Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian I: Pengertian Umum)

Banyak rekan yang menghubungi saya setelah tulisan tentang sertifikasi pengadaan di blog ini saya masukkan yang menanyakan tentang proses pengadaan di instansi pemerintah. Juga ada yang menelepon dan “curhat” mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia lelang di sebuah instansi sehingga perusahaannya “dikalahkan” dalam pelelangan tersebut.

Rupanya, sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, sehingga banyak hal-hal yang kelihatan sepele namun cukup fatal dalam aturan sehingga sah untuk digugurkan. Ada juga yang rupanya benar-benar “dipermainkan” oleh panitia lelang.

Karena itulah saya mencoba untuk menuliskan sedikit informasi mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan. Dan karena materinya cukup luas dan panjang, agar mudah dipahami, saya mencoba untuk membagi menjadi beberapa tulisan, agar pembaca yang sudah paham pada satu tahapan dapat langsung menuju kepada tahapan lainnya.

Dalam tulisan ini saya akan mencoba memasukkan beberapa kejadian-kejadian yang pernah saya alami maupun pengalaman teman yang lain, agar dapat memperkaya isi tulisan. Juga hal-hal yang harus diperhatikan oleh rekanan pada saat mengikuti pelelangan sehingga tidak mengalami masalah.

Nah, mari kita mulai :)

Pengertian Umum

Seperti yang telah saya tuliskan disini, bahwa proses pengadaan barang ataupun jasa dalam institusi pemerintah tidak semudah pengadaan di institusi swasta. Seluruh pengadaan barang yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang berlaku (Keppres No. 80 Tahun 2003, Bagian Kedua Pasal 2; bagian ketujuh pasal 7)

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses pengadaan ini, diantaranya:

  1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  2. Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa
  3. Barang, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa
  4. Khusus jasa, terbagi atas 3 jenis, yaitu Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya

Untuk istilah lebih lengkap, silakan membuka Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 dan Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 1

Istilah-istilah ini harus dipahami terlebih dahulu, karena dalam pelaksanaan pengadaan, banyak aturan-aturan yang berbeda untuk setiap jenis pengadaan. Khususnya pada pengadaan barang dan pengadaan jasa konsultasi.

Swakelola

Nah, apakah seluruh pengadaan atau kegiatan di institusi pemerintah itu harus dilaksanakan dalam bentuk pelelangan ?

Sesuai dengan aturan, ada 2 (dua) pelaksanaan pengadaan, yaitu dengan menggunakan penyedia barang/jasa (pihak ketiga) atau dengan cara swakelola (dikelola sendiri oleh institusi itu)

Sebelum kita masuk lebih jauh ke pengadaan, saya akan jelaskan sedikit tentang swakelola.

Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi, dimana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh PPK, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat/LSM penerima hibah.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah:

  • pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM pada institusi yang bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa, kunjungan kerja);
  • pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyakarat;
  • pekerjaan yang dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
  • pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
  • penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
  • pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus, yangbelum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
  • pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
  • pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa.

Nah, dari penjelasan diatas maka cukup jelas apa saja yang boleh dilaksanakan secara swakelola. Di luar dari daftar tersebut, harus dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa.

Ada satu contoh kesalahan persepsi yang terjadi.

Disebuah institusi dilakukan pengadaan komputer dan server dengan cara swakelola, dimana kepala laboratorium langsung memberi beberapa unit komputer dan server ke toko komputer tanpa melalui proses lelang. Setelah ditanya mengapa melakukan hal tersebut, mereka berdalih, “Loh, ini khan pekerjaan yang bersifat rahasia, karena komputer dan server ini nanti akan digunakan untuk mengolah data ujian yang sifatnya amat rahasia.” :)

Disini terlihat jelas ketidakpahaman terhadap substansi dari Kepres dan pengertian mengenai pekerjaan yang sifatnya “rahasia” tersebut. Yang rahasia adalah “pekerjaannya” dan bukan “barangnya.” Jadi proses pengadaan barangnya tetap harus terbuka dan transparan, tetapi nanti setelah diadakan, maka penggunaannya masuk dalam kategori rahasia. Contoh pengadaan yang sifatnya rahasia adalah pengadaan perangkat untuk peluru kendali, instalasi nuklir, atau untuk intelijen negara :)

Panitia Pengadaan

Apabila sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia atau pejabat pengadaan.

Panitia pengadaan dibentuk bila nilai pengadaan di atas Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan dibawah itu cukup dengan pejabat pengadaan.

Jumlah panitia pengadaan minimal 3 orang dan berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan dan harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Panitia pengadaan harus memahami tentang prosedur pengadaan, jenis pekerjaan yang diadakan maupun substansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

Khusus untuk aturan mengenai kepemilikan sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 0021/M.PPN/01/2008 Tanggal 31 Januari 2008, maka sertifikat pelatihan/bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, untuk sementara, sampai tanggal 31 Desember 2008 dapat diberlakukan sebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Dalam klausul mengenai panitia juga ditegaskan, bahwa panitia harus memahami substansi dari pengadaan. Apabila di institusi itu tidak ada orang yang memahami mengenai substansi, maka disilakan untuk mengambil orang dari unit/institusi lain. Contoh, sebuah institusi hendak mengadakan perangkat server dan kelengkapannya, sedangkan di institusi itu tidak ada seorangpun yang memahami tentang server, maka dapat mengambil panitia dari bagian data atau institusi yang menangani TI.

PPK, bendaharawan, dan pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar (SPM)  dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan. Pegawai pada BPKP, Itjen, Inspektorat Utama, dan unit pengawas lainnya juga dilarang menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi lain. Mereka hanya bisa menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi masing-masing.

Penyedia Barang/Jasa

Bukan hanya panitia saja yang memiliki persyaratan, tapi penyedia barang/jasa juga memiliki persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pengadaan. Persyaratan penyedia barang/jasa adalah:

  • memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. (dalam ketentuan ini jelas bahwa penyedia barang/jasa harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai bentuk usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya);
  • memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut).
  • tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindah untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  • secara hukum mempunya kapasitas menandatangani kontrak. (atau yang lebih jelas adalah penandatangan kontrak haruslah orang yang namanya tertera di dalam akte pendirian perusahaan atau orang yang diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu);
  • sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh Pasal 29;
  • dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  • tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berisi daftar perusahaan yang “bermasalah” dalam proses pelelangan di satu tempat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah lainnya);
  • memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos (“jelas” disini juga berarti bahwa alamat tersebut memang benar alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan alamat yang hanya sekedar “diakui” saja);

Khusus untuk tenaga ahli yang ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi, persyaratannya adalah:

  • memiliki NPWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak (ini yang kadang sulit bagi tenaga ahli kita);
  • lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau yang lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh Depdiknas;
  • mempunya pengalaman di bidangnya.

Selain persyaratan di atas, pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Untuk penilaian mengenai persyaratan penyedia barang/jasa tersebut akan melalui proses penilaian kualifikasi, baik pra kualifikasi maupun pasca kualifikasi, yang akan dibahas pada bagian II.

Nah, lumayan “singkat” khan pelaksanaan penyediaan barang/jasa pemerintah ini. Sebenarnya semua ini dilaksanakan agar proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Kalau dalam pelaksanaannya ada yang “jauh” dari tujuan tersebut, tak lain dan tak bukan adalah tindakan dari beberapa “oknum.”

Atruan tetap aturan yang bagaimanapun pasti ada celah untuk dilanggar. Namun, untuk mewujudkan bangsa yang baik, seyogyanya aturan dapat ditegakkan secara murni dan konsekwen.

Bagian I ini saya akhiri disini, agar mudah dalam proses pembacaan, karena pada bagian ke II saya akan fokus kepada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sebagai info, pada bagian II, saya hanya akan fokus kepada pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya dan bukan kepada jasa konsultasi. Karena di lapangan, proses pengadaan yang paling banyak dilaksanakan adalah barang/jasa lainnya.

360 Comments

  • By dulli, 25 February 2008 @ 16:33

    mas, aku mo tanya nih. kalao panitia yanag ada hanya sebagian yang punya sertifikat boleh nggak. artinya nggak semuanya gitu

  • By khalidmustafa, 25 February 2008 @ 20:40

    @dulli, untuk sampai desember 2008 masih diperbolehkan, dengan syarat, panitia yang lain pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa. Walaupun belum lulus sertifikasi, asal sudah ada sertifikat keikutsertaan dalam diklat, itu sudah bisa menjadi panitia (dasar hukum: Surat Edaran Menteri Negara PPN atau Bappenas diatas)

  • By tetty, 28 February 2008 @ 15:58

    p khalid, mo nanya ttg swakelola nih. Di artikel bapak disebutkan kalo diklat bisa diswakelolakan. diklat yg seperti apa yg bisa swakelola? kalo diklat yg nilainya lebih dari 100 jt boleh diswakelolakan?

  • By khalidmustafa, 28 February 2008 @ 20:17

    @tetty, boleh, berapapun nilainya, karena spesifik

  • By rahatmoyo, 4 March 2008 @ 16:25

    mas punya petunjuk teknis serta aturan pelaksanaan swakelola?

  • By khalidmustafa, 4 March 2008 @ 23:14

    sebenarnya kalau membeli buku keppres no 80 di toko2 buku, sudah jelas tuh pak juknis dan aturannya…

  • By ponco, 11 March 2008 @ 14:51

    saya mau tanya mas, untuk tatacara pelelangan pengadaan barang/jasa di ruang lingkup perguruan tinggi negeri bagaimana ya?
    Mungkin ada situs yg bisa menjelaskan soal ini?

    Note : Proyek dikerjakan dengan sistem Multi years.

    Terimakasih.

  • By khalidmustafa, 11 March 2008 @ 14:59

    PT tetap tunduk kepada Keppres No. 80 pak, jadi tidak spesifik ada khusus untuk PT.

    Untuk Multiyears, itu harus persetujuan dari Menteri Keuangan dan perbedaannya hanya pada pembayaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan saja, baik pada dokumen lelang maupun pada kontrak.

  • By tetty, 12 March 2008 @ 12:12

    maaf tanya lg ttg diklat yg di swakelolakan. Dalam diklat kita ada acara studi lapangan yg di dalamnya ada transportasi (Tiket pesawat terbang), termasuk juga akomodasi dan konsumsinya. Jumlahnya sekitar 500 jt. Apakah komponen itu harus dilelangkan? sedangkan pelaksanaannya sendiri swakelola? trims.

  • By khalidmustafa, 12 March 2008 @ 13:03

    Anggarannya satu MAK dengan pelaksanaan Diklat ? Kalau satu MAK, silakan diswakelolakan.

  • By tetty, 12 March 2008 @ 13:47

    Dalam satu kegiatan Diklat 3 MAK kalo ga salah. Acara studi lapangan masuk MAK tersendiri (521114). Jadi harus dilelengkan ya? Selama ini kita lelangkan sih… trims.

  • By khalidmustafa, 13 March 2008 @ 06:15

    Kalau memang MAK-nya terpisah, silakan dilelangkan. Agar memperoleh pelayanan yang lebih bagus karena ada pilihan dari berbagai macam penyedia jasa :)

  • By Anwar, 18 March 2008 @ 09:16

    Selamat pagi pak, kami mau melakukan pembangunan gedung fakultas di salah satu universitas negeri. karena pendanaan kurang sedang kebutuhan sangat akan gedung sangat mendesak, kita berencana akan mengadakan peranjian kontrak tahun jamak/multiyears dengan salah satu universitas tersebut. Apa yg menjadi pesyaratan kontrak sehingga kedua belah pihak menjadi aman. Terimakasih

  • By khalidmustafa, 18 March 2008 @ 13:55

    @Anwar, Apakah pembangunan gedung itu memang sudah dianggarkan tahun jamak ? Apakah proses pembangunan dan pelelangannya tidak dapat dilakukan secara bertahap dan per-bagian, dimana setiap bagian dapat dilelang terpisah ? Kalau bisa, lebih baik diupayakan per-tahun, karena pelelangan tahun jamak harus seijin menteri keuangan

  • By habdolll, 19 March 2008 @ 18:18

    waduhh udah bisa jadi narasumber nihhh, tambahhh pendapatan oiiii mantappppp !! :P

  • By bagus pambudi, 20 March 2008 @ 05:40

    pagi pak khalid, saya pns daerah ingin menanyakan hal2 kecil tapi sering kita hadapi.
    kantor kami acapkali melakukan penyuluhan, dihadiri krg lbh 100 org dr desa, diselenggarakan satu hari di aula kecamatan,,
    yang jadi pertanyaan kegiatan terssebut mrpkn swakelola bukan? untuk pengadaan makan minum (di atas 5 juta) SPJ perlu menggunakan SPK dEngan penyedia barang / makan minum apa cukup dengan kwitansi?
    mohon pencerahan, terima kasih

  • By khalidmustafa, 20 March 2008 @ 08:11

    @habdoll, walaahhh, om satu ini, dah ada kabar ttg DRH lom :p Biar lebih sip jadi narasumbernya ;)

    @bagus pambudi, Itu termasuk swakelola pak (Keppres No. 80 Thn. 2003 Bab III Pasal 39.3.e), sedangkan pengadaan diatas 5 Juta sebaiknya menggunakan SPK.

  • By bagus pambudi, 20 March 2008 @ 12:26

    terima kasih atas jawabanya, tapi ada sedikit pertanyaan lagi
    pak khalid menulis ‘sebaiknya’ berarti tidak wajib menggunakan SPK dikarenakan ini swakelola, begitu pak?
    maaf ganggu liburannya, sukses buat anda,trims
    satu lagi kebetulan saya ditugaskan kantor mengikuti bintek pengadaan barang/jasa dan tulisan anda tentang keyakinan dan ketelitian dalam ujian amat bermanfaat

  • By khalidmustafa, 20 March 2008 @ 18:44

    Masalah kuitansi dan SPK kadang menyebabkan pemeriksa keuangan dan pengelola berbeda pendapat pak. Banyak yang berpendapat bahwa kuitansi hanya dikenakan apabila pembelian dibawah 1 Juta, ada juga yang dibawah 5 juta. Jadi, silakan disesuaikan dengan aturan di tempat bapak. Kalau memungkinkan menggunakan SPK, lebih baik menggunakan SPK.

    Selamat mengikuti bimtek dan ujiannya pak, semoga sukses

  • By iwoel, 27 March 2008 @ 15:04

    Pak Khalid yth.
    Bagaimana dengan hibah yang diberikan kepada perguruan tinggi swasta, apakah pengadaan yang dananya lebih dari 100 juta juga dilakukan sesuai dengan keppres 80/2003 dan panitianya dari mana? matur nuwun.

  • By iis, 4 April 2008 @ 07:49

    Pak Khalid,
    apakah PA/KPA boleh merangkap sebagai PPK???

  • By khalidmustafa, 4 April 2008 @ 08:01

    @iwoel, dananya itu bersumber dari APBN/APBD ? Kalau iya, maka harus sesuai dengan Keppres No.80. Panitianya bisa bersumber dari institusi itu, dan kalau tidak ada, silakan mengambil orang dari institusi lain. Yang penting adalah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan atau Sertifikat Pelatihan Pengadaan barang /Jasa yang dikeluarkan BAPPENAS.

    @iis, kalau melihat Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keppres No. 80 Tahun 2003, Pasal 9 ayat 1 dan 2, tidak secara eksplisit melarang. Di ayat 2 malah ditegaskan bahwa PPK diangkat oleh PA/KPA. Dan di beberapa departemen, apabila tidak ada yang layak untuk menjadi PPK sesuai dengan ketentuan ayat 1, maka PA/KPA juga merangkap sebagai PPK.

  • By Abu Aqilah, 4 April 2008 @ 22:03

    Bisa kirimkan saya tulisan tentang lingkup kewenangan Panita Pengadaan Barang dan Jasa? Terima kasih

  • By Abu Aqilah, 4 April 2008 @ 22:04

    Tolong kirim ke email saya hamadsaiful@yahoo.com. Terima Kasih

  • By khalidmustafa, 4 April 2008 @ 23:33

    Pak Abu, silakan dibuka Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 5.

  • By dinny afifi, 6 April 2008 @ 17:59

    Assalamualaiakum mas Khalid,,
    kebetulan ayah saya ingin membuat thesis mengenai aspek hukum pengadaan barang dan jasa,,
    dan penjelasan dari mas khalid lumayan menbantu,,^_^
    klo bole tau mas kira2 buku2 apa aja yg bisa dijadikan referensi terkait dengan pembahasan ini,,,khususnya yg memuat kasus2 tertentu mengenai aspek hukum pengadaan barang dan jasa,,,

    thx a lot Mas khalid,,,

    Regards,,
    Dinny Afifi

  • By khalidmustafa, 6 April 2008 @ 19:07

    Kalau buku, kebetulan pedoman saya hanya Keppres No. 80 Tahun 2003 dan semua perubahannya :)

    Cuman usulan, kalau beliau hendak menuilis thesis, mengapa tidak mencoba e-procurement ? Saat ini masyarakat masih banyak yang buta terhadap hal tersebut. Jadi bisa lebih bermanfaat kalau selesai :D

  • By iwoel, 7 April 2008 @ 13:55

    terima kasih atas jawabannya, tapi saya ingin bertanya lagi yang berhubungan dengan pasal 11 (1) a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sbg penyedia b/j dan Lamp. I BAB II A.1.b.1)a) memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya ….., seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya. Apakah dan sebagainya itu bisa diberlakukan untuk sebuah pabrik? terima kasih sebelum dan sesudahnya.

  • By khalidmustafa, 7 April 2008 @ 15:42

    @iwoel, tujuan peraturan adalah untuk melindungi pengguna barang/jasa sehingga memperoleh barang yang berkualitas bagus dan sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu jenis perlindungan adalah dengan dimintanya surat ijin dari penyedia barang/jasa sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Kalau pabrik, silakan meminta ijin yang sesuai. Agar barang yang diperoleh benar-benar diyakini mampu diadakan oleh pabrik tersebut.

  • By dulli, 7 April 2008 @ 23:11

    MAS KHALID. KALO PENGADAAN DIATAS 1 M HANYA DI UMUMKAN DI KORAN NASIONAL DAN PAPAN PENGUMUMAN DAN DI INTERNET, GIMANA ? JADI KORAN PROPINSI NGGAK GITU.

  • By khalidmustafa, 8 April 2008 @ 00:09

    @dulli, kalau melihat Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No. 80 Tahun 2003, Pasal 17 Ayat 2 disebutkan ….surat kabar nasional DAN/ATAU satu surat kabar propinsi….

    Walaupun pada Pasal 20A butir b disebutkan kata “dan”, tapi pada Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b kembali ditegaskan kembali bahwa surat kabar yang digunakan adalah nasional/propinsi.

    Kesimpulannya, yang utama adalah Koran Nasional dan Papan Pengumuman. Untuk internet dan koran propinsi, sifatnya adalah dianjurkan.

    Khusus koran nasional juga tidak asal pilih, tapi tunduk pada Perpres tersebut pasal 4A ayat 1 hingga 3

  • By dulli, 8 April 2008 @ 11:58

    makasih mas, mas mo nanya lagi nih : kalo pada saat pembukaan penawaran hanya 2 penyedia barang yang masuk, maka lelang harus di ulang. prosesnya dari awal ( pengumuman ulang di surat kabar dll) atau cukup mengundang rekanan yang masuk daftar minat. kemuadian apakah pperusahaan yang sudah memasukan lalu boleh mengikuti lagio lelang atau tidak, makasih mas atas pencerahannya

  • By khalidmustafa, 9 April 2008 @ 07:01

    @dulli, Kalau melihat Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II, A, 1, m, 1, b maka kasus tersebut adalah pelelangan gagal. Dan harus diulang sesuai dengan ketentuan Lapiran Keppres No 80 Tahun 2003 Bab II, A, 1, m, 2, a dengan ketentuan mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta yang telah masuk ke dalam daftar.

  • By suhardi, 10 April 2008 @ 10:31

    BAGAIMANA PENERAPAN KEPRES TERSEBUT JIKA DIKOMBINASIKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSANNYA TERUTAMA PENGGUNAAN METODE-METODE YANG RELEVAN

  • By khalidmustafa, 10 April 2008 @ 10:38

    @suhardi, maksud pertanyaannya apa yah ??

    Apa yang dimaksud dengan “dikombinasi dengan pengeambilan keputusannya?”

    Trus, apa yang dimaksud dengan metode yang relevan ???

  • By ARIF NURUL H, 10 April 2008 @ 14:29

    Bagaimana aplikasi pengadaan barang/jasa, dimana ada PPK dan ada PPTK. Apa bedanya, keweangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing.

  • By Amir Alboneh, 28 April 2008 @ 12:39

    Assalamu ‘alaikum wr. wb.
    Hallo Mas…numpang nanya nih, apa yang membedakan proses pasca kualifikasi dengan pra kualifikasi, kalau dari segi anggaran gimana? trus yang paling evektif dan evisien dari segi waktu yang mana mestinya digunakan. O iya mas, saya sudah dua kali negikuti ujian sertifikasi tetapi tidak pernah lulus, mungkin mas punya petunjuk untuk itu.

  • By seamolec, 30 April 2008 @ 07:58

    @Amir Alboneh, Proses pasca dan pra kualifikasi itu berbeda dari segi pemeriksaan dokumen kualifikasinya. Kalau Pasca, dokumen kualifikasi diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan dokumen, sedangkan pra maka pemeriksaan dokumen kualifikasi dilakukan sebelum pemasukan dokumen lelang.

    Kalau pertanyaannya dari segi waktu, jelas Pasca Kualifikasi yang paling efisien. Namun, untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya rumit dan dengan nilai tertentu serta untuk jasa konsultasi, maka prakualifikasi harus dilaksanakan.

    Petunjuknya, coba berhati-hati dalam menjawab pak, banyak soal jebakan :)

  • By DIAN PUSPITA, 12 May 2008 @ 16:23

    Mas ijin bertanya lagi, kantor saya akan rencananya akan dilakukan pengadaan BBM dengan pagu anggaran 12 juta. pengadaan rencananya akan melalui SPBU, mengingat pagunya dibawah 50 juta maka pengadaan akan dilaksanakan dengan penunjukan langsung, masalahnya mas, harga bensin setiap SPBU adalah sama, untuk itu perlukah saya tetap membuat HPS nya atau tidak usah saja. terimakasih atas jawabannya.

