3 Hal Penyebab Menjadi Terpidana PBJ

PenjaraSudah lama tidak meninggalkan jejak pada blog ini dengan segudang alasan “klasik.” Salah satunya adalah “sibuk” :)

Namun, saat sedang menunggu jemputan di Bandara menuju ke Makassar, tiba-tiba ada keinginan untuk menulis beberapa hal yang ada di dalam kepala ini, salah satunya adalah pengalaman menjadi beberapa kali pemberi keterangan ahli di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam berbagai berita acara yang saya dalami dan diskusi selama proses pemeriksaan serta peradilan, bisa saya simpulkan bahwa ada 3 hal yang menjadi penyebab seseorang tersandung pada Tipikor khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3 hal itu adalah:

  1. Jahat
  2. Terpenjara Perintah Atasan
  3. Tidak Tahu

Dibawah ini adalah ulasannya:

Read more »

Softcopy Konsolidasi Perubahan Ke 4 Perpres 54/2010

Buku Konsolidasi

Silakan klik pada gambar atau pada link Buku Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya untuk mengunduh buku ini.

 

 

Juknis Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menggunakan Aplikasi SPSE

Sejak diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan Perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010, maka pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah belum sesuainya antara aplikasi SPSE yang ada saat ini (SPSE Versi 3.5) dengan peraturan tersebut. Beberapa hal yang menjadi ganjalan adalah:

  1. Ketentuan lelang tidak gagal apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3
  2. Ketentuan tidak adanya sanggahan prakualifikasi
  3. Ketentuan Seleksi Sederhana menggunakan Pascakualifikasi
  4. Ketentuan bahwa e-purchasing dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau PPK

Sehubungan dengan hal tersebut, maka LKPP pada tanggal 4 Februari 2015 telah mengeluarkan surat nomor 311/D-II.3/02/2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menggunakan Aplikasi SPSE yang ditujukan kepada Pada Kepala LPSE.

Surat Juknis Perpres 4/2015

 

Silakan mengunduh file tersebut dari tautan Petunjuk Teknis (Juknis) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 melalui Aplikasi SPSE

 

Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015

 


 
Beberapa catatan saya untuk slide ini adalah:

  1. Slide sosialisasi ini telah menggabungkan antara Inpres Nomor 1 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015
  2. Lebih diperjelas penjelasan mengenai E-Tendering Cepat serta syarat-syaratnya, juga diperjelas mengenai pengadaan secara elektronik
  3. Yang menarik justru pada slide kedua dari terakhir, yaitu informasi akan dilakukannya revisi menyeluruh terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan ditargetkan selesai April 2015. Jadi….siap-siap belajar lagi :)

Untuk mengunduh slide ini, selain dari slideshare, juga dapat diklik pada Paparan Sosialisasi Inpres Nomor 1 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015

 

Contoh Dokumen Pengadaan Barang dan Konstruksi berdasarkan Perpres 4/2015

CDP  Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah “Bagaimana dengan dokumen pengadaan yang sudah ada saat ini, apakah harus menyesuaikan atau tidak?”

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah memang harus ada perubahan terhadap dokumen pengadaan yang ada karena banyak perubahan yang terjadi pada Perpres ini.

Namun perlu juga diingat, bahwa roda perubahan peraturan ini masih terus bergulir. Perpres masih harus diturunkan lagi dalam bentuk Perka LKPP dan hingga saat tulisan ini dipublikasikan, Perka terkait masih belum ada.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengisi sementara kekosongan aturan, maka saya mencoba mendesain 2 contoh dokumen pengadaan yang dapat digunakan dalam proses pelelangan dalam waktu dekat.

Beberapa catatan saya adalah:

Read more »

Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) – Versi 1.0

sikapSalah satu amanat Pasal I angka 16 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 adalah menyisipkan 1 pasal pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu Pasal 109A yang salah satu ayatnya bertuliskan “Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.”

Untuk mewujudkan hal tersebut, tanggal 29 Januari 2015, LKPP meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Versi 1.0 atau dalam dunia pengadaan juga dikenal dengan Vendor Management System (VMS).

Ini merupakan sebuah lompatan besar dalam dunia pengadaan di Indonesia.

Aplikasi SIKaP memudahkan para pihak yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia. Dari sisi Pokja ULP, akan mereduksi salah satu evaluasi, yaitu evaluasi kualifikasi. Dari sisi penyedia, juga tidak perlu lagi mengisi data-data kualifikasi pada setiap LPSE yang ada di seluruh Indonesia. Semua data penyedia telah terpusat secara sistem.

Kepada penyedia barang/jasa diharapkan segera untuk melengkapi data perusahaan masing-masing melalui laman http://sikap.lkpp.go.id

Buku panduan pengisian dapat diperoleh pada tautan https://sikap.lkpp.go.id/public/file/Panduan%20SIKaP%20%28VMS%29%20Ref.19.01.2015.pdf atau klik pada gambar di bawah.

Manual SIKaP

Beberapa catatan saya untuk aplikasi ini adalah:

Read more »

Matriks Perbedaan Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan Perpres 54 Tahun 2010

Halaman 1

Read more »

Hapuskan Persyaratan Pajak 3 Bulan Terahir Pada Dokumen Pengadaan

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang bertujuan untuk percepatan dan kemudahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Salah satu poin penting pada Perpres ini adalah Pasal I angka 3 yang mengubah ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf l yang sebelumnya bertuliskan:

“sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.”

berubah menjadi:

“memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.”

Hal ini berarti ketentuan perpajakan yang tercantum dalam dokumen pengadaan maupun persyaratan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tidak boleh lagi mempersyaratkan laporan bulanan pajak 3 bulan terakhir.

Ini memang merupakan kemajuan yang cukup berarti, karena alangkah banyaknya penawaran yang digugurkan dengan alasan tidak memenuhi ketentuan pajak 3 bulan terakhir.

Ini tidak sepenuhnya kesalahan penyedia saja, melainkan beberapa pokja yang tidak mengetahui ketentuan perpajakan. Salah satunya adalah ketentuan batas akhir pembayaran dan pelaporan SPT Masa. Masih banyak Pokja yang mempersyaratkan laporan pajak bulan sebelumnya padahal pemasukan penawaran dibawah tanggal 20. Aturan perpajakan menetapkan batas akhir pelaporan adalah tanggal 20 sehingga apabila sebelum tanggal 20 maka penyedia belum memiliki laporan bulanan pajak bulan sebelumnya.

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah perubahan persyaratan perpajakan yaitu penambahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 yang tidak tertuang dalam Perpres 54/2010 dan perubahannya. Yang terjadi adalah digugurkannya penyedia yang tidak memasukkan bukti lapor Pasal 25/29 padahal penyedia sudah melaporkan pajak Pasal 4.

Dengan dihapuskannya persyaratan ini, maka kebingungan mengenai pasal-pasal perpajakan dapat dihindari. Apalagi ke depannya akan dikembangkan Informasi Kinerja Penyedia yang akan menilai kinerja seluruh penyedia berbasis elektronik, sehingga dokumen kualifikasi tidak perlukan lagi dalam pengadaan barang/jasa.

Perlu diketahui, Perpres ini berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 16 Januari 2015, sehingga diharapkan seluruh Pokja untuk menyesuaikan dokumen pengadaan yang saat ini sedang disusun atau yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

 

Perubahan Ke 4 Perpres 54 Tahun 2010

Dengan tujuan untuk percepatan pengadaan barang/jasa di Indonesia, presiden pada tanggal 16 Januari 2015 telah mengeluarkan 2 aturan sekaligus, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Silakan mengunduh peraturan dimaksud pada tautan dibawah ini:

 

Majalah Kredibel Edisi ke 5

Sampul Majalah Kredibel Edisi 5

 

Slakan klik pada gambar untuk mengunduh majalah tersebut.

Tulisan saya yang berjudul “Pengaturan Pengadaan Untuk Papua: Bagaimana Sebaiknya?” juga dapat dibaca pada halaman 35.

Edisi sebelumnya dapat diunduh pada tautan dibawah ini:

  1. Majalah Kredibel Edisi 1
  2. Majalah Kredibel Edisi 2
  3. Majalah Kredibel Edisi 3
  4. Majalah Kredibel Edisi 4

 

WordPress Themes