Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian III: Prosedur)

Pada tulisan di bagian I telah dibahas mengenai pengertian umum pengadaan barang/jasa juga mengenai persyaratan penyedia barang/jasa. Pada bagian II, dibahas mengenai jenis dan metode pengadaan barang/jasa termasuk tata cara evaluasi yang digunakan pada saat pengadaan baran/jasa.

Tulisan kali ini akan membahas mengenai prosedur dan tahapan yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara umum.

Saya akan mencoba untuk membahas setiap langkah sesuai dengan aturan yang ada dan hal-hal yang harus diperhatikan, baik oleh penyedia barang/jasa maupun oleh panitia.

Contoh di bawah ini adalah untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya dengan Metode Penilaian Kualifikasi secara Pascakualifikasi, Metode Pemilihan Penyedia Barang/jasa secara Lelang Umum, Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Satu Sampul dan Metode Evaluasi Penawaran Sistem Gugur.

  1. Pengumuman.
    Pengumuman pelelangan sebenarnya bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang rencana pengadaan barang/jasa. Pengumuman dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dimana pada hari pertama pengumuman dilaksanakan melalui media cetak/koran (untuk nilai di atas 1 Milyar, dipasang pada koran nasional dan propinsi, sedangkan dibawah 1 Milyar cukup pada koran propinsi, kecuali penyedia barang/jasa untuk pekerjaan tersebut kurang dari 3 perusahaan di propinsi tersebut, maka diumumkan juga di koran nasional).
    Selain melalui koran, maka pengumuman juga harus ditempel pada papan pengumuman institusi dalam jangka waktu 7 hari kerja.
    Nah, dalam pelaksanaannya, banyak yang cukup “aneh” dilakukan oleh pengguna barang/jasa di dalam menyampaikan pengumuman di media massa, utamanya koran nasional. Dimana di dalam Keppres telah jelas bahwa pengumuman tersebut harus menjelaskan secara singkat jenis pekerjaan dan perangkat yang akan diadakan, waktu pengambilan dokumen serta persyaratan peserta. Namun, banyak diantara pengumuman tersebut hanya mencantumkan nama kegiatan dan sebuah kalimat “Untuk informasi lebih jelas, silakan datang ke kantor…..” Atau “untuk informasi lebih detail, silakan melihat papan pengumuman yang ditempel pada…” Kalau seperti ini, untuk apa diumumkan di surat kabar ?
  2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Penawaran.
    Pendaftaran dan pengambilan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen.
    Untuk penyedia barang/jasa agar memperhatikan baik-baik persyaratan yang tertulis di pengumuman untuk pendaftaran ini. Karena banyak instansi yang mempersyaratkan bahwa yang mendaftar haruslah pemilik perusahaan yang namanya ada di dalam akta pendirian perusahaan atau yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama perusahaan dengan bukti otentik tertentu.
    Sebenarnya, persyaratan ini bertujuan agar pada saat pendaftaran langsung dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas (untuk informasi ini silakan lihat disini pada pertanyaan nomor 51).
    Hal lain yang harus diperhatikan sebelum mendaftar adalah persyaratan-persyaratan untuk membawa dan memperlihatkan dokumen-dokumen tertentu untuk dapat mengambil dokumen penawaran tersebut.
  3. Rapat Penjelasan (Aanwijzing).
    Aanwijzing dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman. Hal ini agar penyedia barang/jasa memiliki cukup waktu untuk mempelajari dokumen dan mempersiapkan hal-hal yang dianggap kurang jelas agar dapat ditanyakan sewaktu rapat penjelasan.
    Aanwijzing ini tidak bersifat wajib, dan ketidakikutsertaan dalam acara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta. Yang berhak ikut di dalam aanwizjing adalah peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti pelelangan.
    Hasil aanwijzing bersifat mengikat kepada seluruh peserta, baik yang ikut maupun yang tidak mengikuti dan menjadi salah satu lampiran dari Dokumen Pengadaan.
    Pada kegiatan inilah seluruh peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan meminta informasi serta penjelasan seluas-luasnya kepada panitia, baik hal-hal yang bersifat administrasi maupun teknis. Setiap perubahan terhadap dokumen akan dicatat dan dimasukkan ke dalam Berita Acara Aanwijzing. Diharapkan pertanyaan dapat dituntaskan pada acara ini, karena setelah aanwijzing tidak diperbolehkan lagi peserta berkomunikasi dengan panitia untuk mempertanyakan aspek-aspek administrasi maupun teknis.
  4. Pemasukan Penawaran.
    Pemasukan dokumen penawaran dilaksanakan 1 hari setelah aanwijzing dan batas akhirnya minimal 2 hari setelah penjelasan. Lama waktu pemasukan disesuaikan dengan kompleksitas pelelangan. Bisa 2 hari (misal untuk ATK) dan bisa juga sampai 30 hari kerja.
    Dalam pemasukan dokumen penawaran, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyedia barang/jasa, yaitu: Dokumen yang dimasukkan harus diyakini sudah dalam kondisi lengkap, jangan sampai ada tertinggal 1-pun dokumen, baik administrasi maupun teknis. Karena kekurangan 1 dokumen, apalagi yang bersifat vital, dapat menggugurkan penawaran itu. Pemasukan dokumen juga harus memperhatikan batas akhir waktu pemasukan, karena selisih 1 menit saja dari batas akhir, dapat menyebabkan penawaran ditolak.
  5. Pembukaan Dokumen Penawaran
    Pembukaan dokumen biasanya dilaksanakan pada hari terakhir pemasukan dokumen. Pada saat pembukaan inilah biasanya ketegangan pertama dialami oleh penyedia barang dan jasa, dan bahkan bisa berujung pada keributan. Hal ini disebabkan, pada pembukaan dokumen, seluruh dokumen yang sudah masuk dicek satu persatu dan diperiksa kelengkapannya. Hasil dari pembukaan dokumen adalah sebuah berita acara yang berisi “lengkap” atau “tidak lengkap” dari dokumen penawaran. Namun, walaupun pemeriksaan kelengkapan dilakukan saat pembukaan ini, tahapan ini tidak menggugurkan peserta, karena pengguguran peserta baru dilakukan saat evaluasi. Tapi, kalau pembukaan saja sudah tidak lengkap, mana bisa dinyatakan lulus administrasi :D
    Disinilah biasanya penyebab keributan yang terjadi, sesama peserta akan saling berusaha menjatuhkan dengan menuntut kekurangan dari dokumen peserta. Hal ini terjadi karena kurang jelasnya hal-hal yang harus dilampirkan dalam dokumen pelelangan yang membuka kesempatan multitafsir. Juga karena kurang tegasnya panitia lelang saat pembukaan dokumen.
    Sistem satu sampul juga membuka dokumen harga pada saat pembukaan dokumen, sehingga seluruh peserta dapat melihat harga satu sama lain.
  6. Evaluasi Dokumen Penawaran
    Inilah saat “hidup – mati” bagi peserta. Karena pada tahapan inilah penilaian dokumen administrasi, teknis maupun harga mereka dilakukan. Penentuan siapa yang memenangkan pelelangan juga akan dilihat pada tahapan ini.
    Secara umum, ada 3 evaluasi yang dapat dilakukan pada tahapan ini, yaitu evaluasi / koreksi aritmetika harga (sebenarnya untuk kontrak lumpsum dapat tidak dilaksanakan), evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis. Evaluasi administrasi akan mengecek semua dokumen administrasi secara detail, utamanya kebenaran dan keterbaruan (up to date) dari dokumen-dokumen tersebut. Pada tahapan ini, panitia juga dapat mengecek kepada pihak yang mengeluarkan dokumen mengenai kebenaran dokumen yang telah dikeluarkan. Pada tahap ini, panitia harus benar-benar melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan yang telah dituliskan di dalam dokumen pengadaan dan tidak boleh menambah atau mengurangi syarat apapun. Panitia jugaperlu menghindari penilaian yang sifatnya bias atau tidak substantif. Jangan sampai hanya karena dokumen penawaran dari peserta tidak dijilid spiral atau dijilid buku maka langsung digugurkan dengan alasan administrasi.
    Pada tahapan ini panitia harus jeli, karena banyak juga akal-akalan peserta pengadaan. Misalnya dalam dokumen teknis, mereka hanya melakukan salin tempel (copy paste) antara spesifikasi yang diminta oleh panitia dengan spesifikasi yang ditawarkan. Hasilnya, pasti sesuai dengan permintaan dan lulus teknis. Namun, panitia harus membandingkan spesifikasi tersebut dengan brosur yang mereka lampirkan, sehingga tidak asal menilai lulus saja.
    Semua hasil evaluasi harus dimasukkan dalam berita acara evaluasi yang ditandatangani oleh seluruh panitia.
  7. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
    Dalam tahapan pengadaan dengan penilaian Pascakualifikasi, penilaian terhadap kualifikasi perusahaan dilakukan setelah evaluasi. Pada tahapan ini, panitia harus mengecek kebenaran dari data kualifikasi yang telah dimasukkan oleh peserta. Seperti kebenaran SIUP, Pajak, bahkan domisili perusahaan. Panitia juga dapat melakukan kunjungan ke perusahaan untuk melihat langsung apakah benar perusahaan tersebut ada atau cuma perusahaan fiktif. Juga dapat dilakukan pemanggilan kepada perusahaan untuk mengklarifikasi dokumen-dokumen yang telah dimasukkan terhadap dokumen aslinya.
  8. Usulan, penetapan dan pengumuman pemenang
    Patut dicatat bahwa kewenangan penentuan pemenang itu bukan berada pada panitia, melainkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Panitia pengadaan hanya sekedar mengusulkan pemenang. PPK menetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh panitia.
    Setelah ditetapkan oleh PPK, pemenang diumumkan oleh panitia melalui papan pengumuman institusi.
  9. Sanggahan
    Peserta pengadaan berhak melakukan sanggahan apabila hasil pengadaan dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku  atau terjadi penyimpangan atau KKN selama proses pengadaan. Disini juga sering terjadi kesalahan prosedur sanggahan. Sanggahan terdiri atas 2 tahap, yaitu sanggahan pertama yang ditujukan kepada PPK dan sanggahan banding yang ditujukan kepada atasan PPK yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan institusi pengawasan (Inspektorat). Kadang saking tidak sabarnya, peserta langsung melakukan sanggahan dengan tembusan kemana-mana. Saya pernah melihat sendiri surat sanggahan yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan lain-lain, dan lain-lain yang memenuhi halaman pertama. Yakinlah bahwa surat tersebut tidak akan diindahkan karena dari segi prosedur saja sudah tidak sesuai. Sanggahan banding yang ditembuskan kepada inspektorat atau BPK/BPKP sudah pasti akan ditindaklanjuti.

