Surat Keterangan Bebas Temuan yang jadi Temuan

Coba dilihat 2 kalimat terakhir pada persyaratan kualifikasi di atas.

Persyaratan ini sering saya temui apabila membuka beberapa lpse di Sulawesi Selatan. Entah darimana ide yang mengihami persyaratan tersebut sehingga menjadi hal yang “lumrah” pada beberapa ULP disana.

Saya pernah bertanya kepada rekan yang menjadi Pokja, alasan menampilkan persyaratan tersebut adalah kekhawatiran beberapa penyedia yang dalam melaksanakan pekerjaan menghasilkan temuan dari Auditor namun belum terselesaikan. Kemudian penyedia ini mendaftar lelang lagi dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga menjadi temuan berulang.

Read more »

Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi

“Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Muda, Pendidikan Minimal S1 Arsitektur, Pengalaman minimal 5 (lima) tahun.”

Kalimat seperti ini sering muncul pada berbagai pengumuman maupun dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi. Belum lagi jumlah SKA dan SKT yang sangat banyak serta tidak rasional.

Tulisan kali ini akan menyoroti mengenai kaitan antara Pendidikan, Keahlian dan Keterampilan pada Jasa Konstruksi dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, salah satu persyaratan penyedia barang/jasa adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam penjelasan pasal ini, tertulis bahwa yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi.

Hal ini berarti persyaratan kualifikasi yang diminta untuk pekerjaan yang berkaitan dengan Pekerjaan Konstruksi tetap harus memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan di bidang Jasa Konstruksi, yang salah satunya adalah Peraturan Menteri PU (PermenPU).

Read more »

Portal Pengadaan Indonesia

Large-IconSejak pertama kali bergelut dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, kesulitan yang sering saya hadapi adalah sulitnya mengakses informasi tentang pengadaan itu sendiri. Tulisan-tulisan tentang pengadaan amat berpencar di berbagai blog maupun situs pribadi. Kumpulan aturan hukum khusus pengadaan bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami.

Setelah keluar dari PNS dan mempunyai perusahaan sendiri serta turut serta dalam berbagai pelelangan, kesulitan semakin bertambah dengan mencari informasi lelang yang sesuai dengan kebutuhan. LPSE yang berjumlah ratusan menjadi tantangan tersendiri untuk mencari paket lelang.

Sejak itulah muncul keinginan dalam diri untuk membuat sebuah portal pengadaan yang berisi segala hal yang berkaitan dengan pengadaan. Mulai dari informasi pengadaan/tender terbaru, forum, berita dan artikel, info pelatihan, toko yang menjual pernak-pernik pengadaan, katalog harga untuk memudahkan mencari HPS, hingga jasa konsultansi dalam bidang pengadaan.

Untuk langsung membuat portal, tentu sangat berat, sehingga saya mencoba untuk membuat secara terpisah. Info pengadaan dimulai dengan aplikasi smslelang.com, forum pengadaan diwujudkan dalam bentuk forum.pengadaan.org, berita dan artikel numpang di blog pribadi ini (padahal awalnya hanya untuk narsis saja, malah jadi blog yang serius), dan pelatihan muncul di pelatihan.pengadaan.org.

Akhirnya, pada tanggal 17 Juni 2015 sebagian impian ini terwujud dengan hadirnya portal pengadaan Indonesia melalui laman:

www.pengadaan.id

Beberapa fitur yang ada pada portal ini adalah:

Read more »

3 Hal Penyebab Menjadi Terpidana PBJ

PenjaraSudah lama tidak meninggalkan jejak pada blog ini dengan segudang alasan “klasik.” Salah satunya adalah “sibuk” :)

Namun, saat sedang menunggu jemputan di Bandara menuju ke Makassar, tiba-tiba ada keinginan untuk menulis beberapa hal yang ada di dalam kepala ini, salah satunya adalah pengalaman menjadi beberapa kali pemberi keterangan ahli di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam berbagai berita acara yang saya dalami dan diskusi selama proses pemeriksaan serta peradilan, bisa saya simpulkan bahwa ada 3 hal yang menjadi penyebab seseorang tersandung pada Tipikor khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3 hal itu adalah:

  1. Jahat
  2. Terpenjara Perintah Atasan
  3. Tidak Tahu

Dibawah ini adalah ulasannya:

Read more »

Softcopy Konsolidasi Perubahan Ke 4 Perpres 54/2010

Buku Konsolidasi

Silakan klik pada gambar atau pada link Buku Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya untuk mengunduh buku ini.

 

 

Juknis Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menggunakan Aplikasi SPSE

Sejak diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010, maka pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah belum sesuainya antara aplikasi SPSE yang ada saat ini (SPSE Versi 3.5) dengan peraturan tersebut. Beberapa hal yang menjadi ganjalan adalah:

  1. Ketentuan lelang tidak gagal apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3
  2. Ketentuan tidak adanya sanggahan prakualifikasi
  3. Ketentuan Seleksi Sederhana menggunakan Pascakualifikasi
  4. Ketentuan bahwa e-purchasing dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau PPK

Sehubungan dengan hal tersebut, maka LKPP pada tanggal 4 Februari 2015 telah mengeluarkan surat nomor 311/D-II.3/02/2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menggunakan Aplikasi SPSE yang ditujukan kepada Pada Kepala LPSE.

Surat Juknis Perpres 4/2015

 

Silakan mengunduh file tersebut dari tautan Petunjuk Teknis (Juknis) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 melalui Aplikasi SPSE

 

Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015

 


 
Beberapa catatan saya untuk slide ini adalah:

  1. Slide sosialisasi ini telah menggabungkan antara Inpres Nomor 1 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015
  2. Lebih diperjelas penjelasan mengenai E-Tendering Cepat serta syarat-syaratnya, juga diperjelas mengenai pengadaan secara elektronik
  3. Yang menarik justru pada slide kedua dari terakhir, yaitu informasi akan dilakukannya revisi menyeluruh terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan ditargetkan selesai April 2015. Jadi….siap-siap belajar lagi :)

Untuk mengunduh slide ini, selain dari slideshare, juga dapat diklik pada Paparan Sosialisasi Inpres Nomor 1 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015

 

Contoh Dokumen Pengadaan Barang dan Konstruksi berdasarkan Perpres 4/2015

CDP  Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah “Bagaimana dengan dokumen pengadaan yang sudah ada saat ini, apakah harus menyesuaikan atau tidak?”

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah memang harus ada perubahan terhadap dokumen pengadaan yang ada karena banyak perubahan yang terjadi pada Perpres ini.

Namun perlu juga diingat, bahwa roda perubahan peraturan ini masih terus bergulir. Perpres masih harus diturunkan lagi dalam bentuk Perka LKPP dan hingga saat tulisan ini dipublikasikan, Perka terkait masih belum ada.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengisi sementara kekosongan aturan, maka saya mencoba mendesain 2 contoh dokumen pengadaan yang dapat digunakan dalam proses pelelangan dalam waktu dekat.

Beberapa catatan saya adalah:

Read more »

Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) – Versi 1.0

sikapSalah satu amanat Pasal I angka 16 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 adalah menyisipkan 1 pasal pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Pasal 109A yang salah satu ayatnya bertuliskan “Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.”

Untuk mewujudkan hal tersebut, tanggal 29 Januari 2015, LKPP meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Versi 1.0 atau dalam dunia pengadaan juga dikenal dengan Vendor Management System (VMS).

Ini merupakan sebuah lompatan besar dalam dunia pengadaan di Indonesia.

Aplikasi SIKaP memudahkan para pihak yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia. Dari sisi Pokja ULP, akan mereduksi salah satu evaluasi, yaitu evaluasi kualifikasi. Dari sisi penyedia, juga tidak perlu lagi mengisi data-data kualifikasi pada setiap LPSE yang ada di seluruh Indonesia. Semua data penyedia telah terpusat secara sistem.

Kepada penyedia barang/jasa diharapkan segera untuk melengkapi data perusahaan masing-masing melalui laman http://sikap.lkpp.go.id

Buku panduan pengisian dapat diperoleh pada tautan https://sikap.lkpp.go.id/public/file/Panduan%20SIKaP%20%28VMS%29%20Ref.19.01.2015.pdf atau klik pada gambar di bawah.

Manual SIKaP

Beberapa catatan saya untuk aplikasi ini adalah:

Read more »

Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres 54 Tahun 2010

Halaman 1

Read more »

WordPress Themes