Random Post: Pelatihan PBJ PPM-PI
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Manusia dan Frekuensi Harmonik

    November 5th, 2016

    Pagi ini, saat membaca berita-berita yang berseliweran di Facebook maupun berita luring (online), saya tertarik dengan sebuah himbauan di linimasa yang menyatakan agar jangan menyebarkan berita atau informasi yang “memanaskan” suasana, namun sebaiknya menyebarkan informasi “damai” dan menyejukkan.

    Saya langsung teringat salah satu mata pelajaran sewaktu masih STM di Makassar, yaitu Mata Pelajaran Gelombang Radio khususnya pada materi Frekuensi dan Frekuensi Harmonik.

    Waktu itu, kita semua melakukan uji coba menggunakan garpu tala dan membunyikan garpu tala tersebut disebelah garpu tala yang lain. Maka hanya dengan membunyikan satu garpu tala, maka garpu tala kedua dan seterusnya akan berbunyi juga tanpa perlu ada sentuhan apapun yang diakibatkan oleh suara yang keluar dari garpu tala yang pertama. Ini membuktikan bahwa gelombang atau frekuensi tersebut dapat merambat melalui media.

    Saya jadi teringat saat mengikuti beberapa pelatihan yang berkaitan dengan manajemen kelas, salah satu kutipan yang terus saya ingat adalah “senangi materi yang anda ajarkan, maka anda akan membagi kesenangan tersebut kepada peserta diklat anda.”
    Bagaimana mungkin kita meminta peserta diklat memahami dan menyenangi apa yang kita sampaikan apabila kita sendiri menyampaikannya tidak dengan sepenuh hati?
    Bagaimana mungkin kita meminta mereka paham dan meresapi makna setiap kalimat yang kita sampaikan, apabila kita sendiri tidak memahami apa yang kita sampaikan dan sekedar untuk menjalankan tugas saja?

    Inilah yang disebut “frekuensi atau gelombang hati” menurut saya.

    Setiap manusia adalah sumber gelombang yang memancarkan berbagai jenis gelombang pada frekuensi yang berbeda-beda ke segala arah. Gelombang ini merambat melalui berbagai media dan turut menimbulkan frekuensi harmonik pada penerimanya. Gelombang amarah akan menimbulkan kemarahan lain, rasa tidak nyaman, kebencian dan kerusakan. Sedangkan gelombang kedamaian akan menimbulkan kedamaian lain, rasa tenang, kebahagiaan, dan kedamaian.

    Inilah yang menurut saya, mengapa seseorang apabila marah secara lisan, akan cenderung berteriak, karena frekuensi amarah itu membutuhkan energi yang besar serta gelombang kehancuran. Namun, seseorang yang mencintai satu sama lain, maka kadang tidak bersuara-pun, hanya dari tatapan mata nan syahdu, sudah dapat mengirimkan gelombang kedamaian dan kebahagiaan.

    Frekuensi harmonik ini juga dapat tergambar dan tersampaikan melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Sehingga apabila kita hendak menyampaikan kebenaran, maka sampaikan dengan frekuensi yang sesuai, agar maksud dan tujuan kita terpenuhi. Kecuali apabila memang niat kita bukan untuk menyampaikan kebenarannya, tetapi sarana “aktualisasi diri” dan “riya” bahwa “kita yang paling benar,” “saya sudah ikut kelompok yang benar lho…,” dan bukan kebenaran itu sendiri.

    Sampaikanlah kedamaian sesuai dengan frekuensinya, sehingga tercipta harmonisasi kedamaian di muka bumi ini.


    Video Sosialisasi Draft Pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010

    October 30th, 2016

     

    Untuk memperoleh Bahan Tayang Sosialisasi tersebut, silakan klik pada tautan http://www.slideshare.net/khalidmustafa1/paparan-perubahan-perpres-nomor-54-tahun-2010


    Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2016

    October 23rd, 2016

    Temu Nasional PJ 2016


    Video: Pemberian Keterangan Ahli Kasus Printer dan Scanner 3D

    June 19th, 2016

     

    Video ini diambil pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada sidang pemeriksaan ahli kasus Pengadaan Printer dan Scanner 3D Provinsi DKI Jakarta TA. 2013-2014 dengan tersangka Alex Usman.

     

     


    Gagal Paham Perbedaan Perpanjangan dengan Pemberian Kesempatan

    December 23rd, 2015

    kontrakSalah satu topik terhangat akhir tahun anggaran yang sering dikonsultasikan adalah mengenai pelaksanaan pekerjaan khususnya manajemen kontrak. Seperti yang kita ketahui, dengan sistem anggaran saat ini, seluruh pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun tunggal diwajibkan sudah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Oleh sebab itu, bulan Desember adalah bulan paling sibuk bagi beberapa Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang masih berkutat dengan strategi “menghabiskan anggaran.”

    Permasalahan yang paling sering terjadi adalah apabila hingga masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, pekerjaan masih belum selesai. Atau, terjadi sesuatu yang menyebabkan jadwal pelaksanaan pekerjaan menjadi tertunda. Apa yang harus dilakukan? Apakah kontrak diperpanjang? Apakah penyedia dikenakan denda keterlambatan? Apakah bisa diberikan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender sesuai ketentuan Pasal 93?

    Disinilah gagal paham itu mulai terjadi.

    Ada yang menyarankan, apabila hingga akhir kontrak, pelaksanaan pekerjaan belum selesai, maka diberi kesempatan memperpanjang waktu kontrak namun dikenakan denda keterlambatan.

    Disini kadang saya merasa pusing…

    Apa yang dimaksud dengan memperpanjang waktu kontrak itu? Apakah memperpanjang masa kontrak atau memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan?

    Kalau yang dimaksud adalah memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, kok malah didenda? Bukankan kalau waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, itu berarti target penyelesaian juga sudah mundur? Tidak mungkin penyedia dikenakan denda sedangkan tenggat waktunya juga sudah dimundurkan. Kalau saya yang jadi panitia, akan saya gugat PPK-nya kalau dikenakan denda.

    Untuk mencegah gagal paham ini, mari kita bahas hal-hal berikut ini.

    Masa Kontrak dan Masa Pelaksanaan Pekerjaan.

    Kalau PPK jeli dalam melihat Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), perbedaan antara Masa Konstrak dengan Masa Pelaksanaan Pekerjaan sudah tertuang secara jelas.

    Masa kontrak dimulai sejak penandatanganan kontrak hingga selesainya masa pemeliharaan (FHO). Hal ini bertujuan agar para pihak yang menandatangani kontrak masih terikat secara perdata selama kontrak tersebut masih berlaku. Apabila penyedia tidak melaksanakan pemeliharaan pekerjaan, maka penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

    Masa Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga serah terima pertama pekerjaan (PHO). Masa pelaksanaan pekerjaan inilah yang menjadi dasar perhitungan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam hari kalender serta dasar untuk mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa.

    Tulisan yang membahas hal ini dapat dibaca pada tautan:

    http://www.khalidmustafa.info/2013/12/09/masa-kontrak-vs-masa-pelaksanaan-pekerjaan.php

    Perpanjangan Kontrak atau Pemberian Kesempatan 50 Hari

    Permasalahan berikut yang sering menyebabkan gagal paham adalah membedakan antara perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pemberian kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender setelah berahirnya pelaksanaan pekerjaan. Ini akan dikaitkan dengan masa kontrak dan masa pelaksanaan pekerjaan, khususnya apakah dilakukan adendum kontrak atau tidak.

    Perpanjangan Kontrak memiliki 2 pengertian, apakah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atau Perpanjangan Masa Kontrak. Hal ini amat penting karena keduanya amat berbeda.

    Berdasarkan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal:

    1. pekerjaan tambah;
    2. perubahan desain;
    3. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
    4. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
    5. keadaan kahar.

    Apabila jadwal pelaksanaan pekerjaan diperpanjang atau masa pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, maka perlu dilakukan adendum kontrak. Yang diadendum minimal 2 hal, yaitu Masa Pelaksanaan Pekerjaan dan Masa Kontrak.

    Tentu saja, kalau masa pelaksanaan pekerjaan yang diperpanjang, maka penyedia barang/jasa tidak dapat dikenakan sanksi dengan alasan terlambat. Khan waktunya sudah diperpanjang, kok bisa dinyatakan terlambat. Orang-orang inilah yang menurut saya gagal mikir…

    Trus…bagaimana dengan kesempatan 50 hari sesuai Perpres?

    Kata 50 (lima puluh) hari hanya ada pada Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Judul pasal 93 juga bukan mengenai Peubahan Kontrak, melainkan Pemutusan Kontrak. Jadi, tidak ada kaitan antara penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu 50 hari.

    Pasal 93 Ayat 1  yang digabungkan dengan a1 dan a2 bertuliskan: PPK DAPAT memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

    • berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
    • setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

    Mari kita lihat butir-butir penting pada pasal tersebut:

    1. Pasal 93 tidak mengatur tentang adendum/perubahan kontrak, melainkan mengatur tentang pemutusan kontrak. Jadi tidak ada kaitannya antara pemberian kesempatan 50 hari kalender dengan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan
    2. Pada Pasal 93 Ayat 1 tertulis PPK DAPAT memutuskan kontrak. Hal ini berarti, pemutusan kontrak merupakan wewenang penuh dari PPK. Tidak ada batasan bahwa apabila setelah diberikan kesempatan 50 hari penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan kemudian PPK wajib memutuskan kontrak. Lebih dari 50 hari juga bisa saja selama PPK mampu mempertanggungjawabkan keputusannya.
    3. Pemberian kesempatan 50 hari itu bukan berdasarkan permintaan dari penyedia barang/jasa, melainkan dari hasil penelitian PPK. PPK dapat meminta bantuan tim peneliti pelaksana kontrak untuk memberikan saran atau rekomendasi yang menjadi dasar tindakan PPK selanjutnya.
    4. Pemberian kesempatan selama 50 hari hanya diberikan apabila berdasarkan penelitian PPK, PPK yakin penyedia mampu menyelesaian keseluruhan pekerjaan, bukan sebagian pekerjaan. Apabila menurut penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak.
    5. Pemberian kesempatan 50 hari dilakukan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, ini berarti masa pelaksanaan pekerjaan harus berakhir dulu baru diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Karena pemberian kesempatan ini dilakukan setelah masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, maka penyedia dikenakan sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yaitu denda.
    6. Karena tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka tidak perlu dilakukan adendum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun yang perlu diadendum adalah Masa Kontrak, karena dengan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap serah terima dan masa pemeliharaan pekerjaan.

    Perpanjangan Kontrak, Pemberian Kesempatan, dan Akhir Tahun Anggaran

     


    Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional PBJ 2015

    November 25th, 2015

    Untuk mengunduh materi, notulen, dan foto-foto kegiatan secara lengkap, silakan klik pada tautan Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015


    Temu Nasional Pengelola Pengadaan 2015

    September 28th, 2015

    Temu Nasional PBJ 2015


    Tempat Pemilik dan Pencari Pekerjaan Bertemu

    September 20th, 2015

    Salah satu kendala yang sering saya temui dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari adalah waktu yang sangat terbatas. Banyak ide yang tertanam dalam kepala namun sulit diwujudkan karena kesibukan yang sangat tinggi. Ide-ide itu sebenarnya sederhana, seperti menyusun dan mengedit sebuah dokumen, mengubah format PDF menjadi DOC, membuat desain logo sederhana, dan lain-lain. Namun, sesederhana apapun selama waktunya tidak memungkinkan tetap menyebabkan hal itu tidak terwujud.

    Namun, berdasarkan informasi dari seorang rekan, akhirnya saya menemukan sebuah website yang menampung para pemilik dan pencari pekerjaan yang bersifat freelance.

    Terus terang, waktu awal mendaftar masih ada keraguan apakah pekerja yang terdaftar pada sistem ini mampu menyelesaikan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi yang saya inginkan? Rupanya setelah membaca lebih detail, pekerja rupanya baru dibayar apabila pekerjaan telah selesai sesuai dengan kebutuhan pemberi pekerjaan. Juga ada mekanisme Arbitrase apabila ada sengketa antara para pihak.

    projects.co.id

    Saat tulisan ini saya buat, sudah ada 2 proyek yang saya masukkan melalui situs ini dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Pekerjanya juga sangat komunikatif dan memiliki skill yang bagus. Yang terpenting adalah, biaya jasa yang dibayarkan dapat disesuaikan dengan budget pemberi kerja 🙂

    Saya merekomendasikan bagi rekan-rekan yang memiliki waktu luang untuk mencari tambahan penghasilan, atau rekan-rekan yang butuh tenaga kerja lepas untuk bergabung pada situs ini.

    Silakan mendaftar dengan klik pada tautan ini: www.projects.co.id


    Kriteria Online Shop Terpercaya di Indonesia

    September 19th, 2015

    Matahari Mall

    Membeli suatu barang atau kebutuhan melalui online shop yang terpercaya tentu sangatlah menguntungkan karena seluruh proses pemesanan, pembayaran dan pengiriman barang dilakukan dengan sangat profesional dan sesuai standar toko online berkualitas. Namun tidak sedikit online shop di Indonesia yang justru tidak memberikan pelayanan yang optimal pada setiap pelanggan. Beberapa diantaranya cenderung menjebak dan bahkan menipu para customernya. Agar Anda tidak jadi sasaran tindak penipuan atas online shop tersebut, maka kenalilah kualitas pelayanan online shop pilihan Anda sebelum berbelanja.

    Berikut ini beberapa kriteria online shop terpercaya di Indonesia yang menyediakan layanan belanja aman dan nyaman untuk Anda, antara lain:

    1. Memberikan informasi yang jelas dan akurat seputar kontak perusahaan, ketersediaan barang, cara pemesanan, informasi pengiriman dan lain sebagainya.
    2. Menyediakan produk-produk yang berkualitas dan tidak sembarangan.
    3. Memberikan spesifikasi produk yang detail dan apa adanya.
    4. Menjamin kualitas produk sesuai dan akan sampai tepat waktu berdasarkan ketentuan yang dibuat.
    5. Memberikan kemudahan seluruh proses pembelanjaan, mulai dari tahap pemesanan, pembayaran hingga pengiriman barang.

    Dari beberapa pilihan toko online yang ada di Indonesia, MatahariMall merupakan salah satu ecommerce terbaik, terbesar dan terpercaya yang menyediakan aneka produk dengan kategori yang sangat beragam dan juga lengkap untuk Anda. Mulai dari kategori produk makanan dan minuman, fashion, kecantikan, kesehatan, olahraga, peralatan rumah tangga hingga gadget dan lainnya tersedia dengan baik dan terjamin kualitasnya. Dengan kata lain, Anda bisa memperoleh barang berkualitas secara online dengan sangat aman dan menguntungkan.

    Bahkan situs belanja yang satu ini juga memiliki beragam penawaran harga yang sangat menarik untuk Anda sehingga belanja online akan semakin terasa hemat dan menyenangkan. Proses pemesanan dan pembayaran yang mudah serta pengiriman yang terjamin aman membuat online shop ini patut diandalkan oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Sistem pelayanan yang terpercaya membuat Anda tak perlu merasa khawatir atau ragu untuk memenuhi kebutuhan harian secara online dengan budget yang tersedia. Oleh sebab itu, kunjungi sekarang juga situs belanja online MatahariMall untuk penuhi kebutuhan Anda!


    Surat Keterangan Bebas Temuan yang jadi Temuan

    August 23rd, 2015

    Coba dilihat 2 kalimat terakhir pada persyaratan kualifikasi di atas.

    Persyaratan ini sering saya temui apabila membuka beberapa lpse di Sulawesi Selatan. Entah darimana ide yang mengihami persyaratan tersebut sehingga menjadi hal yang “lumrah” pada beberapa ULP disana.

    Saya pernah bertanya kepada rekan yang menjadi Pokja, alasan menampilkan persyaratan tersebut adalah kekhawatiran beberapa penyedia yang dalam melaksanakan pekerjaan menghasilkan temuan dari Auditor namun belum terselesaikan. Kemudian penyedia ini mendaftar lelang lagi dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga menjadi temuan berulang.

    Read the rest of this entry »