Comments on: Matriks Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003

By: Herosobroto

Herosobroto — Fri, 04 Jan 2013 11:14:39 +0000

Pak Khalid…. saya menemukan kejanggalan pada SDP yang merupakan lampiran dari Perka LKPP No 15 Tahun 2012 yg saya unduh dari website LKPP… kok dalam Pasal 10 mengenai penjelasan. Penjelasan dilakukan secara tatap muka ya?
Oh ya Pak jika tidak keberatan saya mohon bantuannya untu dapat mengirim SDP yang valid (sesuai Perka LKPP tersebut)ke email saya ya pak untuk memulai kegiatan di tahun ini(jika memungkinkan dalam format word agar mudah diedit sesuai kebutuhan)
Terima Kasih
Terima kasih

By: fuuadah

fuuadah — Mon, 09 Jul 2012 01:50:00 +0000

Sayang sekali saya ndak bisa add ke fb nya…

By: Tungkir

Tungkir — Tue, 19 Jun 2012 09:34:37 +0000

Bahwa Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi tidak sesuai/bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengenai ketentuan “Hal – hal lain yang dipersyaratkan” tidak dipersyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Jadi kalau bertentangan apakah ketentuan “Hal – hal lain yang dipersyaratkan” tersebut diberlakukan atau tidak?

By: noer

noer — Thu, 07 Jun 2012 09:11:42 +0000

salam mr. klalid mau menanyakan Perpres 54/2010 Pasal 38 ayat (4) dan (5) itu nanti bentuk format dokumen pengadan, kontrak dan prosesnya seperti apa ya ? matur nuwun

By: Wahyu D

Wahyu D — Mon, 28 May 2012 02:53:22 +0000

Salam pak Khalid, dalam struktur peng-HR-an personil yang terlibat dalam proses Pengadaan, dapatkah bapak menunjukkan urutan (dr besar ke kecil)besarnya nilai HR tersebut ?(bisa npminal atau persentase). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi friksi karena masing-masing merasa paling bertanggung jawab sehingga selayaknya dapat HR yang tertinggi. Hal ini juga untuk memberikan semangat serta rasa tanggung jawab dari masing-masing personilnya. Terima kasih.

By: mara iman rambe

mara iman rambe — Thu, 26 Apr 2012 14:12:19 +0000

makasih penjelasannya pak.

By: andi

andi — Fri, 13 Apr 2012 11:52:13 +0000

Pa Khalid, ini menjadi pertanyaan saya selalu, Klo di perpres no 54 tahun 2010 untuk pembayaran hotel bisa dilakukan secara penunjukan langsung. Yang jadi pertanyaan saya adalah : Apakah pembayaran hotel bisa dilakukan secara pengadaan langsung jika nilainya di bawah 100 juta?
Mohon Pencerahan dari Pa Khalid

By: sakti

sakti — Wed, 14 Mar 2012 14:26:03 +0000

Ass..pak,apakah gred 3, 4 termasuk non kecil pada pengadaan jasa konsultansi

By: acan

acan — Wed, 07 Mar 2012 04:01:49 +0000

Ass..pak. salam kenal beberapa hal yang perlu saya tanyakan :
1. apakah dalam satu instansi PPK dan Pejabat Pengadaan boleh dirangkap oleh satu orang untuk kegiatan yang berbeda ?
2. apakah Pengelola keuangan boleh menjadi pejabat pengadaan /panitia pengadaan?

By: zainal abidin kahfi

zainal abidin kahfi — Mon, 05 Mar 2012 02:25:57 +0000

Salam Pak Khalid,
terkait dengan Permendagri 22 yang mengatur tatacara kerjasama daerah untuk bangun guna serah, dimana peraturan terakhir tahun 2009, yang menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan diterbitkan bank umum, sementara merujuk pada perpres 54 yang terbit 2010 dimana pada pasal 67 ayat 5, apakah tetap mutlak bank umum ataukah sudah bisa digunakan perpres dimana asuransi juga dipebolehkan,…
terimakasih