Random Post: Pelatihan Evaluasi PBJ
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Modul 4 – Istilah Pengadaan Bagian 3)

    Materi presentasi yang digunakan pada paparan di atas dapat diperoleh di Materi Presentasi Modul 4

    7 responses to “Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Modul 4 – Istilah Pengadaan Bagian 3)”

    1. Nidia says:

      Sblmnya saya ucapkan terima kasih kpd Pak Khalid kr dgn adanya blok ini sangat membantu saya untuk mempelajari dan menambah pengetahuan saya dalam proses pengadaan barang dan jasa.
      yang ingin saya tanyakan, apakan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh asuransi baik yang conditional maupun unconditional dapat dijadikan jaminan dalam melaksanakan PBJ Pemerintah.

    2. @Nidia, jaminan pelaksanaan hanya boleh menggunakan jaminan dari Bank dan tidak boleh menggunakan jaminan yang dikeluarkan oleh Asuransi. Ini sesuai dengan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II, A, 1, n, 1, a.

    3. rien says:

      pak khalid yth, mau tanya nih, jikan kontrak sudah ditandatangani, dlm pelaksanaan ada perubahan/addendum kontrak dan ternyata mengubah harga kontrak, diperkenankan tidak sih, ini dalam pengadaan jasa konstruksi. mohon penjelasannya. terima kasih

    4. Diperbolehkan, itulah yang namanya CCO (Contract Change Order), namun nilainya tidak boleh melebihi 10% dari total nilai kontrak

    5. Budi Cahyono says:

      Pak Khalid, saya mau tanya…jika dalam suatu proyek pengadaan barang sudah ditanda tangani…dan ternyata barang dengan merek yang sesuai dengan kita tawarkan yg tersedia dipasar jumlahnya tidak dapat memenuhi permintaan…apakah bisa kita addendum untuk mengganti merek barang tersebut dengan merek lain dengan spesifikasi tetap sama?

    6. @Budi Cahyono, boleh pak, asal barang yang diganti itu spesifikasinya minimal sama, syukur kalau lebih baik 🙂

    7. Muhamad Rozali says:

      mau tanyani pa khalid …!
      dalam suatu pelelangan pengadaan barang pemerintah apa konsekuensinya bila tidak melampirkan TKDN atau dengan kata lain TKDN (0)…? apakah perusahaan itu bila dimenangkan harus mempergunakan baik tenaga kerja maupun barang dari luar negri. mohon penyegarannya pak…?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *