Pelatihan Penyusunan SOP ULP K/L/Pemda/I

SOP ULP

LKPP melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) melalui Surat Nomor 3485/D.3/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 telah mengeluarkan Referensi untuk Standard Operating Procedure (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/Pemda/I). Surat ini dan seluruh SOP-nya dapat diunduh melalui laman http://www.lkpp.go.id.

Namun, bagaimana melaksanakan SOP ini di masing-masing ULP, dokumen-dokumen penunjang apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan SOP, serta bagaimana pelaksanaan SOP dibandingkan dengan praktek di lapangan tidak dapat dipelajari hanya dengan melihat SOP itu saja, melainkan harus didiskusikan serta ditelaah secara detail.

Untuk inilah maka pelatihan penyusunan SOP ULP dilaksanakan.

Info detail dan permintaan undangan, silakan menghubungi Andre di nomor HP: 081317950609, Pin BB 286FA4AD, dan/atau email promo.pengadaan@gmail.com

 

 

 

Hanya di PBJ – Ketika Perkiraan Harus Tepat

Kalau membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan mencari arti dari kata “kira” yang merupakan akar kata dari “Perkiraan,” maka yang ditampilkan adalah “pendapat yg hanya berdasarkan dugaan atau perasaan, bukan berdasarkan bukti nyata; sangka:” atau “hitung; taksir:.” Sedangkan perkiraan itu sendiri berdasarkan KBBI adalah “yg diperkirakan; hasil mengira-ngira; pertimbangan; perhitungan;”

Dari pengertian ini jelas terlihat bahwa perkiraan itu tidak berwujud sebuah kepastian, bahkan dalam kamus disebutkan bahwa perkiraan merupakan hasil dari mengira-ngira yang berdasarkan dugaan atau perasaan.

Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah Perkiraan Cuaca. Hal ini digunakan karena cuaca merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi  secara akurat. Bahkan sering kali kita melihat hasil dari perkiraan cuaca menyatakan cuaca cerah, malah yang terjadi adalah hujan lebat begitupun sebaliknya.

Apakah kesalahan memperkirakan ini dapat berujung kejahatan yang wajib dipidana?

Kalau iya, maka penjara akan penuh dengan pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, karena mereka inilah yang mengeluarkan perkiraan cuaca.

Kata “perkiraan” dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah digunakan pada kalimat HPS yaitu Harga Perkiraan Sendiri. Kalau menggunakan istilah KBBI, artinya harga yang berdasarkan atas dugaan atau perasaan maupun perhitungan yang dilakukan sendiri.

Berdasarkan Pasal 66, HPS merupakan harga yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dasar untuk menetapkan batas penawaran tertinggi yang sah, dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penwaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.

Pada pasal ini juga disebutkan bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak ada aturan yang menyebutkan HPS harus tepat sama dengan harga yang ada serta tidak boleh ada kesalahan. Penekanan penyusunan HPS ada pada kalkulasi serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selama PPK sudah mengkalkulasi secara keahlian, yang berarti kalau tidak ahli maka dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam menyusun HPS, serta data yang digunakan untuk menyusun HPS dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Angka 7 Huruf a hingga j, maka seorang PPK tidak dapat dipersalahkan apabila HPS yang dihasilkan lebih tinggi dari harga pasar.

Yang terjadi saat ini adalah, kalimat “HPS terlalu tinggi” atau “HPS kemahalan” banyak mendominasi temuan yang dilakukan oleh auditor. Dengan kalimat sakti ini jugalah muncul kalimat “Potensi Kerugian Negara” atau “Terjadi Kerugian Negara” yang apabila tidak ditindaklanjuti akan mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi.

Jangan salahkan kalau hal ini menyebabkan banyak orang yang tidak ingin lagi menjadi PPK, karena sesuai hal yang seharusnya menjadi perkiraan malah diwajibkan tepat nilai.

HPS yang tinggi tidak dapat menjadi temuan apabila HPS tersebut sudah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Angka 7 tadi.

HPS ini akan terkoreksi dengan sendirinya menjadi harga pasar yang normal apabila proses pelaksanaan pelelangan dilaksanakan secara terbuka sehingga terjadi persaingan yang sehat.

HPS yang tinggi seharusnya bukan menjadi hasil audit, melainkan pintu gerbang untuk mengecek apakah terjadi tindakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dimulai dari pengaturan HPS. Yaitu HPS rupanya disusun oleh rekanan, persyaratan teknis mengarah kepada penyedia tertentu, atau pelelangan yang sudah dikondisikan. Temuan inilah yang seharusnya menjadi hasil akhir dalam pemeriksaan, bukan HPS-nya yang disoroti.

Bahkan beberapa rekan sudah menyampaikan kalimat “kalau HPS selalu dianggap tinggi, sekalian saja sebelum lelang semua HPS diaudit dulu oleh auditor. Kalau perlu, mereka menandatangani dalam format HPS supaya tidak ada temuan HPS kemahalan.”

Jadi, hanya di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia yang mewajibkan perkiraan itu harus tepat.

Pengadaan Buku Kurikulum 2013

Salah satu pengadaan terbesar pada tahun 2014 ini adalah pengadaan Buku Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Total keseluruhan nilai paket pengadaannya sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah).

Sepertinya baru kali ini Kemdikbud melaksanakan pengadaan buku dengan nilai sefantastis ini. Juga dapat dibayangkan permasalahan yang akan terjadi apabila proses pengadaannya masih dengan cara konvensional.

Oleh sebab itu pengadaan dilaksanakan menggunakan cara yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan pengadaan sejenisnya, yaitu dengan pelelangan itemized kepada seluruh percetakan di Indonesia yang menghasilkan puluhan pemenang lelang dan bukan hanya dimonopoli oleh 1 pemenang saja. Selanjutnya pemenang ini melakukan kontrak payung dengan LKPP dan dimasukkan dalam e-catalogue. Proses pembelian selanjutnya menggunakan metode e-purchasing oleh pengguna, dalam hal ini adalah Sekolah dan Dinas Pendidikan Kab/Kota.

e-catalogue

Read more »

Temu Nasional: Strategi Mencegah dan Menghindari Tipikor pada Pekerjaan Konstruksi

Brosur Temu Nasional

Bertepatan dengan dikeluarkannya Permen PU 14/2013, maka temu nasional ini dapat menjadi saat yang tepat untuk berdiskusi langsung dengan pembuat kebijakannya, termasuk mengenai sinkronisasi dengan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Info detail dan permintaan undangan, silakan menghubungi Andre di nomor HP: 081317950609, Pin BB 286FA4AD, dan/atau email promo.pengadaan@gmail.com

Sampai bertemu pada acara ini :)

 

Akhirnya, Surat Edaran OJK dicabut…

Berita gembira akhirnya muncul pada hari ini. Salah satu penyebab hebohnya dunia pengadaan barang/jasa selama beberapa bulan ini yaitu hadirnya Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan dihilangkannya klausul KKN dan Pemalsuan Dokumen pada Jaminan yang dikeluarkan oleh Penerbit Asuransi akhirnya dihapuskan.

Saya sampai membuat 2 tulisan mengenai hal ini, yaitu Korban Surat Edaran OJK (mulai) Berjatuhan dan Selamat Tinggal Jaminan Penawaran dari Asuransi.

Perdebatan seru juga terjadi di Facebook, Blog, dan berbagai media lainnya mengenai hal ini dan sudah memakan banyak korban dalam bentuk gagal lelang dimana-mana dan sanggahan yang meluncur kesana kemari.

Akhirnya OJK “sadar” dan mengeluarkan Surat Edaran Nomor S-127/NB.2/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pencantuman Klausula Tidak Menjamin Kerugian yang Disebabkan oleh Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Surat Jaminan/Suretyship.

SE OJK

Semoga kehebohan seperti ini tidak terjadi lagi di masa akan datang dan semoga pengambil kebijakan berkoordinasi dulu sebelum mengeluarkan aturan yang akan mempengaruhi pelaku di lapangan

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 14/PRT/M/2013

Salah satu peraturan yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU). Hal ini karena banyak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bidang jasa konstruksi yang pelaksanaan pengadaannya tetap harus berpedoman pada aturan Pekerjaan Umum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Pada bulan Desember tahun 2013, rupanya Kementerian Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Peraturan Menteri PU (Permen PU) Nomor 14/PRT/M/2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU Nomor 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Banyak perubahan cukup mendasar dari Permen PU ini, diantaranya adalah:

Read more »

Slide Sosialisasi Permen PU Nomor 14/PRT/M/2013

Apakah KTA KADIN dapat menjadi persyaratan pelelangan?

Pagi ini saya membaca pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang pembaca di page facebook saya yang intinya menanyakan apakah Kartu Tanda Anggota (KTA) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dapat dijadikan dasar untuk persyaratan pelelangan dan dapat menggugurkan apabila tidak dipenuhi?

Pertanyaan ini juga pernah diajukan beberapa bulan lalu melalui inbox FB saya dan setelah bolak balik tanya jawab sang penanya tidak menjawab lagi permintaan saya untuk mengirimkan surat edaran kepala daerah yang mewajibkan hal ini.

Untuk memperjelas hal tersebut, maka dibawah ini adalah uraian dan pendapat saya.

Persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.

Khusus persyaratan ijin usaha, diatur dalam Pasal 19 Angka 1 Huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang berbunyi “memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha.”

Hal ini berarti setiap persyaratan mengenai ijin usaha yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

Read more »

Potensi Permasalahan PBJ Pemerintah

Sejarah dan Perkembangan P3I

WordPress Theme Design