6.000.000, apa-apa saja yang harus disiapkan sebagai bahan pertanggungjawaban (SPJ)?
    terima kasih banyak pa…..

  • By WAHYUDI, 22 March 2011 @ 15:38

    Salam hormat pak…..
    saya mau tanya: 1. dalam penyusunan harga HPS kita meletakan keuntungan 15% itu apakah di harga upah dan bahan yang kita beri keuntungan 15 % atau ditotal jumlah biaya pak ( biaya sebelum pajak )…
    2 : apakah pengumuman pengadaan juga masih diwajibkan pada koran pak../ trims pak…

  • By Risma, 23 March 2011 @ 14:59

    Assalamualaikum Pak,
    Apakah benar Pak, bahwa menurut Perpres 54/2010 ini untuk PBJ di bawah 100jt tidak perlu diketahui oleh Kepala SKPD, cukup oleh PPK dan Rekanan saja? Terimakasih sebelumnya atas jawaban Bapak. Wassalamualaikum

  • By Risma, 23 March 2011 @ 15:01

    Oya Pak, saya coba mengirim pesan ke FB Bapak agar di add, tp ga’ bisa Pak, kenapa ya Pak?

  • By jati, 23 March 2011 @ 15:25

    apa perbedaan Surat Perintah Kerja dengan Surat Perjanjian Kerja? nilai pekerjaan berpa memekai Surat Perjanjian kerja atau Surat Perintah Kerja dan Berikan Masing Masing 1 contoh suratnya

  • By januardi, 24 March 2011 @ 15:01

    Assalamu’alaikum Pak Khalid..dalam pengadaan langsung pengadaan komputer bernilai 60 jutaan..yang membeli barangnya siapa, apakah pejabat pengadaan ? kemudian SPK nya dari siapa dan ditujukan pada siapa ? mohon dikirim contoh SPK pengadaan langsung ke email saya kaizen75@gmail.com. terima kasih

  • By Sori Sitanggang, 29 March 2011 @ 13:24

    Pak Khalid, didalam pengadaan barang menurut Perpres 54 apakah HPS boleh ditambahkan keuntungan Perusahaan? Dan kalau boleh berapa maksimalnya? Trimakasih Pak.

  • By Herman, 30 March 2011 @ 03:16

    Ass…salam kenal Pak Khalid, Pak sy mau tanya ni. sy dapet proyek perencanaan Rp.7.000.000 trus suru buat kontrak tp sy msih blm paham mengenai PP.54 2010.sy mohon petunjuk Bapak Mengenai contoh dokumen kotraknya yg sesuai PP.54 2010.klu Bpak berkenan sy mohon kriman soft copy contoh dokumen kontraknya Email sy:suherman_35@yahoo.co.id sekali lg sgt berterimasih dan mohon bantuan bapak krna Dead line kami sudah terbatas.

  • By m.yusuf, 5 April 2011 @ 09:12

    Ass.Wr.Wb
    Pak Khalid, ditempat kami, masih memakai Panita Pengadaan yang diangkat berdasarkan SK Kepala SKPD. Apakah hal tersebut diperbolehkan menurut Perpres No.54 Tahun 2010?. Kemudian, apakah SKPD kami masih harus menunjuk seorang pejabat pengadaan, mengingat sudah ada Panitia pengadaan di SKPD kami. Mohon saran dan pendapat Bapak, Terima Kasih.

  • By dedy Sarolangun, 6 April 2011 @ 14:08

    Pak Khalid, numpang Nanya nich…..Kalo Pekerjaan Pembuatan aplikasi Sistem informasi Manajemen dananya di bawah 100 Juta, masuk Kategori mana pak..Jasa Konsultansi ato jasa lainnya? terima kasih.