Demikian tulisan ketiga dari pengadaan barang dan jasa, semoga bermanfaat. Tulisan berikutnya saya akan membahas khusus mengenai pelaksanaan pengadaan secara elektronik atau e-procurement.


111 Comments

  • By BUDI, 19 December 2009 @ 20:43

    Mau nanya ni mas. Boleh tidak panitia lelang yang diangkat oleh Pengguna anggaran tahun anggaran 2009 untuk melakukan pelelangan pekerjaan untuk tahun 2010. Trims sebelumnya

  • By khalidmustafa, 19 December 2009 @ 21:12

    Dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya hanya menetapkan bahwa panitia diangkat oleh PA/KPA dan tidak mengatur jangka waktu kepanitiaan

    Pada prinsipnya, asal panitia tersebut SK-nya masih valid dan dapat dijadikan dasar hukum, maka tidak apa-apa panitia yang diangkat tahun 2009 untuk melaksanakan pengadaan 2010

  • By Agus Adi, 30 December 2009 @ 13:05

    Mohon solusiPak…
    Kontrak konstruksi yg diputus kontrak, baru mencapai kemajuan fisik 80%…Terkait itu apa langkah yang harus dilakukan PPK??
    Jika ada denda bagaimana menghitung jumlah dendanya (kapan saat dinyatakan terlambat)??
    Trims sebelumnya

  • By hmc, 2 January 2010 @ 16:35

    jadi panitia lelang bikin hidup nggak tenang :( gak sebanding antara honor dan tanggung jawabnya…

    saya sampai menonaktifkan ponsel sebulan begitu juga temen saya yang di dep. kehakiman… pusssing :(

  • By khalidmustafa, 3 January 2010 @ 08:27

    @Agus, putus kontrak artinya terjadi kelalaian dari penyedia barang yah pak. Kalau terjadi hal seperti itu, maka berlaku ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 3, dimana Jaminan pelaksanaan dicarikan untuk negara, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia, denda dan ganti rugi harus dibayarkan kepada negara, dan dikenakan daftar hitam

    Perhitungan denda disesuaikan dengan pasal 37 ayat 1, yaitu 1/1000 (satu perseribu) per-hari dari nilai kontrak, dihitung mulai batas akhir penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak

    @hmc, kalau panitia mau bekerja jujur dan bersih, maka tidak perlu ada kekhawatiran. Cukup tegaskan kepada siapa saja yang menghubungi bahwa lelang dilaksanakan sesuai ketentuan.
    Saya sudah jadi panitia lelang belasan kali, dan nilainya pernah sampai hampir mencapai 100 M, namun ponsel tetap aktif kok :)

  • By Agus Adi, 13 January 2010 @ 10:04

    Salah satu temuan BPKP bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK) yg diatur Permendagri 13 2006. tidak boleh merangkap sebagai Panitia Lelang….Padahal kami berpedoman pd Keppres 80 2003 Bahwa yg dilarang sebagai Panitia Lelang adalah Bendahara & KPA/PA…Mohon pendapatnya pak…Trims

  • By khalidmustafa, 1 February 2010 @ 17:04

    @Agus, memang untuk PPTK ini agak sedikit rancu, karena jabatan ini baru muncul setelah Keppres No. 80 keluar, bahkan setelah Perpres perubahan ke 6.

    Ada pendapat bahwa PPTK itu sama dengan PPK, dan memang PPK tidak boleh menjadi panitia.
    Untuk dasar hukumnya, terpaksa menunggu Keppres yang baru, yang direncakan akan keluar tahun ini

  • By iwoey, 16 February 2010 @ 10:30

    pa mau nanya..kalo untuk suatu proyek tertentu dimana perusahaan A mengklaim bhw perusahaannya merupakan satu2nya yg mempunyai fasilitas tertentu (tdk ada pesaing) apakah tetap hrs melalui lelang? lalu ketika pelelangan hanya Perusahaan A yg masuk dan memang tidak ada pesaing apa yang harus dilakukan? makasih ya pa.

  • By khalidmustafa, 16 February 2010 @ 16:20

    @iwoey, tidak boleh ada klaim sepihak bahwa tidak ada pesaing, kecuali ditentukan secara resmi oleh pemerintah (seperti percetakan uang atau peluru).
    Tidak ada pesaing di satu daerah bukan berarti tidak ada perusahaan sejenis di tempat lain. Ruang lingkup pengadaan barang/jasa adalah seluruh Indonesia.

    Silakan saja laksanakan pelelangan umum, kalau memang hanya ada satu pendaftar, maka silakan lakukan lelang ulang.
    Apabila lelang ulang juga hanya diikuti satu perusahaan, maka dapat diteruskan dengan mekanisme penunjukan langsung

  • By fauzi, 28 February 2010 @ 07:27

    Maaf pak, mau nanya, akhir-akhir ini sedang diperdebatkan masalah pengadaan oleh BUMN yg tdk perlu mengikuti Keppres 80 thn 2003. Mohon pendapat dari bapak. Terima kasih.

  • By bilan, 2 March 2010 @ 09:22

    Pertanyaan 1
    Pada pelelangan Kartu Suara Pilkada, bolehkah Penetapan pemenang ditetapkan setelah Jumlah Peserta kandidat diketahui. sebab pada saat penysunan dok.penawaran Jumlah kandidat masih bersifat perkiraan dan tentunya harga 1 kandidat berbeda dngn 2 kandidat dst. hal tersebut dipengaruhi oleh ukuran kertas

  • By bilan, 2 March 2010 @ 09:26

    Pertanyaa 2
    Penyedia Jasa Konsultan, pada saat mengajukan permohonan pembayaran apakah wajib melampirkan Bukti otentik sesuai yang tercantum dalam RAB, mohon jawaban disertai dasar hukumnya

  • By khalidmustafa, 3 March 2010 @ 14:44

    @Fauzi, BUMN melaksanakan pelelangan berdasarkan Keputusan Direktur BUMN tentang PBJ. Dan Keputusan Direktur itu harus mengacu kepada Keppres No. 80 dan perubahannya

    @Bilan, untuk pertanyaan 1, silakan menggunakan lelang harga satuan, dimana yang dilelangkan bukan nilai total melainkan harga per-item atau per-paket terkecil yang sudah pasti. Nanti kontraknya berdasarkan berapa jumlah barang yang digunakan sesuai dengan jumlah kandidat
    Untuk pertanyaan 2, prosedur pembayaran sudah tidak diatur lagi dalam aturan Keppres No. 80, melainkan di dalam aturan perbendaharaan negara

  • By M. Kuzeini, 8 March 2010 @ 06:57

    mas khalid, saya masih baru jadi panitia pengadaan mau nanya nih mas, di ktr saya ada pengadaan tanah, menurut informasi pengadaan tanah tidak diatur dlm kepres 80, tadi ada tata caranya sendiri bagaimana itu mas?

  • By khalidmustafa, 8 March 2010 @ 07:18

    @Kuzeini, pengadaan tanah tidak termasuk dari salah satu jenis pengadaan (Barang, Jasa Pemborongan, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya), jadi silakan melakukan pembelian langsung terhadap tanah yang diinginkan sesuai dengan prosedur keuangan

  • By M. Kuzeini, 10 March 2010 @ 13:40

    trims jawabanya mas, tapi saya mau nanya lagi nih, saya masih belum mengerti betul mengenai kontrak lungsum dan harga satuan, dari kedua kontrak tsb kegiatan apa yang tepat untuk keduanya, kalo pengadaan bangunan yang paling tepat menggunakan kontrak jenis apa? trims sebelumnya

  • By yusep, 11 March 2010 @ 10:25

    apakah kuasa pengguna anggaran/ Kepala bidang (kabid) pada suatu instansi bisa menjadi ketua lelang? apa dasar hukumnya??

  • By khalidmustafa, 17 March 2010 @ 15:14

    @Kuzeini, sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 Paragraf Kedua, Pasal 30, ayat 2: “Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.”

    Kemudia untuk Kontrak Harga Satuan sesuai ayat 3: “Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.”

    Contoh pelaksanaannya:
    Kontrak lump sum sesuai dilaksanakan untuk pengadaan komputer. Artinya, barang dibayar pada waktu tertentu sejumlah nilai total dari pekerjaan. Sedangkan kontrak harga satuan cocok digunakan untuk ATK seperti kertas. Pembayaran dilakukan sesuai dengan berapa banyak kertas yang digunakan selama setahun

  • By khalidmustafa, 17 March 2010 @ 15:48

    @yusep, secara hukum dan dalam kondisi darurat dimana tidak ada lagi yang bersertifikat dan tidak ada lagi yang mampu, maka diperbolehkan.

    Yang dilarang sesuai Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 8 adalah PPK dan bendahara

  • By tejo, 5 April 2010 @ 17:44

    yth pak khalidmustafa, dalam kegiatan pengadaan brg/jasa metode pemilihan langsung apakah diperbolehkan mengadakan dua atau tiga kegiatan pekerjaan dengan proses jadwal yang sama persis sampai dengan penandatanganan kontrak, misalnya pengadaan ATK pada waktu pagi hari dan pengadaan komputer dilakukan sore hari, trims ya pak dan tolong dikirim juga ke email saya

  • By khalidmustafa, 5 April 2010 @ 17:53

    @tejo, tidak ada satupun pasal pada Keppres 80 Tahun 2003 dan Perubahnnya yang melarang jadwal pengadaan yang sama pak.
    Jadi, silakan saja dilaksanakan, asal memang dapat dilaksanakan sesuai jadwal tersebut.

  • By Wahyu, 14 April 2010 @ 13:34

    Yth Pak Khalid, bolehkah sekretaris Lelang menjadi PPTK yang belanja modalnya juga dilelang, terimaksih atas informasinya…

  • By khalidmustafa, 15 April 2010 @ 13:18

    @Wahyu, saya agak bingung dengan pertanyaannya :)
    Kalau dibalik gini kira2 bisa gak “Apakah seorang PPTK dapat menjadi sekretaris panitia lelang untuk pengadaan yang berada di bawah tanggung jawabnya ?”

    Sayangnya di Keppres No. 80 Tahun 2003 dan semua perubahannya sama sekali tidak menyinggung istilah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Apakah PPTK itu sama dengan PPK atau tidak.

    Kalau melihat Perpres No. 8 Tahun 2006 mengenai perubahan ke 4 Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 10, Ayat 8, butir a, disebutkan bahwa yang dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota ULP adalah PPK dan bendahara”

    Mengacu pada aturan ini, bila tupoksi PPTK dan PPK itu sama, maka secara hukum tidak diperbolehkan.

  • By Wahyu, 16 April 2010 @ 02:19

    Yth Pak Khalid terima kasih atas informasinya,Bagaimana cara menyusun Harga Perkiraan Sendiri(HPS)untuk Jasa Konsultasi seperti pembuatan Modul, Aplikasi dsb ?.

  • By khalidmustafa, 16 April 2010 @ 09:19

    @Wahyu, sesuai Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I, E, 4, butir a dan b, bahwa HPS untuk Jasa Konsultasi terdiri atas 2 komponen pokok, yaitu Biaya Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost). Biaya langsung non personil tidak melebihi 40% dari total biaya kecuali pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus.

    Penyusunannya harus dilaksanakan oleh penyusun yang memiliki kualifikasi sesuai Lampiran tersebut Bab I, E, 4, c

  • By ias, 27 April 2010 @ 13:58

    mau tanya pak:
    Kontrak proyek Saya Lump Sum. Tp baru2 ini BPK menerbitkan temuan kelebihan pembayaran di kontrak Saya, karena mereka menghitung 1 per 1 antara volume yg dibayarkan (sesuai BQ Kontrak) dgn volume As Built Drawing/Pelaksanaan (yg juga sesuai dgn Gambar Rencana/Shop Drawing). Misal: volume pada balok B1 yg dibayarkan/ditagihkan 10 m3, klo dihitung ulang dr as built drawing (yg kami kerjakan) hanya 7 m3, jd BPK minta kontraktor mengembalikan kelebihan yg 3 m3 tsb. apakah bs spt itu dikatakan kontraktor yg salah sehingga hrs mengembalikan duit, pdhl kontraknya Lumpsum? Pdl pada item yg lainnya, misalnya pada balok B3 volume yg dibayarkan/ditagihkan 2 m3, klo dihitung ulang dr as built drawing (yg telah kami kerjakan) 15 m3, dan kekurangan pembayaran PU yg 13 m3 saja tidak kami klaim krn kami sadar bahwa kontrak Lumpsum tidak mendukung klaim hal ini. Bagaimana menurut Bpk ttg hal ini? apakah ada peraturan2 baru yg dijadikan pegangan bagi BPK trsebut utk menerbitkan temuan semacam ini?
    Sblm dan sesudahnya terima kasih banyak mas..

  • By khalidmustafa, 29 April 2010 @ 13:39

    @ias, wah, melihat kasus bapak saya kaget juga dengan BPK. Kok mereka tidak tahu ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 30 ayat 2 yah ?

    Setahu saya, untuk kontrak, tidak ada ketentuan lain yang bisa dipegang selain Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Kontrak itu sendiri.

  • By Brahman, 4 May 2010 @ 13:35

    To: Bpk Khalid,

    Bisa gak pak…., tolong di kasih contoh kontrak harga satuan untuk pengadaan ATK dengan pengadaan penunjukan/pemilihan langsung atau lelang. Dengan sistem pembayarannya misalkan tiga bulan sekali dalam setahun… tks banyak sebelumnya

  • By sahrul, 14 May 2010 @ 09:43

    Pak.Khalid bagaimana dengan pembayaran atk tanpa melewati proses lelang karena dpa keluar bulan april sedangkan penyediaan atk mulai januari …
    mohon sarannya pak

  • By yustedjo, 14 May 2010 @ 14:05

    Yth pak Mus, mohon penjelasannya, dalam rencana kegiatan dan terdapat dalam 1 MATA ANGGARAN (MAK), dengan pagu 500 juta dan dibagi 5 paket kegiatan dengan metode pemilihan langsung dengan masing2 paket sebesar 100 juta, dengan item2 barang beberapa peralatan komputerisasi dan barang2 laboratium untuk penelitian dan akan diperuntukan untuk 5 unit kerja, bagaimana menurut pak mus, apakah memungkinkan … trims bnyk, blog bapak ini sangat – sangat membantu kami

  • By yustedjo, 14 May 2010 @ 14:10

    jika ada pekerjaan yang sangat mendesak dan harus dilaksanakan tetapi dalam DIPA tidak ada, sehingga pembayarannya akan dilakukan setelah dipa direvisi, apakah diperbolehkan proses pengadaan untuk pekerjaan tersebut dilakukan terlebih dahulu kemudian pembayarannya akan dilakukan pada saat revisi dipa disyahkan, trims ya pak mus..

  • By khalidmustafa, 14 May 2010 @ 15:23

    @brahman, silakan menggunakan contoh SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) dan SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak) serta Dokumen Perjanjian yang ada dalam contoh MDPN (Model Dokumen Pengadaan Nasional) yang bisa diunduh pada laman LKPP.

    @sahrul, silakan melakukan lelang pada akhir tahun anggaran sebelumnya dengan penandatanganan kontrak setelah DIPA di-sahkan yaitu pada awal Januari dan proses pembayaran pada kontrak disesuaikan dengan pencairan DIPA.

    @yustedjo, menurut saya, pembagian paket didasarkan pada sub bidang pekerjaan dan bukan berdasarkan unit kerja. Jadi seluruh kebutuhan komputer digabungkan dengan lelang komputer, juga untuk kebutuhan alat lab dikumpulkan dalam satu paket pekerjaan. Nanti setelah barangnya tiba, baru diserahkan ke masing-masing unit usaha yang membutuhkan. Hal ini akan menyebabkan persaingan yang sehat bagi penyedia barang/jasa sejenis dan akan menhasilkan persaingan harga barang serupa yang menguntungkan negara.

    @yustedjo, sesuai dengan Perpres No. 8 Tahun 2006, pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan sebelum DIPA disahkan, namun ikatan perjanjian berupa SPPBJ dan Kontrak, baru dapat dilaksanakan setelah Revisi DIAP disahkan.

  • By andre, 15 May 2010 @ 14:34

    mau nanya nih mas?

  • By sudi, 15 May 2010 @ 14:43

    Pak mau tanya :
    1. SPH ditujukan kpd PPKomitmen atau PPB/J?
    2. SPH/Penawaran Harga Brg apakah boleh menyebut merk (didlm RAB & HPS tdk disebutkan)
    3. Apakah perlu Pemeriksa Brg (utk keperluan terima/periksa brg dr Penyedia Brg)ditunjuk mengingat Panitia Pemeriksa/Serah Terima Brg (utk keperluan Periksa/Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Brg) sudah ada?
    4. Pekerj Konst/jalan di bwh 50 jt, apakah wajib ada masa pemeliharaan (berapa lama) & jaminan pemeliharaan?
    Bila ada jaminan pemeliharaan, dptkah retensi 5% diganti dgn jaminan bank saja (mengingat jaminan bank biasanya utk pekerj diatas 50jt)
    Terimakasih atas perhatiannya…… dan jawabannya.

  • By khalidmustafa, 15 May 2010 @ 15:13

    @andre, silakan…

    @sudi
    1. SPH ditujukan kepada PPK
    2. SPH khususnya dalam daftar kuantitas dan harga harus menyebutkan merk, agar panitia bisa menetapkan apakah merk yang ditawarkan sesuai dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dan dapat dibandingkan dengan brosur
    3. Pemeriksa barang dibentuk oleh PPK sesuai kebutuhan dari PPK
    4. Untuk konstruksi sebaiknya tetap ada masa pemeliharaan dengan lama masa waktu disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Kalau pengadaan barang, ada garansi dan untuk konstruksi ada pemeliharaan.
    Untuk retensi, dapat diganti dengan jaminan bank atau asuransi yang memiliki jaminan reasuransi sesuai dengan Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 Bab II, 2, f, 4

  • By sudi, 15 May 2010 @ 21:11

    terimakasih pak, tanya lg ya…
    1. Mnurut sy SPH ditujukan kpd PPK ttp PPB/J (L2) diSKPD km ngotot SPH ditujukan kpd PPB/J dgn alasan surat und kpd Calon Penyedia B/J pakai kop pengadaan B/J, di Kepres ada ketentuannya gak?
    2. Mnurut sy penyebutan merk boleh di SPH = mnurut PPB/J SKPD km, ttp mnurut teman yg adl tenaga ahli pengadaan B/J(L2) di Sudin sama sekali tdk boleh msebut merk, mana yg benar? ada ketentuannya gak? terimakasih atas perhatiannya…. lagi.

  • By khalidmustafa, 15 May 2010 @ 21:30

    @sudi, dasar hukum tujuan SPH, silakan dilihat Model Dokumen Pengadaan Nasional (MDPN) yang ada pada laman lkpp.go.id, khususnya pada lampiran IV

    Yang sudah pasti ada ketentuan tidak boleh menyebutkan atau mengarah kepada merk tertentu adalah pada dokumen pengadaan (RKS), ketentuannya ada pada Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003, Bab I, F, 1, f, 7. Sedangkan pada dokumen penawaran dari penyedia, kalau tidak mencantumkan merk, bagaimana panitia bisa melakukan evaluasi teknis ? Karena sebagian besar penyedia hanya melakukan copy paste spesifikasi yang diminta oleh panitia ke dokumen penawaran mereka. Merk dibutuhkan untuk klarifikasi dengan brosur yang mereka lampirkan.
    Kalau boleh, tolong titip pesan kepada rekan bapak yang ahli PBJ tersebut, apa dasarnya melarang menyebutkan merk pada dokumen penawaran ? Juga kalau evaluasi, bagaimana cara beliaunya untuk melakukan pemeriksaan teknis ?

  • By fajri usman, 1 June 2010 @ 03:06

    Ass..Pak Khalid. Saya sudah mencari di MDPN LKPP Model Dokumen untuk kontrak lumsump pengadaan barang dengan pascakualifikasi tapi tidak ketemu. Mohon informasinya pak, dimana bisa di search? Terimaksih

  • By khalidmustafa, 1 June 2010 @ 17:08

    @Fajri, di MDPN Pengadaan Barang Pascakualifikasi bagian SSUK, SSUK dan Surat Perjanjian pak. Silakan diubah draft tersebut sesuai kebutuhan

  • By Roni, 5 June 2010 @ 19:37

    Pak khalid saya terbantu adanya blog ini, saya mau tanya.:
    1.kalo pekerjaan swakelola apa harus melalui panitia pengadaan ato tidak dan mekanismenya seperti apa?
    2. Sebenarnya apa hal yang mendasar perbedaan antara pekerjaan konstruksi dan non konstruksi?
    3. saya ada pekerjaan pengiriman dokumen ke setiap notaris di Indonesia dan menurut kami hanya PT. POS yang mampu mengerjakanya karna ada di pelosok Wilayah Indonesia dan harganya juga paling murah. nah sistem pengadaan seperti apa yang cocok?
    terimakasih atas jawabanya.

  • By attika, 12 June 2010 @ 11:27

    Saya mau bertanya pak:
    Apakah boleh skpd melakukan penandatnganan kontrak dengan rekanan sebelum dpa disahkan?dikarenakan tgl 1 januari kegiatan harus sudah dilaksanakan padahl dpa baru disahkan di bulan Maret.
    Jika tidak diperbolehkan, bagaimana alternatif solusi pengadaannya?
    Terima kasih, pak.

  • By Nol;dy, 12 June 2010 @ 20:37

    Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK) yg diatur Permendagri 13 2006. tidak boleh merangkap sebagai Panitia Lelang….Padahal kami berpedoman pd Keppres 80 2003 Bahwa yg dilarang sebagai Panitia Lelang adalah Bendahara & KPA/PA…Mohon pendapatnya pak…Trims

  • By komarudin, 16 June 2010 @ 12:07

    Pak dalam pengadaan jasa konsultansi yang PAGUnya RP. 100 juta sesuai di Keppres 80 thn 2003 adalah Menggunakan metode Seleksi Langsung, Metode tsb apakah kita hanya cukup mengundan 1 penyedia jasa ataukah min 3 penyedia jasa.dan seperti apa tahapan2nya?
    Dalam pekerjaan konstruksi apakah harus ada konsultan perencana dan konsultan pengawas…??
    Trims

  • By khalidmustafa, 18 June 2010 @ 19:01

    Kepada semuanya, mohon maaf baru bisa menjawab karena saya baru saja keluar dari Rumah Sakit

    @Roni

    1. Swakelola tetap membutuhkan panitia pengadaan apabila tipe swakelolanya adalah tipe a dan b sesuai Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II. Apabila swakelolanya tipe c, maka dibutuhkan pelaksana swakelola/pelaksana lapangan
    2. Sepertinya sudah jelas nih, yang dimaksud konstruksi adalah pembangunan fisik, seperti rumah, jalan, jembatan, dll yang berkaitan dengan konstruksi fisik. Sedangkan non konstruksi bisa berupa barang, jasa konsultansi, maupun jasa lainnya
    3. Wah, jangan langsung vonis demikian pak :) Banyak lelang pengiriman saya yang menang justru bukan PT. Pos :)
    Jadi, silakan melakukan lelang terbuka untuk jasa lainnya.

  • By khalidmustafa, 18 June 2010 @ 19:30

    @attika, agak aneh kalau DIPA disahkan pada bulan Maret, karena seharusnya DIPA disahkan itu pada tanggal 31 Desember dan efektif berlaku tanggal 1 Januari. Kalau pencairannya, bisa saja baru dilakukan bulan Maret. Sesuai dengan Perpres No 8 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat 6, PPK sudah boleh melakukan proses pengadaan walaupun dokumen anggaran belum disahkan. Tapi, jelas juga ditekankan bahwa SPPBJ dan kontrak baru boleh dilaksanakan setelah dokumen anggaran disahkan.
    Jadi, silakan dilakukan lelang pada bulan Nopember dan Desember, sedangkan kontraknya pada bulan Januari.

    @Noldy, memang di Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak mengatur tentang PPTK. Namun kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsi PPTK itu hampir sama dengan PPK. PPK sendiri tidak boleh menjadi panitia lelang sesuai Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal I, Angka 6, (8)

    @Komaruddin, silakan melakukan tahapan seperti seleksi umum pak, tetapi undangan prakualifikasi langsung ditujukan kepada minimal 3 perusahaan. Tahapannya silakan dilihat pada Keppres nO. 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab II, B, 1
    Konsultan perencana dan pengawas disesuaikan dengan kebutuhannya. Apabila bangunan yang direncanakan sendiri sudah memenuhi persyaratan PU dan layak untuk dilelangkan, maka tidak perlu ada konsultan perencana. Juga untuk pengawas, apabila mampu diawasi sendiri sesuai dengan aturan PU, maka tidak perlu ada. Tapi kalau tidak bisa, silakan diadakan.

  • By sutejo, 28 June 2010 @ 10:27

    Saya sedang memproses pekerjaan peningkatan jaringan internet yang terdiri dari item2 barang serta jasa instalasi dan konfigurasi peralatan dalam 1 paket, Dalam paket pekerjaan tersebut apakah diperbolehkan item jasa instalasi dan konfigurasi peralatan dimasukan dalam uraian pekerjaan dan terpisah dari harga item barang, trims banyak sebelumnya.

  • By khalidmustafa, 28 June 2010 @ 10:36

    @Sutejo, kalau menurut saya sebaiknya jangan pak. Tapi masukkan ke dalam dokumen teknis bahwa harga barang sudah termasuk instalasi dan konfigurasi.

    Soalnya akan susah menghitung HPS-nya, karena dasar perhitungan biaya untuk instalasi dan konfigurasi dapat darimana ? Hal ini akan susah dipertanggungjawabkan saat pemeriksaan.

  • By rony, 29 July 2010 @ 11:03

    Pak tanya lagi ya……
    kalo pekerjaan yang pelaksanaanya melewati tahun anggaran apakah cukup dengan memberikan jaminan pelaksanaan atau bagaimana dan untuk pembayaranya sperti apa ..
    trims

  • By khalidmustafa, 30 July 2010 @ 06:09

    @rony, jaminan pelaksanaan wajib itu semua pekerjaan pengadaan barang/jasa, jasa pemborongan konstruksi, dan jasa lainnya. Jadi tidak berkaitan dengan pekerjaan yang melewati tahun anggaran.
    Pembayaran dilaksanakan sesuai kontrak yang ditandatangani sebelum pelaksnaan pekerjaan

  • By dedy treasury, 4 August 2010 @ 10:14

    pak maaf mau nanya, kalau untuk pengadaan konsultansi prakualifikasi dibenarakan apa ga kalau panitia minta warranty untuk pendampingan, semaacam retensi gitu, jadi kita mau minta semacam formal agreement kaya surat pernyataan, takutnya audit tanya koq masih ada pendampingan padahal kontrak dah selesai, terimakasih banyak sebelumnya untuk jawaban bapak dan info2 lain di dalam blog bapak, sangat membantu saya.

  • By dodi, 5 August 2010 @ 18:46

    mlm pak khalid…mungkin bpk punya simulasi/ contoh penilaian PQ dan Dok. Seleksi Umum untuk pekerjaan konsultansi, barang dan konstruksi dengan menggunakan sistem nilai atau passing grade. tks atas bantuannya.

  • By khalidmustafa, 8 August 2010 @ 07:54

    @dedy, surat pernyataan boleh2 saja diminta dan masuk dalam dokumen teknis dan bukan ke dalam dokumen kualifikasi. Hal ini karena tidak boleh menambahkan persyaratan kualifikasi selain yang telah ditetapkan oleh keppres

    @dodi, dokumen PQ untuk barang, konsultansi, dan konstruksi memang 3 dokumen yang berbeda. Kalau barang lebih fokus kepada keabsahan perusahaan dan pengalamannya, sedangkan untuk jasa konsultansi ditambahkan dengan pengalaman tenaga ahli, sedangkan untuk konstruksi lebih dalam lagi ke peralatan, pekerjaan yang sedang dikerjakan dan neraca.
    Khusus konstruksi, silakan membaca PP No. 29 Tahun 2000 yang juga membahas tentang jasa konstruksi serta Kemenkimpraswil Nomor: 339 /KPTS/M/2003 untuk penilaian kualifikasi.

    Untuk penilaian dokumen pemilihan, silakan menggunakan petunjuk pada Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab I, C, 3, b, 2

  • By Andreas, 9 August 2010 @ 19:11

    mlm pak khalid… to the point aja. pengadaan software aplikasi gaji pegawai sebesar Rp. 50jt yang bisa tunjuk langsung, mekanisme pengadaannya apakah termasuk pengadaan barang dan jasa ataukah jasa konsultansi, matur nuwun

  • By khalidmustafa, 13 August 2010 @ 09:58

    @Andreas, aplikasinya apakah sudah merupakan aplikasi yang sudah jadi atau masih harus dibuat dari 0 ?
    Kalau aplikasi jadi, maka bisa dianggap sebagai Pengadaan Barang, namun kalau harus merancang dan membuat dari 0, maka digolongkan sebagai Jasa Konsultansi

  • By abdul, 27 August 2010 @ 09:48

    pak, untuk pengadaan dengan nilai dibawah 5 juta, bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dgn meterai secukupnya. yang saya tanyakan, bagaimana proses pengadaannya?apakah bisa langsung beli di toko, atau tetap menunjuk rekanan?

  • By khalidmustafa, 27 August 2010 @ 12:32

    @abdul, langsung beli ke toko saja dengan meminta kuitansi yang dibubuhi materai

  • By Wahyu, 30 August 2010 @ 13:11

    Pak Khalid, untuk Jasa Konsultan dalam dokumen prakualifikasi apa perlu di syaratkan NPWP tenaga ahli. Juga mohon informasinya untuk standar Upah tenaga ahli terima kasih atas bantuannya.

  • By fadli, 2 September 2010 @ 10:24

    pak khalid, dalam proyek pembangunan gedung scr lumpsum, kami menggunakan tenaga konsultan pengawas secara seleksi langsung. apakah diperlukan lagi tenaga teknis pengawas dari instansi terkait (dlm hal ini dinas PU) dan apa dasar hukumnya? mohon petunjuk.

  • By Swakelola, 24 September 2010 @ 22:15

    Malam Pak Mohon Penjelasan

    Pada saat saya mengikuti tender ada satu persyaratan dalam RKS yang tertulis : Perusahaan memilik KD=5XNpt.
    pada saat pembukaan penawaran perusahaan saya dinyatakan tidak lengkap (TL) karena tidak melampirkan perhitungan KD, panitia mengacu kepada perusahaan yang lain yang ada lampiran perhitungan KD
    pertanyaan saya
    1. apakah persyaratan “memiliki KD=5Xnpt” artinya memasukan/melampirkan perhitungan kd sementara saya melampirkan daftar pengalaman kerja yang jelas bisa dihitung kdnya
    2. apakah benar panitia menyatakan penawaran tidak lengkap karena perusahaan lain melampirkan perhitungan kd mereka

    terima kasih pak

  • By khalidmustafa, 24 September 2010 @ 22:37

    @swakelola, panitia salah persepsi dengan kalimat tersebut. Yang wajib melakukan perhitungan KD adalah panitia dan bukan peserta. Hal tersebut sudah dapat dianggap pelanggaran terhadap Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II, A, 1, f butir 3 dan 4.

  • By onie, 6 October 2010 @ 20:24

    mohon bantuan pak, item apa saja yang diperlukan dalam menyusun RAB penawaran jasa konsultan.trmksh

  • By onie, 6 October 2010 @ 20:27

    yang saya maksud untuk jasa konsultan pengawasan.tq mhn jwbnya.

  • By khalidmustafa, 7 October 2010 @ 19:26

    @onie, saya agak kesulitan mencerna pertanyaan anda. RAB disini apakah RAB yang masuk dalam KAK sebagai dasar untuk HPS atau RAB yang ditawarkan oleh penyedia jasa ?
    Secara umum, komponen biaya untuk jasa konsultansi itu sama, baik jasa konsultan perencana, pengawas, dan konsultan jasa lainnya.
    Intinya terdiri atas 2 bagian, yaitu Biaya langsung personil dan biaya langsung non personil.

  • By tinyprabowo, 13 October 2010 @ 08:30

    Dear Pak Khalid,

    saya sbg penyedia jasa sewa koneksi internet di sebuah institusi.
    PBJ diadakan pada bln nov-des 2009 yg lalu, kemudian kami baru menandatangani kontrak pada bulan maret 2010, dengan alasan DIPA belum disahkan.
    kontrak sewa koneksi 12 bulan terhitung dari tanggal kontrak, artinya pada saat selesai nanti pasti melewati tahun anggaran.
    Pengalaman kami, bila melewati tahun anggaran, kami akan menyerahkan Jaminan Pembayaran sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.
    (sesuai dengan pengalaman kami sebelumnya di institusi lain dgn dasar PMK No 169/PMK.05/2009, PER-46/PB/2009 dan SE-41/PB/2009).

    namun, sepertinya PPK kebingungan sendiri dengan data2 yang kami sampaikan, dan memutuskan kontrak di-cut smp des2010 ini saja.

    kami, sebagai penyedia jasa tentunya sangat kecewa, mengingat kami juga terikat kontrak 12 bulan dengan pihak ke 3 yang memiliki Bandwith Internet (Wholeseller), yg pasti kami akan dikenakan penalti karena memutuskan kontrak secara sepihak.

    mohon saran dan bantuannya, terimakasih.

    pertanyaan kami :
    1. Apakah data2 (permen/perdirjen) dan pengalaman kami dapat diimplementasikan pada kasus ini? -memberikan jaminan pembayaran senilai pekerjaan yang belum selesai-

    2. Apakah PPK dapat memutuskan kontrak sepihak, dengan alasan ketakutan tidak dapat menarik/mencairkan pembayaran dgn cara yang sudah saya sampaikan?

  • By Antong H, 15 October 2010 @ 13:51

    Pak Khalid Yth.

    Mohon pencerahan dari Bapak.
    To the pint saja. Instansi saya mau sewa rumah untuk kantor, dengan pagu sekitar 75 juta, bagaimana tata caranya sewa menyewa tersebut?. Sebagai gambaran bahwa rumah yang akan disewa merupakan milik perorangan bukan milik badan usaha.
    Terima kasih sebelumnya.

  • By khalidmustafa, 15 October 2010 @ 19:48

    @tinyprabowo, Keppres 80/2003 tidak mengatur pembayaran melewati tahun anggaran. Yang wajib diperhatikan hanyalah PPK tidak boleh melakukan ikatan apabila anggaran belum pasti. Kalau melihat PMK No 169/PMK.05/2009, PER-46/PB/2009 dan SE-41/PB/2009, maka pelaksnaaan tersebut dapat dilaksanakan.
    Pemutusan kontrak dengan alasan pencairan tidak tercantum dalam Pasal 35 Keppres 80/2003

    @Antong, sewa rumah ke perorangan tidak diatur dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa.

  • By arya, 21 October 2010 @ 11:49

    selamta siang pak khalid.
    saya mau tanya perbedaan PPTK sama PPK apa? trus tatacara swakelola dgn kelompok masyrakt bgaimna caranya? trus struktur organisasi yang diperlukan untuk itu apa saja?

  • By khalidmustafa, 27 October 2010 @ 05:58

    @arya, Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 tidak mengenal istilah PPTK, yang ada hanyalah PPK. tatacara swakelola secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 Perpres 54/2010

  • By Hendri, 29 October 2010 @ 08:43

    Pak Khalid Yth.
    saya mau nanya, kami akan melaksanakan pekerjaan swakelola dengan instansi pemerintah lain sebagai pelaksana swakelola. anggaran kami untuk pelaksanaan di atas volumenya berbunyi satu paket. lalu adakah pedoman untuk membuat rincian biaya-rincian biaya yang dibutuhkan. apabila dalam rincian biaya tersebut ada pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas 50 jt, bagaimana metode pengadaannya ?

  • By swakelola, 29 October 2010 @ 20:33

    Selamat malam pak
    maaf ganggu lagi pak mohon pencerahan

    saya kemarin mengikuti tender di kabupaten minahasa induk
    Pada saat pembukaan penawaran ada satu hal yang membuat saya bingung dimana pada board ada satu point yang ditanyakan yaitu surat pernyataan tidak pernah di hukum memang pada rks ada tertulis itu tetapi waktu membuat penawaran kami melampirkan surat standart bapenas yaitu pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dalam pengawasan pengadilan.
    jadi waktu pembukaan saya bertanya untuk surat tidak pernah dihukum siapa apa perusahaan atau direktur atau siapa jawaban panitia yang penting ada kertas dengan judul surat pernyataan tidak pernah di hukum yang menjadi pertanyaan saya apakah bisa panitia menggugurkan saya karena sebab itu

  • By dodo, 9 November 2010 @ 21:57

    maaf pak,ttg pengadaan barang lebih dari 1 jt – 5 jt berupa pengadaan langsung tsb apakah tetap dipungut pajak PPN dan PPh-22, bgm jg jika melalui penyedia barang/jasa?

  • By wahidin, 19 November 2010 @ 15:15

    selamat sore, apakah untuk pengadaan barang berupa meubelair ada masa pemeliharaannya? kalau ada dasar aturannya apa? mohon bantuan penjelasan. trima kasih

  • By yose rizal, 20 November 2010 @ 09:23

    ass pak saya mau nanya saya ikut lelang dipln melalui eproc tapi perusahaan saya kalah karena alasan mereka perusahaan saya belum punya pengalaman, bagaimana peusahaan saya mau punya pengalaman dia baru berdiri lebih kurang 6 bulan apakah sk80 menentukan ada y pengalaman atau tidak

  • By khalidmustafa, 25 November 2010 @ 15:39

    @Hendri, pedoman tentu sudah harus tertuang di dalam KAK, karena yang mengetahui kebutuhan adalah Pengguna Barang/Jasa. Sesuai dengan Lampiran I Keppres 80/2003 Bab III, B, 2, a maka Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung. Oleh sebab itu, silakan tetap menggunakan metode pengadaan yang sesuai.

    @swakelola, selama hal tersebut diminta dan tertulis di dalam dokumen pemilihan, serta telah dijelaskan pada saat penjelasan dan disetujui oleh semua peserta yang hadir pada saat aanwijzing, maka dapat mengugurkan pada tahapan administrasi.

    @dodo, PPn tetap dipungut tapi PPh tidak boleh dipungut.

    @wahidin, yang menggunakan masa pemeliharaan adalah Pekerjaan Konstruksi, sedangkan pengadaan barang menggunakan Garansi. Meubelair adalah pengadaan barang, jadi biasanya menggunakan aturan garansi

    @yose, perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak diharuskan memiliki pengalaman. Hal ini dapat dilihat pada Keppres 80/2003 Pasal 11 Ayat 1 Butir f.

  • By widi susilo, 23 December 2010 @ 18:06

    Mohon infonya Pak, misal ada proyek Pengadaan Buku Perputakaan yang diadakan oleh Diknas Kabupaten dengan anggaran APBD Tk II, pertanyaannya :
    1. Apakah PA yang menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan Panitia Lelang?
    2. Siapakah yang harus membuat HPS harga buku?
    3. Apa saja yang dijadikan pedoman buat menyusun HPS, apakah boleh harga Katalog penerbit dijadikan acuan untuk membuat HPS, padahal sistem pembelian dari penerbit sistem diskonto (sistem discount dibawah harga katalog sekitar 20 %)?
    4. Apakah PA bisa bertindak sebagai PPK, dan menandatangani kontrak?
    5. Dan apakah diperkenankan mengadakan buku-buku yang tidak direkomendasikan BSNP?
    6. Dimana hal tersebut diatur ?
    terimakasih

  • By nana, 27 December 2010 @ 07:18

    assalamualaikum,
    maaf mengganggu, dan mohon masukannya:

    Jika dalam suatu kegiatan dimana mata pasal anggaran satu yaitu pengadaan meubelair dan interior rumah sakit yg terdiri dari item pengadaan konsultan meubelair dan interior dan pengadaan meubelair dan interior.
    1. bisakah kegiatan ini disatukan cara pelaksanaannya?
    2. kalau bisa dengan medthode apa?
    3. apa yang terbaik untuk proses pengadaannya, mengingat kegiatan ini sangat dibutuhkan guna operasional.

    terima kasih

    wassalam

  • By nana, 27 December 2010 @ 07:32

    assalamualaikum.

    salam sehat buat kita semua.

    to de poin aje pak, jika untuk makan minum pasien di rumah sakit apakah perlu dilakukan lelang umum atau dengan swakelola saja?
    mengingat kebutuhan makan minum pasien tidak bisa ditentukan setiap hari, minggu, bulan dan tahunnya, karena jumlah dan jenis penyakitnya selalu berubah.

    jika harus dilelang bagaimana proses pelaksanaaanya?

    terima kasih

    wassalam.

  • By alvin, 2 January 2011 @ 12:40

    ass pak…pertanyaan saya sama pak dengan pak nana..tolong ya pak dinformasikan….

  • By khalidmustafa, 3 January 2011 @ 06:38

    @widi
    1. Menurut Perpres 54/2010, penetapan pemenang dilakukan oleh ULP/Panitia. Kalau menggunakan Keppres 80/2003 maka penetapan oleh PPK.
    2. Menurut Perpres 54/2010, HPS ditentukan oleh PPK
    3. Acuan utama dari HPS adalah harga pasar setempat yang diperoleh melalui survai. Sumber informasi juga dapat melalui daftar harga oleh penerbit atau kontrak sejenis. Selengkapnya dapat dilihat pada Pasal 66 Ayat (7) Perpres 54/2010
    4. Sebaiknya organisasi pengadaan yang ada di dalam Perpres diikuti. Jadi yang menandatangani kontrak adalah PPK
    5. Rekomendasi BNSP sudah masuk ke ranah teknis. Silakan ditanyakan kepada Kemdiknas, khususnya Ditjen Mandikdasmen/Direktorat SD/SMP/SMA

  • By khalidmustafa, 3 January 2011 @ 06:41

    @nana, Jasa Konsultansi dan Pengadaan Barang adalah 2 hal yang sangat berbeda. Tidak boleh digabungkan dalam pelaksanaan pengadaannya. Silakan dilakukan pengadaan jasa KOnsultan Interior dan Pengadaan Barang Interior.

    Khusus untuk Makan/Minum Rumah Sakit, dapat dilakukan secara swakelola, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) butir d (pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;)
    Namun, mohon pelaksanaannya tetap memegang teguh Pasal 29 Perpres 54/2010

  • By Dian Putera, 20 January 2011 @ 14:34

    Salam kenal Pak Khalid..

    Saya mencoba mencari pemahaman tentang Istilah PPK dan PPTK yang slama ini selalu membuat bingung..

    1. Banyak yang berpendapat PPTK sama dengan PPK, dimana kebanyakan PPK untuk kegiatan APBN dan PPTK untuk kegiatan didaerah ini terkait rentang kendali kegiatan, ada lagi karena fungsinya sama maka ada juga yang menggunakan PPTK sekaligus merangkap PPK.

    2. Bila kita telaah istilah PPK ada pada saat Pengadaan Barang Jasa yang nota bene jika pada suatu kegiatan ada pekerjaan pengadaan barang jasanya.

    3. Sementara istilah PPTK berdasar permendagri 13, ada pada status pengelolaan keuangan DAERAH, mengelola kegiatan yang ada/dianggarkan oleh daerah (APBD)

    4. Dari kegiatan-kegiatan yang dianggarakan oleh daerah ada kegiatan yang melakukan pengadaan barang/jasa, dan ada pula kegiatan yang tidak melakukan pengadaan barang jasa.

    5. PPK dan PPTK sama-sama diangkat/ditetapkan oleh Pengguna Anggaran

    Ada yng membingungkan dengan jawaban bapak pada postingan dibawah ini :

    By khalidmustafa, 27 October 2010 @ 05:58

    @arya, Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 tidak mengenal istilah PPTK, yang ada hanyalah PPK. tatacara swakelola secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 Perpres 54/2010

    Sementara yang saya baca di Perpres 54/2010 ada istilah PPTK pada peraturan ini yaitu pada penjelasan Pasal 7 ayat (3).

    Ayat (3)
    Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
    Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
    (PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola,
    dan lain-lain.

    Kata “dibentuk” pada penjelasan pasal tersebut pun membingungkan, dengan status sama-sama diangkat oleh PA.

    Nah, dari item-item diatas mohon kiranya Bapak dapat memberikan pencerahan bagi kami terutama saya.

    Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih..

  • By Mr.lee, 11 February 2011 @ 10:02

    Apakah PPTK sesuai Permendagri 13 Boleh Menjadi Panitia Pada Kegiatan / Proyek yang dia Tangani
    yang kami tau PPTK merupakan perpanjangan tangan dari PA / KPA sesuai Perpres No54 Th 2010 Pasal 17 ayat 7 anggota ULP dilarang Duduk sebagai
    1.PPK
    2.Pengelola Keuangan
    3.dst
    Mohon Penjelasan lebih Lanjut

  • By khalidmustafa, 13 February 2011 @ 10:55

    @dian, itulah akibat peraturan yang saling tidak terkoordinasi :(
    Intinya gini aja, kalau pengadaan barang/jasa, istilah yang digunakan adalah PPK. Karena aturan pengadaan barang/jasa adalah Perpres 54/2010 bukan Permendagri.
    Posisi PPTK dimana ? Kalau mau dijadian tim pendukung PPK, ya silakan, sesuai dengan Penjelasan perpres 54.
    Kalau mau digabungkan dengan PPK juga silakan, karena tidak ada aturan yang melarang

    @Mr.iee, tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Tetapi menurut saya, selama dia menjalankan tugas-tugas yang sama dengan tupoksi PPK, maka tidak dapat menjadi Panitia Pengadaan

  • By peter, 17 February 2011 @ 16:06

    Gan…
    tolong dikirimin contoh jadi kontrak pengadaan barang dengan dana total Rp.415.000.000 pengadaan mobil dinas roda 4 sejumlah 3 unit. Tks Gan

  • By Yayan, 19 February 2011 @ 12:55

    Tugas rangkap dlm pengadaan B/J jelas tdk diperbolehkan olh Perpres. Yg ingin sy dapatkan penjelasannya adalah, bagaimana dengan tugas rangkap dalam kegiatan yang berbeda tp tetap dalam satu institusi. Misalnya disebuah DINAS TAKKUTAHUNAMANYA seorang pegawai pada kegiatan A sebagai Ketua Panitia Pengadaan, sementara pada kegiatan B sebagai PPK/PPTK. Mohon pencerahannya
    (ket : Jlh yg bersertifikat di DINAS tsb terbatas)

  • By yeni wahidah, 23 February 2011 @ 13:20

    mw tanya…adakah aturan masa kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan tingkatan nominal, contoh : untuk pengadaan barang dan jasa di bawah 200 juta berapa hari masa kontrakx, dst. maaf msih awam, tolong dijelaskan. terimakasih.

  • By Rizal, 26 February 2011 @ 22:13

    Jabawan bapak kepada @Antong, sewa rumah ke perorangan tidak diatur dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. Tanya : Bagaimana jika sewa tsb harus dilaksanakan karena kebutuhan, prosesnya bgmn pak, trimakasi

  • By Hamzah, 13 March 2011 @ 15:51

    Mau Bertanya ni Pak, Saya sebagai Pemeriksa Barang Hasil Pengadaan Barang dan Jasa. Baru-baru ini ada Pengadaan Alat-alat Kesehatan yang kami selaku Pemeriksa Barang tidak ada Pengetahuan tentang Alat tsb, namun Pemeriksaan hrs kami lakukan. akhirnya kami hanya memeriksa mengenai kesesuaian antara Spesifikasi teknis Barang yg masuk dgn spek yg dikontrak. spek sdh sesuai, jumlah dan merk jg sdh sesuai dan kami nyatakan Baik. Namun kami tdk dpt menguji Fungsinya. jadi belum diketahui barangnya hidup atau tidak. dikontrak disebutkan Barang Bergaransi dan memiliki ISO. dikontrak tidak dijelaskan pemeriksaan hrs telah diuji fungsi. Apakah tindakan kami dpt disalahkan krn barang blm diuji fungsi kami katakan barang tersebut baik? mohon pencerahan dari Bapak dan Terima kasih.

  • By saroha aritonang, 17 March 2011 @ 09:24

    pak apa ya pak bedanya Pengdaan prakulifikasi dan pasca kualifikasi??
    mohon penjelasanya pak…
    Thanksk

  • By firdaus, 19 March 2011 @ 15:18

    salam kenal dan sukses selalu pak khalid..
    saya mau numpang tanya masalah panitia pemeriksaan barang 2011, kalo tahun yang sudah-sudah SK pemeriksa ditanda tangani oleh Kepala Daerah. apakah tahun ini masih sama dengan tahun kemarin?.. trus kalo ada link ya dimana ya..?? terima kasih banyak atas jawabannya

  • By ajie, 21 March 2011 @ 09:16

    pak saya mau tanya. apakah untuk pemilihan langsung wajib diumumkan di LPSE ? atau cukup di papan pengumuman resmi ?

  • By lilis, 28 March 2011 @ 09:48

    pak, sebenarnya boleh tidak dalam SPK dicantum kan merk? contohnya ada pengadaan ATK senilai Rp. 40. juta, item barang nya disertai dengan merknya ( ballpoint merek pilot ). ada di pasal berapa dalam perpres 54/2010 mengenai hal tsb. terima kasih

  • By WANDI, 12 April 2011 @ 10:43

    YANG TEKEN nOTA kESEPAKATAN/kESEPAHAMAN SEBELUM TEKEN PERJANJIAN KERJA/KONTRAK ITU PIHAK PELAKSANA SWAKELOLA (PTN) DENGAN PPK ATAU KPA, APA PERLU MENYETUJUI/MENGETAHUI KPA ATAU PA.

  • By WANDI, 12 April 2011 @ 10:46

    PAK KHOLID, PELAKSANA SWAKELOLA (PTN) DIPOTONG ATAU BEBAS PAJAK, SELAMA INI PTN YANG BHMN ITU PASTI KENA POTONG PAJAK, SEDANGKAN PTN YANG NON BHMN DAPAT PEMBEBASAN PAJAK DARI KANTOR PAJAK..KALAU KITA LIHAT DAN TELUSURI..PAJAK YANG DIPOTONG SELAMA INI PAJAK GANDA : SATU SISI DIPOTONG BERSAMAAN TERBITNYA SP2S/SPMU, DAN SATU SISI LAGI SAAT PIHAK PTN MELAKUKAN PENG-SPJ-AN DANA ITU. MOHON SARAN DAN PETUNJUK.

  • By Rendy, 13 April 2011 @ 14:11

    Pak…saya mau tanya karena saya baru mengenal apa yg namanya Kegiatan pada suatu instansi.

    Yang saya tanyakan, Apakah SK PPTK yg dikeluarkannya tertanggal pada bulan maret berlaku terhitung januari yang mana didalam pelaksanaan kegiatannya pada bulan januari telah terjadi order Kegiatan dan SPK serta menerima honor terhitung dari bulan januari, januari dan februari yang dibayarkan pada bulan April..dlm artian bahwa SK tersebut berlaku surut…Apakah SK PPTK bisa berlaku surut..Mohon penjelasannya pak beserta aturan2 yg menyangkut..trims

  • By eddi syahputra, 4 May 2011 @ 12:55

    Assalamu’alaikum. Saya edi di aceh pak, salam kenal. mau tanya ni, risalah lelang pengadaan langsung yang sudah jadi, boleh kirim dong pak… terima kasih atas bantuannya

  • By Bang_Ajie, 14 May 2011 @ 12:17

    apakah pengadaan ATK untuk kegiatan2 pelatihan atau kebutuhan sehari2 perkantoran harus mengikuti prosedur sebagaimana yg ada di Perpres 54 2010? trims

  • By rolinton, 27 May 2011 @ 11:39

    salam..
    mohon penjelasan pak dalam Perpres 54 thn 2010 tdk disebutkan secara rinci ttg tupoksi PPTK secara jelas, saya mau nanya kira2 letak tuposi dan batasannya sampai dimana ya pak dan apakah di OE PPTK wajib utk memberi Paraf, tks utk penjelasannya.

  • By purnomo, 16 September 2011 @ 11:15

    Mohon Informasi / aturan yang mengatur besaran honor/ptp untuk pejabat konsultasi pu/kimpraswil setempat, jika kita melalukan pekerjaan pemborongan/ rahab gedung pemerintah.
    Apakah ketelibatan Tim tersebut wajib atau bagaimana,

    terimakasih

  • By hasanbisri, 10 November 2011 @ 19:49

    Jaminan pemeliharaan sebesar 5 % , dapatkah diatas 5%

  • By Imanda, 22 November 2011 @ 20:19

    pak khalid yang terhormat, saya mau tanya neh
    apakah benar untuk pengadaan barang/jasa yang nilai pekerjaan nya di atas 1 M bisa menarik DP (uang muka) maksimal hanya 20% sedangkan yang di bawah 1 M bisa menarik uang muka (DP) maksimal 30% dari nilai kontrak nya ? adakah website atau peraturan yang menyatakan hal tersebut ? terima kasih sebelum nya :)

  • By Jonhensem, 27 December 2011 @ 23:03

    di negara-negara maju ‘pengadaan’ tidak serumit di Indonesia (mungkin karena manusia indonesia cerdas dan pandai-pandai)… artinya mental dan roh negara2 itu (walau ada yang atheis) lebih beradap…

  • By khalidmustafa, 28 December 2011 @ 10:30

    @peter, maaf tidak ada gan…

    @yayan, harus dilihat…yang menandatangani kontrak selaku PPK pada kedua kegiatan itu siapa? Kalau dia juga, ya tetap tidak bisa

    @yeni, tidak ada aturan masa berlaku pelaksanaan pekerjaan, karena setiap pekerjaan spesifik. Yang terpenting adalah tidak melewati tahun anggaran kecuali kontrak tahun jamak

    @rizal, maka bisa masuk ke pengadaan langsung apabila dibawah 100 juta atau penunjukan langsung apabila di atas 100 juta kepada penyedia spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh 1 penyedia (Pasal 38)

    @hamzah, tugas PPHP adalah memeriksa sesuai dokumen teknis. Apabila dokumen teknis menyebutkan fungsi dari alat, maka PPHP harus membuktikan alat tersebut berfungsi sesuai kebutuhan

    @saroha, Silakan dibaca Pasal 56 Perpres 54/2010

    @firdaus, PPHP diangkat oleh PA/KPA (Pasal 18 Ayat 1)

    @ajie, wajib di website K/L/D/I, Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (Pasal 73 Ayat 3)

    @lilis, SPK merupakan ikatan perjanjian setelah pemilihan. Kalau penawaran sudah mencantumkan merk, maka perjanjiannya juga harus berdasarkan merk yang ditawarkan.

    @Wandi,
    1. MoU dilakukan antar pimpinan institusi, bukan PA/KPA;
    2. Harus lebih diperjelas kegiatannya apa. Kalau sifatnya honorarium, maka memang kena pajak.

    @rendy, Perpres 54/2010 tidak mengatur PPTK. Masalah SK, dilihat lagi konsideran SK-nya, apakah tertulis “SK ini berlaku sejak Januari…” atau tertulis “SK berlaku sejak ditandatangani” Kalau sejak Januari, artinya yang dilakukan telah sesuai, tetapi kalau tertulis berlaku sejak ditandatangani, maka secara hukum kegiatan Januari-Februari tidak ada dasar hukumnya

    @eddi, silakan menggunakan SBD Pengadaan Langsung saja

    @Bang_ajie, selama anggarannya berasal sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD, maka wajib mengikuti ketentuan Perpres 54/2010 (Pasal 2)

    @rolinton, tupoksi PPTK dapat dilihat pada Permendagri 21/2011

    @purnomo, besaran honor disesuaikan dengan SBU atau SBK setempat

    @hasanbisri, pada prinsipnya nilai jaminan pemeliharaan adalah 5%, kalau penyedia bersedia lebih dari itu sih silakan karena pada prinsipnya tidak merugikan negara, malah menguntungkan. Tetapi kalau penyedia menolak, mereka berhak untuk menolak menaikkan karena memang secara aturan hanya 5%

    @imanda, silakan dibaca Pasal 88 Ayat 2

    @jonhensem, jangankan pengadaan, coba lihat ketertiban, kebersihan, kerapian, dll di Singapura, Jepang, dll. Dalam segala aspek, mental bangsa kita masih harus ditingkatkan

  • By khalidmustafa, 28 December 2011 @ 10:31

    Agar dapat dijawab dalam waktu singkat serta dapat didiskusikan bersama, mohon pertanyaan tentang PBJ dapat disampaikan melalui http://forum.pengadaan.org

  • By reznita yetti, 10 February 2012 @ 14:48

    Pak khalid saya mau nanya, Bagaimana sistim pengadaan makan minum untuk pasien RS sebelum lelang dilaksanakan (umpama lelang baru dilaksanakan pada bulan April) bagaimana dengan pengeluaran untuk makan pasien bulan Januari sampai dengan bulan April tersebut,terima kasih banyak atas jawabannya

    mengingat kebutuhan makan minum pasien tidak bisa ditentukan setiap hari, minggu, bulan dan tahunnya, karena jumlah dan jenis penyakitnya selalu berubah.

    jika harus dilelang bagaimana proses pelaksanaaanya?

    terima kasih

  • By deddy, 12 February 2012 @ 16:55

    Yth. Bpk. Khalid
    Saya ingin menanyakan, apabila ada proyek lelang renovasi di instansi pemerintahan, apakah instansi tersebut diwajibkan juga membuat RAB, serta kalau ya, apakah calon peserta lelang juga diberikan RAB yg telah dibuat tsb. Dan kalau diberikan, kapan pa? apakah pada saat pendaftaran atau penjelasan pekerjaan. Terima kasih.

  • By zulkarnaini, 9 May 2014 @ 08:22

    Yth Bapak Khalid
    Bagaimana prosesnya pengadaan makan minum atlit pada PPLP yg sifatnya kontniutas mulai 1 januari s/d 31 Desember, DPA/DIPA disyahkan awal maret, dalam pepres dinyatakan kontrak dapat dilaksanakan setelah DIPA/DPA disyahkan
    1. Bagaimana dan apa bentuk pengadaan yg tepat untuk bulan januari dan Februari
    2. Siapa yg berhak menandatangani kontrak untuk Jan dan Februari (Kadis yg akan diusulkan sbg PA atau Kabid yg akan diusulkan sbg KPA), terima kasih

  • By Khalid Mustafa, 9 May 2014 @ 17:11

    Nah, ini contoh perencanaan pengadaan yang tidak tepat. Seharusnya karena pekerjaan dimulai januari, maka penetapan anggaran juga harus disahkan desember.
    Ini juga terjadi pelanggaran Pasal 7 ayat 2a, yaitu pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada organisasi pengadaan terikat tahun anggaran, jadinya bingung siapa yang menandatangani kontrak.

  • By Zahra, 5 August 2014 @ 18:48

    Pak, saya mau tanya. Apabila ada kesalahan tulis dalam laporan penawaran, misal: nilai sewa motor dan mobil tertukar, apakah dibenarkan pihak dinas pekerjaan umum memotong/mengurangi nilai kontrak sebesar 20jt per paket penawaran?

  • By Rusydiansyah Putra, 25 August 2014 @ 07:44

    Salam.. Pak Khalid, kami mhn diberikan sedikit ilmunya. kronologis: Saya ikut pelelangan pengadaan lampu jalan pada instasi pemerintah secara lpse, pada penawaran yg terupload saya lampirkan surat dukungan dan brosur dari merk A, sedangkan dalam pelaksanaan nya saya ingin merubah dan mengadakan barang dari merk B yang lebih murah harganya, akan tetapi spesifikasi dan kualitasnya sama dengan merk A, dan merk B tersebut juga memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan didalam dokumen lelang, apakah hal seperti ini diperbolehkan?? kalau memang boleh, dimanakah kita bisa mengambil dasar aturan/hukumnya?? terimakasih atas bantuannya.

Other Links to this Post

  1. Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian I: Pengertian Umum) « Nurkasanah.Blog — 8 August 2010 @ 20:54

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: