Perjuangan Mempertanggungjawabkan Pilihan PPK Bagi Negaranya

Sebuah Pledoi Agus Kuncoro.

Saya adalah wakil Negara dalam bidang perdata. Diberi tugas untuk “bertempur” di “lapangan perdata” menghadapi penyedia. Tugas saya menjaga hak negara berupa barang dan uang. Ketika tugas menghadapi penyedia bisa saya lakukan dengan optimal, justru Negara melalui wakilnya yang lain memenjarakan saya.

Pledoi

Silakan mengunduh pledoi lengkapnya disini.

Shampo + Kecoak = ?

Mandi pada hari ini menimbulkan insiden tak terduga. Salah satu yang wajib dilakukan saat mandi pagi adalah bershampo.

Sedang asyik-asyiknya menggunakan shampo, tiba-tiba seekor kecoak muncul entah dari mana. mungkin ingin mandi bareng, tapi kalau kecoak, ogah ah.

Refleks, busa yang ada di kepala dikumpulkan dan dilontarkan ke kecoak tersebut. susah kalau lontarin diri sendiri.

Tapi ada yang aneh, biasanya kecoak tidak ngefek apa2 kalau kena sabun atau busa shampo (malah mungkin terima kasih karena jadi bersih mengkilap yah…), tapi yang ini kok hanya bergeser beberapa senti trus tidak gerak-gerak lagi.

Setelah diamati secara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya, rupanya sudah mati :o

Langsung kepikiran, rupanya shampo jaman sekarang sudah dicampur dengan pembasmi serangga kali yah. Atau saat ini sudah banyak kutu rambut bermutasi menjadi kecoak, sehingga kalau terjadi kasus itu, maka cukup menggunakan shampo saja.

Jangan-jangan nanti iklan di media adalah “Rambut anda berkecoak? Gunakan shampo kami :)”

Ah sudahlah, cukup celotehan gak guna di pagi hari.

Saya juga was-was, jangan sampai karena postingan ini, dilaporkan ke Komnas HAK (Hak Asasi Kecoak).

Shampo dan Kecoak

 

 

Telepon ke Nomor GSM Sepuasnya Hanya 110 Ribu Sebulan

Pertama kali saya mendengar kalimat seperti pada judul tulisan ini, kening saya langsung berkerut. Ah, mana mungkin, bukankah menelepon ke nomor GSM itu tarifnya sederas semprotan pemadam kebakaran. Apalagi kalau menghubungi nomor GSM yang berbeda operator, bisa jauh lebih mahal lagi.

Malah, beberapa rekan memiliki lebih dari 1 HP, masing-masing berisi nomor dari operator GSM yang berbeda. Sehingga saat menghubungi orang lain, mereka akan mencari tahu dulu operator GSM apa yang digunakan oleh lawan bicara dan kemudian memilih HP yang sesuai. Bahkan beberapa produsen HP tertentu menjual HP mereka dengan fitur dual simcard.

Namun, kemarin saya membuktikan sendiri bahwa layanan ini benar ada, dan setelah mempelajari alurnya, teknologi yang digunakan berbasis Voice over Internet Protocol (VoIP). Kalau menggunakan teknologi berbasis IP ini sih pantas apabila tarif yang digunakan bisa amat murah.

Saat ini rupanya baru ada 1 penyedia/operator layanan yang menawarkan jasa layanan seperti ini di Indonesia, yaitu PT. Artatel Indokarya dengan nama produk Fixcall.

 

Fixcall

Pilihan layanan fixcall saat ini ada 4, yaitu:

Layanan Fixcall

Saya sendiri mengambil paket premium dengan pertimbangan bahwa frekwensi pemakaian paling banyak pada jam-jam tersebut.

Layanan ini tidak memerlukan penggantian kartu, jadi tetap menggunakan kartu GSM apapun yang kita miliki saat ini. Yang diperlukan adalah mendaftarkan nomor kita ke pusat layanan fixcall.

Read more »

Aturan terbaru pengenaan sanksi daftar hitam

Daftar HitamSalah satu aturan yang menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya ditindaklajuti lebih jauh melalui Peraturan Kepala (Perka) LKPP adalah aturan mengenai penetapan daftar hitam.

Sanksi daftar hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan dalam bidang pengadaan barang/jasa berupa larangan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa selama 2 tahun.

Hingga 31 Agustus 2014, aturan yang berlaku adalah Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Namun, sejak 1 September 2014, LKPP sudah mengeluarkan aturan pengganti yaitu Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa aturan yang berubah melalui Perka ini adalah:

  1. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam:
    1. Ketentuan ketidakhadiran dalam pembuktian kualifikasi dapat dikenakan sanksi daftar hitam dihapuskan
    2. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sekarang dikenakan sanksi daftar hitam
    3. Tidak memperbaiki atau mengganti barang yang cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi daftar hitam
    4. Mempertegas bahwa tidak menindaklanjuti hasil audit BPK yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, dapat dikenakan sanksi daftar hitam.
  2. Ketentuan mengenai saksi daftar hitam untuk penerbit jaminan dihapuskan
  3. Baik kantor pusat maupun kantor cabang, apabila terkena sanksi blacklist, maka akan berlaku untuk kantor pusat maupun cabang yang lain. Hal ini tidak berlaku untuk induk dan anak perusahaan.
  4. Pada tahap pengusulan sanksi daftar hitam, PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib melakukan klarifikasi yang dihadiri oleh penyedia. Output dari klarifikasi tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan.
  5. PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib mengirikan tembusan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia, sehingga penyedia berhak untuk mengajukan keberatan sebelum munculnya penetapan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA.
  6. PA/KPA tidak boleh langsung menetapkan sanksi daftar hitam, melainkan wajib meminta rekomendasi dari APIP terlebih dahulu. APIP wajib melakukan pemeriksaan, apakah penyedia memang melakukan pelanggaran yang menyebabkan pantas dikenakan sanksi daftar hitam.
  7. Jangka waktu sanksi daftar hitam yang dikeluarkan oleh BUMN/BUMD, lembaga donor, pemerintah negara lain, dan/atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengikuti jangka waktu yang ditetapkan. Jadi tidak harus 2 tahun, bisa kurang dan bisa juga lebih.
  8. Daftar hitam yang sudah keluarkan hanya dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Untuk memperoleh Perka dimaksud, silakan klik disini.

 

Buku Konsolidasi Permen PU 14/2013

Buku Konsolidasi Permen PU 14/2013

 

Salah satu peraturan utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Bidang Konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Pada Undang-Undang ini, yang diamanatkan untuk melakukan pembinaan terhadap Jasa Konstruksi di Indonesia adalah Kementerian yang membidangi Pekerjaan Umum. Sebagai salah satu tindak lanjut dari amanat UU tersebut adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) yang mengatur berbagai bidang pekerjaan konstruksi.

Salah satu aturan wajib dalam bidang konstruksi adalah Permen PU Nomor 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Pada tahun 2013, Kementerian Pekerjaan Umum sudah menerbitkan Permen PU Nomor 14/PRT/M/2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Aturan ini sudah banyak mengadopsi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, namun ada beberapa hal yang pada Perpres belum terlalu detail, lebih didetailkan pada aturan ini.

Buku konsolidasi ini memadukan Permen PU 7/PRT/M/2011 dengan Permen PU 14/PRT/M/2013 dalam satu kesatuan sehingga memudahkan pembaca untuk melihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi.

Pada DVD yang terlampir, juga berisi softcopy Standar Dokumen Pengadaan yang sebelumnya merupakan lampiran Permen PU 14/PRT/M/2013 ini namun oleh penulis sudah diubah menjadi format MS Word sehingga lebih mudah untuk diedit dan digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Info dan Pemesanan dapat menghubungi Andre melalui email promo.pengadaan@gmail.com, HP 081317950609, atau Pin BB 7EE3F08C

 

Jadwal Pelatihan PBJ Tingkat Menengah (September – Desember 2014)

Jadwal Pelatihan

Pelatihan Teknik Penyusunan SOP ULP

Pelatihan ini fokus terhadap 5 SOP yang telah dikeluarkan oleh LKPP, yaitu: SOP Penyusunan RUP, SOP Penyusunan RPP, SOP Permintaan User ID, SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran, serta SOP Pemilihan Penyedia.

Namun, pelatihan ini tidak sekedar mempelajari SOP itu saja, melainkan membahas tahap demi tahap dalam pelaksanaannya berdasarkan contoh-contoh nyata di lapangan.

Pelatihan ini juga fokus mendiskusikan contoh-contoh permasalahan hukum yang dapat terjadi pada setiap tahapan.

Pelatihan Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen Pengadaan

HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen pengadaan merupakan dokumen-dokumen yang kerap menjadi permasalahan pada tahap persiapan pengadaan. KAK yang asal copy paste, HPS yang di”mark-up”, Rancangan Kontrak yang tidak pernah dibuat, serta Dokumen pengadaan yang asal “save as” dari SBD LKPP merupakan gambaran sehari-hari pada pengadaan di Indonesia. Belum lagi dengan penetapan spek teknis yang mengarah kepada produk tertentu serta kriteria evaluasi yang asal-asalan.

Hal-hal ini justru baru disadari dan (sayangnya) disesali saat semuanya sudah terlambat, yaitu saat panggilan pemeriksaan sudah diterima, status “tersangka” sudah disandang. atau bahkan setelah merasakan dinginnya sel tahanan.

Pelatihan ini akan membahas secara mendalam hal-hal tersebut untuk menghindarkan dari permasalahan hukum PBJ.

Info dan Permintaan Undangan, silakan menghubungi Andre melalui:

email promo.pengadaan@gmail.com, HP 081317950609, atau Pin BB 7EE3F08C

 

 

Jebakan Anggaran Perubahan

Bulan Agustus adalah bulan dimulainya pembahasan, penyusunan, dan penetapan Anggaran Perubahan yang merupakan salah satu tahapan dari proses keuangan negara .

Anggaran Perubahan sebenarnya merupakan tindakan koreksi atas anggaran negara atau daerah yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Beberapa asumsi makro yang telah disusun mungkin saja sudah tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya lifting minyak, target pendapatan dari pajak maupun dari bagi hasil, tingkat suku bunga, kurs dollar, maupun inflasi.

Anggaran perubahan tentu saja akan berdampak secara langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah, karena di dalamnya pasti ada belanja modal atau belanja barang/jasa yang berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.

Beberapa kendala dan tantangan yang muncul pada saat munculnya anggaran perubahan adalah:

  1. Perencanaan yang tidak matang
  2. Waktu pelaksanaan yang mepet
  3. Akuntabilitas yang tidak terjaga

Read more »

Pelatihan Penyusunan SOP ULP K/L/Pemda/I

SOP ULP

LKPP melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) melalui Surat Nomor 3485/D.3/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 telah mengeluarkan Referensi untuk Standard Operating Procedure (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/Pemda/I). Surat ini dan seluruh SOP-nya dapat diunduh melalui laman http://www.lkpp.go.id.

Namun, bagaimana melaksanakan SOP ini di masing-masing ULP, dokumen-dokumen penunjang apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan SOP, serta bagaimana pelaksanaan SOP dibandingkan dengan praktek di lapangan tidak dapat dipelajari hanya dengan melihat SOP itu saja, melainkan harus didiskusikan serta ditelaah secara detail.

Untuk inilah maka pelatihan penyusunan SOP ULP dilaksanakan.

Info detail dan permintaan undangan, silakan menghubungi Andre di nomor HP: 081317950609, Pin BB 286FA4AD, dan/atau email promo.pengadaan@gmail.com

 

 

 

Hanya di PBJ – Ketika Perkiraan Harus Tepat

Kalau membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan mencari arti dari kata “kira” yang merupakan akar kata dari “Perkiraan,” maka yang ditampilkan adalah “pendapat yg hanya berdasarkan dugaan atau perasaan, bukan berdasarkan bukti nyata; sangka:” atau “hitung; taksir:.” Sedangkan perkiraan itu sendiri berdasarkan KBBI adalah “yg diperkirakan; hasil mengira-ngira; pertimbangan; perhitungan;”

Dari pengertian ini jelas terlihat bahwa perkiraan itu tidak berwujud sebuah kepastian, bahkan dalam kamus disebutkan bahwa perkiraan merupakan hasil dari mengira-ngira yang berdasarkan dugaan atau perasaan.

Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah Perkiraan Cuaca. Hal ini digunakan karena cuaca merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi  secara akurat. Bahkan sering kali kita melihat hasil dari perkiraan cuaca menyatakan cuaca cerah, malah yang terjadi adalah hujan lebat begitupun sebaliknya.

Apakah kesalahan memperkirakan ini dapat berujung kejahatan yang wajib dipidana?

Kalau iya, maka penjara akan penuh dengan pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, karena mereka inilah yang mengeluarkan perkiraan cuaca.

Kata “perkiraan” dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah digunakan pada kalimat HPS yaitu Harga Perkiraan Sendiri. Kalau menggunakan istilah KBBI, artinya harga yang berdasarkan atas dugaan atau perasaan maupun perhitungan yang dilakukan sendiri.

Berdasarkan Pasal 66, HPS merupakan harga yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dasar untuk menetapkan batas penawaran tertinggi yang sah, dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penwaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.

Pada pasal ini juga disebutkan bahwa HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak ada aturan yang menyebutkan HPS harus tepat sama dengan harga yang ada serta tidak boleh ada kesalahan. Penekanan penyusunan HPS ada pada kalkulasi serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selama PPK sudah mengkalkulasi secara keahlian, yang berarti kalau tidak ahli maka dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam menyusun HPS, serta data yang digunakan untuk menyusun HPS dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Angka 7 Huruf a hingga j, maka seorang PPK tidak dapat dipersalahkan apabila HPS yang dihasilkan lebih tinggi dari harga pasar.

Yang terjadi saat ini adalah, kalimat “HPS terlalu tinggi” atau “HPS kemahalan” banyak mendominasi temuan yang dilakukan oleh auditor. Dengan kalimat sakti ini jugalah muncul kalimat “Potensi Kerugian Negara” atau “Terjadi Kerugian Negara” yang apabila tidak ditindaklanjuti akan mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi.

Jangan salahkan kalau hal ini menyebabkan banyak orang yang tidak ingin lagi menjadi PPK, karena sesuai hal yang seharusnya menjadi perkiraan malah diwajibkan tepat nilai.

HPS yang tinggi tidak dapat menjadi temuan apabila HPS tersebut sudah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Angka 7 tadi.

HPS ini akan terkoreksi dengan sendirinya menjadi harga pasar yang normal apabila proses pelaksanaan pelelangan dilaksanakan secara terbuka sehingga terjadi persaingan yang sehat.

HPS yang tinggi seharusnya bukan menjadi hasil audit, melainkan pintu gerbang untuk mengecek apakah terjadi tindakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dimulai dari pengaturan HPS. Yaitu HPS rupanya disusun oleh rekanan, persyaratan teknis mengarah kepada penyedia tertentu, atau pelelangan yang sudah dikondisikan. Temuan inilah yang seharusnya menjadi hasil akhir dalam pemeriksaan, bukan HPS-nya yang disoroti.

Bahkan beberapa rekan sudah menyampaikan kalimat “kalau HPS selalu dianggap tinggi, sekalian saja sebelum lelang semua HPS diaudit dulu oleh auditor. Kalau perlu, mereka menandatangani dalam format HPS supaya tidak ada temuan HPS kemahalan.”

Jadi, hanya di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia yang mewajibkan perkiraan itu harus tepat.

Pengadaan Buku Kurikulum 2013

Salah satu pengadaan terbesar pada tahun 2014 ini adalah pengadaan Buku Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Total keseluruhan nilai paket pengadaannya sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah).

Sepertinya baru kali ini Kemdikbud melaksanakan pengadaan buku dengan nilai sefantastis ini. Juga dapat dibayangkan permasalahan yang akan terjadi apabila proses pengadaannya masih dengan cara konvensional.

Oleh sebab itu pengadaan dilaksanakan menggunakan cara yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan pengadaan sejenisnya, yaitu dengan pelelangan itemized kepada seluruh percetakan di Indonesia yang menghasilkan puluhan pemenang lelang dan bukan hanya dimonopoli oleh 1 pemenang saja. Selanjutnya pemenang ini melakukan kontrak payung dengan LKPP dan dimasukkan dalam e-catalogue. Proses pembelian selanjutnya menggunakan metode e-purchasing oleh pengguna, dalam hal ini adalah Sekolah dan Dinas Pendidikan Kab/Kota.

e-catalogue

Read more »

WordPress Theme Design