  • By @ri3f_ez, 10 April 2011 @ 19:56

    mohon ijin bertanya pak khalid:
    1. untuk pengadaan langsung, diatas 10 juta memakai SPK, hal tersebut apa berarti kita harus membeli barang / pekerjaan konstruksi melalui penyedia barang yang berbadan hukum? padahal dalam pasal yang mengatur hal ini kan memperbolehkan perseorangan atau UKM lantas dengan diberlakukannya SPK bagaimana apabila kita langsung beli ke toko? atau pekerjaan konstruksi sederhana yang dilaksanakan oleh perseorangan?? apakah pihak2 yang bertandatangan di dalam SPK adalah perseorangan atau badan usaha yang harus mempunyai badan hukum?? bagaimana bila pihak penyedia tidak berbadan hukum, apakah SPK tersebut sah, pak??
    2.untuk pelaksanaan swakelola kepada kelompok masyarkat, siapakah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan SOP pelaksanaan swakelola??standar dokumennya bagaimana pak??
    3. untuk sewa barang dalam 1 bulan 1,2 juta selama satu tahun, apakah wajib dibuatkan SPK pak apa cukup dengan kwitansi atau nota pak??
    terimakasih jawabannya

  • By @ri3f_ez, 10 April 2011 @ 20:11

    satu lagi pertanyaan saya pak mumpung masih inget, kalo pengadaan langsung dibawah 10 juta kan memakai kuitansi dan dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, untuk jasa catering siapakah yang bertanda tangan di dalam kuitansi pak??apakah bendahara kegiatan atau pejabat pengadaan pak?? trus kan kalo makan dan minum rapat barangnya kan langsung dinikmati pada saat rapat, trus apakah kegiatan tersebut juga wajib dibentuk panitia penerima hasil pekerjaaan ato cukup diterima oleh PPTK ato bendahara kegiatan ato pejabat pengadaan??mohon jawabannya pak, terima kasih

  • By d@igo, 12 April 2011 @ 20:40

    Yth. Pak Khalid
    1. apakah di halaman belakang nota pembelian (berapapun nilainya) harus diketahui Panitia/Pejabat Pengadaan?
    2. Pada kuitansi/A2 yg memuat kalimat “sudah terima dari” maka diisi Panitia/Pejabat Pengadaan (dulu diisi Bendahara Pengeluaran)?
    Terima kasih pak, menurut saya blog ini sangat bermanfaat & bahasanya juga mudah dicerna… very nice…

  • By dpu bulungan, 13 April 2011 @ 11:54

    mohon ijin share pak khalid untuk di link ke Goup kami, terima kasih

  • By tomas, 14 April 2011 @ 08:56

    mohon ijin bertanya, kami dirumah sakit mau mengadakan lelang pengadaan bahan cetak (cetak blanko pasien,kartu pasien, blankopemeriksaan, dll ) dengan nilai lebih dari 300 juta apakah kami bisa melakukan dengan lelang umum atau kami bisa melakukan nya dengan swakelola kalau bisa

  • By dayat, 1 May 2011 @ 02:11

    asslmualikum pak…
    saya mau tanya ada gak format dokumen untuk jasa Sewa Hotel.., tolong kirim via email aja pak…

  • By dayat, 1 May 2011 @ 02:16

    asslamualaikum pak?
    saya mau minta format dokumen Jasa sewa Hotel ada ga pak, kirim via e-mail aja pak, penting banget…

  • By ASMARA HADISAPUTRO, 5 May 2011 @ 10:56

    Slamat pagi pak….
    salam kenal.., saya baru mempelajari perpres 54 ini dan rencananya mau mengikuti sertifikasi. apa bapak punya contoh soal-soal ujian sertifikasi yang mengacu pada perpres 54.

  • By Safriadi, ST, 8 May 2011 @ 21:23

    Pak saya safriadi ST, PNS di Dishub Kab. Bireuen Aceh
    mohon nanya…dalam perpres 54 tahun 2010 untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi (perencanaan Pembangunan Terminal) dengan nilai 60 jt dan (perencanaan Pembangunan Gedung PKB) dengan nilai 35 jt…dengan cara apa dilaksanakan kemudian apa dibolehkan hanya dilaksankan oleh seorang pejabat pengadaan tanpa panitia…terima kasih atas jawabannya pak…

  • By tuladan mitro, 11 May 2011 @ 09:01

    selamat pagi. pak
    1. biaya 5 jt. menggunakan bukti pembelian itu digunakan untuk apa saja semisal pembelian atk, apa boleh menggunakan bukti pembelian?
    2. Utk. SPK biaya 10 jt. sampai 50 jt. apa perlu negosiasi, dan siapa yang negosiasi PPKm atau Pejabat pengadaan?
    3. Utk membuat HPS kalo dalam lelang sekurang-kurangnya 28 hari harus dibuat dan disesuaikan harga pasar apakah berlaku juga pada pengadaan langsung?.

  • By tuladan, 11 May 2011 @ 09:52

    1. apakah peserta lelang yang memasukkan penawaran diwajibkan mendownload/mengambil dokumen lelang? kalau tidak mendownload/mengambil dokumen lelang apakah bisa digugurkan oleh panitia?
    2. untuk dukungan keuangan (modal kerja) apakah diberlakukan untuk usaha kecil atau non kecil atau untuk keduanya?
    3. berdasarkan perpres 54 tahun 2010 pasal 19 point 1 huruf g yang berbunyi : “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil”. pertanyaan : dalam pengumuman, apakah untuk usaha kecil panitia diperbolehkan menambahkan “memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai”?
    4. Paket pekerjaan untuk usaha kecil maksimum 2,5 Milyar. Melihat kemampuan keuangannya, apakah dari Sertifikat Badan Usaha (SBU)? karena kemampuan keuangan dari masing-masing perusahaan hanya bisa dilihat di SBU-nya atau dari neraca keuangannya.

  • By ido, 16 May 2011 @ 11:43

    blog yang benar-benar memberikan informasi handal dan terimakasih banyak buat pak khalid.

  • By mantap, 27 May 2011 @ 22:42

    dalam pengumuman lelang di salah satu daerah,panitia mengisyaratkan dengan kwalifikasi bidang usaha bukan sub bidang usaha. Mohon penjelasan pak khalid.

  • By mantap, 27 May 2011 @ 22:49

    Malam pak khalid ….Panitia mengadakan pelelangan umum atas terbitnya dana pusat ke daerah. Akan tetapi,belum ada persetujuan berupa izin prinsip dari DPRD tentang dana sharing sudah dilelangkan. Pertanyaan saya : apakah sah pelelangan itu sebelum terbitnya izin prinsip ?

  • By YANUAR ALFIAN HASBY, 6 June 2011 @ 15:25

    Ass war-wab….
    Pak Khalid yang terhormat…..
    Sehubungan dengan adanya pekerjaan Jasa Sewa Mobilitas Darat sekarang ini, Apakah dalam Perpres 54 untuk Pengadaan Barang/Jasa dibenarkan adanya beban BBM dalam harga satuan unit yang nilai penawarannya mendekati harga satuan ( HPS ), dan maxsimal berapa litter per bulan untuk jenis kendaraan 1300 s/d 1500 cc, dan apakah ada golongannya untuk Kadis,Kabid,Bidang-bidang di bawah Kabid berapa litter per bulannya.Trims

  • By YANUAR ALFIAN HASBY, 6 June 2011 @ 15:50

    Ass……
    2 pertanyaan lagi Pak….
    1. Dalam proses lelang sederhana yang nilainya di bawah 200 jt, prosedur pelaksanaanya bgm? karena saya pernah mengikuti daftar lelang setelah mengetahui pengumuman lelang dari salah satu media di kota Tangerang selatan, namun setelah proses mendaftar panitia akan mengubungi peserta pendaftar untuk mengambil dokumen lelang namun setelah itu panitia tidak ada klarifikasi at mengubungi peserta lelang yang terdaftar terkait dengan dokumen lelang, tapi pada saat lain yang saya ketahui ada 3 dokumen penawaran yang masuk, apakah hal seperti ini dibenarkan dalam perpres 54, mohon petunjuknya……
    2. Apakah dibenarkan dalam proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas yang pelaksanaannya bulan ke 3 ( Maret ) namun dalam proses administrasi Kontrak dan sebagainya terkait dengan pekerjaan tersebut di hitung 12 Bulan ?????, Mohon petunjuknya Trims…….

  • By tri wahono, 10 June 2011 @ 09:13

    As Wr Wb.
    Apakah lelang umum yg sudah di umumkan melalui LPSE & website K/L/D/I masih perlu ditayangkan di Surat Kabar Nasional, mengingat aksesabilitas media tayang LPSE & website K/L/D/I lebih luas drpd Surat Kabar Nasional ?
    Matur Nuwun
    Ws wr. Wb

  • By Dana Tanjung, 30 July 2011 @ 00:56

    Assalammualaikum pak Khalid.
    saya mau nanya, saya ada rehab kantor, nilai nya 100 jt,didalam RAB nya saya buat ada pengadaan meubilear, pertanyaan saya “boleh atau tidak pak…??? kalau boleh berapa persen yang boleh dibuat untuk pengadaan nya didalam RAB fisik tersebut…??? ada atau tidak peraturan yang mengatur tentang hal itu…??? ”

    mohon petunjuk nya pak Khalid…
    terimakasih.

  • By RM Kresno Dipojono, 2 August 2011 @ 16:41

    mohon informasi apakah pengalaman kerja sub bidang penting bagi persyaratan lelang jasa konstruksi untuk usaha non kecil ( Gred 2 s/d Gred 4)/ mohon balasan secepatnya, trimakasih

  • By Dedy S, 12 September 2011 @ 14:03

    Pak Khalid, Mohon bantuannya untuk contoh SPK.
    Email saya xupj21ddo@gmail.com
    Thx a lot

  • By candra, 12 September 2011 @ 16:34

    pak Khalid numpang tanya tentang dokumen lelang pak.
    Apakah setiap kita mendftar sebagai penyedia jasa dari satker kita harus membayar dokumen lelang pengadaan tersebut.
    Kalau memang kita harus membayar dokumen lelang di pasal berapa pada perpres 54 yang menunjukkan hal itu pak.
    Terima kasih atas jawabannya.
    mohon jawaban dikirim di alamat email saya(yanuarcandra58@yahoo.com) sekali lagi terima kasih

  • By T. Zulfikar, 14 September 2011 @ 22:17

    Bisakah tender dilakukan 2 kali pada bulan yang sama dan barang yang sama, dan apa kira2 yang menjadi kendalanya

  • By rudi aedhar, 21 September 2011 @ 15:45

    dalam bentuk penugasan sebagaiman dimaksud berdasarkan uu no. 19 th. 2003, psl 66 ttg. bumn, penugasan hanya dpt dilakukan oleh pemerintah, demikian terkait dg perpres no. 54 th 2010 ttg pengadaan barang/jasa, apakah terdpt dlm perpres tsb yg mengisyaratkan yg dimaksud pemerintah adalah baik pusat maupun daerah.

  • By novricha, 29 September 2011 @ 11:49

    salam kenal pak….. apakah didalam dokumen penawaran harus memakai materai dan juga tanggal?

  • By Diksel, 13 October 2011 @ 09:00

    salam kenal pak…..apakah perlu di muat LPSE paket pekerjaan yang hanya 1 atau 2 kegiatan yang nilainya cuma 14 juta dan 20 Juta, sedangkan pada kantor bersangkutan belum ada sub admin????

  • By iryanto satria, 22 October 2011 @ 17:59

    Dengan hormat,
    Saya ada beberapa pertanyaan yg sering saya temui dalam proses tender pengadaan barang :
    1.nilai pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh SBU PENGADAAN NON KECIL DAN KECIL.
    2.Sub bidang untuk pekerjaan pengadaan buku pengayaan,TIK sekolah,alat peraga sekolah.
    3.Apakah untuk pelelangan khususnya pengadaan barang apa boleh hanya company profil perusahaan saja tanpa ada lampirab SBU pengadaannya.

    Sekian dan terima kasih,kami mohon petunjuknya pak sesuai perpres 54 tahun 2010.
    Mohon petunjuk dan arahannya pak khalid.

  • By Leonard, 30 October 2011 @ 21:45

    Yth. Pak Khalid,
    mohon penjelasan bpk mengenai perpres 54 tahun 2010 pasal 19 ayat 3 mengenai “pegawai K/L/D/I dilarang …….dst. Apakah yang dimaksud pengurus/direksi perusahan atau termasuk karyawannya (contoh kasus : ada sebuah CV, karyawannya ada pegawai negeri sbg tenaga ahli dan bukan merupakan pengurus/direksi, dan ketika cv tersebut mengikuti lelang, langsung digugurkan)terima kasih

  • By AHMAD YUHDI, 23 November 2011 @ 12:32

    Yth. Pak Khalid,
    Mohon penjelasan Pak, saat ini saya dan tim panitia penerima dan
    pelaksana Bantuan Sosial APBN P Tahun 2011.
    terus terang saya masih bingung untuk penyusunan dokumen laporan kegiatan tersebut.
    Adapun bentuk kegiatan Bansos sebagai berikut :
    1. Pembangunan 2 unit RKB bernilai total lebih dari 200
    juta rupiah
    2. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola. bersama unsur
    Komite.
    nah yang saya bingungkan, untuk proses pengadaan bahan bangunannya
    pak, karena proses belajanya melihat kebutuhan dan tidak serta merta belanja total.
    Terus terang saya belum memahami PP 54 secara detail.
    yang saya ingin tanyakan, apakah saya harus membuat surat permohoan penawaran harga dari toko terlebih dahulu sebelum belanja, atau saya hanya cukup minta nota, kwitansi bukti pembelian dari toko.
    Duh saya bingung Pak mau menjelaskannya. Selama ini kalau saya mau
    belanja >= 1.000.000 saya harus membuat :
    1. Surat permohonan penawaran harga kepada toko/penjual
    2. Setelah toko ngasi penawaran tertulis, trus saya harus buat
    surat pesanan barang.
    3. Baru terakhir buat berita acara serah terima barang, kwitansi
    tanda terima uang & nota pembelian dari toko.
    Memangnya begitu prosedurnya ya paak??????

    Trus kalau belanjanya >= 5.000.000 saya harus membuat :
    1. Surat permohonan penawaran harga kepada toko/penjual
    2. Toko kirim surat penawaran tertulis, setelah deal
    3. Trus saya harus buat SPK.
    4. SPK keluar toko kirim barang ke kantor
    5. Kantor nyiapain berita acara serah terima barang dan
    berita acara penyelesaian pekerjaan.
    6. Kwitansi, Nota dll…
    Memangnya begitu juga prosedurnya ya paak??????
    Kalau membaca PP 54 thn 2010 pasal 55 tanda bukti perjanjian
    kayak kalau belanja segitu gk perlu dokumen2 di atas pak.

    Maaaaaf bener pak mohon penjelasannya. trims

  • By AHMAD YUHDI, 23 November 2011 @ 12:45

    SPK yang saya maksud itu Surat Perintah Kerja pak, bukan SURAT PERJANJIAN KONTRAK

  • By AHMAD YUHDI, 23 November 2011 @ 12:50

    Duh salah yang di atas pak…
    SPK yang saya maksud itu Surat Perintah Kerja pak, bukan SURAT PERJANJIAN KERJA pak

  • By Danil, 18 December 2011 @ 00:48

    Asslkm wr wb, pak mau tanya apakah ditahun 2012 ini masih boleh melaksanakan lelang dengan manual mengingat e proc nya blum siap? mhn pencerahannya pak, agar kami tidak salah melangkah.wass

  • By Suryadi, 22 February 2012 @ 09:35

    As.wr.wb.
    Mohon ijin bertanya Pak : Apa betul kalau Sekretaris Dinas itu tidak boleh menjadi Pejabat Pengadaan B/J? Ketika kami konsultasi ke ULP Kabupaten, hal itu tidak diperbolehkan dengan alasan Pasal 17 ayat (7) poin b. Perpres 54 Tahun 2010. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih

  • By sholman, 2 March 2012 @ 17:09

    Pak Khalid , Bolehkah kita membeli pada koperasi milik instansi sendiri padahal koperasi itu belum berbadan Hukum, contoh sekolah punya koperasi dan membeli seluruh kebutuhan ATK Kantor di Koperasi itu. Terima Kasih

  • By Ardhie, 9 March 2012 @ 10:00

    Pak Khalid, mau tanya : Untuk pengadaan langsung di bawah seratus juta apakah perlu diumumkan lewat LPSE atau Web Site juga ?
    Terima kasih

  • By yohanes, 13 March 2012 @ 13:25

    Pak khalid : contoh SPK untuk pengadaan dengan harga satuan gmn ??

  • By yohanes, 13 March 2012 @ 13:43

    Apakah bisa harga survey sekaligus kita jadikan harga pembanding ??

  • By andi, 13 April 2012 @ 18:50

    Pa Khalid, ini menjadi pertanyaan saya selalu, Klo di perpres no 54 tahun 2010 untuk pembayaran hotel bisa dilakukan secara penunjukan langsung. Yang jadi pertanyaan saya adalah : Apakah pembayaran hotel bisa dilakukan secara pengadaan langsung jika nilainya di bawah 100 juta?
    Mohon Pencerahan dari Pa Khalid

  • By Asang, 23 February 2013 @ 01:58

    saya mau konsultasi sekaligus bertanya pak.
    dalam dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
    1. Metode Pelaksanaan
    2. Jadwal Waktu Pelaksanaan
    3. Daftar Personil Inti
    4. Spesifikasi Teknis
    5. Daftar Peralatan utama yang digunakan.

    nah, pertanyaan saya, jika daftar personil inti sudah terlampir, sedangkan SKA, Ijazah dan KTP tidak ikut terlampir di dalam dokumen penawaran (Karena sudah diupload pada saat pengisian kualifikasi secara elektrik pada saat sebelum enskrip penawaran) apakah dapat menggugurkan penawaran?

    mohon pencerahannya berserta dasar ataupun standar kelengkapan berkas dalam penawaran.
    terimakasih

  • By Heru P, 22 August 2013 @ 17:13

    Ass Wr Wb.. Pak Khalid bolehkah jadwal seleksi umum untuk pengadaan konsultan perencana direschedulle (jadwal ulang) kembali karena sampai batas waktu rencana, berkas belum selesai dikerjakan sehingga penandatanganan SPPBJ belum bisa dilakukan, molor sampai 1 bulan lebih sedangkan penetapan pemenang sudah diumumkan mengingat pasal 61 ayat 1 h dan 1 j perpres no 54 th 2010, apakah tidak melanggar aturan bila jadwal evaluasi dijadwal ulang kembali sedang penetapan pemenang sudah diumumkan oleh panitia, apakah pelelangan tersebut dianggap gagal bukan dikarenakan evaluasi kualifikasi tetapi keterlambatan panitia dalam pemberkasan dokumen kualifikasi sehingga penandatanganan SPPBJ, perjanjian kontrak belum bisa dilaksanakan, mohon petunjuknya pak… terimakasih

  • By rosdiana, 7 May 2014 @ 09:21

    Selamat pagi pak, saya mau nanya, kegiatan kliping kami laksanakan dari bulan januari s.d. desember dengan ada komponen belanja sewa mesin fotocopy dan belanja ATK senilai 150.000.000,-. Pengesahan DIPA kami perbulan Maret, yang saya mau tanyakan :
    1. SPK untuk sewa mesin fotocopy perbulan April tetapi uraian pelaksanaan pekerjaan dari mulai Januari s.d. Desember, apakah bisa seperti ini ? atau
    2. Belanja langsung melalui surat pesanan dari bulan Januari s.d. Maret dan SPK pada bulan April ?
    Mohon penjelasan dan arahannya pak. terima kasih

  • By Khalid Mustafa, 7 May 2014 @ 09:33

    Pakai yang ke 2, ini karena berdasarkan Pasal 13 pelaksanaan perikatan baru boleh dilaksanakan setelah anggaran ditetapkan

  • By rosdiana, 7 May 2014 @ 11:07

    mo nanya lagi pak, sekedar penegasan,
    1. untuk kegiatan sewa penginapan dengan nilai 150 juta, apakah menggunakan dokumen penunjukan langsung non darurat atau pengadaan langsung jasa lainnya ?
    2. yang melakukan proses tersebut pejabat pengadaan atau ulp ?
    3. untuk pelaksanaan perikatan pada sewa kamar hotel apakah direktur perusahaan atau bisa dari pihak hotel ?
    terima kasih pak

  • By Khalid Mustafa, 7 May 2014 @ 14:59

    1. Bisa keduanya
    2. Kalau penunjukan langsung, maka dilakukan oleh Pokja ULP, kalau pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan
    3. Langsung pihak hotel

  • By Frisdar Rio, 11 May 2014 @ 21:19

    slamat malam Pak, apakah pihak swasta dalam melakukan pemilihan penyedia jasa dapat menggunakan metode pemilihan yang terdapat dalam Perpres no 54 tahun 2010? misalnya sebuah pihak swasta tersebut menggunakan metode seleksi umum sedangkan seleksi umum tidak ada di UU 18/1999 termasuk peraturan pelaksananya, tetapi metode tersebut ada di Perpres no 54 tahun 2010. Mohon jawabannya ya Pak. Trimakasih

  • By Hendi YS, 18 June 2014 @ 15:50

    @pak khalid mohon info pak tentang pencairan dana DAK, buat pembayaran jasa survey design yang dilaksanakan oleh dinas PU dengan nilai lbih kurang 6,5jt apakah memang harus menggunakan kontrak dan tidak dapat pencairannya melalui GU saja pak, thx infonya

  • By Ali Gusman, 21 August 2014 @ 12:01

    Siang Pak, Mau bertanya, Kepada Bapak Atau teman teman-teman yang tau jawaban masalah saya.
    1. Berapa Lama jangka waktu/jeda output (HPS/RAB) dari Konsultan, sampai di lelangkan untuk kegiatan konstruksinya? apakah ada masa kadaluarsanya HPS/RAB dari Konsultan?

    2. Kalau Sewa Stand Pameran, masuk pengadaan apa, Barang atau Jasa, berapa nilai maksimalnya ya? kalau 90 juta, pengadaan langsung atau haru lewat mekanisme lelang

    Terima kasih

  • By rony kobaleko, 5 September 2014 @ 18:32

    salam hormat, dalam penyusunan hps pengadaan pakaian linmas:
    1. bolekah memperhitungkan biaya mobilisasi ke desa/kelurahan, mengingat kabupaten kami dengan banyak pulau dan memiliki lebih dari seratus desa/kelurahan yang letaknya berjauhan.
    2. Bolekah memperhitungkan biaya inspeksi ppk ke pabrikan pada awal pelaksanaan kontrak.
    3. bolehkan memasukan perkiraan kenaikan harga,
    atas jawabannya disampaikan limpah terima kasih.

  • By Jainal Sitepu, 12 September 2014 @ 20:37

    Pak Khalid mohon saranya… ada pekerjaan jalan dengan item membuang tanah timbunan sebanyak 1000 m3.Di dokumen pengadaan peralatan minimal tidak memuat peralatan excavator sementara di analisa excavator ada. Apakah lelang ini masih sesuai dengan perpres 54 Tahun 2010 dan dapat dilanjutkan karena surat dukungan terhadap peralatan excavator tidak dilampirkan oleh perusahaan yang ikut tender?

  • By bambang, 6 November 2014 @ 21:24

    pak khalid, mau bertanya tentang makan minum harian pns, apakah diperbolehkan untuk dianggarkan? bila boleh, apa dasarnya? terima kasih

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes

%d bloggers like this: