Perpres No. 172/2014 tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010

Logo_Presiden_RI“Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.”

Istilah ini sepertinya tepat disampaikan untuk peraturan perundang-undangan dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tepat 1 Desember 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebenarnya saat mendengar informasi perubahan ini, saya mengharapkan perubahan yang cukup besar dan mendalam, khususnya terhadap beberapa pasal-pasal yang masih multitafsir serta perluasan terhadap ketentuan pengadaan secara elektronik.
Hal ini karena dalam beberapa kali kesempatan, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan keinginannya untuk merombak sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun hal ini rupanya masih belum termuat pada Perubahan Ketiga Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ini. Perubahan hanya terdapat pada 1 (satu) ayat saja, yang merupakan penambahan kriteria untuk penunjukan langsung.

Penambahan ini berupa sisipan  satu huruf, yaitu Huruf d.1. pada Pasal 38 ayat (5), yaitu kalimat “Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan.”

Memang di lapangan pengadaan benih ini sering menjadi kendala, yaitu proses lelang yang memerlukan waktu sedangkan penanaman benih amat bergantung pada musim serta waktu tanam yang sudah teratur. Kegagalan lelang dapat menyebabkan mundurnya penanaman benih yang dapat mengakibatkan gagal panen serta berkurangnya hasil tanam dari petani.

Informasi mengenai ini dapat dibaca pada tautan: http://www.republika.co.id/berita/koran/financial/14/11/18/nf7wpz20-pengadaan-benih-melalui-penunjukkan-langsung

Sepertinya masih harus menunggu beberapa waktu lagi untuk memperoleh peraturan baru yang lebih komprehensif serta lebih mengarah kepada pengadaan secara elektronik.

Bagi yang membutuhkan Perpres tersebut silakan klik pada tautan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172 Tahun 2014

PMK 194/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran

Akhirnya salah satu peraturan yang paling ditunggu-tunggu untuk menghadapi permasalahan pada akhir tahun anggaran dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Awal Oktober, tepatnya tanggal 7 Oktober 2014, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang merupakan pengganti PMK Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

 

PMK 194/2014

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada PMK ini adalah:

Read more »

Selamat Jalan Sahabat…

Abbas Supardi

 

Pakaian putih abu-abu, duduk agak di belakang, tubuh kurus tinggi, pendiam, dan sorotan mata penuh rasa ingin tahu, adalah kesan pertama bertemu dia sewaktu di Makassar.

Saat itu saya berada di depan kelas, diperkenalkan oleh Pak Warsono (Alm), guru mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri 2 Makassar (Sekarang SMK Negeri 3) untuk memberikan materi Web Desain sebagai salah satu uji coba penerapan program Teknologi Informasi (TI) Tandem pola 300 Jam.

Ya. Abbas adalah salah satu kelinci percobaan program TI masuk SMK pertama di Indonesia. Saat itu bentuknya adalah tandem kepada kejuruan yang sudah ada selama 300 jam pelajaran. 3 kejuruan tersebut adalah Technical Support (TS), Web Design (WD), dan Help Desk (HD).

Walaupun mata pelajaran ini benar-benar baru, yaitu membuat website, ditambah gaya ngajar saya yang meledak-ledak, tidak membuat semangatnya luntur, malah langsung terlihat bahwa siswa ini punya kemampuan luar biasa dari sisi web design.

Membuat website langsung menggunakan script HTML murni, dilahap mentah-mentah. Materi tabel dalam tabel yang biasanya memusingkan siswa lain, dilahap hanya dalam sehari.

Inilah yang membuat Abbas menjadi pilihan saya untuk mewakili Makassar dalam Lomba Keterampilan Siswa (LKS) tingkat propinsi Sulawesi Selatan. Sayangnya, kecurangan dalam menentukan peserta yang akan mewakili Sulsel di tingkat nasional yang dilaksanakan di Malang menghilangkan kesempatan dia untuk maju ke ranah nasional. Hal ini juga sempat membuat saya mengundurkan diri dari urusan SMK hampir selama setahun.

Setelah hal tersebut, saya hilang kontak dan hanya mendengar bahwa justru setelah lulus SMEA malah pindah dari jurusan ekonomi dan masuk ke STMIK Dipanegara.

Artinya, “racun” ilmu komputer yang saya berikan lumayan manjur.

Tahun 2006, saat saya hijrah ke Jakarta dan Biro PKLN memerlukan tenaga dalam bidang Web Design, pikiran saya langsung terarah ke Abbas, dan kebetulan juga sudah lulus dari STMIK Dipanegara. Maka sejak saat itu, ikut jugalah Abbas menjadi warga Jakarta.

Semangat belajar Abbas mengantarkan dirinya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI), walaupun jurusannya jauh menyimpang dari ilmu yang dimiliki, yaitu Hubungan Internasional. Waktu saya tanya, mengapa ambil jurusan tersebut, jawabannya adalah “supaya bisa keliling dunia.”

Tentu jawaban tersebut membuat saya melongo.

Nah, saat sedang berjibaku dengan tesis inilah, pola hidup tidak sehat mulai hinggap. Yaitu begadang tidak tidur sampai pagi di salah satu restoran makanan yang full AC sehingga dinginnya menusuk tulang dan parahnya lagi dipenuhi dengan asap rokok :(

Rupanya penyakit ini menggerogoti secara perlahan, yang mencapai puncaknya hari Sabtu lalu (11 Oktober 2014), saat saya pulang dari Mamuju, menjumpai dirinya dalam kondisi amat tidak sehat dan segera saya larikan ke UGD.

Hari ini, murid sekaligus sahabat saya ini akhirnya menghadap Yang Kuasa. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, masih sempat meminta dimandikan. Rupanya ingin tetap bersih hingga akhir.

Selamat jalan sahabat, semoga engkau diberi kebahagiaan di sisi-Nya. Semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah SWT dan semua dosa-dosamu dihapuskan oleh-Nya.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

 

Harus Bayar Untuk Memperoleh Emergency Seat di Garuda Indonesia

Satu pengalaman penting pagi ini saya dapatkan saat hendak check-in di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Jakarta menggunakan pesawat GA 175.

Saat menuju check in counter khusus untuk Skyteam Elite, karena saya pemegang Garuda Frequent Flyer (GFF) Gold, seperti biasa saya meminta kursi 31 A, C, H atau K (Khusus Boeing 737-800). Kursi kode ini adalah emergency exit row baris kedua yang memang merupakan kursi yang paling nyaman. Hal ini karena bagian kaki cukup lega dan sandaran kursi dapat direbahkan. Berbeda dengan nomor kursi 30 yang walaupun juga berada pada deretan jendela darurat namun sandarannya tidak dapat direbahkan.

Namun alangkah kagetnya saat petugas counter menyampaikan bahwa untuk menempati kursi tersebut akan dikenakan extra charge atau bayaran tambahan di luar harga tiket.

Terus terang, setelah terbang 62 kali menggunakan pesawat Garuda di tahun 2014 ini saja, baru kali ini dimintain bayaran untuk duduk di kursi tersebut.

Pertanyaan pertama yang saya sampaikan adalah, “sejak kapan aturan tersebut berlaku?”

“Sejak bulan September 2014 pak,” jawab petugas check in.

Kening tentu saja semakin berkerut, karena antara bulan September dan Oktober ini saja sudah lebih dari 4 kali saya terbang dan duduk pada kursi nomor 31 itu, apalagi 2 hari sebelumnya, saat terbang dari Jakarta ke Pekanbaru menggunakan GA 198 tidak ada bayaran apapun dan juga saya duduk pada deretan 31 A.

Sebagai orang yang saat ini bergerak dalam bidang hukum, pertanyaan berikutnya adalah “mana aturannya, tolong saya diperlihatkan.”

Akhirnya, setelah dialog beberapa lama karena saya mendesak harus tunjukkan pasalnya, maka petugas ini menghubungi pimpinan Garuda di Bandara dan setelah menunggu sekitar 10 menit saya dihampiri 2 orang petugas Garuda sambil membawa satu berkas dokumen.

Rupanya memang aturan tersebut ada, dan berlaku sejak 23 September 2014. Foto dari dokumen tersebut dapat dilihat dibawah ini:

Read more »

Alhamdulillah, Penuntut Umum Menyetujui Pendapat Terdakwa

Sebuah Duplik Agus Kuncoro

Dalam Surat Tuntutan tanggal 16 September 2014, Jaksa Penuntut Umum menyatakan saya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Tipikor. Melalui Pledoi berjudul “Perjuangan Mempertanggungjawabkan Pilihan PPK bagi Negaranya” yang saya bacakan dalam persidangan tanggal 23 September 2014, saya menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tersebut. Atas pledoi saya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Replik pada tanggal 30 September 2014.

Rasa haru dan penghargaan saya sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum karena “ada beberapa hal yang mana Penuntut Umum Menyetujui Pendapat Terdakwa/Penasehat Hukum” (Replik halaman 2).

Duplik

 

Silakan mengunduh Replik dari Jaksa Penuntut Umum disini

Silakan mengunduh Duplik dari Pak Agus Kuncoro disini

 

Perjuangan Mempertanggungjawabkan Pilihan PPK Bagi Negaranya

Sebuah Pledoi Agus Kuncoro.

Saya adalah wakil Negara dalam bidang perdata. Diberi tugas untuk “bertempur” di “lapangan perdata” menghadapi penyedia. Tugas saya menjaga hak negara berupa barang dan uang. Ketika tugas menghadapi penyedia bisa saya lakukan dengan optimal, justru Negara melalui wakilnya yang lain memenjarakan saya.

Pledoi

Silakan mengunduh pledoi lengkapnya disini.

Shampo + Kecoak = ?

Mandi pada hari ini menimbulkan insiden tak terduga. Salah satu yang wajib dilakukan saat mandi pagi adalah bershampo.

Sedang asyik-asyiknya menggunakan shampo, tiba-tiba seekor kecoak muncul entah dari mana. mungkin ingin mandi bareng, tapi kalau kecoak, ogah ah.

Refleks, busa yang ada di kepala dikumpulkan dan dilontarkan ke kecoak tersebut. susah kalau lontarin diri sendiri.

Tapi ada yang aneh, biasanya kecoak tidak ngefek apa2 kalau kena sabun atau busa shampo (malah mungkin terima kasih karena jadi bersih mengkilap yah…), tapi yang ini kok hanya bergeser beberapa senti trus tidak gerak-gerak lagi.

Setelah diamati secara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya, rupanya sudah mati :o

Langsung kepikiran, rupanya shampo jaman sekarang sudah dicampur dengan pembasmi serangga kali yah. Atau saat ini sudah banyak kutu rambut bermutasi menjadi kecoak, sehingga kalau terjadi kasus itu, maka cukup menggunakan shampo saja.

Jangan-jangan nanti iklan di media adalah “Rambut anda berkecoak? Gunakan shampo kami :)”

Ah sudahlah, cukup celotehan gak guna di pagi hari.

Saya juga was-was, jangan sampai karena postingan ini, dilaporkan ke Komnas HAK (Hak Asasi Kecoak).

Shampo dan Kecoak

 

 

Telepon ke Nomor GSM Sepuasnya Hanya 110 Ribu Sebulan

Pertama kali saya mendengar kalimat seperti pada judul tulisan ini, kening saya langsung berkerut. Ah, mana mungkin, bukankah menelepon ke nomor GSM itu tarifnya sederas semprotan pemadam kebakaran. Apalagi kalau menghubungi nomor GSM yang berbeda operator, bisa jauh lebih mahal lagi.

Malah, beberapa rekan memiliki lebih dari 1 HP, masing-masing berisi nomor dari operator GSM yang berbeda. Sehingga saat menghubungi orang lain, mereka akan mencari tahu dulu operator GSM apa yang digunakan oleh lawan bicara dan kemudian memilih HP yang sesuai. Bahkan beberapa produsen HP tertentu menjual HP mereka dengan fitur dual simcard.

Namun, kemarin saya membuktikan sendiri bahwa layanan ini benar ada, dan setelah mempelajari alurnya, teknologi yang digunakan berbasis Voice over Internet Protocol (VoIP). Kalau menggunakan teknologi berbasis IP ini sih pantas apabila tarif yang digunakan bisa amat murah.

Saat ini rupanya baru ada 1 penyedia/operator layanan yang menawarkan jasa layanan seperti ini di Indonesia, yaitu PT. Artatel Indokarya dengan nama produk Fixcall.

 

Fixcall

Pilihan layanan fixcall saat ini ada 4, yaitu:

Layanan Fixcall

Saya sendiri mengambil paket premium dengan pertimbangan bahwa frekwensi pemakaian paling banyak pada jam-jam tersebut.

Layanan ini tidak memerlukan penggantian kartu, jadi tetap menggunakan kartu GSM apapun yang kita miliki saat ini. Yang diperlukan adalah mendaftarkan nomor kita ke pusat layanan fixcall.

Read more »

Aturan terbaru pengenaan sanksi daftar hitam

Daftar HitamSalah satu aturan yang menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya ditindaklajuti lebih jauh melalui Peraturan Kepala (Perka) LKPP adalah aturan mengenai penetapan daftar hitam.

Sanksi daftar hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan dalam bidang pengadaan barang/jasa berupa larangan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa selama 2 tahun.

Hingga 31 Agustus 2014, aturan yang berlaku adalah Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Namun, sejak 1 September 2014, LKPP sudah mengeluarkan aturan pengganti yaitu Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa aturan yang berubah melalui Perka ini adalah:

  1. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam:
    1. Ketentuan ketidakhadiran dalam pembuktian kualifikasi dapat dikenakan sanksi daftar hitam dihapuskan
    2. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sekarang dikenakan sanksi daftar hitam
    3. Tidak memperbaiki atau mengganti barang yang cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi daftar hitam
    4. Mempertegas bahwa tidak menindaklanjuti hasil audit BPK yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, dapat dikenakan sanksi daftar hitam.
  2. Ketentuan mengenai saksi daftar hitam untuk penerbit jaminan dihapuskan
  3. Baik kantor pusat maupun kantor cabang, apabila terkena sanksi blacklist, maka akan berlaku untuk kantor pusat maupun cabang yang lain. Hal ini tidak berlaku untuk induk dan anak perusahaan.
  4. Pada tahap pengusulan sanksi daftar hitam, PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib melakukan klarifikasi yang dihadiri oleh penyedia. Output dari klarifikasi tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan.
  5. PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib mengirikan tembusan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia, sehingga penyedia berhak untuk mengajukan keberatan sebelum munculnya penetapan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA.
  6. PA/KPA tidak boleh langsung menetapkan sanksi daftar hitam, melainkan wajib meminta rekomendasi dari APIP terlebih dahulu. APIP wajib melakukan pemeriksaan, apakah penyedia memang melakukan pelanggaran yang menyebabkan pantas dikenakan sanksi daftar hitam.
  7. Jangka waktu sanksi daftar hitam yang dikeluarkan oleh BUMN/BUMD, lembaga donor, pemerintah negara lain, dan/atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengikuti jangka waktu yang ditetapkan. Jadi tidak harus 2 tahun, bisa kurang dan bisa juga lebih.
  8. Daftar hitam yang sudah keluarkan hanya dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Untuk memperoleh Perka dimaksud, silakan klik disini.

 

Buku Konsolidasi Permen PU 14/2013

Buku Konsolidasi Permen PU 14/2013

 

Salah satu peraturan utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Bidang Konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Pada Undang-Undang ini, yang diamanatkan untuk melakukan pembinaan terhadap Jasa Konstruksi di Indonesia adalah Kementerian yang membidangi Pekerjaan Umum. Sebagai salah satu tindak lanjut dari amanat UU tersebut adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) yang mengatur berbagai bidang pekerjaan konstruksi.

Salah satu aturan wajib dalam bidang konstruksi adalah Permen PU Nomor 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Pada tahun 2013, Kementerian Pekerjaan Umum sudah menerbitkan Permen PU Nomor 14/PRT/M/2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Aturan ini sudah banyak mengadopsi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, namun ada beberapa hal yang pada Perpres belum terlalu detail, lebih didetailkan pada aturan ini.

Buku konsolidasi ini memadukan Permen PU 7/PRT/M/2011 dengan Permen PU 14/PRT/M/2013 dalam satu kesatuan sehingga memudahkan pembaca untuk melihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi.

Pada DVD yang terlampir, juga berisi softcopy Standar Dokumen Pengadaan yang sebelumnya merupakan lampiran Permen PU 14/PRT/M/2013 ini namun oleh penulis sudah diubah menjadi format MS Word sehingga lebih mudah untuk diedit dan digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Info dan Pemesanan dapat menghubungi Andre melalui email promo.pengadaan@gmail.com, HP 081317950609, atau Pin BB 7EE3F08C

 

WordPress Themes