mengingat kebutuhan makan minum pasien tidak bisa ditentukan setiap hari, minggu, bulan dan tahunnya, karena jumlah dan jenis penyakitnya selalu berubah.

jika harus dilelang bagaimana proses pelaksanaaanya?

terima kasih

@yayan, harus dilihat…yang menandatangani kontrak selaku PPK pada kedua kegiatan itu siapa? Kalau dia juga, ya tetap tidak bisa

@yeni, tidak ada aturan masa berlaku pelaksanaan pekerjaan, karena setiap pekerjaan spesifik. Yang terpenting adalah tidak melewati tahun anggaran kecuali kontrak tahun jamak

@rizal, maka bisa masuk ke pengadaan langsung apabila dibawah 100 juta atau penunjukan langsung apabila di atas 100 juta kepada penyedia spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh 1 penyedia (Pasal 38)

@hamzah, tugas PPHP adalah memeriksa sesuai dokumen teknis. Apabila dokumen teknis menyebutkan fungsi dari alat, maka PPHP harus membuktikan alat tersebut berfungsi sesuai kebutuhan

@saroha, Silakan dibaca Pasal 56 Perpres 54/2010

@firdaus, PPHP diangkat oleh PA/KPA (Pasal 18 Ayat 1)

@ajie, wajib di website K/L/D/I, Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (Pasal 73 Ayat 3)

@lilis, SPK merupakan ikatan perjanjian setelah pemilihan. Kalau penawaran sudah mencantumkan merk, maka perjanjiannya juga harus berdasarkan merk yang ditawarkan.

@Wandi,
1. MoU dilakukan antar pimpinan institusi, bukan PA/KPA;
2. Harus lebih diperjelas kegiatannya apa. Kalau sifatnya honorarium, maka memang kena pajak.

@rendy, Perpres 54/2010 tidak mengatur PPTK. Masalah SK, dilihat lagi konsideran SK-nya, apakah tertulis “SK ini berlaku sejak Januari…” atau tertulis “SK berlaku sejak ditandatangani” Kalau sejak Januari, artinya yang dilakukan telah sesuai, tetapi kalau tertulis berlaku sejak ditandatangani, maka secara hukum kegiatan Januari-Februari tidak ada dasar hukumnya

@eddi, silakan menggunakan SBD Pengadaan Langsung saja

@Bang_ajie, selama anggarannya berasal sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD, maka wajib mengikuti ketentuan Perpres 54/2010 (Pasal 2)

@rolinton, tupoksi PPTK dapat dilihat pada Permendagri 21/2011

@purnomo, besaran honor disesuaikan dengan SBU atau SBK setempat

@hasanbisri, pada prinsipnya nilai jaminan pemeliharaan adalah 5%, kalau penyedia bersedia lebih dari itu sih silakan karena pada prinsipnya tidak merugikan negara, malah menguntungkan. Tetapi kalau penyedia menolak, mereka berhak untuk menolak menaikkan karena memang secara aturan hanya 5%

@imanda, silakan dibaca Pasal 88 Ayat 2

@jonhensem, jangankan pengadaan, coba lihat ketertiban, kebersihan, kerapian, dll di Singapura, Jepang, dll. Dalam segala aspek, mental bangsa kita masih harus ditingkatkan

terimakasih