  • By Ahyar, 12 June 2008 @ 20:51

    Pak Khalid, Saya ucapkan terima kasih atas do’anya kemaren. Akhirnya ujian sertifikasi yang saya ikuti pada 25 Maret 2008 telah diumumkan dan saya mendapat L2. Tidak sehebat Pak Khalid yang mendapat L4. tapi walau L2, saya tetap alhamdulillah. Terima kasih atas do’anya dan materinya ya.
    salam dari Banjarbaru, Kalsel. see on http://www.ahyarwahyudi.co.cc

  • By khalidmustafa, 13 June 2008 @ 18:49

    @Dian Puspita, kalau harga BBM sih HPSnya silakan menggunakan Keputusan pemerintah tentang harga BBM yang terbaru

    @Ahyar, selamat atas keberhasilannya pak ^_^

  • By ratina yuswari, 17 June 2008 @ 18:44

    malam pak,
    bagaimana cara penerbitan SPK klo sudah terlanjur dilakukan pengumuman pemenang untuk pengadaan selama 6 bulan kemudian ada peraturan gubernur yang harus melakukan pelelangan tahun jamak, padahal dana yang ada hanya untuk 6 bulan tersebut
    terima kasih

  • By khalidmustafa, 17 June 2008 @ 19:46

    Wah, ini yang agak aneh, gimana mau melakukan kontrak tahun jamak kalau anggarannya hanya 6 bulan ?

    Silakan didiskusikan dulu dengan unit anggaran dan pengawasan di daerah anda

  • By ratina yuswari, 18 June 2008 @ 06:03

    satu lagi pak khalid, anggaranuntuk pengadaan petugas satpam tersedia untuk januari sd desember 2008, SKO baru terbit bulan mei, untuk jan-juni sudah dibayarkan secara swakelola, kami merencanakan pemilihan langsung untuk sisanya yaitu jul-des karena kurang dari 100 juta, gimana ?

  • By khalidmustafa, 18 June 2008 @ 06:33

    Bentar2, ini juga aneh, ini satpamnya yang diadakan atau saat ini sudah ada satpam trus gajinya yang dianggarkan ?
    Yang dibayarkan secara swakelola itu apakah gaji satpam internal, atau sudah mengambil satpam dari pihak luar dengan sistem swakelola.

    Nah, masalah pemilihan langsung karena berdasarkan anggaran, disilakan saja, tapi dari anggaran sendiri sudah harus dipisahkan antara 6 bulan pertama dan kedua, sehingga jumlahnya benar-benar sesuai untuk proses pemilihan langsung

  • By ratina yuswari, 18 June 2008 @ 17:33

    aneh ya pak…, jadi sebenarnya sudah ada satpam dari pihak luar dan gajinya dianggarkan sejak januari 2008, nah untuk jan sd jun 2008 dibayarkan swakelola, karena anggaran baru turun bulan Mei, dan SKO bulan Juni, untuk sisa anggaran jul sd des diambilkan separoh anggaran yang ada dan akan dilakukan proses PL, menurut bapak bagaimana? terima kasih atas kesabaran bapak.

  • By khalidmustafa, 18 June 2008 @ 17:50

    Untuk tahun ini sepertinya terpaksa jalan saja, karena satpamnya sudah ada :D

    Cuman, mungkin perlu dipikirkan apakah memungkinkan mereka menggunakan LS saja, jadi tidak melalui sistem lelang-lelangan. Jadi dianggap sebagai tenaga honor.

    Satpam khan salah satu kebutuhan yang sifatnya rutn, tidak seperti barang atau jasa konsultasi yang bagaimanapun dibatasi oleh waktu.

    Kalaupun melalui lelang, aneh rasanya kalau tiap tahun harus lelang Satpam, walaupun menggunakan sistem tahun jamak :)

  • By Zulfikar, SE, 23 June 2008 @ 10:14

    Ass. Wr. Wb.

    Salam Kenal,

    Saya baru memulai usaha pengadaan barang dan jasa beberapa bulan lalu, jika rekan-rekan sekalian memiliki informasi mengenai PROYEK yang prospektif, bisa menghubungi langsung ke alamat email. Saya siap dengan proyek-proyek kecil (tergantung lokasi), menengah dan proyek besar termasuk dengan sistem turn key/multiyear.

    zulfikarsidiq@gmail.com

  • By dulli, 8 July 2008 @ 10:26

    mas, aku nanya lagi nih. gini ceritannya kan setelah lelang dilaksanakan dan sudah pemasukan dokumen, trus dana tiba tiba tidak jadi, apakah lelang harus tetap diumumkan pemenangnnya dengan catatan dana tidak ada jadi pekerjaan tidak jadi atau bagemana mas ? tb4

  • By khalidmustafa, 8 July 2008 @ 11:27

    @Dulli, pelelangan pada dasarnya diperbolehkan untuk dilaksanakan walaupun dana masih belum pasti, tetapi tidak boleh melakukan ikatan apapun seperti kontrak maupun SPBJJ. Biasanya, untuk jenis lelang seperti ini pada pengumuman di media sudah disebutkan terlebih dahulu, bahwa dana masih dalam pengurusan. Juga biasanya di dalam dokumen sudah diminta surat pernyataan tidak menuntut apabila dana dibatalkan.

    Nah, apabila ditengah-tengah proses lelang kemudian dana dibatalkan, maka cukup dengan memberikan surat resmi ke rekanan yang mendaftar, bahwa lelang dibatalkan. Tidak usah dilanjutkan sampai pemenang. Dokumen agar dikembalikan kepada peserta dalam kondisi tertutup.

  • By EKA, 23 July 2008 @ 08:59

    Assalamua’laikum wr.wb
    Selamat pagi mas Khalid, saya mo tanya nih kalau pengadaan personil bisa dibuat lelang? karena di dlm rengiatnya ada pengadaan ATK, Biaya sewa, pengadaan blangko cetak, spanduk dan jaldis. karena selama ini saya buat lelang terpisah walaupun dlm satu MAK. Mohon penjelasannya dan lelangnya lebih baik menggunakan pasca atau pra kualifikasi? trims ya mas sebelumnya. Tlg dibalas lewat email ya.

  • By khalidmustafa, 24 July 2008 @ 07:18

    @EKA, pengadaan personil yang dimaksud apakah merupakan pengadaan Jasa Konsultan ? Kalau Jasa Konsultan maka sistemnya harus Pra Kualifikasi. Dan kalau melihat sifatnya, memang sebaiknya dibuat 2 lelang terpisah, karena ukuran untuk personil dan ATK sangat jauh berbeda.

    Lelang personilnya menggunakan Pra Kualifikasi (agar dapat ditentukan kualifikasi yang diterima) dan untuk Bahan menggunakan Pascakualifikasi, dengan satu sampul dan sistem gugur.

    Untuk balas lewat email, mohon maaf Bapak tidak mencantumkan emailnya. Kalau hendak mengirim email kepada saya, ada tautan pada menu sebelah kanan blog ini, pada menu “Hubungi Saya”

  • By Deedee Pradila, 8 August 2008 @ 00:19

    Mas, tolongin aku……..
    Bagaimana jika dalam dokumen kontrak tidak tercantum pembayaran uang muka? Menurut saya hal ini dapat disiasati dengan memasukkan Material on Site (Material yang telah diadatangkan) dalam progres pekerjaan tetapi saya belum dapat peraturan perundangan yang mengatur tentang hal ini. Sehingga, progress pekerjaan masih berdasarkan prestasi pekerjaan (material yang telah terpasang).

  • By Agus Kuncoro, 11 August 2008 @ 16:45

    dengan cara yg berbeda, saya juga mempunyai tulisan yang sama di http://www.guskun.com

    semoga kita bisa sharing.

  • By delila, 16 September 2008 @ 10:15

    Mas, ak kesulitan mencari contoh Analisa Harga Satuan Pekerjaan Boring Tanah untuk pemasangan kabel dalam tanah kemudian aku juga nanya berapa kalikah CCO bisa dilakukan dalam 1 kali kontrak pekerjaan (proyek)?
    Thanks yaa……….

  • By budiyanad, 27 October 2008 @ 15:23

    mas untuk lelang dibawah 1M media korannya gimana apa mesti juga media Indonesia

  • By khalidmustafa, 28 October 2008 @ 05:57

    @Deedee, Uang muka sifatnya opsional di dalam kontrak. Boleh digunakan maupun tidak digunakan. Masalah menggunakan material on site, itu sudah termasuk pada teknis pekerjaan

    @Agus Kuncoro, Makasih pak, mari sama2 memberikan pencerahan :)

    @delila, silakan mengambil analisa dari proyek sejenis yang pernah dilaksanakan.

    @budiyanad, Dibawah 1 M atau dalam bahasa Keppres adalah paket pekerjaan yang ditujukan untuk penyedia barang/jasa usaha kecil, maka koran yang digunakan adalah koran propinsi yang ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur setempat. (Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II, A, 1, a, 3)

  • By ZARA, 24 November 2008 @ 15:09

    salam kenal pak….
    pak, nanya…bolehkah panitia pengadaan barang dan jasa merangkap jadi panitia pemeriksa barang dan jasa pada tahun yang sama…ada aturan yang mana?Trims…

  • By khalidmustafa, 24 November 2008 @ 16:09

    @ZARA, aturan yang melarang hanya melarang bendahara atau pemegang uang muka menjadi panitia lelang dan bukan menjadi pemeriksa barang dan jasa.

    Namun, biasanya penerima barang itu gabungan antara tim teknis yang menjadi panitia lelang dengan tim inventaris dari institusi, agar bisa sinergi bersama.

  • By inal, 29 November 2008 @ 15:32

    blh g mnt dokumen lelang untk pengadaan ATK dibawah 50 jt

  • By Gandung, 6 December 2008 @ 16:19

    Pak..mau tanya ni..
    Di Pemda ada Swakelola tentang jasa perencanaan dan pengawasan (Jasa Konsultansi). Nah dalam RAB-nya ada biaya Personil yang rata-rata diisi oleh PNS, apakah billing rate-nya harus disesuaikan dengan SE Bersama Bappenas dan Menkeu No 1203/D.II/03/2000 SE -38 / A / 2000 {(2,2 – 3,1) x Gaji Dasar} Sementara BBS dan BBU kan Ikut Biaya operasional Pemda Ybs, trus Faktor Keuntungan apakah diperbolehkan jg?
    Sebelumnya Trima Kasih Atas Jawabannya

  • By khalidmustafa, 6 December 2008 @ 18:17

    @inal, pada prinsipnya dokumen lelangnya sama dengan lelang di atas 100 jt, cuman yang membedakan adalah prosesnya tidak sepanjang lelang umum.

    @Gandung, wah…ini menarik tentang Swakelola pak.
    Kalau dilihat aturan pada Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab III.A.2 telah disebutkan bahwa jenis swakelola itu ada 3, yaitu dilakukan sendiri, dilakukan oleh institusi pemerintah lain atau hibah.
    Kalau melihat kasus Bapak, saya menarik kesimpulan bahwa jenisnya adalah yang dikelola oleh instansi sendiri.
    Khusus masalah biaya personil, dibahas pada bab III, B, 1, a – c. Disana disebutkan secara tersirat bahwa seluruh biaya tetap mengacu kepada ketentuan Keppres dan tentu saja dengan aturan-aturan lain yang mengikatnya.
    Khusus untuk PNS, mohon diperhatikan baik-baik, bahwa apabila PNS tersebut menjadi Konsultan, maka harus memperoleh ijin dari eselon 1 (SE Bappenas-Menkeu) dan harus cuti diluar tanggungan negara. Juga harus ditekankan, apakah mereka adalah tenaga ahli tetap atau tidak tetap, karena menurut Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I,B,1,p,2,d maka biaya satuan dari biaya langsung personil maksimum 3,2 x gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan maksimum 1,5 x penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap.
    Masalah BBS dan BBU, sebenarnya pihak Pemda diminta untuk menyesuaikan BBS dan BBU dengan aturan-aturan diatasnya.
    Sedangkan untuk keuntungan, disemua pasal yang menjelaskan mengenai biaya konsultan, telah diulang kalimat “Biaya langsung personil tidak boleh dibebankan biaya overhead dan keuntungan.”

  • By Gandung, 9 December 2008 @ 07:56

    Pak satu lagi saya mau tanya (jangan bosen ya Pak..)
    Sebelumnya Trima Kasih atas jawaban pertanyaan saya diatas.
    Gini Pak…
    1. BPS (Badan Pusat Statistik) di daerah mengadakan kerjasama dengan Pemda untuk melakukan kegiatan yang menurut saya sudah menjadi tupoksi dari BPS sendiri yaitu “Penyusunan Kab.X dalam Angka”, “Penyusunan PDRB Kab X”, dll. biayanya 100% dari APBD dan susunan personilnya sementara saya belum dapet, tp kemungkinan saya yakin 80% dari BPS. yang saya tanyakan boleh tidak itu dilakukan Pemda, dan untuk BPS apakah tidak overlaping dengan dana dari APBN?
    2. Dosen di suatu PTN (yang jelas bukan dekan, mungkin setingkat Kajur atau Kepala Peneliti di PTN itu) melakukan kerjasama dengan Pemda untuk melakukan semacam studi/kajian yang menurut saya bisa dikatakan semacam tesis. Sama halnya dengan BPS tadi biayanya 100% APBD dan susunan personilnya jg. Apakah dalam menyusun RAB biaya non personil tidak boleh lebih dari 40%? dan bentuk pertanggungjawabanya seperti apa? Apakah bisa dipakai kriteria Lampiran SE Bappenas-Menkeu biaya personil dan non personil?
    Terima Kasih Pak..

  • By rikazd, 11 December 2008 @ 08:49

    Pak, adakah batasan maksimal jumlah panitia pengadaan dan penerima barang. kalo tak salah khan hanya”sekurang-kurangnya 3″ dan gasal. Maksimalnya ada?

  • By ISKANDAR, 15 December 2008 @ 20:10

    mas. mau nanya apakah pengadaan dengan nilai 225 000.000 bisa di swakelola karena, kebutuhan mendesak, dalam hal ini bantuan rehabilitasi bahan perumahan pada komunitas adat terpencil (KAT) dan Fakir miskin.

  • By Amin, 31 December 2008 @ 07:45

    Mau tanya pak, untuk seminar memang swakelola, tapi untuk pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi yang dilaksanakan di hotel apakah perlu dilakukan lelang, dan dengan proses apa pak, penunjukan langsung, lelang umum atau lelang terbatas, karena hotel kan memang sudah spesifik mengadakan akomodasi dan konsumsi, Thanks

  • By khalidmustafa, 10 January 2009 @ 06:35

    Kalau hendak dilakukan lelang, harus agak sedikit berhati-hati, utamanya dari segi dokumen teknisnya. Misalnya anda kurang cermat dari segi dokumen teknis dan dilakukan dengan cara lelang umum, maka bisa saja seminar yang harusnya dilakukan di Jakarta, malah pindah ke Puncak atau Bandung atau daerah lain yang justru akan menambah cost dari segi transportasi. Lelang itu juga tidak mungkin diikuti oleh hotel tapi oleh event organizer yang menangani seminar.
    Jadi, silakan lakukan lelang terbuka, dengan spesifikasi teknis yang sejelas-jelasnya

  • By Arif, 18 January 2009 @ 05:12

    Mas mau tanya soal kontrak multi years :
    misalnya untuk pembangunan Pasar oleh Dinas PU kabupaten X
    1. meskipun dananya diambil dari APBD, apakah harus seijin menteri keuangan? dasarnya apa mas..saya sdh bolak balik keppres belum nemu juga. mungkin ada yang terlewat
    2. apakah bisa/perlu dibuat 1 kontrak induk mengenai pekerjaan multi years tersebut dan kontrak2 turunan yang menjelaskan pekerjaan dalam tiap2 tahunnya

    terima kasih atas jawabannya

  • By merry, 23 January 2009 @ 19:44

    penngadaan barang jasa bagian kedua bisa diambil dimana ? yq

  • By wahyu, 28 January 2009 @ 15:34

    ada rencana pemda X mengadakan pekerjaan jasa. pengadaan jasa ini sebenarnya dapat dikerjakan oleh penyedia jasa (rekanan) atau dengan swakelola (Perguruan Tinggi Negeri. Pertanyaannya :
    1. apa pertimbangan pekerjaan itu apabila dengan swakelola?
    2. apa dasar hukum tahapan swakelola, seperti pembuatan kerjasama, MOU, surat kesepatan kerjasama dst, antara pemda dengan PTN?
    atas jawabannya kami ucapkan terima kasih

  • By Fitrah Ramadhana, 20 February 2009 @ 13:47

    tanya dong mas…
    Memang ada yah peraturan yang melarang item-item atau barang tertentu dibeli dengan dana APBN??
    Trus…
    Banyak disebutkan “perusahaan masuk daftar hitam”. dimana yah kita bisa dapat info perusahaan mana yang sedang masuk daftar hitam??
    terima kasih.

  • By Agus, 2 March 2009 @ 09:25

    untuk tahun 2009 apakah ada edaran khusus mengenai anggota panitia seperti tahun 2008 yang memperbolehkan panitia yang telah mengikuti bintek saja atau harus sudah mempunyai sertifikat ?

  • By erik, 18 March 2009 @ 09:06

    Sehubungan dengan rencana pengadaan CPNS formasi tahun 2009 apakah untuk pengadaan barang dan jasa seperti: pembuatan soal dan penggandaan soal dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dengan alasan untuk menjaga kerahasiaannya?

  • By khalidmustafa, 19 March 2009 @ 13:25

    @erik, Hal itu sama dengan Pembuatan dan Pencetakan Soal Ujian Nasional. Pembuatan soalnya dapat dipisahkan dengan pencetakan. Dimana yang rahasia adalah pembuatan soalnya, sedangkan pencetakan dapat dilakukan oleh percetakan manapun.
    Kalau membutuhkan security printing, maka dapat memasukkan hal tersebut pada syarat lelang.

    Jadi, jawabannya adalah, untuk pencetakannya, tetap harus menggunakan lelang karena sudah di atas Rp. 100 Juta

  • By khalidmustafa, 19 March 2009 @ 13:26

    @Agus, untuk tahun 2009 persyaratan panitia harus sudah memiliki sertifikat. Sedangkan PPK dapat yang memiliki sertifikat bimtek saja

  • By erik, 21 March 2009 @ 11:00

    Kl mmg persyaratan rahasia dapat dimasukkan dalam syarat lelang knp nggak sekalian aja pembuatan soalnya dilelangkan, bukan hanya pencetakannya?mohon penjelasannya..
    lebih lanjut bagaimana dengan swakelola, apakah dimungkinkan mengingat dalam pasal tsb tertulis “swakelola dapat dilaksanakan utk pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa” dan swakelola dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain sehingga apabila instansi pengguna melakukan kerjasama dg instansi lain (perguruan tinggi) apakah dimungkinkan?mohon penjelasannya
    trims.

  • By khalidmustafa, 21 March 2009 @ 16:56

    Karena pembuatan soal termasuk hal yang spesifik dan tidak dapat dilakukan oleh perusahaan umum. Sedangkan pencetakan, bagaimanapun rahasianya, masih dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan.

    Jadi, silakan dipisah antara pembuatan soal (dapat dilakukan dengan swakelola) dan percetakan (menggunakan lelang umum)

  • By edwin, 26 March 2009 @ 22:33

    mas mo tanya dikit dong…..
    bagaimana dengan kegiatan pemeliharaan contoh pemeliharaan gedung kantor (Cleaning service) atau kendaraan dinas/operasional yang dibiayai dana APBD dimana kegiatan dimaksud bersifat rutin n harus dilaksanakan, apakah harus juga melalui proses lelang/tender?

  • By erik, 27 March 2009 @ 15:42

    Bagaimana halnya dengan Perubahan keempat Keppres 80 dalam penjelasan Pasal 17 ayat 5 huruf b yg menyatakan bahwa “Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah: pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden”..apakah pencetakan soal ujian CPNS termasuk rahasia yg menyangkut pertahanan dan keamanan?atau dg kata lain apakah Presiden pernah menetapkan bahwa pencetakan soal ujian CPNS termasuk rahasia yang menyangkut pertahanan dan keamanan?trims.

  • By erik, 27 March 2009 @ 15:42

    Bagaimana halnya dengan Perubahan keempat Keppres 80 dalam penjelasan Pasal 17 ayat 5 huruf b yg menyatakan bahwa “Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah: pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden”..apakah pembuatan/pencetakan soal ujian CPNS termasuk rahasia yg menyangkut pertahanan dan keamanan?atau dg kata lain apakah Presiden pernah menetapkan bahwa pembuatan/pencetakan soal ujian CPNS termasuk rahasia yang menyangkut pertahanan dan keamanan?trims.

  • By ake, 3 April 2009 @ 07:21

    Pak khalid. apakah perusahaan dengan SIUP kecil diperbolehkan mengikuti pengadaan barang diatas Rp 1 Milyar

  • By khalidmustafa, 3 April 2009 @ 19:05

    Diperbolehkan dengan catatan tetap memperhitungkan KD dan pengalaman perusahaan.

    Yang dilarang itu adalah perusahaan SIUP besar yang ikut pengadaan dengan nilai dibawah 1 Milyar

  • By dwi, 3 April 2009 @ 22:52

    Mas misal perusahaan mendapat pekerjaan dari pemerintah karena diundang tetapi ternyata ada prosedur legal yang salah,apakah perusahaan tersebut bisa menjadi tersangka ?

  • By khalidmustafa, 4 April 2009 @ 07:03

    Pertanyaannya kurang jelas. Yang dimaksud dengan prosedur legal yang salah itu bagaimana yah ?

    Pekerjaan yang diundang itu kalau pengadaan barang/jasa biasanya berupa penunjukan langsung atau seleksi langsung dengan nilai dibawah 50 juta atau dibawah 100 juta. Bisa juga diatas 100 juta tapi dengan persyaratan yang lumayan ketat, misalnya hanya ada 1 perusahaan yang memproduksi atau memiliki hak paten terhadap produk tersebut dan lain-lain.

    Kalau misalnya kesalahan prosedur yang terjadi adalah salah terhadap prosedur lelang, maka kesalahan terjadi pada panitia atau pengguna barang. Tapi kalau setelah diteliti bahwa proses tersebut ada campur tangan perusahaan misalnya dengan pengaturan, penyuapan atau tindak KKN lainnya, maka tentu saja perusahaan itu bisa diproses secara hukum juga ^_^

  • By eka surya putra, 7 April 2009 @ 02:45

    assalamualakum pak khalid, apakah dokumen lelang yang tidak mempersyaratkan rekapitulasi perhitungan TKDN bisa dianggap sah ? kalau Boleh-boleh aja gimana implementasi pasal 44 kepres 80, permen perindustrian no. 11/M-IND/PER/3/2006 dan peraturan sekjen departemen perindustrian no. 372/SJ-IND/PER/6/2006 mohon pencerahan, sebelumnya trims

  • By dinata, 23 April 2009 @ 08:09

    pak khalid,saya mw bertanya neh.
    untuk menjadi seorang PPK di atur dengan kepangkatan juga g?!!soalnya di keppres 80 sya tidak menemukan.
    ap mungkin seorang pegawai dengan pangkat II A di angkat jdi PPK oleh KPA?!!
    mohon pencerahannya pak,…tq

  • By soraya, 23 April 2009 @ 12:41

    Pak mohon informasi sejak tahun berapa Pemerintah mengatur tentang pengadaan barang jasa ini. dan nomor / thn berapa aturan tsb dibuat??
    mohon bantuan informasinya untuk bahan penelitian dan tulisan saya…terima kasih sebelumnya.

  • By khalidmustafa, 28 April 2009 @ 18:32

    @soraya, waduh…tahun awalnya saya gak tahu, karena saya juga baru di pengadaan. Cuman setahu saya, sebelum Keppres No. 80 Tahun 2003, ada Keppres No. 18 Tahun 2000 yang mengatur tentang pengadaan juga

  • By riswanda, 29 April 2009 @ 15:00

    Pak,,mau tanya nich,,kalo SK Panitia Pengadaannya udah turun dari awal tahun trus pelaksanaan lelang nya nanti sekitar Mei-Juni (berdasarkan (Surat permintaan pelaksanaan lelang dari PPK) itu apa bisa dianggap pelanggaran/penyimpangan dalam proses lelang meski proses lelang dikerjakan dan semua berlangsung dengan baik…mohon pencerahannya pak,,makasih yach

  • By khalidmustafa, 29 April 2009 @ 19:39

    @eka, mengenai TKDN memang saat ini baru mulai menggeliat, apalagi dengan dikeluarkannya beberapa peraturan baru-baru ini. Namun, secara khusus di Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya masih belum memasukkan secara eksplisit, sehingga beberapa panitia masih belum mempersyaratkan

    @dinata, di Keppres No. 80 Tahun 2003, hanya diatur tingkatan pendidikan minimal untuk menjadi panitia lelang, yaitu D3, dan tidak mengatur kepangkatan. Tapi, kalau kita bandingkan dengan aturan kepegawaian, maka D3 itu setara dengan golongan IIc. Silakan menarik kesimpulan sendiri ^_^

    @riswanda, SK panitia tidak diatur waktunya dalam Keppres No. 80 ahun 2003, jadi sebenarnya sah-sah saja SK dikeluarkan awal tahun anggaran dan pelaksanaan lelangnya dilaksanakan di tengah tahun anggaran.

  • By Nandang, 30 April 2009 @ 11:42

    Pak khalid, saya mau tanya apakah kegiatan seperti penyusunan rencana lima tahun dan master plan yang nilainya di atas seratus juta dapat dilakukan dengan swakelola atau harus tender? adakah referensi aturan lain yang bisa dijadikan acuan utk hal tersebut selain Kepres 80 2003? Terima kasih Pak.

  • By khalidmustafa, 30 April 2009 @ 20:11

    @Nandang, sepengetahuan saya, penyusunan renstra dan master plan itu termasuk ke pekerjaan khusus yang penyedianya amat sedikit. Malah sebagian besar berada pada ranah akademis.
    Jadi bisa saja dilakukan kerjasama langsung dengan institusi akademik untuk pekerjaannya tanpa melakukan pelelangan

  • By lilikkurni, 6 May 2009 @ 10:05

    Mas Khalid, sy mo tanya tentang “pembayaran uang muka” atas pengadaan mesin industri.
    1. Boleh ato tidak atas pembayaran “uang muka” tersebut, KPA/bendahara tidak mengenakan PPN/PPH?, pajak tersebut diperhitungan saat pembayaran termin;
    2. untuk pengadaan atas kegiatan tersebut (mesin, mobil, komputer). apakah pihak rekanan layak/boleh diberikan “uang muka” ?

  • By khalidmustafa, 9 May 2009 @ 01:44

    @lilikkurni, secara aturan, uang muka merupakan uang modal awal yang diberikan setelah penandatanganan kontrak. Silakan diperhitungkan pembayaran pajaknya pada waktu pembayaran termin. Pemanfaatan uang muka juga dipersilakan kepada penyedia barang/jasa yang menentukan.

  • By ilham, 12 May 2009 @ 14:08

    mas numpang tanya, ada SKPD, pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) memiliki DIPA masing-masing., disatu sisi KPA tidak memiliki pejabat pengadaan karena di skpdnya tidak ada yang punya sertifikat, sedangkan PA memiliki pejabat pengadaan. Bolehkan KPA menitipkan pengadaannya kepada PA? siapa yang berhak menandatangani kontrak?

  • By rizal, 15 May 2009 @ 11:19

    Bapak Mustofa, mau tanya apakah boleh panitia pengadaan barang jasa dan panitia pemeriksa barang daerah di pecah permasing-masing kegiatan (per SKPD) ataukah harus terpusat di satu SKPD. kemudian untuk pembayaran honor panitia pengadaannya apakah diperbolehkan untuk menerima honor dari lebih dari satu SK kegiatan pengadaan, dan bagimana dengan honor pemeriksa barangnya juga ? nyuwun dibantu dengan referensi peraturan ya pak. matur suwun

  • By Aqsha, 19 May 2009 @ 09:29

    Saya mau tanya nih, misalnya untuk bulan Mei kami sudah menambah 10% dari total nilai kontrak dan di amandemen, dan kemudian pada bulan September kami amandemen kontrak lagi untuk penambahan waktu dan biaya, apakah bisa? Thanks atas infonya.

  • By ervan, 20 May 2009 @ 05:13

    Pak khalid salam kenal,nama saya ervan dari Dinas Pengairan Aceh. Saya mau tanya tentang pengadaan barang/jasa dengan swakelola. Selama ini ada kegiatan Studi pemanfaatan air pada daerah irigasi di Aceh, dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala. Apakah bisa disebutkan kegiatan ini KERJASAMA.

  • By dzaky, 24 May 2009 @ 00:38

    Pak khalid salam kenal,nama saya Dzaky dari Pemkot Pontianak. Dlm Keppres 80 pasal 14 ayat (4)dikatakan :”Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang/jasa
    pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metoda
    penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks..”. Yg mau saya tanyakan bagaimana dgn penunjukan langsung yang tidak kompleks .. bisa kah dilaksanakan dengan PASCAkualifikasi.

  • By seno, 28 May 2009 @ 04:42

    Pak khalid langsung saja, apakah pengadaan suku cadang alat berat dengan merek tertentu (misalnya CAT) dengan nilai di atas 100 Juta dibawah 1 m harus dilelangkan , ataukah bisa langsung melakukan pemesanan pada dealer alat berat tersebut.

  • By avi, 29 May 2009 @ 10:43

    pak khalid..apa bedanya antara SP (Surat Pesanan) dengan SPK (surat perjanjian kerja).Ada kasus untuk pengadaan barang yang sama, di dua daerah yang berbeda dimana diperoleh harga yg berbeda.hal ini menjadi pertanyaan bagi pemeriksa. Mohon penjelasan tentang hal tersebut. Trimaksih

  • By yoyok, 1 June 2009 @ 13:03

    pak khlalid mohon tanya nich, untuk pengadaan di bidang jasa sewa kendaraan untuk kegiatan selama 1 tahun sedangkan anggarannya ada dalam 1 MAK, bagaimana untuk pelaksanaannya. trim infonya

  • By khalidmustafa, 1 June 2009 @ 13:39

    @ilham, pada prinsipnya pengadaan dapat dilakukan oleh panitia yang terletak diluar institusi apabila pada institusi tersebut tidak ada orang yang memiliki keahlian dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, KPA tetap wajib bertanggung jawab terhadap proses lelangnya, termasuk menandatangani dokumen lelang dan dokumen kontrak, karena panitia hanyalah pembantu KPA bukan penentu pemenang lelang.

    @rizal, pelaksanaan pengadaan dan penerimaan barang dilakukan per-MAK. Artinya, kalau per-MAK aja boleh, apalagi per-SKPD. Juga honor itu melekat pada mata anggaran lelang yang dilaksanakan, sehingga bisa saja seorang panitia menerima beberapa honor dari lelang yang berbeda

    @Aqsha, pekerjaan tambah kurang itu bernilai 10% dari total Kontrak. Yang dimaksud kontrak disini adalah kontrak awal bukan kontrak setelah dilakukan pekerjaan tambah kurang. Kalau hal itu dibiarkan, bisa saja dalam 10 bulan, setiap bulannya dilakukan penambahan 10% yang nilainya bisa mencapai 100% kontrak.

    @ervan, benar…itu namanya kerjasama dan tidak diperlukan lelang dalam pelaksanaannya.

    @dzaki, benar…jadi untuk pekerjaan yang tidak kompleks, maka penunjukan langsungnya menggunakan PascaKualifikasi

    @seno, karena itu merupakan suku cadang resmi dengan distributor resmi serta satu-satunya, maka cukup dengan penunjukan langsung dengan negosiasi biaya.

    @avi, untuk pengadaan barang yang sama dengan harga yang berbeda, coba dihitung biaya kirim dari asal barang tersebut.

    @yoyok, silakan dilaksanakan saja dengan sistem pelelangan. Asal spek kendaraan jelas dan aspek-aspek teknisnya juga jelas serta tugas dan tanggung jawab penyedia barang/jasa.

  • By hary, 4 June 2009 @ 11:29

    mas khalid.. kebetulan sy lg susun skripsi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa.. sy berharap bantuan dari mas ttg semua yg berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa termasuk ttg e-procurement.. terima kasih sebelumnya

  • By Pawitno, 4 June 2009 @ 21:29

    Mau nanya Pak…
    Sebenarnya dalam pelaksanaan pengadaan dibawah 50 Juta proses dan langkahnya seharusnya seperti apa ya…! Saya masih belum paham… soalnya pernah saya lihat ada Pakta Integritas juga..
    Mohon penjelasan.
    Terima kasih

  • By yoyok, 6 June 2009 @ 14:30

    Tanya lagi pak, untuk pengadaan penyedia jasa akomodasi dan konsumsi untuk yang diatas 50 jt, apakah melalui pemilihan ataukah dengan lelang. yang kedua, apakah si penyedia jasa diperlukan adanya sebuah jaminan pelaksanaan. Trim’s Bapak.

  • By rizal, 8 June 2009 @ 13:21

    Pak Khalid, mau tanya lagi, ada pemeriksaan di instansi saya, menyoroti permasalahan perencanaan. Dikatakan bahwa terdapat pekerjaan tambah dan kurang yang melebihi 10%.pertanyaan saya :
    a.Yang dimaksud pekerjaan tambah kurang di sini melebihi 10% apakah jika nilai kontrak awal Rp100.000.000,00 maka pekerjaan tambah maksimal Rp10.000.000,00 sehingga nilai total kontrak setelah addendum maksimal sebesar Rp110.000.000,00 , ataukah

    b. kontrak awal Rp100.000.000,00 , sedangkan pekerjaan tambah Rp10.000.000,00 dan pekerjaan kurang Rp10.000.000,00 dituangkan dalam CCO,

    bisakah dikatakan kondisi kedua (b) tadi disebut pekerjaan tambah sebesar 10% atau tidak? dikarenakan pekerjaan tambahnya sebesar Rp10.000.000,00 dan pekerjaan kurangnya Rp10.000.000,00, sehingga nilai kontrak tidak bertambah , tetap Rp100.000.000,00.

    Terimakasih pak khalid

  • By khalidmustafa, 9 June 2009 @ 08:16

    @Hary, silakan mas, saya siap bantu :)

    @Pawitno, di bawah 50 juta sebenarnya adalah salah satu jenis lelang juga, namun merupakan lelang penunjukan langsung. Prosesnya adalah, Pejabat pengadaan mengirimkan Undangan yang dilampiri dengan Dokumen Pengadaan (termasuk pakta integritas) kepada perusahaan yang dituju sesuai dengan aturan. Kemudian proses berikutnya dijalankan sesuai dengan tahapan Lelang Penunjukan Langsung :)

    @Yoyok, untuk pengadaan di atas 50 Juta dan di bawah 100 juta, maka secara umum jenis lelangnya adalah Pemilihan langsung. Jaminan pelaksanaan wajib diadakan untuk semua jenis lelang.

    @Rizal, yang sering saya lakukan adalah kondisi (a)

  • By dedi, 9 June 2009 @ 12:07

    mas, peraturan apa ya yang bisa dijadikan dalam menentukan besaran honor panitia pengadaan dan tenaga ahli jasa konsultansi

  • By khalidmustafa, 9 June 2009 @ 15:58

    @dedi, bisa dilihat dari Peraturan Menkeu yang dikeluarkan setiap tahun.
    Khusus tahun 2009 dapat diunduh pada laman
    http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%2064%20-%202008%20-%20SBU%202009.pdf

  • By rizal, 10 June 2009 @ 11:06

    Pak Khalid, yang dimaksudkan bapak dengan :
    @Rizal, yang sering saya lakukan adalah kondisi (a)
    berarti bahwa kondisi (b) juga tidak salah?
    saya agak bingung dengan interpretasi peraturannya tersebut…

    terimakasih..

  • By khalidmustafa, 10 June 2009 @ 19:39

    @Rizal, maksud saya, kasus (b) belum pernah saya alami, tapi kasus (a) malah sering sekali :)

  • By micky, 14 June 2009 @ 07:30

    Mas, di atas dijelaskan klo peraturan mengenai besaran honor panita mengacu pada SBU tahun bersangkutan, misal th.2010 berarti pke SBU 2010.
    Dan tu diambilkan dari mak yang bersangkutan, ada ga ATURAN ttg besaran Prosentase untuk honor itu sendiri(maksudnya nilai maksimal yang bisa di alokasikan untuk honor)

    Misal: dalam suatu pengadaan barang/jasa pemerintah, telah dialikasikan dana untuk fisik = Rp.1000.000,- untuk Pengawasan Teknis = 50.000,- dan Administrasi Proyek = 5.000,-

    Gimana penghitungan besaran honor PPK, Panitia, Bendahara, dan Staf Proyek, diambilkan dari alokasi yang mana?

    Terima Kasih…

  • By jakaherman, 16 June 2009 @ 13:08

    Mas, kalo pengadaan pembuatan/pengembangan aplikasi, apakah termasuk klasifikasi pengadaan jasa konsultansi atau pengadaang barang/jasa lainnya? terima kasih

  • By antok, 17 June 2009 @ 22:16

    mas bila klaim garansi bank sudah dilakukan tapi belum cair, apakah serah terima terakhir bisa dilaksanakan ?

  • By khalidmustafa, 21 June 2009 @ 16:19

    @micky, di SBU tersebut sudah jelas besaran honor yang ditetapkan berdasarkan besarnya lelang. Jadi tidak ada maksimal dan minimalnya. MAK yang digunakan adalah MAK dari lelang itu sendiri sebagai bagian dari alokasi administrasi proyek

    @Jakaherman, output dari konsultasi adalah laporan. Sedangkan pekerjaan pembuatan aplikasi outputnya adalah aplikasi itu sendiri. Jadi, yang tepat untuk pembuatan aplikasi adalah pengadaan barang/jasa lainnya.

    @antok, pencairan garansi bank hanya dilakukan kalau ada masalah dalam proses lelang sehingga diperlukan pencairan jaminan. Jadi tidak berhubungan apapun dengan serah terima.

  • By sudi, 21 June 2009 @ 23:38

    Mas mohon info ya…, ada peraturan besaran biaya perencanaan, pemilihan, pengawasan dan pengendalian teknis untuk pengadaan barang/jasa sd. 50jt (PL) gak ya?… apakah ada peraturan siapa yg dapat menjadi Panitia Pemeriksa Barang/Jasa nya mengingat keterbatasan personil (PPTK, staf unit kerja yg kompeten, atau staf unit kerja terkait)? Utk pekerjaan teknis (kasi teknis terkait menjadi pengawas teknis) apakah bisa staf unit teknis tsb menjadi anggota pemeriksa barang/jasa (bukannya fungsi kontrol jd meragukan?) terimakasih……..

  • By khalidmustafa, 22 June 2009 @ 07:05

    @sudi, setahu saya tidak ada peraturan secara detailnya, tapi semua mengacu kepada SBU dan aturan-aturan lain dari Menkeu. Khusus panitia penerima/pemeriksa barang dan jasa memang tidak di atur dalam Keppres No. 80 karena sifatnya sudah lepas dari proses pelelangan dan dapat ditentukan secara internal dengan prinsip akuntabilitas.
    Kalau diragukan fungsi kontrolnya, bisa mengambil dari intansi lain yang memiliki komptensi dalam bidang yang diadakan.

  • By dony, 25 June 2009 @ 11:13

    siang pak khalid, mau nanya nih, kalo peraturan yang menyebutkan kalo pengadaan di pemerintahan boleh dilakukan sebelum dana disetujui, ada di peraturan apa ya? terima kasih

  • By Jeff, 30 June 2009 @ 10:46

    mau nanya nih pak Khalid, dalam menyusun HPS kita mengacu pada harga yang mana, harga pasaran atau harga yang tertuang di HSPK ?. Kita menyusun anggaran berdasarkan HSPK, kalau kita menyusun HPS berdasarkan HSPK berarti HPS kita sama dengan pagu anggaran, apa boleh HPS = Pagu Anggaran. Ini sangat perlu saya rasa terutama dalam Penunjukan Langsung, karena ada negosiasi harga. Tolong juga pak kirimi saya contoh format HPS. Terima kasih Pak Khlaid

  • By ARNAN, 10 July 2009 @ 08:35

    mau nanya nih P’khalid : dimana bisa sy download lampiran 1 SE Bersama Bappenas dan Menkeu No 1203/D.II/03/2000 SE-38/A/2000. tengkyu…

  • By ansie, 30 July 2009 @ 12:03

    pak, mau tny nih, dimana saya bisa dapet file SE bersama Menkeu & Kepala Bappenas No. SE-1203/D.II/03/2000? saya udah search kemana2 tp kok gak ada ya?
    terima kasih pak.

  • By Riyan, 14 August 2009 @ 20:48

    Pak apa perbedaan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ?

  • By Riyan, 14 August 2009 @ 21:14

    Ass. pak mau nanya di instansi saya ada permasalahan mengenai pengadaan barang/jasa. pada tahun 2008 dilakukan pengadaan kantor camat A. namun pekerjaan tsb tidak selesai sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. penyedia jasa beralasan pekerjaan tsb tidak selesai krn lokasi untuk pembangunan kantor camat A bermasalah sehingga waktu yang diberikan sebagian tersita untuk menyelesaikan masalah lokasi tsb. karena pekerjaan tsb tidak selesai pada thn 2008 maka dilanjutkan pada thn 2009. pertanyaan saya :
    Bolehkah pekerjaan lanjutan kantor camat A di kerjakan okeh perusahaan yang sama dengan tahun 2008 atau pekerjaan tsb hrs ditender kembali?

  • By Hendry, 19 August 2009 @ 16:27

    Mas gimana klo tim Pengadaan Barang juga duduk di dalam tim pemeriksa barang, apakah hal itu diperboleh kan atau tidak, klo tidak, dasarnya apa?
    tolong penjelasannya
    terimakasih

  • By sa'di, 21 August 2009 @ 15:38

    bang khalid mau tanya, diinstansi kami RSUD, sedang pengadaan Sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM-RS). dalam DPA sudah jd satu antara pengadaan sistem dan perangkat kerasnya. ada DPA ditaruh di belanja modal. Apakah pengadaan sistem dan barang digabung menjadi satu dengan cara prakualifikasi atau dipisah sistem sebagai jasa konsultansi (SPESIALIS KESEHATAN, Administrasi & Manajemen – SIM, Rumah Sakit (1801070000))sistem prakualifikasi dan pengadaan barang (komputer) sebagai pascakualifikasi. terima kasih sebelumnya.

  • By iwan, 25 August 2009 @ 09:41

    pak khalid di instansi saya menganggarkan biaya jasa cleaning service yang rencananya di swakelolakan oleh kantor. Rencananya nanti akan dibuatkan daftar upah/tenaga jasa cleaning service sebagai SPJ nya.
    Tapi kami masih bingung bagaimana proses dan administrasi yang harus di siapkan oleh Pengguna barang/jasa.

  • By esther, 26 August 2009 @ 14:39

    Yth. Pak Khalid, mohon penjelasan:
    1)Apakah Perusahaan dengan SIUP Menengah boleh mengikuti pengadaan barang/jasa lainnya untuk pagu kurang dari 1 M?
    2) Negosiasi biaya personil berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan. Pertanyaan: Di audit oleh Kantor Akuntan Publik atau Akuntan/Bag. Keuangan Perusahaan?
    3)Terima kasih.

  • By khalidmustafa, 26 August 2009 @ 15:14

    @doni, pengadaan di pemerintahan dapat dilaksanakan walaupun dokumen anggaran belum disahkan, dapat dilihat pada Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 9, Ayat 6

    @jeff, HPS mengacu kepada harga pasaran dan/atau kontrak sejenis, dan/atau harga penetapan pemerintah. Tidak ada aturan yang melarang pagu = HPS selama dapat dipertanggung jawabkan. Format HPS sama dengan format Dokumen Kuantitas dan Harga dan dilampiri dengan brosur atau dokumen pendukung harga

    @Arnan & Ansie, SE tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, makanya sudah sulit ditemukan. Sebagai penggantinya, digunakan SK Menkeu dalam bentuk Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan setiap tahun

    @Riyan, PPK adalah pejabat penanggung jawab administrasi dan teknis kegiatan, biasanya berupa pejabat eselon dan diangkat oleh PA/KPA, sedangkan PPTK adalah pejabat yang melaksanakan pekerjaan tertentu dengan lingkup tugas terbatas pada jenis pekerjaannya. Biasa diangkat oleh PA/KPA/PPK

    @Riyan, dari kasus tersebut terlihat bahwa Perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tersebut telah melakukan Wanprestasi. Apakah alasan yang disebutkan sudah disetujui ? Kalau disetujui, seharusnya proyek tersebut dinyatakan batal dan dananya dikembalikan ke kas negara. Tapi kalau tidak disetujui, seharusnya perusahaan itu masuk dalam blacklist dan tidak boleh mengerjakan.
    Permasalahan di tahun berikutnya, apakah proyek tersebut berbasis tahun jamak atau multiyears ? Kalau iya, berarti bisa dilanjutkan dengan perusahaan sebelumnya dengan menyebutkan di dalam kontrak, tapi apabila pengadaannya adalah pengadaan tunggal, maka harus dilelang kembali

    @Hendry, pada prinsipnya tim penerima barang tidak di atur dalam Keppres No. 80 dan perubahannya, jadi disesuaikan dengan keputusan PPK

    @sa’di, kalau dilihat dari sifat pengerjaannya, maka dapat dibagi 2, yaitu Paket Komputer dapat dilaksanakan dengan sistem gugur satu sampul pascakualifikasi, dan untuk SIM-nya sendiri dapat menggunakan prakualifikasi dua sampul sistem nilai karena penilaiannya cukup berbeda.

    @iwan, lakukan perekrutan biasa saja, kemudian tetapkan sistem penggajian dengan LS berupa honorarium.

    @esther, pada Keppres No 80 Tahun 2003 dan perubahannya tidak dikenal lagi SIUP Menengah. Yang ada adalah SIUP Kecil dan Non Kecil, dimana menengah dimasukkan sebagai Non Kecil. Mengacu pada aturan tersebut, maka seharusnya tidak boleh ikut pada pengadaan di bawah 1 M
    Negosiasi biaya personil lebih valid dengan melihat bukti setor biaya penghasilan, karena dari setoran tersebut bisa terlihat gaji murni yang kena pajak.

  • By sasa, 30 August 2009 @ 21:31

    Pak, izin bertanya : pertengahan bulan September nanti direncanakan pemerintah kota/kabupaten se-prov sumatera selatan akan mengadakan seleksi penerimaan CPNS. Berdasarkan peraturan BKN kegiatan ini bekerjasama dengan PTN. Jumlah anggarannya lumayan besar sekitar 700 jutaan untuk setiap kab/kota . Yang ingin saya tanyakan : apakah ini harus dilelang ditinjau dari jumlah anggaran? Kalau memang harus dilelng masih memungkinkn tidak kegiatan ini dilakukan mengingat waktu yang sudah mepet? Selain keppres 80 ada yang peraturan lain yang mengaturnya tidak pak? Tolong jawabannya segera. Terima kasih.

  • By khalidmustafa, 30 August 2009 @ 22:14

    Tidak perlu dilelang. Dasarnya adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab III Pasal 39 Ayat 3 Butir a

  • By andi aprizon, 31 August 2009 @ 21:20

    mas..mau tanya nih..apakah CCO dapat dilakukan pada saat kontrak tengah (sedang) berjalan?? dan adakah ketentuan berapa kali CCO dapat dilakukan dalam sebuah kontrak. tks atas jawabannya mas. sy butuh cepat.mf ^-^

  • By khalidmustafa, 1 September 2009 @ 04:18

    Mas Andi, CCO itu apakah perubahan kontrak ?

    Kalau yang dimaksud adalah perubahan kontrak, maka tidak ada batas banyaknya perubahan dapat terjadi seiring kebutuhan kontrak dan apabila dalam bentuk yang mengubah nilai kontrak tidak lebih dari 10% dari nilai total kontrak awal.

  • By sadi, 2 September 2009 @ 15:51

    @sa’di, kalau dilihat dari sifat pengerjaannya, maka dapat dibagi 2, yaitu Paket Komputer dapat dilaksanakan dengan sistem gugur satu sampul pascakualifikasi, dan untuk SIM-nya sendiri dapat menggunakan prakualifikasi dua sampul sistem nilai karena penilaiannya cukup berbeda.

    pertanyaan lanjutan:
    karena SIM dan komputer ada keterkaitan, apakah lelang SIM didahulukan, baru setelah dapat pemenang maka komputer dilelang, atau boleh lelang berbarengan. trm kash.

  • By khalidmustafa, 2 September 2009 @ 18:10

    Apakah komputernya didesain khusus agar bisa jalan pasa SIM yang bersangkutan ?

    Kalau komputernya adalah komputer yang biasa saja, alias spesifikasinya sama seperti komputer di pasaran, maka silakan dilelangkan secara paralel.
    Namun kalau komputer tersebut adalah komputer yang sifatnya khusus, misalnya perangkat keras yang ada hanya bisa jalan dengan SIM yang akan dibuat, maka pengadaannya silakan secara berurutan.

  • By Deddy Wahyudi, 8 September 2009 @ 11:17

    maaf mau tanya mas, di posting emang udh pernah ada yg nanya ttg rangkapan fungsi antara pemeriksa barang dan penerima barang, tolong di jelaskan lgi sesuai dgn peraturan yg ada, soalnya skrg sya ada diposisi tersebut. trima ksh

  • By sadi, 9 September 2009 @ 08:40

    By khalidmustafa, 2 September 2009 @ 18:10

    Apakah komputernya didesain khusus agar bisa jalan pasa SIM yang bersangkutan ?

    Kalau komputernya adalah komputer yang biasa saja, alias spesifikasinya sama seperti komputer di pasaran, maka silakan dilelangkan secara paralel.
    Namun kalau komputer tersebut adalah komputer yang sifatnya khusus, misalnya perangkat keras yang ada hanya bisa jalan dengan SIM yang akan dibuat, maka pengadaannya silakan secara berurutan.

    sadi : apakah boleh pa khalid jika lelang digabung jadi satu saja dengan pertimbangan :
    1. peserta lelang seperti pengalaman dari RSUD kabupaten lain, utk wilayah kalsel sulit dicari, biasa yang masuk dr jakarta atau bandung
    2. waktu lelang yang sudah mendesak
    3. pengalaman RSUD lain yang telah melelangkan jadi satu
    4. dlm DPA telah dijadikan satu menjadi Belanja modal pengadaan SIM-RS, tanpa dipisah antara software dan hardware
    5. boleh minta contoh pengumuman bila dilakukan seperti ini nggak pak?
    terima ksh terlebih dahulu

  • By khalidmustafa, 9 September 2009 @ 09:06

    @Deddy Wahyudi, sayang sekali Keppres No. 80 dan semua perubahannya tidak mengatur mengenai Pemeriksa dan Penerima Barang. Jadi untuk keduanya biasanya diatur oleh aturan internal saja

  • By khalidmustafa, 9 September 2009 @ 09:12

    @Sadi

    1. Kalau dalam DIPA sudah menjadi 1 berupa belanja modal dan bukan belanja modal dan jasa, maka silakan dilakukan dalam satu paket
    2. Hati-hati dengan pertimbangan kedaerahan, karena tidak boleh membatasi penyedia barang/jasa hanya pada satu daerah saja, selama dalam lingkup wilayah Republik Indonesia (Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003, Bab II, A, 1, a, 4)
    3. Untuk pengumuman, silakan disesuaikan saja dengan ketentuan pada Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 bab II, A, 1, a, 2

  • By riyan, 13 September 2009 @ 21:35

    Ass. Pak Khalid boleh tidak saya konsultasi melalui telp? klo blh saya minta no telp nya dong. Terima kasih banyak sebelumnya. wass.

  • By ella, 14 September 2009 @ 12:16

    assalamualaikum..
    pak khalid,saya minta tolong dibuatkan tesis saya mengenai aspek hukum kontrak.

  • By VIAN, 17 September 2009 @ 10:56

    bagaimana proses pengadaan dengan sistem swakelola dimana dananya lebih dari satu juta s/d 1 milyar apakah harus dilakukan proses lelang.

  • By khalidmustafa, 17 September 2009 @ 14:10

    @riyan, silakan kirim email ke saya, nanti nomor telepon akan saya infokan via email

    @ella, wah…tesis harus dibuat sendiri dong, masak dibuatkan orang lain ?

    @VIAN, sesuai dengan paparan di atas, bahwa pengadaan barang itu melalui 2 cara, yaitu dengan pengadaan menggunakan penyedia dan yang dikelola sendiri atau swakelola. Jadi, yang namanya swakelola tidak dilakukan proses lelang

  • By rivai, 28 September 2009 @ 01:24

    info bapak,, sy mau tanya nama & no tlp panitia/perusahaan penyelenggara diklat barang dan jasa,, saya mau menawarkan paket hotel, paket meeting’ atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih’

  • By Try, 14 October 2009 @ 00:47

    Pak, saya mau tanya ada tender proyek 11 M. Panitia sudah mengusulkan calon pemenang. Tapi pengguna anggaran tidak setuju. Lalu pengguna anggaran minta evaluasi ulang. Setelah ev ulang, hasilnya panitia tetap mengusulkan pemenang yang sama. Tapi lagi2 Pengguna anggaran tidak setuju usulan panitia. Karena ada selisih pendapat, maka pengguna anggaran memanggil panitia untuk rapat. Hasil rapat, panitia tetap pada keputusannya dengan usulan pemenang yang sudah ada. Sedangkan pengguna anggaran juga tetap tidak setuju. Satu minggu kemudian, pengguna anggaran mengumumkan pemenang tender adalah perusahaan lain. Pengumuman tersebut tanpa sepengetahuan panitia. Pertanyaan :
    1. Apakah langkah pengguna anggaran sudah sesuai prosedur ?
    2. Kalau tidak sesuai, langkah apa yang harus dilakukan sesuai prosedur yang ada ?
    3. Apakah pengguna anggaran sudah bisa dikatakan menyalahgunakan wewenang ?
    4. Apakah ini sudah termasuk korupsi

  • By khalidmustafa, 14 October 2009 @ 05:41

    @Try, wah…ini kasus menarik nih ^_^

    Menurut Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 sudah dijelaskan secara detail bahwa pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, BUKAN Pengguna Anggaran.

    Apabila PA menetapkan sendiri pemenangnya, maka dia sudah melanggar SK yang dibuat oleh dirinya sendiri, sebab menurut ketentuan pasal yang sama ayat 8, PA itu mengangkat Panitia Pengadaan.

    Coba dilaporkan kepada institusi pengawasan intern yang ditembuskan ke BPKP.

  • By Try, 15 October 2009 @ 09:43

    Pak khalid yth,
    Berdasarkan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 Bab II A.2 huruf i.4.a tentang penetapan pemenang lelang disebutkan bahwa ” Apabila pengguna barang dan jasa tidak sependapat dengan usulan panitia /pejabat pengadaan, maka pengguna barang/jasa membahas hal tersebut dengan panitia/pejabat pengadaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut :
    a. menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan, atau
    b. menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau lelang atau menetapkan pemenang lelang dan dituangkan dalam berita acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masing – masing pihak, atau
    c. bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh Bupati/walikota dan bersifat final.
    Yang saya tanyakan, pada huruf b tersebut ada kata atau menetapkan pemenang lelang. yang dimaksud pemenang lelang tersebut apakah calon pemenang yang diusulkan panitia ?
    Seandainya ada selisih pendapat antara panitia dan pengguna barang/jasa, langkah yang diambil hanya sampai butir b dan tidak ada kesepakatan. Tetapi tanpa sepengetahuan panitia pengguna jasa langsung mengumumkan pemenang. Apa ini bisa dibenarkan. Trim’s. Kalau bisa hari ini dijawab ya pak. Penting…..

  • By khalidmustafa, 15 October 2009 @ 09:57

    Kalau melihat pasal yang telah bapak sebutkan, sudah jelas bahwa untuk butir b dibutuhkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia dan PPK yang berisi keberatan dari masing-masing pihak. Walaupun PPK tetap berhak untuk menetapkan pemenang.

    Kalau tidak tercapai kesepakatan, maka PA menentukan dengan tanggung jawab sendiri. Panitia maupun PPK sudah lepas dari tanggung jawab. (butir c)

  • By Try, 15 October 2009 @ 10:44

    Maksud saya pak, panitia dan PPK tidak tercapai kesepakatan ( butir b ). Tetapi PPK tidak memberitahu ke PA ( butir c) dan langsung menetapkan sendiri pemenangnya. Padahal seharusnya PPK memberitahu dulu ke PA selanjutnya PA ambil keputusan.
    Apakah PPK sudah termasuk menyalahgunakan wewenang ?

  • By Try, 15 October 2009 @ 10:49

    Pak Khalid, satu pertanyaan lagi….
    Bagaimana kalau PA dalam pengadaan tdk membentuk PPK. Tetapi hanya membentuk panitia. Sehingga dalam pengadaan Panitia langsung mengusulkan pemenang kepada PA. Dan PA langsung menetapkan pemenang. Apa boleh kalau pengadaan diatas 10 M tdk memakai PPK. Trim’s

  • By endro, 30 October 2009 @ 06:29

    pak khalid yth,
    ada pertentangan tidak di dalam kepres 80 pasal 33 pembayaran uang muka dengan uu perbendaharann no 1 tahun 2004 pasal 21 ketentuan 1

  • By Eka Surya Putra, 3 November 2009 @ 19:39

    Assalamualakum. wr.wb
    Mas mohon pencerahan tata cara penilaian pengalaman untuk usaha kecil dan non kecil karena udah muter2 mencari akan tetapi masih juga susah untuk dimengerti, jikalau berkenan boleh minta No. HP nya mas, atas kebaikannya diucapkan banyak2 trimakasih.

  • By khalidmustafa, 3 November 2009 @ 20:15

    @Try, kewenangan penetapan adalah di PPK dan bukan PA, dan disini yang bertanggung jawab penuh adalah PPK. Untuk PA tidak membentuk PPK, artinya kewenangan PPK melekat pada PA. Disini artinya PA merangkap PPK. Di beberapa institusi ada beberapa yang menggunakan cara ini.

    @endro, saya coba pelajari dulu tentang UU Perbendaharaan yah…

    @Eka, penilaian pengalaman atau penilaian Kemampuan Dasar (KD) ? Kalau pengalaman cukup mudah, hanya melihat kontrak yang pernah dilaksanakan dan disesuaikan dengan jenis pengadaan yang dibutuhkan. Namanya adalah pengalaman pengadaan yang sejenis.
    Untuk HP, silakan kirim email ke saya (khalid@seamolec.org) nanti akan saya balas dengan nomor HP

  • By Miska Camelia, 18 November 2009 @ 14:58

    apa dasar aturan billing rate konsultan? terus untuk jadi bendahara dan PPTK apa harus mempunyai sertifikasi pengadaan barang /jasa..? mohon pencerahannya pak.. terima kasih sebelumnya

  • By kurnia norman, 19 November 2009 @ 17:19

    Tanya Pak :
    1. Salah penulisan nomor alamat penyedia barang di surat jaminan penawaran apakah dapat digugurkan
    2. Alamat PA. disurat jaminan penawaran berbeda tapi tujuan sama contoh : dr. H.M. Ali Hanafiah jl. linkar gunung ibul kota prabumulih
    dengan dr.H.M. ali hanafiah RSUD kota prabumulih ( ali hanafiah adalah dirtur RUSD Kota Prabumulih, RSUD dengan alamat jl. lingkar gunung ibul kota prabumulih )dapat digugurkan
    3. Pelelangan dilaksanakn tgl 10 nop 2009 panitia meminta pajak bulan oktober, tetapi kita tidak dapat melampirkan apakh dapat digugurkan.
    4. Kop surat dukungan ditributor tidak ada tetapi surat tersebut ditanda tangani, dicap dimaterai dan diberi tanggal apakah dapat digugurkan

  • By khalidmustafa, 19 November 2009 @ 22:27

    @Miska, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, sebenarnya aturan Billing Rate Konsultan yang dikeluarkan tahun 2000 berdasarkan SE Bappenas dan Menkeu dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah unit biaya personil (info detail silakan lihat http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/artikel-pengadaan/84-billing-rate-konsultan )
    Untuk Bendahara, tidak harus memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, malah Bendahara dilarang untuk menjadi panitia pengadaan barang/jasa (Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat 8)

    @Kurnia
    untuk 1 dan 2, silakan klarifikasi ke institusi yang mengeluarkan Jaminan Penawaran, apakah kesalahan tersebut mengakibatkan Jaminan Penawaran tidak dapat dicairkan atau tidak, kalau menyebabkan tidak bisa dicairkan, maka dapat menggugurkan
    3. Dapat digugurkan, karena sudah tertulis jelas dan diminta oleh panitia
    4. Silakan dikorfirmasi ke distributor yang bersangkutan, apakah benar prosedur surat mereka seperti itu ? Kalau tidak benar, maka dapat digugurkan.

  • By joel, 20 November 2009 @ 11:18

    pak khalid…saya mau tanya:
    apakah tuk pengadaan kendaraan dinas pejabat perlu dilakukan lelang???
    mhn bantuan

  • By Agus Adi, 20 November 2009 @ 12:29

    Pak Khalid..Mohon solusi :
    Pengadaan barang habis pakai (ATK, tas rapat, aspal untuk swakelola; dll) apakah wajib menerapkan masa pemeliharaan 3 bulan/6 bln???

  • By khalidmustafa, 20 November 2009 @ 18:22

    @Joel, wah..itu sih wajib, karena pengadaan kendaraan dinas tersebut menggunakan APBN, kecuali kalau harga kendaraannya dibawah 10 juta cukup pakai kuitansi :)

    @Agus, masa pemeliharaan hanya digunakan untuk Jasa Pemborongan/Konstruksi, seperti bangunan, jalan, jembatan, dll
    Sedangkan untuk pengadaan barang, tunduk pada aturan garansi yang melekat pada setiap barang dan itu diatur oleh produsen dan bukan oleh penyedia barang/jasa. Jadi tidak perlu ada masa pemeliharaan atau jaminan pemeliharaan untuk pengadaan barang seperti ATK, Tas, dll.

  • By Hendri, 21 November 2009 @ 22:31

    Ass..Pak mohon informasi, Keppres 80 mengatur bentuk hukum penyedia barang dan jasa ga? contohnya untuk pengadaan akomodasi dan konsumsi dengan nilai 1,7 milyar, bentuk hukum dari peserta lelang harus PT atau bisa CV atau bisa bentuk hukum lainnya. Trim

  • By khalidmustafa, 22 November 2009 @ 10:20

    @Hendri, bentuk hukum tidak diatur oleh Keppres No. 80 Tahun 2003 tapi oleh undang-undang perdagangan.
    Yang terpenting bagi lelang adalah memiliki ijin dalam bidang usaha yang sesuai dengan persyaratan.

  • By Hendri, 22 November 2009 @ 12:59

    Pak..Maaf, mw tanya lagi. Dalam Dipa sudah disebutkan bahwa penyediaan barang dan jasa sebanyak 32 paket (akomodasi & Konsumsi) di 32 wilayah yang berbeda-beda dengan nilai rata2 40 jt an per paket. Yang jadi pertanyaannya
    1. Apakah dalam PL nya harus ada 32 rekanan atau satu rekanan bisa mengambil lebih dari satu paket (kalau bisa, berapa batasan jumlah paket yang bisa diambil oleh satu rekanan).
    2. Apabila pada kenyataannya di sebagian besar wilayah tersebut tidak tersedia sarana akomodasi, apakah rekanan bisa menggunakan rumah2 penduduk untuk menampung peserta pelatihan? ataukah harus atau bisa kita gabung menjadi satu paket, sehingga lokasinya disatu pusat pelatihan yang tersedia sarana akomodasinya dengan sistem pelelangan umum?
    Trim ya pak.

  • By izal, 24 November 2009 @ 11:27

    salam kenal pak. dalam pengadaan jasa lainnya misal jasa pelaksanaan pemeliharaan pju apakah membutuhkan masa pemeliharaan atau tidak?

  • By ari, 8 December 2009 @ 12:41

    pak,kalo kontrak multi years, pembayaran uang muka-nya berdasarkan nilai kontrak induk or kontrak anak? thx a lot..

  • By yosep, 11 December 2009 @ 14:48

    pak saya mau tanya..bisa kirimkan cth kasus korupsi mengenai pengadaaan barang dan jasa??saya sedang mengalami kebingungan..thx

  • By khalidmustafa, 12 December 2009 @ 11:10

    @Hendri, kalau dalam dipanya sudah jelas 32 paket, maka silakan dilakukan PL dengan 32 paket. Tidak ada batasan rekanan untuk mengambil paket

    @Izal, pju itu apa yah ? Kalau nama paketnya sudah pemeliharaan, artinya tidak ada pemeliharaan lagi karena sudah masuk dalam pokok pekerjaan

    @ari, uang muka berdasarkan kontrak keseluruhan. Tapi itu juga bergantung rekanan kok, yang jelas tidak melebihi 20% dari total kontrak. Karena khan mereka tetap harus memasukkan jaminan uang muka sesuai uang muka yang diambil

    @yosep, menurut KPK, ada 2 contoh utama korupsi dalam bidang pengadaan barang/jasa, yaitu yang seharusnya lelang umum malah dilaksanakan dengan penunjukan langsung. Kasus lain adalah markup HPS

  • By Eko Sudiyanto, 12 December 2009 @ 16:39

    boleh infonya apakah ada bapak tahu lembaga yang mengadakan bintek pengadaan barang dan jasa pada bulan desember 2009 tanggal 15 s/d 23 Desember 2009
    terima kasih, informasinya ke 085241862019

  • By khalidmustafa, 12 December 2009 @ 19:21

    @Eko, pelaksanaan Bimtek itu tergantung institusi masing-masing. Saya tidak tahu jadwal bimtek seluruh departemen dan lembaga. Silakan menghubungi LKPP di lkpp.go.id

  • By AriefDJ™, 4 January 2010 @ 22:38

    Pak, mohon pencerahan dalam hal Prosedur yang benar, aman (dapat dipertanggung jawabkan) dan ‘tidak mencurigakan’ pada penyusunan OE/HPS. Mks.

  • By khalidmustafa, 5 January 2010 @ 14:13

    @Arief, HPS sebenarnya sederhana, dan sesuai Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab 1, E, 1, maka perhitungan HPS menggunakan data dan mempertimbangkan:
    a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
    b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan;
    c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
    d. harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan
    e. informasi harga resmi BPS/instansi lainnya/media cetak yang dapat dipertanggungjawabkan;
    f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
    g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Dari penjelasan di atas, jelas bahwa agar “tidak mencurigakan” penyusunan HPS harus berdasarkan DATA dan FAKTA yang jelas. Termasuk brosur dan daftar harga yang digunakan.

  • By AriefDJ™, 5 January 2010 @ 18:48

    ..ic.. Terima kasih.. Saya sendiri sudah ‘berupaya keras’ agar dapat memenuhi ‘pedoman’ tersebut, tetapi masih kena ‘sedikit teguran’ dari BPK belum lama ini soal penentuan HPS.. Apakah karena saya cuma lulus L2 ? ..trims.

  • By khalidmustafa, 5 January 2010 @ 22:52

    @Arief, kalau begitu, usahanya masih “belum keras” :)

    Boleh tahu apa isi teguran BPK tersebut ? Agar bisa dianalisa permasalahannya ?

    Tidak ada kaitan antara level sertifikat dengan permasalahan pengadaan :)

  • By Devi, 13 January 2010 @ 15:13

    mas,mau tanya siapakah yang menandatangani pada berita acara serah terima pemeriksaan dan barang pada pengadaan di bawah 15 juta,apakah bendahara barang atau panitia pemeriksa? dasar nya apa?karena didaerahku begitu banyak versi dan pendapat.

  • By khalidmustafa, 20 January 2010 @ 07:19

    @Devi, cukup pejabat pengadaan atau orang yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan. Dasarnya adalah dibawah 50 Juta menggunakan mekanisme penunjukan langsung, sehingga silakan dilaksanakan sesuai mekanisme perbendaharaan dan inventaris

  • By ratna hadi, 21 January 2010 @ 11:44

    selamat siang pak….. langsung saja pak,siapakah yang bertanda tangan membuat kontrak kerja untuk satpam, cleaning service? saya bekerja di salah satu instansi pemda Lumajang.apakah pejabat pembuat komitmen ataukah kepala kantor? mohon di tunjukkan tentang undang-undang yang mengatur itu….atas jawabannya saya ucapkan banyak banyak terima kasih.

  • By khalidmustafa, 21 January 2010 @ 13:19

    @ratna, yang menandatangani adalah Pejabat Pembuat Komitmen. Dasar hukumnya adalah Keppres No. 80 Tahun 2003

  • By Abdul, 24 January 2010 @ 10:32

    Pak, Mohon solusi. Lagi Bingung nih. Tahun 2010 ini kta ada kegiatan “Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan (3 hari)” dgn Vol. 3750 O-H sebesar 600juta, peserta 1250 org, peserta dari tiap kecamatan. jadwal pelaksanaan hanya 30 hari. so, kt membagi menjadi 10 Angkatan. Tiap Angkatan 375 org atau 15 Kelas (25 org/kls), Pelatihan dipusatkan di Ibukota Kab., Klo di lelangkan tdk ada penyedia jasa yg mampu menampung 375 org menginap dgn 15 kelas bersamaan (hasil survei), mampunya 50 org (2 kelas). Pertanyaannya :
    1. Apakah boleh kt membaginya menjadi beberapa paket (mis: 8 Paket) agar ada penyedia jasa yg mampu menampung? (jadinya pemilihan langsung, dong)
    2. Apakah boleh pelatihan di laksanakan di tiap kecamatan (ada 30 Kecamatan)?, (masalahnya di kec tidak ada penyedia jasa berbadan hukum sementara vol kegiatan bukan 30 Paket)
    3. Klo bs di laksanakan di tiap kec, apakah boleh pembayaran menggunakan sistem per diem?
    Terima kasih sebelumnya atas solusinya.

  • By karihartha, 26 January 2010 @ 12:04

    Utk evaluasi prakualifikasi jasa konsultansi. Bagaimana ngitung NPS (Nilai Pekerjaan Sekarang), apabila Pengalaman paket pekerjaan pada tahun 2005 sebesar Rp. 500 juta dan dievaluasi pada tahun Januari 2010. Segera mas ya…… udah mau evaluasi nih. tq.

  • By sudianto, 30 January 2010 @ 16:14

    pak khalid…. kalau sekretaris dinas apa boleh diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen…
    mohon penjelasannya … kalau bisa dijawab via email pak… terima kasih banyak pak…

  • By taufik, 1 February 2010 @ 14:38

    Pa khalid, ada beberapa hal yg perlu sy tanyakan ttg pengadaan barang/jasa :
    a. misalnya dalam 1 Mark kegiatan yaitu pengadaan peralatan kantor : ada pembelian :
    1. laptop.
    2. meja
    3. kursi
    4. komputer
    5. handycam
    6. Printer, dan
    7. kursi kerja
    dengan harga masing2..apakah dlm pelelangan kita harus menggabungkan smua alat2 elektronik tersebut dlm satu pelelangan umum?
    atau di buat terpisah sesuai dengan DIPA nya? tp menyebabkan pelelangan hanya dengan juksung atau pilsung aja krn kalo di pisah2 sesuai DIPA nilai tiap barang yang di beli kurang dari 100jt…
    mksh bnyk, blog bapak sangat membantu kami..

  • By serafina suryanti panggul, 10 February 2010 @ 17:07

    1.apa pemanfaatan komputer dalam pengadaan barang dan jasa.
    2.bagaimana cara kerja dari komputer itu sendiri.
    3.apa yang dihasilkan dari kerja komputer
    4.bagaimana klo seandainya pekerjaan trsebut tidak menggumakan komputer

  • By khalidmustafa, 11 February 2010 @ 12:24

    @Abdul, kalau pengalaman saya sih, semua pelatihan dilaksanakan dengan swakelola, jadi tidak menggunakan penyedia barang/jasa

    @kariartha, yang dihitung itu apa HPS atau NPt ? Kalau NPt, maka KD dihitung dengan rumus 2 x NPt

    @Sudianto, PPK pada prinsipnya adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan. Jadi silakan saja sekretaris dinas diangkat untuk menjadi PPK, asal jangan bendahara yang diangkat

    @taufik, jangan dipisah, karena berada dalam 1 MAK. Lelangkan dalam 1 paket lelang

    @serafina, wah…pertanyaannya seperti ikut ujian nih ^_^
    1. Komputer digunakan untuk alat bantu, kalau pakai e-proc maka menjadi alat utama
    2. Cara kerja komputer silakan liat pelajaran mengenal komputer
    3. Yang dihasilkan yaitu data dan informasi, baik tertulis atau tercetak
    4. Kalau tidak menggunakan komputer, ya tulis tangan saja ^_^

  • By Nawir, 13 February 2010 @ 23:16

    Aswabar, salam kenal buat pak khalid. Saya seorang PNS di sebuah Instansi Pemda Sidrap Sulsel & baru sekitar 2 bln diangkat sbg Bendahara Pengeluaran. Berbagai permaslahan sy temui khusus u/ pengadaan b&j dan perpjkan. Yg ingin sy tykan tentang pengadaan yg di bwh 50jt, apakah smuanya hrus melalui penjkan lgsung, misalnya nilainya 4 jt & apakah pihak ketiga hrs memliki NPWP? trims sblumnya.

  • By khalidmustafa, 14 February 2010 @ 07:46

    @Nawir, Bener pak…semua yang dibawah 50 Juta silakan dilaksanakan melalui penunjukan langsung. 0 sampai 5 juta cukup dengan Kuitansi dan 5-50 juta harus menggunakan SPK
    NPWP harus dimiliki semua rekanan, karena setiap pajak harus disetor ke kas negara.

  • By ariyanto, 15 February 2010 @ 21:32

    dari yag saya tahu peraturan banyak mengulas tentang pengadaan barang dan jasa, lalu sejauh mana kewenangan panitia pemeriksa barang dan jasa pada pengadaan barang dan jasa pemerintah? thanks a lot.

  • By khalidmustafa, 16 February 2010 @ 06:38

    @Ariyanto, sesuai dengan namanya, Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa memiliki wewenang untuk memeriksa barang yang masuk berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan PPK.
    Mereka berhak untuk menolak barang yang sudah masuk dan memeriksa spesifikasi serta fungsionalitas barang yang ada

  • By Nawir, 16 February 2010 @ 19:53

    Aswabar, trims atas jawabannya kemarin pak, sy merasa sangat terbantu dgn adanya blog Bapak. kalo boleh sy ingn bertanya lagi tentang pengadaan B&J yang nilainya di bwh 5 jt, apakah prosesnya tetap seperti 5 jt keatas sprti undangan, negosiasi dll dan melalui panitia pengadaan ato bisa melalui PPTK saja. trims sebelumnya.

  • By khalidmustafa, 17 February 2010 @ 06:16

    @Nawir, sesuai dengan jawaban saya sebelumnya, untuk barang di bawah 5 juta, tidak perlu pakai penawaran apa-apa.
    Bapak cukup datang ke toko, langsung beli, jangan lupa minta kuitansinya :)
    Yang beli bisa siapa saja, staf kantor, bahkan OB. Namun tetap sepengetahuan dari bendahara kantor.

  • By taufik, 17 February 2010 @ 08:54

    Maaf pa khalid, menurut pengalaman bapak setiap pelatihan bisa dilaksanakan dengan swakelola, yg menjadi pertanyaan kami:
    kantor kami bukan lembaga khusus penyelenggara pelatihan, tp di DIPA ada kegiatan pelatihan yg harus dilaksanakan co;
    1. waktu pelaksanaan 30 hr dengan biaya akomodasi dan konsumsi sebesar 200jt, apakah untuk penyediaan konsumsi dan akomodasinya jg bisa di swakelola oleh kantor sendiri dengan menunjuk langsung tempat untuk pelatihan yg dapat memfasilitasi? atau harus dilelangkan pada pihak penyedia jasa catering/jasa boga?
    2. Misal dlm penentuan HPS akomodasi pelatihan dr hasil survey terhadap 7 penyedia jasa, hanya 2 penyedia jasa yg tarifnya tidak melebihi anggaran dlm DIPA bagaimana cr menentukan HPS nya? Apakah menggunakan harga maksimal dlm DIPA agar penyedia jasa yg lain jg dpt mengikuti lelang atau berdasarkan harga terendah hasil survey terhadap 2 penyedia jasa yg penawarannya tidak melebihi DIPA?
    mksh pa, semoga semakin sukses, amin

  • By hadi, 18 February 2010 @ 08:14

    Pak khalid, bisa tolong dijelaskan tugas dan fungsi PPK pada instansi vertikal? Misalnya, apakah PPK tersebut juga harus membuat SPP (merancang, mengetik, dsb) atau “diperbolehkan” menugaskan bendaharawan pengeluaran untuk membuat SPP tersebut?
    Terima kasih sebelumnya.

  • By Muh. Tahir, 18 February 2010 @ 10:16

    Asslm. Pak khalid, salam kenal.
    Saya ingin menanyakan masalah pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi oleh pihak hotel untuk sebuah kegiatan yang nilainya diatas lima puluh juta, atau bahkan di atas seratus juta….
    apakah tetap mengikuti proses pemilihan langsung untuk 50-100 jt dan lelang umum di atas 100 juta ???
    atau bolehkah kita pakai lelang terbatas atau nunjuk langsung saja dengan alasan hotel yang tersedia di daerah/kota tempat kegiatan yang memenuhi syarat terbatas jumlahnya.
    sebelumnya kami sampaikan Trima kasih atas pencerahannya..

  • By khalidmustafa, 19 February 2010 @ 07:31

    @Taufik, pengalaman di tempat saya sih bisa pak. Jadi swakelola saja dengan pembelanjaan per-hari.
    HPS ditentukan dengan nilai rata-rata dan yang paling rasional. Jadi selain mengambil dari harga penawaran, juga silakan bandingkan dengan harga di masyarakat dan harga dari kontrak sebelumnya.

    @Hadi, PPK itu adalah penanggung jawab kegiatan, dan tidak melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan seperti mengurus SSP, dll. Silakan ditugaskan ke Bendahara

    @Muh. Tahir, silakan bayar langsung saja ke pihak hotel dengan bukti penawaran harga dari hotel dan kuitansi resmi dari hotel tersebut. Alasan penunjukan hotel juga harus tepat pada saat penerimaan

  • By hadi, 19 February 2010 @ 08:41

    Terimakasih atas tanggapannya. Kalau menurut bos saya(kami merupakan instansi vertikal yang berada di kabupaten), SPP diterbitkan oleh PPK untuk diajukan ke Penandatangan SPM. Jadi yang membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah PPK bukan bendahara. Apa benar seperti itu?

  • By Adi, 22 February 2010 @ 09:37

    di atas bapak jelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas yg harganya di atas 10 jt tetap hrs melalui lelang..bgmana dg adanya GSO (Government Operational Officer) bukankah sdh jelas harganya akan lebih murah dibanding dg melalui proses lelang ???

  • By Adi, 22 February 2010 @ 09:39

    Ralat : GSO maksudnya Government Sales Officer

  • By Adi, 22 February 2010 @ 09:41

    ralat lagi : bukan Officer tapi Operational…

  • By khalidmustafa, 22 February 2010 @ 10:00

    @Hadi, benar pak

    @Adi, dasar hukum melakukan pembelian langsung terhadap Mobil dengan menggunakan GSO belum ada. Keppres 80 Tahun 2003 dan semua perubahannya utamanya bagian Pembelian Langsung belum memasukkan syarat tersebut.
    Pembelian berdasarkan GSO baru akan dimasukkan pada Perpres Pengadaan terbaru tahun 2010. Dan sampai saat ini belum ditandatangani oleh Presiden

  • By Teuku Ivanda, 23 February 2010 @ 16:11

    Mohon informasi web site pengadaan barang/jasa di Uninversitas Negeri Medan ,Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan Universitas Sumatera Utara, Medan.

    Trims

  • By khalidmustafa, 23 February 2010 @ 16:24

    Unsyiah dan USU belum memiliki LPSE. Yang ada baru UNIMED dengan alamat http://lpse.unimed.ac.id

  • By Nawir, 24 February 2010 @ 14:05

    Aswabar, menurut info yg sy dengar hasil temuan BPKP yaitu tidak lengkapnya bukti belanja seperti nota pesanan, nota pengiriman, BA Pemeriksaan, BA Serah Terima Barang, BA Pembayaran meskipun pengadaan barang/jasa dibawah 5jt. Apakah ada aturan baku yg mengatur hal tersebut pak, trims sebelumnya

  • By khalidmustafa, 24 February 2010 @ 15:42

    @Nawir, wah…untuk pembelian di bawah 5 juta itu cukup kwitansi saja. Untuk penggunaannya, cukup bukti penggunaan atau pengeluaran barang.
    Coba dibaca2 dasarnya di UU Perbendaharaan Negara dan aturan2 keuangan

  • By naomi, 26 February 2010 @ 12:09

    d kantor ad kegiatan diklat dgn makan minum sebesar Rp 187.000.000,- ad yang bilang harus tender ad jaga yg bilang ngak perlu karena itu kegiatan diklat? manakah yg betul. terima kasih sebelumnya

  • By khalidmustafa, 3 March 2010 @ 14:26

    @Naomi, pelaksanaan diklat adalah salah satu kegiatan yang dimungkinkan dilaksanakan dengan Swakelola. Namun, apabila di dalamnya ada kegiatan pengadaan barang/jasa, maka harus dilaksanakan sesuai aturan pengadaan

  • By Nawir, 6 March 2010 @ 07:27

    Aswabar, apakah pembantu bendahara khusus gaji jg dilarang duduk sbg panitia/pjbat pngdaan b/j?

  • By khalidmustafa, 7 March 2010 @ 07:45

    @Nawir, pada Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat 8 butir a dan c tertulis bahwa “DIlarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan: Pejabat Pembuat Komitmen/Bendahara dan Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.

  • By mnur, 15 March 2010 @ 11:40

    apakah bendahara yang dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada perpres no. 8 tahun 2006 pasal 10 ayat 8 termasuk bendahara yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengadaan barang/jasa seperti bendahara barang, bendahara penerimaaan, bendahara koperasi pegawai negeri atau bendahara pada suatu organisasi non pemerintahan?

  • By khalidmustafa, 17 March 2010 @ 14:56

    @mnur, pada prinsipnya, dilarang duduk sebagai panitia apabila antara jabatan yang dimiliki bisa menghasilkan konflik kepentingan terhadap proses pengadaan.
    Jadi bendahara yang dimaksud adalah bendahara yang berkatian dengan proses lelang (termasuk yang akan membayar penyedia barang/jasa dan penerbit SPM).
    Dengan ini, maka bendahara lainnya diperbolehkan untuk duduk sebagai panitia pengadaan barang/jasa

  • By freddy naufal, 30 March 2010 @ 08:19

    Ass. p’Khalid..mo nanya nih klo pengadaan barang/jasa penunjukan langsung apakah boleh dengan proses pascakualifikasi atau harus dgn proses prakualifikasi, mhn jwbnnya, trims..Wass.

  • By khalidmustafa, 30 March 2010 @ 08:56

    @Freddy, sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 20 Ayat (4) disebutkan bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung meliputi prosedur prakualifikasi.

    Jadi sudah jelas bahwa penunjukan langsung harus dengan proses prakualifikasi

  • By indri, 30 March 2010 @ 14:50

    assalamualaikum pak, salam kenal…
    Pak,apakah boleh seseorang duduk sebaga panitia pengadaan barang dan jasa untuk 2 kegiatan: diatas 100 juta dan dibawah 100 juta dalam satker yang sama dan waktu yang sama sama trims atas jawabannya

  • By khalidmustafa, 30 March 2010 @ 17:31

    @Indri, lebih dari 2 juga tidak apa-apa. Contohnya adalah ULP yang dibentuk bisa menangani semua lelang di satker tersebut sekaligus :)

  • By david, 14 April 2010 @ 12:39

    aku mau tanya bagaimana kalau disalah satu instansi diketahui tidak melakukan lelang tapi dokumen kontraknya keluar apa sangsinya ?

  • By khalidmustafa, 15 April 2010 @ 13:10

    @David, kontrak tidak harus didahului oleh Pelelangan Umum. Dengan nilai tertentu atau persyaratan tertentu, pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan melalui sistem Penunjukang Langsung, Pemilihan Langsung, atau Pelelangan Terbatas.

    Namun, apabila sebuah pengadaan yang harusnya dilaksanakan namun tidak dilaksanakan, maka sudah termasuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilaporkan ke Polisi dan KPK

  • By kalvarios, 26 April 2010 @ 13:16

    Pak sy mau nanya, apa panitia pengadaan barang/jasa bisa merangkap sebagai panitia PHO/FHO nggak?

  • By khalidmustafa, 26 April 2010 @ 13:30

    @kalvarios, PHO/FHO itu apa yah ?

  • By iyal, 30 April 2010 @ 22:46

    Salam kenal pak, ada 2 pertanyaan pak:
    Ilustrasi: Misalnya dalam 1 MAK belanja modal gedung dan bangunan, terdapat pembangunan 3 buah
    Gedung kantor/rumah dinas jabatan dgn luas sesuai standar aturan pada saat disusun DIPA/RKA-KL sbb; gedung A, B dan C dgn luas masing2m
    70m2 dan biaya per gedung misalnya A dan B masing2 315jt, sedangkan
    Yang C 225jt, kemudian krn adanya standar/aturan baru yg keluar mensyaratkan luas ketiga
    bangunan tersebut adalah masing2 50m2, maka tentunya akan ada kelebihan anggaran
    terdapat dlm DIPA krn berkurangnya volume tsb.
    Berdasarkan ilustrasi tsb, maka pertanyaan saya adalah:
    1. Apakah DIPA tsb harus dilakukan revisi volume sebelum kegiatan pengadaan/pembangunan dilakukan?
    2. Dalam perkembangannya ternyata gedung C yang sesuai rencana anggarannya hanya 225 juta, ternyata setelah
    di lapangan dianalisa kembali biayanya mencapai lebih dr 225jt,
    Maka apakah bisa diambil biayanya dari biaya gedung A dan B yang
    terdapat sisa biaya krn pengurangan volume tadi? tanpa harus makukan revisi DIPA?
    Karena masih dalam 1 MAK belanja modal gedung dan bangunann.
    3. Pertanyaan umum; Bolehkah panitia pengadaan dibentuk di kota tempat Satker berada,
    sedangkan pembangunan berada di lokasi/kota lain? Dan apakah proses tender diharuskan
    dilakukan di kota tempat akan dilakukan pembangunan? Ataukah proses tendernya dilakukan di lokasi
    tempat satker berada?
    4. Apakah pengadaan tanah termasuk dalam kategori pengadaan barang?
    Demikian pertanyaan saya, semoga jawaban dan penjelasannya dapat mencerahkan saya sekaligus
    Pengunjung blog ini yg mngkin memiliki pertanyaan sprti ini, terima lasih mas sebelumnya.

  • By khalidmustafa, 1 May 2010 @ 14:12

    @iyal

    1 dan 2, silakan melakukan revisi DIPA terlebih dahulu sebelum dilakukan pengadaan, karena walaupun 1 MAK namun terjadi perubahan Volume Pekerjaan dan Harga Pekerjaan.

    3. Boleh. Tidak ada aturan pada Keppres 80 Tahun 2003 dan semua perubahannya yang mewajibkan lokasi pekerjaan dan pelaksanaan pengadaan berada pada satu tempat.

    4. Pengadaan tanah bukan termasuk pengadaan barang (kecuali tanah bahan bangunan) karena pengertian barang sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 11 adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku. Barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

  • By alee, 6 May 2010 @ 02:23

    Asw. Pak Khalid,
    mau tanya, bagaimana penetapan honorarium untuk tenaga teknis gambar dan rab dari instansi teknis(SKPD) yang diperbantukan ke instansi lain?apakah ada peraturan yang menetapkan hal ini?

  • By freddy naufal, 12 May 2010 @ 12:17

    Ass. p’Khalid..Trims atas jwbnnya kemarin, maaf mo nanya lg nih, Apabila dlm satu kegiatan ada sub kegiatan mengenai Belanja Sewa Hotel nilai 60juta yg terdiri:
    1.Biaya akomodasi pembahasan awal (3hari bulan Mei) nilai 30juta;
    2.Biaya akomodasi pembahasan akhir (3hari bulan Juni) nilai 30juta.
    Dari uraian tsb diatas APAKAH DIPERBOLEHKAN dalam proses pengadaannya dilakukan dengan JUKSUNG masing-masing 30juta dengan asumsi perbedaan waktu sebulan??.
    Mohon jwbnnya, trims..Wass.

  • By khalidmustafa, 14 May 2010 @ 15:01

    @alee, honorarium panitia lelang tunduk kepada Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan

    @freddy, tidak usah PL (penunjukan langsung) tapi dilaksanakan dengan PML (pemilihan langsung). Pelaksanaan kegiatan dan proses pembayarannya yang dilaksanakan secara 2 tahap dapat diuraikan pada kontrak pelaksanaan.

  • By jho, 27 May 2010 @ 10:03

    klo cpns itu dah boleh mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa belom ya
    thv

  • By khalidmustafa, 27 May 2010 @ 10:44

    @jho, Boleh

  • By komarudin, 2 June 2010 @ 16:05

    Mas mo tanya pernyataan mas bahwa : PPK, bendaharawan, dan pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar (SPM) dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan. Pegawai pada BPKP, Itjen, Inspektorat Utama, dan unit pengawas lainnya juga dilarang menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi lain. Mereka hanya bisa menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi masing-masing.
    itu dimana saya dapat membaca dasar hukumnya atau peraturannya .
    terimakasih

  • By khalidmustafa, 2 June 2010 @ 17:23

    @Komaruddin, Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 8 dan Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal I Angka 6

  • By komarudin, 3 June 2010 @ 11:13

    Pak Kahalid terimakasih atas jawabanya.
    tapi saya masih bingung dalam Keppress No.80 Tahun 2003 pasal 10 ayat 8 yang penandatangan SPM tidak di sebutkan dilarang untu menjadi panitia dan dalam Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal I Angka 6 adalah di hapus itu bagaimana?
    dan 1 pertanyaan lagi di dalam Instansi kami ada 2 panitia pengadaan yaitu panitia pengadaan konstruksi dan panitia pengadaan Non knstruksi, pertanyaan saya apa yg membedakan dalam segi pekerjaanya dan perawatan gedung termasuk pekerjaan yang mana?
    terimakasih atas jawabanya semoga pak Khalid tidak kapok untuk menjawab

  • By khalidmustafa, 3 June 2010 @ 19:17

    @komaruddin, dasarnya memang di Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat 8, tapi di Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal I Angka 6 sudah ditekankan bahwa: Ketentuan Pasal 10 Ayat 8 berubah menjadi:
    (8) Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota ULP:
    a. PPK dan Bendahara
    b. Pegawai pada BPKP….
    c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi SPP dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani SPM

    Masalah pembagian panitia tidak diatur dalam Keppres, jadi itu merupakan aturan internal. Biasanya dilakukan untuk mempermudah proses pelaksanaan pengadaan dan mengumpulkan ahli di bidang masing-masing. Kalau dilihat dari namanya, Panitia pengadaan konstruksi berarti fokus pada jasa pemborongan/konstruksi, sedangkan yang non konstruksi artinya fokus pada pengadaan barang/jasa, konsultansi, dan jasa lainnya.
    Perawatan gedung dapat masuk ke golongan jasa lainnya.

  • By Iwan, 8 June 2010 @ 22:29

    permasalahan yg saya hadapi sekarang adalah pada tahun 2010 ini saya ingin memperbaiki Aplikasi SIMBADA agar lebih sempurna lagi dan nilainya kurang dari 100 jt, berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 kalau > 50 jt sampai dengan 100 jt maka dilakukan pemilihan langsung dengan menyertakan 3 rekanan lokal, benar enggak?
    pertanyaan saya adalah
    1. bagaimana kalau rekanan lokal tidak memenuhi persyaratan yang kita minta? apakah rekanan dari luar propinsi dapat diikut sertakan dalam perbaikan Aplikasi SIMBADA saya tersebut?
    2. yang membuat Program Aplikasi SIMBADA saya tersebut adalah konsultan luar propinsi, apakah dapat dimenangkan scara langsung? soalnya pengumuman pelelelangan Perbaikan aplikasi SIMBADA tersebut dilakukan secara lokal?
    3. bisakah rekanan yang kita ambil semuanya dari luar propinsi?
    4. apakah ada ketentuan biaya / harga perbaikan aplikasi SIMBADA tersebut?
    5. bagaimana dengan HPS Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, seandainya panitia tersebut mengatakan bahwa harga atau jasa Perbaikan tersebut terlalu besar? mohon penjelasannya sejelasnya, terima kasih

  • By andri, 10 June 2010 @ 14:44

    mas boleh gak sih gubernur memberikan hibah uang kepada SKPD melalui APBD Perubahan?

  • By khalidmustafa, 18 June 2010 @ 18:47

    Maaf kepada semuanya, saya baru bisa balas karena baru keluar dari opname di Rumah Sakit.

    @Iwan, pemilihan langsung dilakukan dengan membandingkan harga sekurang-kurangnya 3 penyedia barang/jasa. Tidak ada kata “lokal” disini, jadi pada prinsipnya siapa saja bisa ikut, termasuk dari luar daerah maupun propinsi. Tentu saja karena nilainya di atas 50 juta, tidak boleh dengan menunjuk langsung sebuah perusahaan, melainkan tetap dengan proses pemilihan langsung.
    Jadi, walaupun aplikasi ini dulu dibuat oleh sebuah perusahaan konsultan, maka tetap harus dilelangkan. Namun, silakan masukkan persyaratan teknis secara detail. Apabila perusahaan baru yang ikut, tentu saja mereka akan butuh waktu dan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan pembuatnya.
    Untuk harga, silakan menggunakan aturan perhitungan HPS. Yang paling mudah adalah dengan melihat kontrak sebelumnya sebagai acuan.
    Besar tidaknya harga memang akan sangat subjektif, namun kalau bisa dipertanggung jawabkan serta memiliki data pendukung yang jelas, maka silakan tetap dilanjutkan

    @andri, SKPD adalah bagian dari pemerintahan, jadi seluruh anggaran dari SKPD seharusnya sudah masuk ke dalam APDB. Anggaran APBD itu adalah belanja rutin, modal, barang, sosial, dan lain-lain. Kalau ada tambahan dana, itu bentuknya bukan hibah, karena hibah hanya diberikan kepada institusi lain di luar lingkup pengguna anggaran.
    Kalau Gubernur hendak menambah dana SKPD, silakan melakukan revisi anggaran dan menambah anggaran mereka, bukan dengan mekanisme hibah.

  • By yuli, 19 June 2010 @ 10:56

    bisa kirim via email procedur swakelola pengadaan barang dan jasa khusus bidang penelitian

  • By khalidmustafa, 19 June 2010 @ 11:08

    @yuli, silakan dibaca Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003, Bab III, B, 2 dan C, 1

  • By adhie, 25 June 2010 @ 20:34

    trima kasih mas atas pencerahannya…..
    saya sangat terbantu skali dengan adanya tulisan mas. saya mau tanya nih bolehkan Panitia merangkap jadi PPTK, kemudian siapa saja yang wajib menanda tangani pakta integritas ?

  • By khalidmustafa, 26 June 2010 @ 07:20

    @Adhie, sayang sekali sampai saat ini, belum ada sinkronisasi antara pengertian PPK dan PPTK. Di Keppres No. 80 tahun 2003 dan semua perubahannya tidak ada istilah PPTK. Jadi saya tidak bisa menjawab hal tersebut sesuai aturan Keppres.

    Yang wajib menandatangani pakta integritas sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1, ayat 21 adalah PPK, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa

  • By Budi, 27 June 2010 @ 06:52

    PAk mau tanya, Kalau pengadaan barang untuk peralatan Kesehatan untuk ICU di Rumah sakit Pemerintah senilai 1 Milyar,dengan sumberdana Non APBN atau non APBD, dalam hal ini Misalnya sumber dananya dari penerimaan dari pelayanan kesehatan kelas 1 dan VIP, apakah pengadaan barangnya bisa dilakukan tanpa lelang? mengingat ini institusi pemerintah.Kalau misalnya ada pemeriksaan, apakah barang yang diadakan sendiri itu akan dipermasalahkan? mohon pencerahannya dan dasar hukumnya pak..
    Terima kasih..

  • By khalidmustafa, 27 June 2010 @ 07:02

    @Budi, kalau melihat Keppres No. 80 Tahun 2003 bab I Bagian Keenam, Pasal 7, jelas disebutkan bahwa Keppres ini hanya berlaku apabila sumber anggarannya berasal dari APBN/APBD baik sebagian atau seluruhnya.

    Jadi, kalau tidak berasal dari APBN/APBD, silakan dilaksanakan sesuai aturan Direktu Rumah Sakitnya.

    Tetapi sekilas info, institusi seperti Telkom, yang merupakan BUMN, anggarannya berasal dari masyarakat dan bukan dari APBN. Mereka menyusun peraturan pengadaan sendiri yang berlaku untuk Telkom, tetapi aturan itu 100% mengacu juga ke Keppres No. 80 Tahun 2003, bahkan di beberapa bagian lebih berat karena pengaturannya sampai ke pelaksaan pekerjaan.

  • By adhie, 28 June 2010 @ 16:31

    trima kasih mas jawabannya, jdi kalau begitu berarti menurut sya panitia bisa dong merangkap jadi PPTK soalnya kan tdk ada peraturan yg menyalahi tentang itu mas, kecuali klau PPK merangkap mnjdi Panitia. btul gak mas ? trus ini mslah panitia mas, di tmpat sya ada membntuk panitia pengadaan berjmlh 5 orng tapi diantra kelimanya itu yg mempunyai sertifikat hanya satu orng sja yaitu ktua panitiany apakh itu diperbolehkan ?

  • By khalidmustafa, 28 June 2010 @ 18:35

    @adhie, saya tidak berani menetapkan demikian, karena rupanya setelah saya lihat tupoksi PPTK itu hampir sama dengan PPK. Jadi kalau melihat hukum dasar, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 5 Butir e dengan bunyi “menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa” menurut saya sebaiknya tidak dilakukan.
    Masalah sertifikat, sesuai Surat Edaran Kepala LKPP telah ditetapkan bahwa mulai tahun 2010, SEMUA PANITA wajib bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa. Jadi tidak boleh hanya ketua panitia saja. Kalau tidak ada dari tempat bapak, silakan mengambil dari tempat lain.

  • By adhie, 1 July 2010 @ 16:27

    mas mau tanya lagi nih, boleh tdk di dokumen lelang dipersyaratan mencantumkn SKF (surat kterngan Fiskal) klau di keppres 80 sya tdk menemukan adany penjelasan tntng hal tsb. tpi dari keuangan meminta persyaratn tsb. bagaimana mas apkh ini penyalahi aturan di keppres, kalau sperti itu bgaimana solusinya…trim’s

  • By khalidmustafa, 5 July 2010 @ 22:30

    @adhie, sebenarnya SKF atau tax clearance itu digunakan utk mengganti persyaratan kualifikasi yang berupa PPh tahun terakhir + ppn 3 bulan terakhir. Dan sekilas info, pada draft Perpres pengganti Kepppres No. 80 Tahun 2003 yang masih menunggu ditandatangani Presiden, tax clearance akan secara resmi menggantikan kewajiban PPh + PPn

  • By nurwan, 27 July 2010 @ 16:42

    nanya mas..kl panitia tender mengundur waktu pengumuman pemenang dr jadwal yg telah mereka buat(lewat 12 hari) tanpa alasan yg jelas dan pemberitahuan ke peserta lelang (bertentangan dgn pasal 27 ayat 1 poin a)..bisakah ini di jadikan dasar u melakukan sanggahan ? dan gmana dgn proses tender apakah tetap sah ?

  • By khalidmustafa, 27 July 2010 @ 18:44

    @Nurwan, kalau hanya sekedar perubahan jadwal, menurut saya masih tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 point a, karena prosedur yang dimaksud lebih luas daripada sekedar jadwal. Prosedur yang dimaksud misalnya mengubah sepihak sistem gugur menjadi sistem nilai, prosedur pemasukan dokumen yang membolehkan peserta terlambat dan lain sebagainya.

    Proses tender tetap sah selama sanggahan yang diajukan ditolak dan tidak dapat disetujui oleh aparat yang berwenang

  • By noey, 28 July 2010 @ 11:00

    Asslamua’laikum mas.. ada beberapa pertanyaan nih mas mohon dibantu :
    1. Saya peg. swasta tapi anak dari perusahaan BUMN apakah bisa mengikuti ujian sertifikat tersebut dan manfaatnya saya mendapatkan sertifikat?
    2. Dimana pelatihan/ alamat/ website dari pelatihan pengadaan barang dan jasa tersebut

  • By rony, 29 July 2010 @ 10:54

    Ass pak…..
    pak tanya dong kalo untuk seleksi langsung kita mengundang min 3 penyedia konsultan apakah sampai mengajukan penawaran apakah hanya sampai prakualifikasi….
    dan untuk masalah Hibah luar negri apakah menggunakan prosedur Keppres 80 atau prosedur yang memberi hibah..
    trims atas jawabanya

  • By yudy, 29 July 2010 @ 14:34

    apakah persyaratan panitia pengadaan tanah juga sama dengan panitia pengadaan barang dan jasa sesuai kepres 80??

  • By khalidmustafa, 30 July 2010 @ 06:07

    @noew, sertifikasi PBJ boleh saja diikuti oleh siapapun, tidak harus PNS. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan mengenai PBJ. Yang tidak boleh itu adalah pegawai non PNS menjadi panitia pengadaan. Pelatihan PBJ biasanya dilaksanakan oleh masing-masing institusi dengan mengundang LKPP sebagai narasumber. Silakan membuka web LKPP di lkpp.go.id untuk informasi lengkap.

    @rony, seleksi langsung untuk jasa konsultansi menyeleksi penyedia dengan mengirimkan undangan kepada minimal 3 penyedia yang sudah dilampiri dengan dokumen prakualifikasi dan dokumen pemilihannya. Hibah luar negeri menggunakan prosedur pemberi hibah. Kecuali untuk rancangan perpres pengganti Keppres No. 80 tahun 2003 yang direncanakan akan berlaku tahun depan, maka prosedurnya mengikuti aturan Perpres dengan prinsip negosiasi

    @yudy, pengadaan tanah berbeda dengan pengadaan barang/jasa, jadi syaratnya juga berbeda

  • By rio, 3 August 2010 @ 23:39

    pak, saya mau tanya bagaimana dengan peraturan lelang dari pengadaan barangnya?

  • By ikhwan, 8 August 2010 @ 14:38

    Ass..pak, mau tanya nich menegenai koreksi aritmatik, kalo nggak salah denger…waktu sosialisasi di pangkalpinang akhir juli lalu, bapak mengatakan kalo koreksi aritmatik untuk kontrak lumpsum hanya dalam bentuk membandingkan harga penawaran …angka dan huruf…kalo bener,bolehkah saya meminta format/bentuk koreksi aritmatik tersebut…wass dan terimakasih

  • By khalidmustafa, 8 August 2010 @ 14:45

    @rio, maksud pertanyaannya apa yah ?

    @ikhwan, benar pak, jadi koreksi aritmatik untuk kontrak jenis lumpsum hanya membandingkan antara angka dan huruf yang tertera pada surat penawaran dan dokumen kuantitas dan harga. Tidak ada format macam-maca saja kok, cukup diperhatikan saja. Kecuali kalau ada perbedaan, maka perlu dibuatkan Berita Acara untuk mengubah harga penawaran dari perusahaan yang dimaksud dengan mengacu pada huruf yang dituliskan pada surat penawaran

  • By e-one, 17 August 2010 @ 16:18

    mau nanya tentang bagai mana step untuk pengadaan dibawah 10 juta…? mhon di urutkan mulai dari awal ya mas…terima kasih bnyak mas….

  • By Edy Herwan, 20 August 2010 @ 00:22

    Kemampuan dasar KD di hitung berdasarkan apa? apakah berdasarkan pagu atau berdasarkan penawaran.
    Misalnya pagu dana 8M
    Penwaran saya 7M
    Nilai Pengalaman tertinggi 3,5M
    KD=2NPt
    jadi KD perusahaan saya 2 x 3,5M = 7M
    sesuai dengan penawaran saya
    Apakah saya memenuhi persyaratan?

  • By Edy Herwan, 20 August 2010 @ 00:30

    Pertanyaan kedua Pak
    Persyaratan KD pada proyek multiyears apakan kumulatif atau di dasarkan pada nilai tahun pertama?

  • By khalidmustafa, 20 August 2010 @ 04:50

    @e-one, untuk pengadaan di bawah 10 juta cukup dengan SPK kok pak. Jadi tinggal beli langsung saja, tapi tidak cukup hanya kuitansi, melainkan menggunakan SPK

    @Edy, KD pada Keppres 80/2003 dihitung dari Pagu Anggaran, sedangkan KD untuk Perpres 54/2010 dihitung dari HPS. Menggunakan kedua aturan ini, maka perusahaan bapak tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.
    KD untuk proyek multiyears dihitung dari total anggaran untuk paket proyek itu.

  • By Edy Herwan, 20 August 2010 @ 17:59

    Pada kegiatan Rehabilitasi Kawasan Konservasi/Lindung,
    Pagu dana 8M (non K)
    Multiyears
    didalamnya terdapat pekerjaan :
    pengadaan bibit, pupuk, obat-obatan, penanaman, pemeliharaan
    Bangunan/Pondok kerja dengan nilai Rp. 6 juta per unit
    Pembuatan jalan periksa cukup dengan menebas/menyemprot

    Pertanyaan :
    1. Apakah perekjaan tsb termasuk jasa borongan kontruksi atau jasa borongan lainnya
    2. KD berapa NPt ?
    3. Apakah diperlukan persyaratan IUJK, SBU Bangunan dan SBU Jalan.
    4. Apakah diperlukan SKTK

    Terimakasih

  • By khalidmustafa, 21 August 2010 @ 00:01

    @Edy, kalau melihat dari lingkup kegiatannya, itu termasuk jasa pemborongan/jasa lainnya dan bukan konstruksi. Artinya KD = 5 Npt (kalau pakai Keppres 80/2003).
    Khusus IUJK dan SBU, karena tidak ada pekerjaan konstruksi maka saya pikir tidak perlu disyaratkan. Justru coba di cek apakah perlu ijin khusus dari Kementerian Kehutanan atau tidak ?

  • By Edy Herwan, 22 August 2010 @ 02:24

    Ya, menurut presepsi sy ini termasuk jasa borongan/jasa lainnya, dan tidak memerlukan IUJK dan SBU karena dari sisi teknis dan porsi dana utk pekerjaan banguan pondok kerja dan jalan periksa sangat kecil.
    Tapi presesi panitia berbeda, hal itu yg membuat perusahaan saya gugur.
    Terimakasih pak Khalid

  • By rony, 24 August 2010 @ 19:40

    Pak Tanya lagi ya….
    ada pekerjaan renovasi ruangan didalam nya ada pekerjaan sipil, interior, eksterior dan mekanikal elektrical ;
    1. apakah termasuk pekerjaan konstruksi ?
    2. apabila pekerjaan tersebut diperkirakan selesai melewati tahun anggaran, bagaimana prosedur pembayaranya ?
    3. Sistem penilaian kualifikasi yang tepat apakah merit poin ataukah sistem gugur?
    terimakasih……

  • By khalidmustafa, 25 August 2010 @ 03:53

    @rony

    1. Iya, itu termasuk pekerjaan konstruksi
    2. Berarti kontraknya Multiyears, pembayarannya dilakukan sesuai tahapa yang disebutkan di dalam kontrak
    3. Semua kualifikasi menggunakan sistem gugur, sistem penilaian merit point hanya digunakan untuk penilaian teknis dan/atau harga

  • By rony, 26 August 2010 @ 16:19

    menyambung pertanyaan diatas ;
    1. ditempat kami tidaka ada kemampuan SDMnya berarti harus pakai konsultan , apakah bisa pake konsultan perorangan?
    2. apabila tidak ada anggaran untuk konsultan bagaimana caranya? apakah ambil dr pagu pekerjaan tersebut?
    3.kalo pake metode sistem merit poin bgmn?
    trims

  • By khalidmustafa, 27 August 2010 @ 12:28

    @rony

    1. Loh, konstruksi dan konsultansi itu 2 hal yang berbeda, tidak boleh digabung. Output jasa konsultansi itu laporan. Apakah renovasinya cuman sekedar laporan saja ?

    2. Konsultannya ini untuk apa ? Apakah konsultan perencana dan konsultan pengawas ? Kalau pekerjaannya kecil, ya tidak perlu konsultan perencana, cukup digambar sendiri saja. Dana diambilkan dari pagu anggaran kegiatan

    3. Merit point itu hanya untuk penilaian teknis dan/atau harga. Jadi tidak ada istilah merit point untuk kualifikasi. Pada Perpres 54/2010, penilaian merit point untuk pekerjaan konstruksi juga hanya boleh untuk pekerjaan yang kompleks

  • By Edy Herwan, 28 August 2010 @ 23:54

    proses lelalng minimal diikuti oleh 3 perusahaan, yang dimaksud apakah minimal 3 perusahaan yang memenuhi persyaratan atau minimal 3 perusahaan yang mendaftar, misalnya dari tiga perusahaan yang mendaftar hanya satu atau dua yang memenuhi persyaratan, apakah dianggap sah?

  • By khalidmustafa, 29 August 2010 @ 04:15

    @Edy, 3 perusahaan tersebut adalah 3 perusahaan yang mendaftar. Masalah memenuhi syarat atau tidak nanti ditentukan pada tahapan evaluasi, baik evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
    Kalau hanya 1 yang memenuhi persyaratan, ya 1 itulah yang dijadikan pemenang :)

  • By endah sulistyowati, 30 August 2010 @ 09:01

    assalamu’alaikum..
    saya mau tanya pak, kebetulan tahun depan di kantor akan ada pekerjaan renovasi gedung kantor sebesar 1,7m rupiah, nah yang jadi pertanyaan saya:
    1. berapakah jumlah panitia pengadaan untuk pekerjaan tersebut ?
    2.

  • By endah sulistyowati, 30 August 2010 @ 09:07

    maaf, tadi belum selesai sudah terkirim.
    pertanyaan saya berikutnya :
    1. apakah semua panitia harus memiliki sertifikat keahlian ? kalau ada salah satu atau sebagian yang tidak memiliki bagaimana ?
    2. mengapa jumlah panitia pengadaan harus berjumlah ganjil ?
    3. apakah jika salah satu dari panitia pengadaan tersebut tidak menandatangani salah satu dokumen berita acara karena pada saat proses yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan suatu sebab dan lain hal, berarti dokumen berita acara dimaksud tidak sah ?

  • By khalidmustafa, 30 August 2010 @ 09:09

    @endah, kalau menurut Perpres 54/2010, jumlah panitia disesuaikan dengan Beban kerja. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang jelas jumlahnya harus ganjil

  • By khalidmustafa, 30 August 2010 @ 09:13

    @endah

    1. Semua harus bersertifikat, karena sesuai aturan SEMUA panitia wajib bersertifikat, kecuali kalau menggunakan Perpres 54/2010, Aanwijzer dan tenaga ahli boleh tidak bersertifikat tapi harus diangkat oleh PA/KPA. Kalau tidak bersertifikat, artinya lelangnya tidak sah dan gugur karena tidak sesuai ketentuan

    2. Jumlahnya ganjil agar apabila terjadi permasalahan dan harus voting maka dapat diperoleh keputusan

    3. Tidak apa-apa kalau ada yang tidak tandatangan, yang penting tidak semuanya kosong

  • By endah sulistyowati, 30 August 2010 @ 09:40

    maaf pak, mau tanya lagi nih…
    bagaimana kalau yang tidak tandatangan adalah ketua atau sekretaris, sementara anggota yang lainnya semua tandatangan di dokumen berita acara, apakah dokumen tersebut tetap sah atau menjadi tidak sah?
    terimakasih sebelumnya dan sesudahnya.

  • By oke foriyance, 30 August 2010 @ 14:57

    pak saya mo bertanya tentang uang muka jasa konstruksi bangunan gedung..
    jika nilai kontraknya diatas i M berapa persen uang mukanya pak?? apakah ada peraturan nya atau SK menterinya? terima kasih banyak pak…

  • By khalidmustafa, 30 August 2010 @ 16:13

    @endah, sesuai Lampiran I Keppres 80/2003 Bab II, A, 1, h, 1 tertulis bahwa “BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota panitia.”
    Disana dapat ditarik kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya jumlah panitia yang bertanda tangan hingga sebuah BA itu dinyatakan SAH adalah 2/3 dari total panitia.

  • By khalidmustafa, 30 August 2010 @ 16:14

    @oke, sesuai Perpres 54/2010, Besaran uang muka adalah maksimal 20% untuk kontrak tahun tunggal dan 15% dari total seluruh kontrak untuk jenis kontrak tahun jamak (Multiyears)

  • By oke foriyance, 30 August 2010 @ 17:52

    terima kasih atas jawabannya pak….

    gmana kalo yg dibawah 1 M pak apakah jg 20%..
    bagaimana kalo sdh dicairkan 30% tp uang jaminannya jg sebesar 30%???terima kasih sebelumnya

  • By khalidmustafa, 30 August 2010 @ 18:09

    @oke, saya kutipkan Pasal 88 perpres 54/2010 ayat (2) dan (3) yah.

    2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau
    b. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

    Jadi untuk lelang dibawah 2,5 M (Usaha Kecil menurut Perpre 54/2010), maka uang muka maksimal 30% dari nilai kontrak.

    Sedangkan nilai Jaminan uang muka menurut Perpres 54/2010 Pasal 69 Ayat (3) adalah “Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya.”

    Mudah-mudahan lebih jelas…

  • By rony, 30 August 2010 @ 19:32

    trims jawabanya….
    menyambung pertanyaan sebelumnya…
    1. yang kami maksudkan adalah konsultan perencana kalo mengambil dari pagu anggaran kegiatan, berapa persen anggaranya??
    2. kalo untuk tenaga ahli atau aanwijzer apakah boleh mengambil dari pihak luar/swasta?
    3.pekerjaan yg kompleks itu seperti apa? kalo menurut bpk pekerjaan renovasi yang terdapat pek sipil, interior ruangan dan elektrcal itu bgmn?
    trims

  • By khalidmustafa, 30 August 2010 @ 20:20

    @rony

    1. setahu saya anggaran perencaanaan itu maksimal 5% dari total seluruh anggaran konstruksi. Mungkin rekan yang lain dapat menambahkan

    2. Untuk persyaratan tenaga ahli non PNS, saya kutip Perpres 54/2010 Pasal 17 Ayat (6), “Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.”

    3. Untuk pengertian pekerjaan kompleks, saya kutip Perpres 54/2010 Pasal 1 Ayat (36) yah “Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Renovasi itu bukan pekerjaan kompleks, kecuali nilainya di atas 100 M.

  • By oke foriyance, 31 August 2010 @ 04:29

    terima kasih banget atas jawaban Bapak..
    saya sangat tertolong…karena di daerah saya hal ini msh jd perdebatan…sekali lg terima kasih…

  • By swakelola, 18 September 2010 @ 23:29

    Malam Pak
    Mau tanya pak apakah ada ketentuan untuk lelang dengan nilai HPS 1.344.000.000 hanya boleh di ikuti oleh P.T saja kalo C.V Tidak bisa soalnya untuk lelang multy cast reciever di LPMP Sulawesi Utara ada satu persyaratan bahwa harus melampirkan surat pendaftaran perusahaan di DEPKUMHAM kan itu hanya untuk PT mohon pencerahaan pak

  • By khalidmustafa, 19 September 2010 @ 06:36

    @Swakelola, tidak ada satupun ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 (saya masih menggunakan Keppres ini, karena kalau melihat pertanyaan Bapak, panitia masih menggunakan Keppres 80/2003), yang mempersyaratkan adanya Surat Pendaftaran Perusahaan di Depkumham.
    Yang wajib menurut Lampiran I Keppres 80/2003 Bab II, A, 1, b, 1, a adalah wajib memiliki Surat Ijin Usaha. Surat pendaftaran perusahaan bukanlah Surat Ijin Usaha sehingga perbuatan panitia dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (6) dan (7) Keppres 80/2003.
    Silakan ditanyakan pada saat Aanwizjing agar dapat dihapuskan oleh panitia.
    Kalau panitia berkeras, silakan melakukan proses pengaduan dengan berkirim surat ke Inspektorat Jenderal Kemdiknas di Jakarta yang ditembuskan ke LKPP

  • By rony, 23 September 2010 @ 10:01

    Tanya lagi ya pak…
    untuk Perpres 54/2010 mulai kapan berlakunnya?
    untuk sistem merit point kan menilai semua bobot dok teknis dan harga, apabila kami menentukan prosentase Teknis 40% dan Harga 60%, bagaimana cara perhitungan nilai untuk Harga, misalnya ;
    penawaran PT. A Rp. 550.000.000 PT.B Rp. 600.000.000 dan PT. C. Rp.700.000.000
    mohon pencerahanya pak.

  • By khalidmustafa, 24 September 2010 @ 07:37

    @rony, Pasal 136 Perpres 54/2010 menetapkan bahwa perpres tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan atau pada tanggal 6 Agustus 2010.
    Contoh perhitungan Harga:
    1. PT. A otomatis memperoleh nilai 40
    2. PT. B = 550/600 x 40 = 36,66
    3. PT. C = 550/700 x 40 = 31,42

    Tetapi hati2, Perpres 54/2010 sudah tidak membolehkan sistem Merit Point untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, kecuali untuk pekerjaan kompleks. Kriteria pekerjaan kompleks bisa dilihat pada Pasal 1 Ayat 36 Perpres 54/2010

  • By Swakelola, 24 September 2010 @ 21:05

    SeLamat Malam Pak
    Terimah kasih Pak atas penjelasannya
    Saya mohon pencerahan lagi pak
    apakah pekerjaan swakelola yang saya laksanakan tahun 2009 bisa dijadikan acuan untuk perhitungan kd pada proses tender saat ini pak

    terima kasih pak

  • By khalidmustafa, 24 September 2010 @ 22:30

    @swakelola, KD dihitung dari nilai kontrak sejenis yang pernah dikerjakan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Bisa diambil dari kontrak pemerintah, atau sub kontrak, atau pekerjaan dari pihak swasta.

  • By Swakelola, 24 September 2010 @ 22:55

    Thanks Pak nanya lagi yah pak

    Saya pada waktu tahun 2009 melaksanakan pekerjaan pengadaan alat TIK (Sub Bidang Alat teknik pendidikan) sebanyak 5 sekolah dengan nilai persekolah 90.000.000 MOU dengan sekolah lengkap pak
    apakah saya bisa mengikuti tender pada saat ini denagn nilai HPS 2.000.000.000

    terima kasih pak

  • By khalidmustafa, 24 September 2010 @ 23:14

    @swakelola, kalau menggunakan Perpres 54/2010, karena ketentuan KD untuk pengadaan barang sudah dihapus, maka boleh ikut.

    Tapi kalau menggunakan Keppres 80/2003, maka KD bapak adalah Rp. 90 Juta x 5 = Rp. 450 Juta atau jauh di bawah Rp. 2 M yang menjadi anggaran lelang.
    Jadi, perusahaan bapak dapat dinyatakan gugur pada tahapan kualifikasi

  • By Swakelola, 24 September 2010 @ 23:24

    Pak Khalid bagaimana kita bisa mengetahui panitianya memakai kepres 80 atau perpres 54

    thanks

  • By khalidmustafa, 25 September 2010 @ 06:34

    @swakelola, kalau lelangnya dimulai bulan Agustus ke bawah, sudah pasti menggunakan Keppres 80/2003. Tetapi, saya yakin mereka pakai Keppres 80/2003, karena masih amat jarang yang menggunakan Perpres 54/2010 karena perpres ini baru ditandatangani 6 Agustus dan masih dalam tahap sosialisasi sampai sekarang.
    Secara resmi, Keppres 80/2003 juga baru dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

  • By Rulis, 16 October 2010 @ 11:22

    Maaf pak mau nanya, bagaimana kalau CV. X yang menandatangani Penawaran si A (Direktur), setelah masa sanggah CV. X menyangga, surat sanggahan ditandatangani oleh si B ( Wakil Direktur I) tanpa ada surat kuasa dari si A, tetapi si A dan si B sama-sama ada dalam akte pendirian

  • By khalidmustafa, 18 October 2010 @ 07:16

    @Rulis, Pasal 27 Ayat (1) Keppres 80/2003 dan Pasal 81 Ayat (1) Perpres 54/2010 tidak menentukan siapa yang menandatangani surat sanggahan. Yang terpenting , yang menyanggaah itu adalah peserta pelelangan atau perusahaan yang mengikuti pelelangan. Berarti, disilakan siapapun penanadatangan surat tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya dapat mewakili perusahaan penyanggah.

  • By ruri astuti wulandari, 18 October 2010 @ 12:52

    Pak Khalid. Mohon penjelasan. apakah mempersyaratkan adanya tax clearance sebagai syarat kualifikasi bagi penyedia brg/jasa menyalahi aturan Kepres 30/2008? Namun berdsrkan Perdirjen Pajak No.69/PJ/2007 hal itu diperbolehkan. Terimakasih sebelumnya.

  • By khalidmustafa, 18 October 2010 @ 13:05

    @ruri, tax clearance memang tidak dikenal pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (bukan keppres 30). Yang menjadi persyaratan kualifikasi adalah “Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-
    kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu”

    Jadi kalau ada yang meminta, maka itu sudah melanggar Keppres 80/2003 Pasal 14 Ayat (6). Perdirjen pajak status hukumnya lebih rendah dibandingkan Keppres 80/2003

    Tax Clearance sebagai pengganti Laporan Pajak Tahun terakhir dan laporan bulanan, baru dikenal pada Perpres 54/2010. Panitia diminta memilih, apakah meminta laporan pajak, atau tax clearance, tidak boleh meminta keduanya.

  • By ruri astuti wulandari, 18 October 2010 @ 13:21

    Terimakasih atas penjelasannya pak… y pak, saya td salah tulis, maksudnya keppres no.80/2003.
    Satu lagi, bolehkah melakukan amandement kontrak dengan menambah volume pekerjaan dan nilai kontrak sebesar 10% dari nilai kontrak awal?
    Terimakasih sangat. Bapak amat sangat membantu kami. Hanya Allah yg bisa membalas kebaikan bapak :)

  • By khalidmustafa, 21 October 2010 @ 06:55

    @ruri, kalau merujuk kepada Perpres 54/2010, pekerjaan tambah kurang hanya dibolehkan untuk Kontrak Harga Satuan

  • By teddy, 21 October 2010 @ 07:47

    mas mau tanya,pada APBD perubahan instansi kami mendapat alokasi dana asuransi kesehatan bagi anggota dprd sebesar 200 jt untuk pertanggungan selama 1 tahun,yang jadi masalah pelalangan akan dilaksanakan pada bulan nopember 2010 yang berarti masa pertanggungan s/d oktober 2011,Apakah waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran tsb tidak menyalahi kepres,apakah kontrak semacam ini yang disebut kontrak tahun jamak ?,dan mohon petunjuk dalam pelaksanaan serta contoh kontrak dimaksud,terimakasih

  • By khalidmustafa, 27 October 2010 @ 05:36

    @teddy, silakan menggunakan kontrak tahun jamak pak. Untuk pelaksnaannya, anggaran harus disetujui terlebih dahulu oleh kepala daerah. Sedangkan contoh kontraknya sih sederhana, hanya dengan menuliskan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan sampai oktober 2011 dan pembayaran akan dilaksanakan melewati tahun anggaran

  • By Alek, 31 October 2010 @ 00:20

    Pak Khalid saya mau nanya, dikantor kami ada keg. pelatihan menggunakan jasa hotel dan katering, ternyata pada saat pelaksanaan jumlah yang peserta yang datang tidak sesuai dengan surat pesanan atau SPK bagaimana mengatasi hal tersebut. apakah ada addendum untuk SPK? bagaimana cara agar kami membayarnya sesuai dengan jumlah peserta/kamar yg terpakai bukan berdasarkan surat pesanan atau SPK

  • By adi apriyan, 15 November 2010 @ 08:49

    ass. salam kenal pak
    saya dari perguruan tinggi swasta, mendapatkan bantuan dari pemerintah propinsi bernilai 1 milyar, yang di direalisasikan bulan nopember 2010 oleh bagian keuangan, adapun pertanyaan saya :
    1. Apakah dengan pencairan di bulan nopember masih dapat dilaksanakan ?
    2. Ada pembelian laptop seharga 90 jt, apakah dengan waktu yg singkat ini boleh melakukan PL ?
    3. Dalam komponen tersebut dimasukan operasional kantor (pln, speedy, telepon)-apakah benar?
    4. Ada juga bantuan Beasiswa untuk dosen ke jenjang S-2 (karena tahun 2012 dosen harus S-2) sebesar 450 juta untuk 9 orang, apakah dilakukan secara swakelola atau PL ?

  • By adi apriyan, 15 November 2010 @ 08:50

    lg, saya mau nanya — aturan yg digunakan untuk pengadaan masih Perpres 80 kah atau PP 54/2010 ?

  • By Permadi, 18 November 2010 @ 12:54

    MAs, mau nanya ni… beda siup menengah ma siup kecil apa ya???
    batasannya apa? dan apakah kl punya siup menengah tidak boleh ikut lelang yang kecil2?
    mohon arahannya… terima kasih

  • By YUDHI, 20 November 2010 @ 15:32

    ASS, MAS
    MAS SAYA MAU NANYA APAKAH DI SK80 INI MENENTUKAN ADA YA PENGALAMAN KERJA SEBAB SAYA ADA IKUT TENDER DI INSTANSI BUMN, PANITIA Y MENGALAHKAN PERUSAHAAN SAYA DENGAN ALASAN SAYA BELUM ADA PENGALAMAN PEKERJAAN, PERUSAHAAN SAYA BARU BERGERAK DAN BARU BERDIRI SEKITAR 6 BULAN, APAKAH PERUSAHAAN YANG UDAH ADA PENGALAMAN YANG BISA MENANG / ATAU PAKET TERSEBUT

  • By Faisal, 25 November 2010 @ 09:35

    Ass…. Bapak saya mau tanya apakah bisa panitia pengadaan barng/jasa bukan dari PNS…..???
    soalnya ada teman saya yang namanya mau dimasukin ke Panitia Pengadaan Barang / Jasa tapi statusnya masih Honorer di instansi tersebut, dilihat dari segi kemampuan dan pemahaman tentang proses pengadaan dia mampu. maka dari itu saya mohon kepada bapak agar memberikan penjelasan kepada saya dan sangat saya harapkan sblmnya terima kasih.

  • By khalidmustafa, 25 November 2010 @ 15:25

    @Alek, silakan menggunakan kontrak harga satuan. Jadi pembayaran dilakukan berdasarkan perhitungan bersama atas ketercapaian pekerjaan

    @adi, kalau pelaksanaan pekerjaannya melewati tahun anggaran, segera bersurat ke Gubernur untuk ijin kontrak multiyears, sedangkan untuk laptop senilai 90 Juta, kalau masih menggunakan Keppres 80/2003 silakan menggunakan Pemilihan Langsung. Untuk operasional tidak boleh dimasukkan dalam komponen lelang, karena operasional pos anggarannya sudah pasti dalam bentuk Anggaran Rutin. Beasiswa silakan dilakukan secara Swakelola

    @Adi, hingga 31 Desember 2010, ada 2 aturan yang boleh digunakan dan disilakan dipilih, yaitu Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010

    @Permadi, sejak Tahun 2005 sudah tidak dikenal lagi Klasifikasi Usaha Menengah. Sehingga Menengah dikategorikan non kecil dan tidak boleh mengikuti paket pekerjaan yang diperuntukkan untuk usaha kecil

    @Yudhi, pengalaman pekerjaan memang diwajibkan tetapi hanya untuk perusahaan yang berdiri lebih dari 4 tahun. Perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun dapat dibebaskan dari ketentuan pengalaman kerja.

    @Faisal, tidak bisa

  • By adi, 28 November 2010 @ 09:02

    pak, klu pengadaan mobil yg menentukan merk apakah PL ? ataukah kita bisa mengikuti PP 54, yang dapat dibeli langsung dengan cara GSO?

  • By khalidmustafa, 1 December 2010 @ 15:41

    @adi, silakan menggunakan Perpres 54/2010 dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung

  • By hariyanto, 3 December 2010 @ 21:09

    Yth. Pak Khlaid. Perguruan kami mendapatkan dana PHP-PTS 2010. Kami merencanakan pengembangan sistem akademik sebesar 40 jt. dan dilakukan secara swakelola (dibuat team sendiri)Bolehkah dari anggaran tsb. dibelikan barang yg nilainya di bawah 10 Jt. Selain dari itu kami juga mengadakan lokakarya dengan anggaran 10 JT. Apabila pembelian konsumsi di atas 1 JT dan di bawah 5 JT cukup dengan kuitansi saja ? terimakasih sebelumnya.

  • By Hernan, 22 December 2010 @ 15:32

    Ass. Pak mohon penjelasan apakah ini bukan pemecahan paket, Contoh : 1. Pengadaan Konsumsi Kegiatan A, nilai 21jt;waktu Bulan Januari. 2. Pengadaan Konsumsi Kegiatan B, Nilai 60jt ; Waktu Bulan Pebruari, 3.Pengadaan Konsumsi Kegiatan C, nilai 60jt;waktu Bulan Februari, dst… waktu ada yang bareng ada yg tidak sampai dengan Desember… apabila proses pengadaannya tidak disekaliguskan tapi per kegiatan… Wass. Tks

  • By Joe, 27 January 2011 @ 17:05

    Sebelumnya salam kenal Pak…
    Kebetulan tahun ini adalah tahun ke-2 saya di pengadaan barang/jasa….
    Ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan pada Bapak:
    1. Pokja ULP dibentuk atas dasar apa ?
    Apakah melalui SK KPA (seperti sebelum-sebelumnya dalam membentuk Panitia Pengadaan), atau cukup hanya dengan SK dari Kepala ULP saja ?
    2. Apakah pembentukan Pokja ULP harus terdiri dari orang-orang yang semuanya harus bersertifikat (dalam hal ini di institusi saya berjumlah 7 orang) ?
    3. Jika tidak semuanya yg bersertifikat apakah akan mempengaruhi semua produk dan hasil kebijakan yang dikeluarkannya kemudian, terutama dalam hal pengadaan barang/jasa ?
    4. Apakah diperbolehkan, jika dalam masa jabatan yg sedang berjalan, anggota Pokja ULP tadi kemudian melakukan sertifikasi apapun hasilnya (Lulus ataupun tidak) ?
    5. Kebetulan pada tahun anggaran 2011 ini, Pokja kami memiliki paket kegiatan sewa dan juga pemeliharaan. Pada tahun sebelumnya, berpatokan pada Keppres No. 80 Tahun 2003, kegiatan-kegiatan tersebut kami proses melalui pengadaan (lelang). Apakah jika kemudian pada tahun ini kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilelangkan melainkan melalui penunjukan penyedia atas dasar MoU dibenarkan ?
    6. Bagaimanakah sebenarnya prinsip dan pengaturan Kontrak Payung itu ?
    Terima kasih atas penjelasannya.

  • By khalidmustafa, 13 February 2011 @ 10:04

    @hariyanto, boleh pak, nanti pembelian barang tersebut dilakukan dengan metode pengadaan langsung. Untuk pengadaan di bawah 5 juta, cukup dengan bukti pembelian

    @Hernan, bukan pemecahan, karena berbeda berdasarkan kegiatannya

  • By khalidmustafa, 13 February 2011 @ 10:12

    @joe,

    1. Belum ada aturan baku yang menetapkan hal tersebut. Kalau dilihat Pasal 14 Ayat 2, ULP dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Tidak ada penjelasan apakah ini hanya pembentukan lembaga atau sampai orang2nya :)
    Pernah saya tanyakan ke LKPP, katanya akan mengeluarkan Perka LKPP utk mengatur hal tersebut.

    2, 3, dan 4. Semua anggota pokja wajib bersertifikat. Apabila tidka bersertifikat, maka salah satu akibatnya adalah proses pengadaan barang/jasa yang ditangani tidak sesuai prosedur dan dapat dibatalkan

    5. Tetap harus lelang pak

    6. Prinsip kontrak payung adlah kontrak yang dilakukan pemerintah dan mengikat seluruh K/L/D/I. Contohnya adalah kontrak penayangan pengumuman lelang di Koran Tempo

  • By william, 28 February 2011 @ 20:11

    hi pak khalid

    saya hendak menanyakan mengenai KD untuk multiyears
    sepengetahuan saya, untuk paket multiyears, penyerapan dana akan dibagi2 lagi untuk kontrak “anak” yang mengatur pembagian penyerapan dana dalam tahun2 kontrak.
    nah apakah KD bisa diperhitungkan terhadap kontrak “anak” atau tetap harus ke kontrak induk?

  • By ruly artha, 6 March 2011 @ 17:55

    salam kenal & hormat sy kpd pak khalid..
    sy ingin menanyakan sesuatu, adanya bantuan yg diberikan pemko Rp.500 jt utk pembuatan wc umum lokasinya di pinggir pantai, sementara proses itu tdk di tender kan oleh pemko dan langsung menunujuk seseorg dlm pelaksanaannya. org tsb adalah org tua dari lurah setempat, pengerjaan pembuatan wc umum tsb telah terjadi masalah karena ada dana yg belum dibayar oleh org yg ditunjuk tsb berupa lantai marmer yang katanya tdk masuk dlm draf perjanjian.padahal lantai marmer masuk dlm draft tsb. terkesan dana tsb ingin di makan dab upah pengerjaannya jg blm di bayar. pertanyaan sy
    1.org yg ditunjuk oleh walikota tsb adalah PNS dan org tua dr lurah setempat (apakah wajar n apa landasan pasal yg bisa menjeratnya)
    2.adanya dana bahan material yg blm dibayar dan upah buruh yg belum di bayar (apakah wajar)
    mohon petunjuk dari bpk yg terhormat karena org2 yg berperan didlm semua ini adalah org nya walikota jadi kami membutuhkan kekuatan hukum utk menuntut nya. terima kasih
    2.

  • By sarah, 8 March 2011 @ 12:50

    salam kenal dan hormat saya
    Pak khalid, saya minta tolong dijelaskan hal-hal di bawah ini:
    1. tentang dukungan bank dalam penawaran. Apakah semua pekerjaan konstruksi harus ada dukungan bank? Atau hanya yang bernilai Rp 1 Milyar ke atas?
    2. Mengenai tanggal surat penawaran yang salah tahun. Misalnya seharusnya surat penawaran harus bertanggal 1 Maret 2011 tetapi dalam surat penawarannya tertulis 1 Maret 2010, bahkan materainya pun dimatikan pada tahun yang salah?
    Terima kasih sebelumnya ya.

  • By firdaus, 19 March 2011 @ 14:53

    salam kenal dan sukses selalu pak khalid..
    saya mau numpang tanya masalah panitia pemeriksaan barang 2011, kalo tahun yang sudah-sudah SK pemeriksa ditanda tangani oleh Kepala Daerah. apakah tahun ini masih sama dengan tahun kemarin?.. trus kalo ada link ya dimana ya..?? terima kasih banyak atas jawabannya

  • By Budiawan, 21 March 2011 @ 16:52

    Assalamualikum Pa Khalid
    Maaf saya tumpang tanya. Salam kenal dulu ya Pak.
    Pengadaan langsung menurut P54/2010 : dibawah 100jt, pertanyaannya :
    1. Pengadaan barang > 10jt harus ada SPK, nah dokumen apa saja yang harus ada dari penyedia barang (persyaratannya) dan bagaimana tatacara pelaksanaannya, apa ada anwyzing, pemasukan harga dan evaluasi, negosiasi dsb.Bagaimana bentuk SPK-nya, kalo ada mohon contohnya Pak.
    2.ULP kami belum terbentuk sehingga kami masih menggunakan Panitia Pengadaan. Tapi untuk Pengadaan Langsung apakah bisa dilakukan oleh panitia tsb berhubung ditempat kami tidak diangkat seorang pejabat pengadaan karena kekurangan personil yg memiliki sertifikat pengadaan.
    3. Pengadaan Langsung : pekerjaan pemeliharaan (pengaspalan) jalan lingkungan kantor senilai 35jt, apakah harus ada konsultannya atau bagaimana prosedurnya.
    Demikian Pak, mohon pencerhannya karena saya belum melaksanakannya (masih blm jelas), terima kasih banyak atas bantuannya.

  • By nisa, 24 March 2011 @ 08:46

    salam kenal pak,.saya ingin bertanya ttg swakelola dengan instansi pemerintah lain,.. apakah dalam hal ini BUMN digolongkan sebagai instansi pemerintah lain?

  • By Adhan, 29 March 2011 @ 10:38

    Assalamu’alaikum wr wb. Pak mohon kirimkan Powerpoint Perpres 54/2010. Makasih pak ….

  • By Adhan, 29 March 2011 @ 10:39

    email saya : yadhanoor@yahoo.com. makasih.

  • By Made Widana, 31 March 2011 @ 08:43

    salam kenal dan sukses selalu pak khalid..
    saya mau tanya masalah pengadaan barang / jasa : 1. untuk Belanja Premi Kesehatan bagi pejabat daerah yang nilainya berkisar 100 jt s/d 200 jt, kira-kira prosesnya seperti apa ? sementara kami selaku ULP hanya mengenal PT. ASKES sebagai penyelenggara asuransi kesehatan,
    2. untuk Belanja penambahan daya listrik dilingkungan sekretariat daerah yang nilainya mencapai 375 jt, prosesnya seperti apa ? kita tahu yang mengerjakan hanya PT. PLN saja.
    Mohon penjelasan lebih lanjut, terima kasih pak…

  • By larendeso, 7 April 2011 @ 07:32

    Assalamu’alaikum wr wb.
    sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu, saat ini kami sedang mengalami kebingungan dan mohon bantuan bapak:
    1. adakah peraturan yang menyatakan bahwa pada waktu penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa harus ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan atau mungkin ada standar minimal untuk pengadaan dibawah 50 juta dan 50-100 jt (kasus kami ada 5 paniti pengadaan namun pd saat penandatanganan kontrak hanya 3 panitia yg tandatangan)
    2. pada saat penyerahan barang kepada panitia penerimaan barang, bolehkah berita acara penyerahan tersebut ditandatangani oleh anggota panitia penerimaan tanpa adanya tandatangan dari ketua panitia penerimaan barang (adakah dasar hukumnya)
    3. adakah jaminan penawaran untuk pengadaan barang dan jasa dibawah 50 jt (adakah dasar hukumnya)

    Mohon bantuaanya, atas bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih…..

  • By arlan, 7 April 2011 @ 12:29

    ass.. pa mohon informasi tentang persentasi untuk panitia pengadaan..
    kita bisa pake rujukan dari mana.. trus gimana cara pencairan dana tersenbut..

  • By dpu bulungan, 13 April 2011 @ 12:01

    mohon ijin share untuk ke link group kami, terima kasih

  • By Iwan, 19 April 2011 @ 08:47

    Mau tanya Pak…..saya di institusi perguruan tinggi swasta. beberapa kali memperoleh dana dari pemerintah dan mengharuskan pengadaan sesuai uu yang ada. Apa kami sebagai pegawai swasta bisa menjadi penitia pengadaan? thanks. Kami punya sertifikat keahliannya.

  • By iklie, 26 April 2011 @ 17:49

    pak,ada tidak peraturan yg menyatakan dosen tidak boleh menjadi panitia pengadaan,baik dilingkungan PT ataupun instansi lainnya..yg boleh pegawai struktural dilingkungan PT..(perguruan tjnggi)

  • By toni, 30 April 2011 @ 23:48

    ass..mlam pak khalid.., saya PNS baru,mau menanyakan tentang pekerjaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas degan pagu 200 jt. jd pengerjaannya gmana pak, dan apa itu harus di lelang? sedangkan selama 2 tahun ini katanya ikatan kerjasama kita dengan bengkel cukup dengan Mou, dan juga tagihan nyapun dari bengkel berupa nota perkendaraan tidak lebih dari 5 jt. mohon penjelasannya pak,trimakasih.

  • By susi andriana, 4 May 2011 @ 13:03

    Pak, bisa dikirimkan ke email saya contoh SPK untuk pengadaan barang dan rehab kantor untuk pengadaan langsung.. terima kasih .

  • By ismul, 19 May 2011 @ 23:14

    mas tolong carikan makalang pengadaan barang dan jasa pemerintah dong…

  • By INDRA MULI, 24 May 2011 @ 10:39

    mohon informasi perbedaan PA/KPA pada pengelolaan Keuangan dengan PA/KPA pada pengadaan Barang dan Jasa

  • By chaconk, 18 June 2011 @ 11:17

    numpang nanya nich…
    dalam perpres 54/2011 pasal 17 ayat e.. maksud dari tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah dan semenda)apa sich????////
    seandainya om saya ( saudara dari ibu) menetapkan saya sebagai anggota pantia pengadaan apakah melanggAR aturan?? dimana persyaratan teknis lainnya sudah dipenuhi dan terlebih lagi kapasitas saya sebagai perwakilan instasi yang mennyelenggarakan tender tersebut

  • By endang, 2 July 2011 @ 17:22

    Salam Kenal Bapa
    Mohon bantuan contoh surat perjanjian pengadaan kendaraan dinas dg penunjukan langsung dan pelelangan umum. Apa bedanya di perjanjian ?
    Apakah harus ada jaminan uang muka ? apa maksud metode lumpsum, harga satuan atau gabungan keduanya ?
    Mohon jawaban dikirim via email saya iikalteng@yahoo.co.id

  • By Budy Pramono, 16 September 2011 @ 10:24

    Assalamu’alaikum Wr. WB.

    Kepada Yth,
    Bapak Khalid Mustafa’s

    Saya Mau Bertanya sedikit mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

    1. Kenapa untuk pengadaan barang untuk Penunjukan Langsung(Komputer, Meja) itu contoh/alurnya terlalu sederhana, apakah memang sesederhana itu ?

    2. Untuk Penerimaan Barang dan Jasa di Perpres Nomor 54 Tahun 2010 alurnya tidak jelas, apakah seperti alur yang lama ?
    contoh :

    1. Setelah pekerjaan selesai 100 % kontraktor mengajukan permohonan pemeriksaan kepada PPTK/PPK ;
    2. PPTK menindak lajuti surat tersebut dengan membuat surat permohonan pemeriksaan Pekerjaan kepada Panitia Penerima untuk segera diperiksa ;
    3. Panitia Penerima memeriksa Hasil Pekerjaan lalu membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
    4. Setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Penerima Pekerjaan, Kontraktor Menyerahkan Pekerjaan kepada PPTK ;
    5. Setelah itu PPTK menyerahkan Hasil Pekerjaan tersebut Kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

    apakah barang/jasa penerimaannya hanya sampai di Panitia Penerima Hasil Pekerjaan saja

    sekian pertanyaan saya, disampaikan terima kasih
    dan mohon petunjuk lebih lanjut.

  • By hari sup, 20 September 2011 @ 12:16

    *Untuk kegiatan swakelola dalam Peraturan Ka LKPP no 6/2010 tidak ada semacam standar bidding document,padahal pek swakelola masuk dalam perpres 54/2010.Apakah standar 2 dokumen bisa dibuat sendiri
    *Dana untuk pengadaan tanah pada suatu lembaga pemerintah apakah bisa dilimpahkan untuk dilaksanakan oleh Bupati,sehingga Bupati yang bertanggungjawab atas pengadaan tersebut.Tks

  • By budi, 27 September 2011 @ 05:52

    didalam keppres 80, untuk paket swakelola, apakah bisa item pelaporan, administrasi ataupun dokumentasi lapangan dimasukkan/tertulis pada RAB kontrak pengadaan bahan material? kalo ia dan tidak, kenapa? apa sebabnya, trims. (may sent to my email)

  • By ahmad husin, 27 September 2011 @ 20:41

    Mas. Tolong jelaskan perbedaan Perpres 54/2010 dengan Pelpres 35 tahun 2011 terutama tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kontruksi tq.

  • By azis, 20 October 2011 @ 08:25

    Mas,,,saya mau tanya….ada ga dasar hukum pengadaan tenaga kesehatan (dokter,perawat,bidan,analis,fisioterapis)…selain dari CPNS dan PTT….mohon petunjuknya…

  • By Muhamad Rozali, 23 October 2011 @ 23:00

    saya igin bergabung pak khalidmustafa … trima kasih

  • By ridwan, 1 November 2011 @ 16:32

    pak khalid saya kagum dengan bapak diberbagai forum pengadaan bapak selalu ambil bagian untuk menjelaskan, disini saya mau bertanya tentang mekanisme pembayaran Honor panitia, disebutkan di SBU honor panitia adalah OP (orang paket) yang saya tanyakan adalah apakah untuk lelang ulang dan gagal itu dihitungkan honornya?dan apakah disetiap pengadaan SK/KEP nya panitia itu dibuat sesuai paket pengadaan/pelelangan terima kasih

  • By asni, 14 November 2011 @ 09:10

    pak Khalid sy mau tanya apakah bendahara pengeluaran boleh masuk dalam panitia penerima dan pemeriksa barang

  • By fathin, 15 November 2011 @ 11:16

    pak khalid…
    saya mau nanya untuk penyusunan HPS untuk master plan mengacu pada standar yang mana…?

  • By nayla, 22 November 2011 @ 17:57

    Mas ada 2 pertanyaan saya :
    1. Honor PPK dalam pengadaan barang/jasa selain honor pengelola anggaran (1 DIPA 1 PPK)itu ada aturannya nggak? / boleh nggak?
    2. penunjukan konsultan pemb. gedung dilihat dari nilai pagu pengadaan harusnya biaya konsultan diatas 50 jt (penunjukan konsultan harusnya dg seleksi sederhana) namun ada konsultan yg penawarannya dibawah 50jt (konsultan tsb mempunyai semua persayaratan yg ditentukan dan sangat berpengalaman dlm pembangunan yg dikehendaki user), boleh nggak seleksi konsultan tsb dg PL ?
    sy tunggu jawabannya, trm ksh

  • By masna, 5 December 2011 @ 09:48

    Pak Khalid, saya masna dari Bappeda Kab. Enrekang Prov. Sulawesi Selatan, mau tanya nih pak. kalo pengadaan buku diswakelolakan dg BPS, dan DI SK yang ditanda tangani oleh kepala Badan tdk dicantumkan tim tenaga ahli tapi ada 4 nama dari BPS yang masuk kedalam tim panitia pengadaan gabung dengan timx Bappeda enrekang, bgmana surat bukti kalau kita ada kerjasama dg mereka ?

  • By Jeki, 6 December 2011 @ 12:18

    Mas, jika KITA ditunjuk sebagai pemenang untuk pengadaan BARANG/JASA melalui proses LELANG untuk tahun ANGGARAN 2011, apakah ada ISTILAH pekerjaan kita DIPENDING DULU dan nanti diseslesaikan TAHUN BERIKUTNYA (2012)????????

  • By Firza Firdaus, 6 December 2011 @ 12:32

    Informasi : Kami adalah lembaga pelatihan yang bernama PKS Binapersada yang bergerak di bidang pelatihan ahli pengadaan barang dan jasa,kami juga menyediakan jasa ujian sertifikasi yang bekerja sama dengan LKPP dalam pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa,selain tema PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) kami juga menyediakan pelatihan-pelatihan lain antaranya SKPD Bendaharawan,Keuangan dll,untuk kegiata kami di jakarta, namun kami juga melayani untuk in house,untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kami di no telp :02199838106/0214306001 , Hp : 081213523531 , pin BB : 26E20B67,terimakasih untuk perhatiannya terimakasih juga untuk bapak Khalid .(Firza Firdaus)

  • By Nuryono, 7 December 2011 @ 10:58

    Mas, punya billing rate konsultan dari PU ga? mohon bantuan nya untuk buat HPS.

  • By Arom, 22 December 2011 @ 15:04

    Boleh tidak jika BUMD ikut tender/lelang yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD itu sendiri ? Tolong Undang-undangnya dan kepresnya

  • By ronny, 28 December 2011 @ 20:50

    salam kenal sy sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pembahasan soal-soal ujian lkpp tersebut boleh sy minta share ke email sy pembahasan soal-soal tersebut selengkapnya karna saya mau mengikuti ujian tersebut seblmny sy ucpkn tq

  • By rahmad, 13 January 2012 @ 11:10

    pak khalid,mw nany,bolehkah panitia pengadaan kontruksi merangkap dengan panitia pemeriksa,trims

  • By ari, 7 February 2012 @ 20:01

    mau tanya, seandainya ada suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BUMN, yang disebabkan karena tidak selesainya pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat antara BUMN dan penyeda barang/jasa, misalnya kegagalan dalam pembangunan overlay, konstruksi jalan untuk pesawat landing, apa yang akan dilakukan oleh BUMN tersebut selain upaya hukum..???? apakah akan lelang baru yaitu lelang untuk pekerjaan dimulai dari 0-100% lagi, atau lelang ulang untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai tersebut. rhx

  • By Delfita, 20 February 2012 @ 09:30

    yth:Bapak khalidmustafa.
    Mohon kebaikkan bapak, Kenalin saya Delfita mahasiswi dr kampus WIDURI djakarta Barat pak. saya bingung pak, untuk mendapatkan Lampiran SPBU dikota padang.saya minta tolong sama Bapak.mohon bapak sy minta tolong kirimin lampiran spbu kota padang.terima kasih ya bapak/ Ibu.Bisa bapak sms ke numer saya. 081289088299.

  • By Delfita, 20 February 2012 @ 09:34

    Bapak khalidmusafa,Lampiran nya kirim ke email saya pak. Delfita_06Cute@yahoo.co.id

  • By Surono, 24 February 2012 @ 13:55

    Pak, boleh sedikit bertanya:
    1. Kalau satu perusahaan 99% saham dimiliki WNI dan 1% saham dimiliki WNA, apakah termasuk kategori Perusahaan Dalam Negeri Atau Perusahaan Nasional?
    2. Dengan komposisi saham seperti itu, apakah bisa mencapai TKDN 100%?
    Terima Kasih.

    stardoll, btjunkie, games

  • By mawaddah, 28 February 2012 @ 17:53

    informasi ini sangat bermanfaat,apalagi bagi kami para pemula.

    terima kasih pak khalid,lain waktu boleh mampir lagi ya :)

  • By bahani, 12 March 2012 @ 10:59

    mas..saya mau nanya neh…dalam 1 (satu) kegiatan bisa nggak PPK Fisik juga merangkap menjadi PPK perencanaan? karena dalam penyusunan DPA sebelumnya tidak dianggarkan biaya perencanaan…(jadi biaya perencanaan diambil dari biaya pengelola yang ada pada PPK fisik)..

  • By mukti, 22 June 2012 @ 11:52

    Assww, p khalid klo pengadaan bk nilainya Rp. 122.500.000 bs ga dg pengadaan langsung

  • By Mailudin, 27 December 2012 @ 20:39

    Ass, Pak Khalid…saya mau nanya nich, pada awal Desember lalu, di Sumatera Barat ada kegiatan Pekan olahraga Propinsi, Pemkab beri dana Hibah lbih kurang 2,7 M, 925 jt di antaranya untuk pengadaan perlngkpan Atlit seperti costum, sepatu, bola, dll, pihak KONI membentuk Panitia Pengadaan sebanyak 5 orang, namun pelaksnanaannya tetap juga tidak melalui proses lelang, bagaimana tu Pak?, apakah boleh disebut pelanggaran terhdap Perperes ttg pengadaan serta perubhannya?.
    terima kasih Pak Khalid,
    Ass…………

  • By Mailudin, 27 December 2012 @ 20:46

    sambungan………….
    ada diantara item pengadaan tersebut ” Pengadaan Senjata Api” untuk Atlit Penembak.
    kemudian, 5 orang panitia pengadaan termasuk ketua tidak memiliki sertifikat keahlian sebagaimana yg dimaksud Perpres 54/2010, lagipula diantara 5 (lima) orang panitia pengadaan, hanya 4 orang yang ikut menndatangani kontrak sementara satu orang tidak ikut, apakah ini suatu poermasalahan pelanggaran ?.
    mhon bantuan jawaban Pak Khalid, Trims.

  • By firdaus, 1 April 2013 @ 14:32

    Ass,maaf bapak saya mau tanya kalau dalam dokumen pengadaan untuk masa sanggah dan sanggah banding dicantumkan selama 5(lima) hari kalender dan tidak sesuai dengan perpers no 70 tahun 2012 apakah pelelangan tetap sah atau batal? kalau kita mengajukan sanggah banding? tks.

  • By herman cahyo sumba, 16 June 2013 @ 23:55

    ass, mohon info mengenai kata2 dalam dokumen lelang yang mengatakan : (dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun) yang saya tanyakan : apakah perusahaan saya yg berdiri dari tahun 2000 dan sampai sekarang saya bergerak dibidang pengadaan dan bangunan fisik arsitektur dan sipil, apabila di tahun 2012 saya mengurus ijin untuk sub bidang baru (elektrikal) dan sekarang saya belum mempunyai pengalaman dalam sub bidang yang baru apakah itu bisa dikatakan perusahaan baru berdiri dengan sub bidang yang baru? dan bisa mengikuti pelelangan? tolong dijelaskan apa arti perusahaan yang baru berdiri berdasarkan akte pendirian atau pengurusan sub bidang yang baru itu? makasi buat infonya.

  • By kantor akuntan publik, 21 June 2013 @ 09:29

    Hi every one, here every one is sharing these kinds of experience,
    thus it’s pleasant to read this weblog, and I used to pay a quick visit this website daily.

  • By Sulhi, 13 November 2013 @ 14:40

    @Jakaherman, output dari konsultasi adalah laporan. Sedangkan pekerjaan pembuatan aplikasi outputnya adalah aplikasi itu sendiri. Jadi, yang tepat untuk pembuatan aplikasi adalah pengadaan barang/jasa lainnya.

    Pah Khalid terkait jawaban Bpk di atas, bagaimana dengan kondisi sekarang di mana dalam Penjelasan Perpres &0 Tahun 2012 pada Halaman 3 Huruf C disebutkan sebagai berikut :
    “Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi, namun tidak
    terbatas pada:
    a. jasa rekayasa (engineering); …”

    Mohon penjelasannya, terima kasih.

Other Links to this Post

  1. Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian II: Jenis dan Metode) « Khalidmustafa’s Weblog — 11 February 2008 @ 00:22

  2. Refresh dulu « It’s all about what adhe thinking about — 25 February 2008 @ 17:14

  3. Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian III: Prosedur) | Khalid Mustafa's Weblog — 12 December 2009 @ 11:49

  4. Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian I: Pengertian Umum) « Nurkasanah.Blog — 8 August 2010 @ 20:58

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Theme Design

%d bloggers like this: